Konsep-Konsep Kunci Perspektif Sosiologis dalam Mata Kuliah Hukum & Masyarakat (Bagian I)

 

Mata Kuliah : Hukum & Masyarakat
Kelas : Reguler C (Ruang C404) dan Paralel B (Ruang C405)
Materi : Ringkasan Konsep-Konsep Kunci dalam Kajian

Hukum & Masyarakat (Perspektif Sosiologis) Bagian I

Pengajar : M. Farid Hanggawan
Blog Perkuliahan : staff.blog.ui.ac.id/hanggawan
E-mail : hanggawan@ui.ac.id

 

BAHAN BACAAN

Banakar, R. (2000). Reflections on the Methodological Issues of the Sociology of Law. Journal of Law and Society, Vol. 27, No. 2 (Jun), pp. 273-295

Friedman, L.M. (2016). Impact: How Law Affects Behavior. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press.

Friedman, L.M. (1977). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation.

Fuller, L.L. (1975) Law as an Instrument of Social Control and Law as a Facilitation of Human Interaction, BYU L. Rev. 89

Hodgson, G. (2006). What are Institutions? Journal of Economic Issues, Vol. XL, No.1, pp. 1-25.

Macaulay, S., Friedman, L.M., Mertz, E. (2007) Law in Action: A Socio-Legal Reader. Foundation Press.

Ross, H. (2001) Law as a Social Institution. Portland, Oregon: Hart Publishing

Soekanto, S. (1991). Kegunaan Sosiologi bagi Kalangan Hukum.  Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soemardjan, S. (1962). Social Changes in Jogjakarta. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Turner, Bryan S. (2006). The Cambridge Dictionary of Sociology. New York: Cambridge University Press.

 

KONSEP-KONSEP KUNCI

Sebelumnya, penting untuk dipahami bahwa belajar Hukum dan Masyarakat (H&M) bukan untuk menjadi setengah sosiolog (halve sociologen) — atau bukan juga setengah ekonom atau antropolog — melainkan menjadi sarana untuk menjadi yuris yang baik (betere juristen) (Soekanto, 1991).

Penting pula untuk dipahami bahwa kerangka berpikir dalam studi Hukum H&M relatif berbeda karakteristiknya dengan Ilmu Hukum. Dalam belajar ilmu hukum, karakteristik yang menonjol adalah karakteristik preskriptif, sementara di dalam H&M, yang menonjol adalah karakteristik deskriptif. Turner (2006) menjelaskan dengan sederhana bahwa H&M sebagai sekumpulan pendekatan empiris dalam memahami bagaimana hukum bekerja dengan nyata dalam masyarakat. H&M lebih fokus pada bagaimana pranata-pranata hukum (legal institutions) bekerja membentuk perilaku manusia.

Hal itu berkaitan dengan kerangka populer yang dikemukakan Friedman (1977) bahwa hukum dapat dipahami melalui 3 kategori analitis, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

Struktur hukum berkaitan dengan bangunan atau skeleton dari hukum sehingga hukum menjadi sebuah sistem dalam masyarakat, seperti adanya pengadilan, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan seterusnya. Substansi hukum berkaitan dengan substansi yang menjadi produk dan aturan main dari bentuk-bentuk struktur tadi (beserta doktrin-doktrin yang melingkupinya), seperti adanya berbagai aturan seputar hukum pidana, hukum bisnis, hukum administrasi negara dan seterusnya. Yang terakhir adalah budaya hukum, yang oleh Friedman dikatakan berkaitan dengan (1) social or cultural forces yang membentuk hukum[1] dan (2) tentang bagaimana senyatanya hukum diterapkan dan membentuk perilaku manusia[2]. Untuk memahami lebih lanjut tentang poin 2 tersebut, silakan bahan bacaan Friedman (2016) yang tercantum dalam daftar bahan bacaan.

Pembahasan-pembahasan dalam Ilmu Hukum berkutat pada substansi hukum. Berbagai tema dalam Ilmu Hukum memberi resep (prescription) larangan dan kebolehan serta hak dan kewajiban. Sementara itu, H&M menjabarkan penjelasan (description) atas latar belakang nilai dan norma sosial dari larangan/kebolehan dan hak/kewajiban itu dan juga berurusan dengan tinjauan analitis yang ilmiah tentang penerapan dari larangan/kebolehan dan hak/kewajiban pada perilaku manusia.

