Grosse Akta

Written by disriani.latifah on October 8, 2014 – 11:29 am -

Ternyata suatu titel eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”  tidak hanya terdapat dalam suatu putusan pengadilan tapi juga dapat ditemukan dalam akta-akta otentik  sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg [1].

Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg tersebut berisi mengenai pengaturan tentang grosse akta, yang berbunyi “Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas nama undang-undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilansungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti[2].

Dalam grosse akta terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana diketahui setiap putusan pengadilan juga harus dimulai dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dapat disebut juga sebagai titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[3].Dengan adanya titel eksekutorial tersebut suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg juga dapat disimpulkan bahwa grosse akta terdiri dari grosse akta pengakuan utang dan grosse akta hipotik dimana untuk grosse akta hipotik terdapat hipotik atas tanah dan hipotik atas kapal.

Definisi dari hipotik ditemukan dalam Pasal 1162 KUHPerdata yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan[4]. Diatur pula dalam Pasal 1171 ayat (1) KUHPerdata bahwa hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang[5]. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotik ada karena adanya suatu pelunasan suatu perikatan, ini dikarenakan hipotik merupakan salah bentuk dari jaminan khusus.

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan[6] sedangkan jaminan khusus memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dibanding kreditur lain dalam pelunasan hutangnya yang dapat berbentuk jaminan kebendaan, perorangan dan jaminan yang lain [7] dimana kedudukan yang lebih baik itu dikarenakan adanya suatu jaminan yang sudah ditunjuk secara tertentu dan sudah diperuntukkan bagi kreditor tertentu pula[8].

Dalam hal pengaturan grosse akta hipotik tanah perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terdapat dualisme dalam hukum pertanahan yaitu pengaturan yang terdapat dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat yang berakibat pada dualisme sistem hukum jaminan seperti hipotik dan credietverband. Hipotik digunakan sebagai jaminan atas hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Perdata Barat sedangkan credietverband digunakan sebagai jaminan atas hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat[9].

Setelah berlakunya UUPA, perihal lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan sebagai pengganti lembaga hipotik tanah dan credietverband hal ini diatur dalam pasal 51 UUPA dimana lembaga Hak Tanggungan tersebut baru dapat berlaku pada tahun 1996 dengan adanya Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Dimana dalam Pasal 14 UUHT sebagai bukti adanya Hak Tanggungan adalah dengan Sertipikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Pasal 13 angka 3 UUHT mengatur bahwa sertifikat hak tanggungan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah.

Dengan adanya UUHT tersebut maka pada masa ini hipotik hanya berlaku atas kapal saja karena hipotik yang mengenai hak atas tanah telah dihapus dan diganti dengan Hak Tanggungan.

Untuk grosse akta hipotik kapal pengaturannya diatur dalam Pasal 314 KUHDagang, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Pelayaran diatur bahwa pembebanan hipotik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal; dalam ayat (3) setiap akte hipotik diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotik; ayat (4) Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap[10].

Sedangkan untuk grosse akta pengakuan utang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Grosse akta pengakuan utang pada masa ini berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUJN adalah satu-satunya grosse akta yang masih tetap dibuat oleh notaris sedangkan untuk grosse akta hipotik kapal tidak dibuat oleh notaris melainkan dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.

Pada dasarnya fungsi adanya suatu grosse akta dimaksudkan untuk kemudahan dalam hal eksekusi apabila terjadi wanprestasi, dengan adanya grosse akta maka kreditur dapat lansung menggunakan hak eksekusinya tersebut tanpa melalui proses gugatan biasa sehingga kreditur dapat lansung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Permasalahan mengenai grosse akta dan eksekusi ini sangat erat karena eksekusi terhadap grosse akta pada prinsipnya dapat langsung dieksekusi karena dalam suatu grosse akta sudah terdapat kekuatan eksekutorial sehingga dipersamakan kekuatannya dengan suatu keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat lansung dimintakan eksekusinya.

Namun dalam prakteknya ternyata permohonan penetapan eksekusi grosse akta pengakuan utang yang didasarkan Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg tidak mudah karena dimungkinkan terjadi penolakan pengadilan untuk mengabulkan eksekusi grosse akta pengakuan utang karena berbagai alasan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang belum terpecahkan walaupun lembaga grosse akta pengakuan utang ini sudah lama ada di indonesia namun sampai sekarang ini tetap saja masih ada kesimpangsiuran mengenai masalah eksekusi grosse akta pengakuan utang walaupun sudah ada UUJN.

