Onno W. Purbo dalam tulisan di [DTK] menyatakan keberatannya kepada Rancangan Peraturan Menteri mengenai Konten Multimedia. Setali dua uang, saya pun keberatan dengan peraturan tersebut. Kecenderungan menggunakan peraturan untuk menyaring informasi publik dari Internet adalah hal yang sia-sia. Berikut yang bisa saya sampaikan:

  1. Tidak ada teknologi yang bisa membendung konten Internet, kecuali dengan memberangus Internet itu sendiri.
  2. Ranah hukum yang berlaku tidak akan pernah diakui oleh internasional. Seandainya server diletakkan di Mali, apakah penuntut di Indonesia bisa menuntut pemilik konten sekalipun ia adalah orang Indonesia? Bagaimana membuktikan bahwa profil seseorang adalah benar seseorang?
  3. Apakah saya sebagai orang yang sudah berusia lebih dari 17/18/21 tahun tidak berhak mengakses konten-konten dewasa?
  4. Apakah saya sebagai seorang oposisi tidak berhak menyatakan kebenaran versi saya dalam melawan pihak yang berkuasa? Apakah saya tidak berhak menerapkan hak berdemokrasi saya?

Hal yang diperlukan dalam ranah hukum Indonesia sebenarnya adalah bagaimana cara pembuktian melalui media Internet. Bagaimana perilaku menyimpang seperti peretasan dan spamming yang dilakukan di Internet dapat diatasi melalui jalur hukum. Justru, menurut saya, yang paling berkepentingan mengeluarkan peraturan mengenai konten Multimedia adalah Kementerian Pendidikan.

Saat ini, pendidikan kita tidak dapat menyerap laju pencapaian Internet. Apalagi, Indonesia sudah meratifikasi perjanjian yang menyatakan bahwa seluruh Indonesia akan tersambung Internet pada tahun 2015. Ketidaksiapan orang tua dan pendidikan juga terlihat dari banyaknya anak-anak yang mengunjungi Warnet untuk bermain. Dari Ragnarok sampai Point Blank, semua permainan itu menyebabkan adiksi yang membuat banyak orang kehilangan masa depan.

Tapi, untuk membuat tulisan ini berimbang, seharusnya sebagian anak-anak itu boleh diarahkan untuk menjadi pemain game profesional. Dengan demikian, industri perangkat lunak di Indonesia bisa berkembang pesat. Apakah pemain profesional itu haram? Apakah game itu hanya cenderung merusak?

Tidak ada pekerjaan di dunia ini yang tidak berpotensi merusak. Pekerjaan di kantor membuat keluarga berantakan. Pekerjaan sebagai ahli agama membuat sesat umat. Pekerjaan di lapangan merusak raga. Pemain game profesional pun beresiko hal yang sama. Hanya saja, saat ini potensinya lebih besar karena tidak dibina.

Menurut saya,

Sudah saatnya para tokoh pendidikan membuat simposium dan memperkenalkan materi ajar berbasiskan komputer. Saya suka dengan metode ayah saya dalam memperkenalkan kebudayaan. Justru dia yang memperkenalkan terlebih dahulu ding dong (mesin arcade) kepada saya. Ia yang mengajak saya main ding dong sewaktu saya kecil. Saya baru sadar, ketika saya sudah SMP, saya tidak eksesif dalam bermain ding dong karena saya sudah terbiasa mengatur diri bermain.

Internet bisa menjadi musuh mau pun teman yang baik. Jika semenjak dini guru dan orang tua murid (hey, masak orang tua tidak?) memperkenalkan Internet kepada anak, niscaya ia akan belajar menggunakan media tersebut menjadi dunia belajar. Pasti, hal yang dicari saat pubertas adalah konten-konten seksual dan hal-hal yang tak lazim lainnya.Yang diperlukan adalah sebuah lingkungan di mana ia bisa jujur bercerita dan dibimbing dengan baik, bukan lingkungan yang memaksa ia menjadi orang munafik dan pembohong.

Jadi, untuk itu, inilah tugas pendidikan kita:

  1. Menemukan pola pendidikan yang memanfaatkan jaringan Internet.
  2. Membuat pedoman melek berinternet bagi setiap orang, terutama bagi guru dan orang tua murid.
  3. Penerangan untuk bermain Internet yang sehat seperti halnya pendidikan seks itu sudah penting.

Dari pada melarang, lebih efektif membuat dewasa.

Seberapa kuat, pun, kita membendung, pasti teknologi itu bocor. Sebagai contoh, kendati Facebook dan situs porno diblok, tetapi orang-orang bisa mengaksesnya menggunakan TOR atau pun situs anonymizer. Sekalipun rapidshare membuat metode blokade unduh langsung, akan ada selalu celah untuk mengunduh dengan kecepatan maksimal. Sekalipun sensor diterapkan, akan ada selalu cara untuk mengunduh konten terlarang seperti misalnya pengubahan nama berkas, pengubahan metadata, sampai kepada enkripsi.

Referensi:

DetikInet.com. http://www.detikinet.com/read/2010/02/13/115858/1298849/398/onno-purbo-kritisi-rpm-konten-multimedia (diakses tanggal Senin, 15 Pebruari  2010)