Penalaran (reasoning) terhadap keduanya pun berbeda. Ilmu Hukum dinalar dengan kerangka IRAC (Issues, Rules, Analysis, Conclusion) atau varian sejenis, sementara H&M dinalar dengan konsep dan metode ilmiah dalam ilmu-ilmu sosial. Ilmu hukum bergerak pada logika internal dari kasus-kasus hukum partikular dan spesifik, sementara H&M bergerak pada kasus-kasus berdimensi hukum dalam hubungannya dengan pola perilaku manusia sebagai sebuah fakta sosial.

  1. Pranata Sosial atau Lembaga Sosial atau Institusi Sosial (Social Institution) adalah konsep kunci di dalam sosiologi untuk mendeskripsikan sesuatu yang membentuk (make up) berbagai dimensi dalam kehidupan sosial; yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai systems of established and prevalent social rules that structure social interactions (Hodgson, 2006). Di samping itu, pranata sosial juga dapat dimaknai sebagai pola perilaku yang ajeg yang diatur oleh norma dan sanksi (Turner, 2006). Pranata menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh, apa yang seharusnya dan yang tidak seharusnya dalam interaksi sosial antar manusia. Beberapa contoh pranata antara lain: peraturan, agama, pendidikan, keluarga, dan seterusnya.
  2. Hukum sebagai Pranata Sosial. Dalam mempelajari H&M, hukum tidak sepenuhnya dipahami normatif, melainkan juga dipahami secara empiris[3], yakni sebagai salah satu pranata sosial yang melekat (embedded) di dalam masyarakat dan berhubungan dengan pranata sosial lainnya.
  3. Hukum sebagai sarana Kontrol/Pengendalian Sosial. Pemahaman hukum sebagai sebuah pranata sosial membawa pada konsekuensi bahwa hukum adalah instrumen pengendalian sosial (Banakar, 2000). Kontrol tersebut dimaknai sebagai apapun yang menentukan batasan (constraint) bagi perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Karena merupakan pengetahuan empiris, maka pernyataan bahwa hukum telah membatasi perilaku manusia harus didukung dengan fakta dan bukti (evidence) dengan metode ilmiah.
  4. Hukum dan Perubahan Sosial. Untuk dapat memahami tentang keterkaitan hukum dan perubahan sosial, pernyataan Ross (2001) berikut dapat membantu menyederhanakannya:

Law is the pendulum of human society, regulating its action and mechanisms. Just as a pendulum sometimes runs behind or ahead of time, so law occasionally leads or lags behind prevailing climates of opinion. When its pendulum breaks down completely a clock becomes functionally useless. When such a system is no longer in harmony with the communities that is governs,…, it may render justice ineptly and inefficiently.

Perubahan sosial dapat dimaknai sebagai perubahan pranata sosial (Soemardjan, 1959). Hukum, sebagai salah satu pranata sosial, dengan demikian dapat selaras atau tidak selaras dengan pranata sosial lainnya. Sebuah pranata sosial yang muncul belakangan bisa jadi memunculkan suatu norma sosial yang bertentangan dengan norma hukum yang ditetapkan. Dalam kondisi demikian, dapat dikatakan bahwa hukum tidak selaras dengan perubahan sosial.

            [1] Hal ini yang menjelaskan bagaimana hukum di suatu negara atau masyarakat tertentu cenderung mencerminkan nilai dan norma sosial (values & norms) yang berkembang pada negara atau masyarakat itu.

            [2]  Dalam tradisi akademik yang berkembang di Amerika Serikat, hal ini diejawantahkan dalam studi-studi empiris atas penerapan hukum tertentu atau yang populer dengan istilah studi hukum empiris (empirical legal studies) yang berkaitan dengan istilah yang dikemukakan oleh Roscoe Pound sebagai Law in Action (yang kerap dikontraskan degan Law in the Books). Untuk lebih lengkapnya, baca Macaulay, S., Friedman, L.M., Mertz, E. (2007) Law in Action: A Socio-Legal Reader. Foundation Press.

            [3] Empiris (empirical), dengan mengacu kepada berbagai kamus, dapat dimaknai sebagai sesuatu yang diperoleh berdasarkan pengalaman dan eksperimen, yang bergantung pada observasi inderawi (melihat, mendengar, dst) tentang sebuah fenomena (sosial) yang kebenarannya dapat diverifikasi/dibuktikan. Dalam tradisi studi hukum empiris, dengan demikian, hukum harus dipahami sebagai pranata sosial yang membentuk perilaku masyarakat dan pemahaman itu harus diperoleh secara ilmiah dari oservasi inderawi yang dapat diverifikas/dibuktikan, dengan jalan kuantitatif, kualitatif, maupun gabungan keduanya.