Catatan Hukum Acara Perdata : gugatan-permohonan

Written by disriani.latifah on October 2, 2014 – 9:11 am -

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim*. Dalam interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari tidak dapat dipungkiri bahwa selalu ada kemungkinan untuk terjadi sengketa, apabila sengketa tersebut ingin diselesaikan melalui pengadilan maka dalam hukum acara perdata inilah diatur mengenai bagaimana caranya prosedur untuk mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam bentuk perkara yaitu gugatan dan permohonan. Perbedaan mendasar antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam gugatan (jurisdictie contentieusa) sekurang-kurangnya (min) terdapat dua pihak, terdapat sengketa dan diakhiri dengan putusan hakim, contohnya sengketa hutang piutang, jual beli, dll. Sedangkan di dalam permohonan (jurisdictie voluntaire) hanya terdapat satu pihak saja dan tidak ada sengketa dan diakhiri dengan suatu penetapan hakim, contohnya permohonan adopsi, pengangkatan wali, dll.

*Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi keempat, Liberty: Yogyakarta, 1993, hal 2.


Posted in CatatanCatatanTentangHukum, HukumAcaraPerdata, MateriKuliah Hukum Acara Perdata | No Comments »

Perjanjian Perkawinan

Written by disriani.latifah on October 1, 2014 – 9:48 pm -

PERJANJIAN PERKAWINAN*
Dasar Hukum :
– Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
– Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
– Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) atau yang disebut perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat di antara calon suami-istri sebelum perkawinan berlansung yang pada dasarnya berisi tentang pembagian harta kekayaan diantara suami istri tersebut kelak. Pembagian meliputi: apa saja yang menjadi milik bersama suami dan istri, apa saja yang menjadi milik masing-masing suami atau istri, apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, atau dapat juga berkaitan dengan harta bawaan yaitu harta yang dibawa calon suami-istri ke dalam perkawinan agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami.

Perjanjian perkawinan berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, dan tidak boleh diubah sepanjang perkawinan. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah menjadi harta bersama suami istri dan seluruhnya akan menjadi harta gono gini dalam hal terjadinya perceraian atau kematian.

Tidak adanya harta bersama dalam perkawinan ini bertujuan (terutama bagi pasangan yang menjalankan usaha sendiri) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam dunia usaha yang terkadang tidak menentu, melindungi pasangan dari kewajiban/ utang yang mungkin timbul. Contoh: dalam hal terjadi pailit maka harta pasangan tidak bisa ikut disita untuk membayar utang pasangan yang pailit.

Persyaratan pembuatan perjanjian perkawinan adalah sbb:
1. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974).
2. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974).
3. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, maupun dengan perjanjian tertulis (Pasal 147 ayat (1) KUHPerdata, Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974) yang kemudian sebelum atau pada saat perkawinan berlansung harus didaftarkan oleh calon suami-istri dan selanjutnya disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan. Merujuk pada Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, maka bagi mereka yang beragama Islam, pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, maka pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Persyaratan dan dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan:
1. Para pihak (calon suami-istri) sudah berusia setidak-tidaknya 21 tahun dan cakap dalam membuat perjanjian (Pasal 1330 jo Pasal 330 KUHPerdata).
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami-istri.

Salam,

Disriani Latifah Soroinda
Disriyanti Laila Nasution

*Penjelasan singkat ini merupakan penjelasan dasar yang sering kami berikan, selaku notaris apabila ada yang menanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan


Posted in CatatanCatatanTentangHukum, Notaris | 1 Comment »

SEKILAS TENTANG PERIKATAN

Written by disriani.latifah on September 7, 2011 – 4:55 pm -

 

 

SEKILAS TENTANG PERIKATAN

 

“Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu[1]

Suatu perikatan dapat lahir karena perjanjian ataupun karena undang-undang[2]. Suatu perikatan yang  bersumberkan dari perjanjian lahir karena hal tersebut memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian sedangkan perikatan yang bersumberkan dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan diluar kehendak para pihak yang bersangkutan.

Sedangkan perikatan yang bersumberkan dari undang-undang dapat dibedakan lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang dimana undang-undang yang bersumberkan dari perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan orang dibedakan lagi menjadi perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum[3]

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal[4]”.