Adanya penolakan pengadilan terhadap eksekusi grosse akta pengakuan utang tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Kreditur dan tidak tercapainya kemudahan dalam hal eksekusi grosse akta sebagaimana yang diinginkan dan juga menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya fungsi dari suatu grosse akta pengakuan utang. Permasalahan tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan eksekusi grosse akta pengakuan utang di Indonesia*.

 *tulisan ini merupakan bagian (edited) dari tesis Penulis di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

[1] Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007).

 [2] Ali Boediarto, Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Het Herziene Indonesich Reglement H.I.R – Reglement Indonesia yang Diperbaharui, (Jakarta: Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia, 2003), hal 41.

 [3] Indonesia (a), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 2 ayat (1).

 [4] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal.300.

 [5] Ibid., hal 302.

 [6] Herowati Poesoko, Op., Cit., hal 139.

 [7] J Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal 10.

 [8] Herowati Poesoko, Op., Cit., hal 138.

 [9] Arie S Hutagalung, Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-38 No 2 April-Juni 2008, hal 149.

 [10] Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 60 ayat (2), (3), (4).


Posted in CatatanCatatanTentangHukum, HukumAcaraPerdata, Notaris | No Comments »

Catatan Hukum Acara Perdata : gugatan-permohonan

Written by disriani.latifah on October 2, 2014 – 9:11 am -

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim*. Dalam interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari tidak dapat dipungkiri bahwa selalu ada kemungkinan untuk terjadi sengketa, apabila sengketa tersebut ingin diselesaikan melalui pengadilan maka dalam hukum acara perdata inilah diatur mengenai bagaimana caranya prosedur untuk mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam bentuk perkara yaitu gugatan dan permohonan. Perbedaan mendasar antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam gugatan (jurisdictie contentieusa) sekurang-kurangnya (min) terdapat dua pihak, terdapat sengketa dan diakhiri dengan putusan hakim, contohnya sengketa hutang piutang, jual beli, dll. Sedangkan di dalam permohonan (jurisdictie voluntaire) hanya terdapat satu pihak saja dan tidak ada sengketa dan diakhiri dengan suatu penetapan hakim, contohnya permohonan adopsi, pengangkatan wali, dll.

*Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi keempat, Liberty: Yogyakarta, 1993, hal 2.


Posted in CatatanCatatanTentangHukum, HukumAcaraPerdata, MateriKuliah Hukum Acara Perdata | No Comments »

SEJARAH TERBENTUKNYA PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA (Sebelum terbentuknya UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)

Written by disriani.latifah on September 30, 2009 – 10:02 am -

SEJARAH TERBENTUKNYA PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA

(Sebelum terbentuknya UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)

A. Latar belakang

Menurut Sudikno Mertokusumo peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau atau menjamin ditaatinya hukum materil[1]. Sedangkan hukum materil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungai kepentingan orang lain[2]. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengadilan sangat penting sebagai tempat untuk menegakkan hukum.

Sejarah terbentuknya pengadilan di Indonesia sangat panjang dan banyak mengalami perubahan sebelum menjadi seperti yang sekarang ini, dimulai dari masa sebelum  pemerintahan Belanda sampai Indonesia merdeka. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri di Indonesia.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang ingin penulis bahas adalah bagaimanakah sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri di Indonesia?

C. Metode Historis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dimana data diperoleh dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka hukum, dengan menganalisa bahan-bahan yang menguraikan mengenai sejarah peradilan di Indonesia terutama Pengadilan Negeri, menganalisa undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan tentang peradilan umum.

D. SEJARAH TERBENTUKNYA PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA

i.        Masa sebelum pemerintahan Hindia-Belanda.

Pada masa sebelum pemerintahan Hindia-belanda di Indonesia, tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Pengaruh agama Hindu tersebut dapat dilihat pada sistem peradilannya dimana dibedakan antara perkara Pradata dan perkara Padu[3]. Perkara Pradata adalah perkara yang menjadi urusan peradilan raja yang diadili oleh raja sendiri yaitu perkara yang membahayakan mahkota, kemanan dan ketertiban negara, hukum Pradata ini bersumber dari hukum Hindu dimana Raja adalah pusat kekuasaan[4] sedangkan perkara Padu adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan, perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut jaksa[5].

ii.   Masa pemerintahan Hindia-Belanda

     Pada tahun 1602 Belanda mendirikan suatu perserikatan dagang untuk Timur-jauh yang dinamakan VOC (De Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dengan tujuannya untuk berniaga, maka melalui VOC tersebut Belanda masuk ke Indonesia.

