Menyelamatkan HAM Asisten Rumah Tangga (ART)

Oleh : Muhammad Fadlan Amaruddin

Seorang pembantu rumah tangga (PRT) mungkin derajatnya adalah paling bawah karena tugas mereka hanya sebagai seorang pelayan majikannya. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Namun, jangan salah bahwa keberadaan mereka sesungguhnya sangat membantu bagi sang majikan. Terlebih bila sang majikan sangat sibuk tentu saja tak memiliki banyak waktu untuk merawat rumah dan menjaga anak.

Belakangan ini berita yang menarik perhatian masyarakat adalah tentang penyiksaan PRT oleh sang majikan yang terjadi di Medan. Menurut hasil keterangan beberapa PRT yang tinggal di rumah tersangka beberapa teman mereka disiksa, diperlakukan tak selayaknya manusia hingga meninggal dunia.

Bahkan sebagian teman-teman mereka hingga kini masih ada yang belum diketahui keberadaannya. Apakah mereka sudah mati atau masih hidup. Yang jelas perbuatan sang majikan tersebut sangat bertentangan dengan HAM. Sebab, bagaimanapun juga meskipun seorang pembantu mereka adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang harus kita junjung dan hargai setiap haknya.

Bila kita menyepelekan mereka sama halnya kita menghina Tuhan karena menganggap ciptaannya tidak berguna. Padahal semua ciptaan Tuhan itu ada manfaatnya meskipun itu tidak disukai manusia dan sangat dibencinya.

Asisten rumah tangga (ART), istilah modern untuk mengganti nama PRT merupakan termasuk sebuah penghormatan terhadap ART. Namun tidak cukup sampai disitu. Seorang majikan juga harus benar-benar menjamin kebutuhan hidupnya. Sebab, mereka (ART) tujuannya adalah bekerja untuk mencari uang dan menghidupi keluarga.

Jadi sudah sepatutnya emansipasi ART harus mendapat perhatian lebih oleh sang majikan. Selain itu juga pemerintah harus turut serta untuk menjaga kesejahteraan mereka. Kejadian penyiksaan pembantu yang dilakukan oleh majikan sebenarnya sudah lama terjadi disekitar kehidupan kita. Namun, kebanyakan para asisten rumah tangga tersebut tidak ada yang mau melaporkan kejahatan yang dilakukan sang majikan kepada polisi.

Selain karena tak punya celah untuk melapor, kendala lainnya adalah karena minimnya pengetahuan. Tak sedikit mereka yang menjadi asisten rumah tangga (ART) memiliki track record dalam bidang pendidikan yang rendah. Mayoritas hanya tamat SD dan SMP. Kalaupun ada yang SMA mereka tak sampai lulus karena tak bisa melanjutkan karena masalah biaya.

Padahal pemerintah sudah menyediakan beasiswa bagi mereka yang kurang mampu agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Hal itu adalah salah satu tugas bagi pemerintah agar pengawasan terhadap rakyat untuk wajib mengikuti pendidikan hingga SMA hukumnya adalah fardhu ‘ain.

Hingga kini, meskipun pemerintah sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun bahkan hingga 12 tahun karena ditambahi SMA masih bayak masyarakat yang memedulikan hal itu. Padahal pendidikan adalah salah satu hal penting untuk mencerdaskan setiap orang. Apabila masyarakat dibekali pendidikan yang cukup tentu saja pola pikirnya akan berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Sehingga, mereka pun akan menjunjung harga dirinya dimanapun mereka berada. Mereka pun akan merasa bahwa setiap orang adalah sama meskipun berbeda kelas sosial. Bagi ART yang nekad mereka kadang melarikan diri dari rumah majikan untuk menyelamatkan diri. Namun, tak sedikit juga mereka yang mengambil langkah singkat yakni bunuh diri dan kalau tidak adalah merampas harta majikan atau membunuhnya.

Kejadian yang sangat menyedihkan itu merupakan pukulan telak bagi kita semua. Sebab, negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hak setiap warga negaranya ini masih terdapat perlakuan yang tak semestinya. Lemahnya pengawasan kita adalah termasuk penyebab hal itu. Selain itu juga lemahnya hukum karena tidak ditegakkan.

Regulasi dibuat hanya sebatas prosedural saja. Namun realisasinya didomain oleh praktek suap-menyuap. Semoga kejadian yang hingga menelan korban itu menjadi pelajaran penting bagi setiap majikan agar menghormati HAM seorang asisten rumah tangga. Begitu juga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar turut serta dalam menegakkan hukum agar segala tindakan yang melanggar HAM segera diproses secara hukum. (Dimuat di koran Tangsel Pos, Rabu, 10 Desember 2014)