Meretas Kebuntuan Profesi Pustakawan Indonesia*)

A. Pengantar
Profesi pustakawan sering menimbulkan polemik di tengah masyarakat, bahkan di kalangan pustakawan sendiri. Tak banyak orang yang mengenal dan mengetahui siapa itu pustakawan dan apa pekerjaannya. Masyarakat umumnya tahu bahwa di perpustakaan ada pekerja yang memberikan layanan informasi, namun seringkali mereka tidak tahu siapakah yang disebut pustakawan itu. Bahkan mendengar kata ‘pustakawan’ saja pun mungkin jarang. Hal ini mudah sekali diketahui. Tanyakanlah kepada masyarakat umum :”siapakah yang bekerja di perpustakaan?” Hampir dapat dipastikan, jawabannya adalah :”petugas perpustakaan, atau karyawan.” Atau coba tanyakan kepada anak-anak yang masih kecil :’kalau sudah besar, kamu mau jadi apa?’ Seringkah atau pernahkah Anda mendengar ada anak yang menjawab :”aku mau jadi pustakawan!” Jawaban yang lazim terdengar adalah :”aku mau jadi dokter, pilot, pramugari, presiden, guru, artis.”

Menjadi pustakawan memang tidak mudah. Selain tidak populer, pekerjaan ini juga ditengarai tidak menjamin kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Berbeda jauh dari profesi dokter misalnya. Seorang dokter, sekalipun sedang menganggur, tapi apresiasi masyarakat terhadap profesinya tak pernah surut. Mendengar kata :’dia itu dokter lho”, rasanya orang sudah hormat padanya. Artinya, status sosial seorang dokter, sekalipun dalam kondisi tidak berpenghasilan, tetap lebih layak dan lebih terhormat. Lalu jika dibandingkan dengan profesi guru pun, pustakawan tetap kalah populer. Guru, sekalipun dianggap profesi yang tidak menjamin kehidupan ekonomi yang lebih baik, tapi di mata masyarakat tetap memiliki kesan tersendiri. Masyarakat hormat pada guru. Bahkan menyebutnya sebagai ’pahlawan tanpa tanda jasa’. Banyak juga penghormatan simbolis yang ditujukan kepada guru, seperti hari guru, lagu-lagu untuk guru, dan kata-kata mutiara tentang guru. Pustakawan? Masih jarang terdengar hal-hal seperti itu.

Lalu, di mana sebetulnya letak persoalannya? Mengapa profesi pustakawan tidak sepopuler profesi lain yang notabene sama-sama memberikan layanan kepada masyarakat? Apa yang harus dilakukan oleh pustakawan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa mereka eksis?

B. Profesi Pustakawan
Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb.) tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 : 702).
Sedangkan profesional adalah hal-hal yang berkaitan dengan profesi ; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan amatir).

Pada awalnya pengertian profesionalisme hanya dimonopoli oleh pekerjaan-pekerjaan yang menuntut adanya kemandirian. Artinya tanpa bantuan pihak lain, pekerjaan itu bisa dilakukan oleh seorang profesional. Dalam pengertian ini, maka profesionalisme sering melekat pada diri dokter atau pengacara, karena mereka memiliki keahlian tertentu dan menjalankan pekerjaannya sendiri, tanpa bantuan pihak lain. Para dokter dan pengacara masing-masing membentuk organisasi profesional, yang biasanya disebut disebut asosiasi. Tugasnya, selain untuk meningkatkan kualiatas kerja, juga melakukan pengawasan terhadap kode etik profesi masing-masing.

Bidang lain, seperti jurnalis (wartawan), arsitek, akuntan, dalam perkembanganya juga mengembangkan visi profesionalisme seperti yang terjadi pada profesi dokter dan pengacara.Orang-orang di tiga profesi tersebut juga mengandaikan, bahwa mereka bisa bekerja mandiri tanpa bantuan dan atau terikat dengan pihak lain. Mereka membangun standarisasi kerja dan kode etik profesi melalui organisai asiosasi yang dibentuknya.

Seiring dengan perkembangan zaman, di mana masyarakat industri berkembang menjadi semakin kompleks, semakin sulit pula diartikan apa yang disebut dengan pekerjaan mandiri. Demi efisiensi dan efektivitas kerja, orang-orang profesional lebih memilih bekerja secara berkelompok. Para pemilik modal mendirikan perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan kaum profesional. Dan dalam perkembangannya kemudian, para pekerja profesional banyak yang bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Menurut Sulistyo-Basuki (1991 : 147) profesi merupakan sebuah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari teori dan bukan saja praktik, dan diuji dalam bentuk ujian sebuah universitas atau lembaga yang berwewenang dan memberikan hak kepada orang yang bersangkutan untuk berhubungan dengan klien atau nasabah. Artinya, profesi harus dilandasi oleh jenjang pendidikan tinggi. Profesi tidak diperoleh dari pengalaman.