Jan Pieterszoon Coen pada tanggal 30 Mei 1619 berhasil membuat Sultan Banten menyerahkan daerahnya kepada Kompeni. Pada tanggal 26 Maret 1620 dibuat resolusi yang mengangkat seorang Baljuw sebagai opsir justisi dan kepala kepolisian lalu pada tanggal 24 Juni 1620 dibentuk suatu mejelis pengadilan di bawah pimpinan Baljauw yang dinamakan College van Schepennen disebut schepenbank untuk mengadili segala penduduk kota bangsa apapun kecuali pegawai dan serdadu Kompeni yang akan diadili oleh Ordinaris luyden van den gerechte in het Casteel yang pada 1626 diubah menjadi Ordinaris Raad van Justisie binnen het casteel Batavia, disebut sebagai Raad van Justisie.

Sejak tahun 1684 VOC banyak mengalami kemunduran ditambah dengan adanya pergeseran politik Eropa yang mengakibatkan berubahnya situasi politik di Belanda, hal tersebut mengakibatkan dihentikannya VOC dan pada tahun 1806 Belanda menjadi kerajaan di bawah Raja Lodewijk Napoleon yang kemudian mengangkat Mr. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal yang menetapkan charter untuk daerah jajahan di Asia dimana dalam Pasal 86 charter tersebut berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Bumiputera akan tetap berdasarkan hukum serta adat mereka.

a.  Masa pemerintahan Inggris

Setelah kekuasaan Hindia-Belanda pada 1811 dipatahkan oleh Inggris maka Sir Thomass Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Jenderal untuk P. Jawa dan wilayah di bawahnya (Palembang, Banjarmasin, Makasar, Madura dan kepulauan Sunda-kecil). Ia mengeluarkan maklumat tanggal 27 Januari 1812 yang berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Eropa berlaku juga untuk bangsa Indonesia yang tinggal di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman kota-kota (Batavia, Semarang dan Surabaya) dan sekitarnya jadi pada jaman rafles ini ada perbedaan antara susunan pengadilan untuk bangsa Indonesia yang tinggal di kota-kota dan di pedalaman atau desa-desa.

b.        Masa kembalinya pemerintahan Hindia-Belanda

Berakhirnya peperangan di Eropa mengakibatkan daerah jajahan Belanda yang dikuasai Inggris akan dikembalikan kepada Belanda (Conventie London 1814).

Pada masa ini Pemerintah Hindia-Belanda berusaha untuk mengadakan peraturan-peraturan di lapangan peradilan sampai pada akhirnya pada 1 Mei 1848 ditetapkan Reglement tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman 1848 (R.O), dalam R.O ada perbedaan keberlakuan pengadilan antara bangsa Indonesia dengan golongan bangsa Eropa diama dalam Pasal 1 RO disebutkan ada 6 macam pengadilan:

1.     districtsgerecht

Mengadili perkara perdata dengan orang Indonesia asli sebagai tergugat dengan nilai harga di bawah f20-.

2.     regenschapgerecht

Mengadili perkara perdata untuk orang Indonesia asli dengan nilai harga f.20-f.50 dan sebagai pengadilan banding untuk keputusan-keputusan districtsgerecht.

3.     landraad

merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk orang Indonesia asli dan dengan pengecualian perkara-perkara perdata dari orang-orang Tionghoa – orang-orang yang dipersamakan hukumnya dengan bangsa Indonesia, juga di dalam perkara-perkara dimana mereka ditarik perkara oleh orang-orang Eropa atau Tionghoa selain itu landraad juga berfungsi sebagai pengadilan banding untuk perkara yang diputuskan oleh regenschapgerecht sepanjang dimungkinkan banding.

4.     rechtbank van omgang diubah pada 1901 menjadi residentiegerecht dan pada 1914 menjadi landgerecht.

Mengadili dalam tingkat pertama dan terahir dengan tidak membedakan bangsa apapun yang menjadi terdakwa.

5.     raad van justisie

Terdapat di Jakarta, Semarang dan Surabaya untuk semua bangsa sesuai dengan ketentuan.

6.     hooggerechtshof

Merupakan pengadilan tingkat tertinggi dan berada di Jakarta untuk mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia.

iii.    Masa pemerintahan Jepang

Masa pemerintahan Jepang di Indonesia dimulai pada 8 Maret 1942 dengan menyerahnya Jendral Ter Poorten[6], untuk sementara Jepang mengeluarkan Undang-undang Balatentara Jepang tanggal 8 Maret No.1 yang menyatakan bahwa segala undang-undang dan peraturan-peraturan dari pemerintah Hindia-Belanda dulu terus berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang. Untuk proses peradilan Jepang menetapkan UU 1942 No. 14 tentang Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara Dai-Nippon, dimana dengan UU ini didirikan pengadilan-pengadilan yang sebenarnya merupakan lanjutan dari pengadilan–pengadilan yang sudah ada:

1.     Gun Hoon

Pengadilan Kawedanan, merupakan lanjutan dari districtsgerecht.

