Seperability Principle dalam Perjanjian Arbitrase

Written by disriani.latifah on October 31, 2008 – 3:35 pm -

Seperability Principle dalam Perjanjian Arbitrase

 Pada dasarnya suatu perjanjian arbitrase dapat berdiri sendiri yaitu dalam bentuk akta kompromis ataupun dalam bentuk klausula yang berada dalam suatu perjanjian sebagai salah satu klausula perjanjian yaitu klausula arbitrase. Namun sebagai suatu perjanjian assessoir, perjanjian arbitrase baik dalam bentuk pactum de compromittendo maupun dalam bentuk akta kompromis tetap harus memenuhi prinsip-prinsp dalam perjanjian asesoir[1]:1.        isi perjanjian asesoir tidak boleh melampaui perjanjian pokoknya2.       isi perjanjian asesoir tidak boleh bertentangan dengan perjanjian pokoknya3.       tidak akan ada perjanjian asesoir tanpa perjanjia pokoknyaNamun perjanjian arbitrase bukanlah sebagai suatu perjanjian asessoir ‘biasa’ karena dalam perjanjian arbitrase tidak batal apabila perjanjian pokoknya batal, sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf h UU Arbitrase[2]:“suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:a.          meninggalnya salah satu pihak;b.         bangkrutnya salah satu pihak;c.          novasi;d.         insolvensi salah satu pihak;e.          pewarisan;f.          berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokoknya;g.          bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atauh.          berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok”Hal inilah yang disebut dengan seperability principle atau prinsip keterpisahan yaitu bahwa suatu perjanjian arbitrase harus dianggap terpisah dari perjanjian pokoknya sehingga apabila perjanjian pokok berakhir atau batal, perjanjian arbitrasenya tetap berlaku.  


 [1]Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal.118. 

 [2] Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No.30 Tahun 1999 LN No 138, TLN No 3872, pasal 10.


Tags: ,
Posted in CatatanCatatanTentangHukum | No Comments »