Sudarsono (1991 : 1) menguraikan 4 hal penting mengenai profesi, yaitu :
(1) profesi yang ideal dicirikan dengan memberikan jasa yang amat penting bagi masyarakat
(2) pendidikan dijadikan landasan dalam pencapaian kesuksesan profesi
(3) karena pekerjaan memerlukan spesialisasi, masyarakat mengakui hak profesi untuk memberikan jasa, serta kekuasaan untuk menerima anggota baru dengan mengevaluasi serta mengatur penampilan kerja dan perilaku anggotanya,
(4) pekerjaan profesi mencakup pengambilan keputusan dan pemecahan soal yang harus didasarkan pada pengetahuan profesi serta kebutuhan masing-masing pemakai jasa.

Artinya : pekerjaan profesi menuntut derajat otonomi perorangan yang tinggi, memiliki kode etik yang diakui dan diterima oleh seluruh warganya. Profesi juga dapat dikatakan sebagai panggilan bagi seseorang dan pekerjaan merupakan jalan hidupnya, serta secara sungguh-sungguh memikirkan penampilan dan perkembangan profesinya. Profesi berkaitan dengan pekerjaan profesional, artinya segala pekerjaan yang berkaitan dengan atau merupakan bagian dari profesi (Sulistyo-Basuki, 1991 : 147).

Menurut Joseph (1991 : 19) pekerjaan profesional memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1) Memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal.
2) Memiliki hak otonomi, yaitu kebebasan untuk menentukan keputusan berdasarkan wewenang atau kepentingan yang dimiliki.
3) Memiliki komitmen yang tinggi dan berminat terus dalam mengembangkan profesi, sehingga ahli pada profesi yang digelutinya.
4) Memiliki tanggungjawab pada etika yang telah ditentukan profesi dalam menjalankan tugas.
5) Memiliki tanggungjawab untuk menjalankan dan mempertahankan standar profesi yang berlaku.
6) Memiliki kemampuan bersosialisasi dengan kelompok profesional lainnya.

Dari beberapa pernyataan di atas, jelas bahwa profesi harus berlandaskan pada jenjang pendidikan formal dan memiliki etika tertentu yang menjadi panduan dalam menjalankan profesi tersebut.

Makna profesi berbeda dengan pekerjaan. Menurut Howsan (dalam Wirawan, 1996 : 1) pekerjaan adalah setiap aktivitas kerja yang menghasilkan imbalan atau tidak berimbalan, sedangkan profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus dan dengan persyaratan tertentu. Profesi memerlukan beberapa syarat, yaitu :
(1) profesi merupakan jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi masyarakat (kesejahteraan, kesehatan, keadilan, pendidikan dan sebagainya).
(2) profesi untuk melayani klien (pemakai), yaitu individu dan masyarakat, bukan untuk kepentingan diri profesional.
(3) untuk melaksanakan profesi diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, bukan hanya sekedar ketrampilan dan pengalaman.

Eksistensi tenaga profesional pustakawan telah diakui pemerintah secara resmi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara No.18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan. Para ahli atau pemerhati pustakawan pun secara jelas mengakui eksistensi pustakawan sebagai suatu profesi.

Benge (1972 : 222) berpendapat bahwa kepustkawanan adalah suatu kata benda yang berarti suatu profesi atau suatu badan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari atau merupakan aplikasi ilmu pengetahuan terhadap kegiatan praktis. Kegiatan yang tercakup dalam kepustakawanan adalah :
(1) pengumpulan bahan pustaka
(2) pelestarian bahan pustaka
(3) pengorganisasian bahan pustaka
(4) penyebaran sumber informai yang dikandung bahan pustaka

Jika ditilik dari segi kualifikasinya pustakawan dibagi menjadi pustakawan profesional, semiprofesional, dan teknisi (Sulistyo-Basuki, 1991 : 151-203). Pustakawan profesional adalah tenaga yang memiliki sertifikat atau diploma setingkat diploma 2 dalam ilmu perpustakaan, sedangkan teknisi merupakan tenaga perpustakaan yang berpendidikan SLTA ke bawah dengan pendidikan kepustakawanan satu tahun atau kurang. Hal senada dinyatakan oleh Tjitropranoto (1995 : 29-30) yang menggambarkan tenaga profesional pustakawan berdasarkan keahlian dan ketrampilan dengan ciri sebagai berikut :
(1) mempunyai metodologi, teknik analisis, seta teknik dan prosedur kerja yang didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan dan atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi.
(2) memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
(3) dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan : tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian, tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan.
(4) pelaksanaan tugas bersifat mandiri.
(5) jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Menurut Kast (1990), pustakawan termasuk jenis profesi yang mengandung unsur inklusif yaitu jasa profesi yang secara langsung menyentuh semua lapisan masyarakat. Sama dengan dokter, pustakawan berkewajiban melayani kebutuhan informasi semua masyarakat, tanpa memandang status apapun.