2.     Ken Hooin

Pengadilan kabupaten, merupakan lanjutan dari regenschapsgerecht.

3.     Keizai Hooin

Pengadilan kepolisian, merupakan lanjutan dati Landgerecht.

4.     Tihoo Hooin

Pengadilan Negeri, merupakan lanjutan dari Lanraad.

5.     Kooto Hooin

Pengadilan Tinggi, merupakan lanjutan dari Raad van Justisie.

6.     Saikoo Hooin

Mahkamah Agung, merupakan lanjutan dari Hooggerechtshof.

Masa pemerintahan Jepang ini menghapuskan dualisme di dalam peradilan dengan Osamu Seirei 1944 No.2 ditetapkan bahwa Tihoo Hooin merupakan pengadilan buat segala golongan penduduk, dengan menggunakan hukum acara HIR.

iv.   Masa Kemerdekaan Republik Indonesia

a.  1945-1949

Pasal II Aturan Peralihan UUD’45 menetapkan bahwa: segala badan negara dan peraturan yang ada masih lansung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan badan pengadilan yang berlaku akan tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan.

Dengan adanya Pemerintahan Pendudukan Belanda di sebagian wilayah Indonesia maka Belanda mengeluarkan peraturan tentang kekuasaan kehakiman  yaitu Verordening No. 11 tahun 1945 yang menetapkan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh Landgerecht dan Appelraad dengan menggunakan HIR sebagai hukum acaranya.

Pada masa ini juga dikeluarkan UU UU No.19 tahun 1948 tentang Peradilan Nasional yang ternyata belum pernah dilaksanakan[7].

b.  1949-1950

Pasal 192 Konstitusi RIS menetapkan bahwa Landgerecht diubah menjadi Pengadilan Negeri dan Appelraad diubah menjadi Pengadilan Tinggi

c.  1950-1959

Adanya UU Darurat No.1 tahun 1951 yang mengadakan unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara segala Pengadilan Negeri dan segala Pengadilan Tinggi di Indonesia dan juga menghapuskan beberapa pengadilan termasuk pengadilan swapraja dan pengadilan adat.

d.  1959 sampai sekarang terbitnya UU No. 14 Tahun 1970

Pada masa ini terdapat adanya beberapa peradilan khusus di lingkungan pengadilan Negeri yaitu adanya Peradilan Ekonomi (UU Darurat No. 7 tahun 1955), peradilan Landreform (UU No. 21 tahun 1964). Kemudian pada tahun 1970 ditetapkan UU No 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 10 menetapkan bahwa ada 4 lingkungan peradilan yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

–         sejarah terbentuknya Pengadilan Nesgeri di Indonesia sangat panjang namun dalam makalah ini penulis membatasi penelitian pada masa sebelum pemerintahan Belanda. Pada masa tersebut tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat;

–         Pada  masa pemerintahan Belanda system pengadilan di Indonesia dibeda-bedakan berdasarkan pasal 163 IS (Indische Staatsregeling),yaitu[8]: golongan penduduk Eropa, golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Indonesia dengan peradilan yang berbeda-beda pula. Pada masa Jepang menghapuskan dualisme di dalam peradilan dengan Osamu Seirei 1944 No.2;

–         Setelah Indonesia merdeka barulah usaha-usaha untuk mengadakan unifikasi terhadap peradilan dapat terwujud dengan adanya  UU Darurat No.1 tahun 1951.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Amin, SM. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Cet.2. Djakarta: Pradnya Paramitha, 1971.

Mertokusumo, Sudikno. Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1983.

__________. Hukum Acara Perdata Indonesia. ed.4. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Leihitu, S. Izaac, Achmad, Fatimah. Intisari Hukum Acara Perdata. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Tresna, R. Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad. Cet.3. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.


[1]     Sudikno Mertokusumo,  Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942, cet.2, Yogyakarta : Liberty, 1983, hal. 3.[2]     _______, Hukum Acara Perdata IndonesiaI, cet.1 , Yogyakarta: Liberty,  1993, hal.1.[3] Tresna, Peradilan di Indonesia dari abad ke abad, cet. 3, Jakarta; Pradnya Paramita, 1978, hal. 16.[4]   Ibid.

[5] Ibid.

[6]  Sudikno Mertokusumo,  Op. Cit. hal.10.

[7]  Ibid, hal. 44.

[8] M. Karyadi, Reglement Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), Bogor: Politiea, 1992, hal. 3.


Tags:
Posted in CatatanCatatanTentangHukum, HukumAcaraPerdata | 2 Comments »