Perjanjian dapat berupa lisan atau tulisan namun pada masa ini untuk kepentingan para pihak dan untuk mengurangi kemungkinan adanya kesulitan dalam proses pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa, dalam membuat suatu perjanjian biasanya dilakukan secara tertulis dalam bentuk kontrak yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

ASAS PERJANJIAN

Dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (the principle of consensualism), asas kekuatan mengikatnya kontrak (the principle of binding force of contract), dan asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract)[5].

Asas konsensualisme ialah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan[6].

Ridwan Khairandy dalam disertasinya menyatakan bahwa asas konsensualisme berkaitan dengan penghormatan martabat manusia[7] karena dengan adanya consensus atau kesepakatan yang berasal dari perkataan seseorang maka ada kepercayaan bahwa seseorang tersebut akan memenuhinya dan perkataan seseorang yang bisa dipercaya itulah yang berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia.

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1388 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berarti bahwa para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Berdasarkan asas tersebut para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian maupun klausula-klausula yang ada dalam perjanjian yang mereka buat.

Kebebasan dalam asas kebebasan berkontrak ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia[8]. Dan perjanjian yang mereka buat mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya, (Pacta Sunt Servanda) inilah yang dimaksud dengan asas kekuatan mengikatnya kontrak, seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau oleh karena alasan-alasan yang oleh undnag-undang dinyatakan cukup untuk itu”

Jadi asas tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah dipenuhi oleh para pihak karena perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak kecuali apabila para pihak tersebut sepakat untuk tidak memenuhi perjanjian tersebut.

Namun kebebasan dalam asas kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang tanpa batas karena suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata bahwa:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

  1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  3. suatu hal tertentu
  4. suatu sebab yang halal”

Keempat syarat tersebut apabila dijabarkan adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Seseorang dikatakan telah memberikan persetujuannya/ sepakatnya (toestemming), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati maka sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain[9]

Sedangkan dalam membuat sepakat berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian setuju terhadap isi perjanjian tanpa adanya tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau peneipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

2.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum.

Pasal 1321 KUH Perdata:

“Setiap orang adalah untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”

Sedangkan yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata:

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

  1. orang-orang yang belum dewasa

Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin”

  1. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Pasal 433 KUH Perdata mengatur bahwa:

“orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang yang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan karena keborosannya”

  1. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undag-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (ketentuan no 3 ini telah dihapus oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963)

3. Suatu hal tertentu;

Pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa:

”Suatu perjanjian harus mempunyai sebagian pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya” jadi suatu perjanjian harus mempunyai obyek dari perjanjian, barang tersebut haruslah ditentukan jenisnya”

Pasal 1332 KUH Perdata mengatur bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok dalam suatu perjanjian

4.Suatu sebab yang halal”

Merupakan isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud[10].

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”

Pasal 1336 :

“Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”

Sedangkan ketentuan mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata:

“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Jadi pada dasarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu sebab yang halal berarti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian dan apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan sedangkan syarat ketiga dan keempat tentang suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian yang apabila dilanggar perjanjian akan batal demi hukum.

UNSUR PERJANJIAN

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian dapat terbagi menjadi tiga unsur, yaitu essensialia, naturalia dan accidentalia[11].

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Merupakan sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (constructieve oordel)[12] karena unsur esensialia berkaitan dengan isi dari perjanjian merupakan salah satu dari syarat sah perjanjian yaitu hal tertentu. Tanpa adanya unsur ini maka suatu perjanjian menjadi batal demi hukum.

Unsur Naturalia merupakan sifat bawaan (natuur) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (vrijwaring)[13].

Unsur aksidentalia merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak, dan juga pilihan penyelesaian sengketa.


 

[1] Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.18.Jakarta: PT Intermasa, 2001, hal.1

[2] Kitab Undang-Undang hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, Pasal 1233.

[3]Subekti, op., cit.

[4] Ibid. hal.2.

[5]Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal.27

[6]Subekti, op., cit. hal. 15.

[7]Khairandy, Op., cit. hal. 27.

[8] Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal.84.

[9] J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992, hal.128.

[10] Subekti, Op., cit. hal. 19.

[11]R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan,Bandung: Binacipta, 1987, hal.50.

[12] Badrulzaman, op., cit. hal. 74

[13] Ibid.


Posted in CatatanCatatanTentangHukum | 2 Comments »