Senada dengan itu, Sulistyo-Basuki mendefinisikan profesi pustakawan mempunyai ciri sebagai berikut :
1) Adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian.
2) Adanya struktur dan pola pendidikan yang jelas.
3) Adanya kode etik.
4) Adanya tingkat kemandirian.
5) Profesi pustakawan berorientasi pada jasa.

Maka dapat dikatakan bahwa profesi pustakawan adalah suatu profesi yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pustakawan didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan dalam melaksanakan kegiatan perpustakaan, dokumentasi dan infomasi yang bersifat mandiri.

Keahlian dan ketrampilan di bidang perpustakaan atau kompetensi memadai yang dipersyaratkan di bidang perpustakaan menandakan profesi pustakawan menempati posisi dalam kategori profesi yang profesional. Menurut Steers (1991 : 180) aspek profesionalitas pustakawan tidak berbeda dengan profesi lainnya dengan tolok ukur sebagai berikut :
(1) Ketrampilan, kemampuan dan pengetahuan. Ketrampilan mengacu pada kualitas penampilan dalam pelaksanaan aktivitas kerja. Kemampuan menunjukkan ketajaman berpikir dalam mengemas dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat. Pengetahuan berkaitan dengan wawasan di bidang perpustakaan serta bidang lainnya sebagai landasan terciptanya daya kreasi, gagasan atau prinsip-prinsip yang diperlukan dalam pekerjaan.
(2) Kedewasaan psikologis, berhubungan dengan kesiapan mental pustakawan dalam menghadapi tugas serta tanggungjawab atas hasil serta konsekuensi pekerjaannya, selalu bersikap terbuka dalam menerima masukan atau kritik yang konstruktif.

Sosiolog terkenal Amerika, William J. Goode (1996 : 152) berpendapat bahwa setiap pekerjaan berusaha berkembang menjadi profesi. Akan tetapi pustakawan belum layak menjadi profesi dan tidak akan pernah menjadi profesi karena pustakawan mempunyai kekuasaan yang sangat lemah terhadap kliennya. Berkaitan dengan itu, Putu Pendit mengusulkan suatu model kepustakawanan Indonesia dengan melihat kaitannya dengan nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat serta kemampuan masyarakat mengartikulasikan nilai-nilai tersebut (Pendit, 1991 : 4).

Sebagai profesi, sebetulnya kepustakawanan mempunyai fungsi tradisional dan fungsi sosial yang bertujuan menopang kehidupan dan perkembangan masyarakat. Fungsi tradisional kepustakawanan berupa fungsi yang melekat pada profesi tersebut yaitu mengumpulkan, memroses, menyimpan dan memberikan layanan bahan pustaka kepada pengguna. Sedangkan fungsi sosial kepustakawnaan ialah fungsi yang menopang semua aspek kehidupan dan perkembangan masyarakat. Pada kenyataannya, khususnya di Indonesia fungsi yang pertama lah yang lebih menonjol. Sedangkan fungsi ke dua, yang justru mengandung filosofi kepustakawanan, masih jarang disentuh. Atau bahkan belum dipahami pustakawan sendiri.

C. Mencari Akar Permasalahan
Sejujurnya tidak banyak perubahan akan kondisi kepustakawanan Indonesia, sejak jaman orde baru. Posisi pustakawan sebagai elemen pelengkap di lembaga mana pun tidak banyak berubah ke arah yang lebih baik. Di Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pustakawan ’hanyalah’ unsur pendukung. Di sisi lain, pustakawan sendiri seperti tidak perduli dengan eksistensinya. Tidak banyak pustakawan yang memikirkan persoalan-persoalan global dan mendasar di luar rutinitas masing-masing. Pustakawan lebih sibuk dan fokus dengan pekerjaan rutin mereka : memilih koleksi, mengolah koleksi, melayani pengguna, menyebarkan informasi. Hanya segelintir orang yang peduli dengan ’nasib’ pustakawan itu sendiri. Ironisnya, segelintir yang perduli inipun seringkali jusru bukan dari kalangan pustakawan, tapi dari kalangan pengamat perpustakaan atau praktisi di bidang lain yang sering bersentuhan dengan dunia kepustakawanan.

Tentu tak dapat disalahkan seratus persen jika pustakawan tidak memiliki fokus perhatian pada pengembangan profesi mereka. Masalahnya, pengembangan profesi merupakan salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi suatu profesi. Lihat saja IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Asosiasi ini sangat aktif dalam mengembangkan profesionalisme dokter. Mereka juga melakukan perlindungan terhadap para anggotanya dengan berbagai cara. Mereka fokus menjaga kode etik dan mengembangkan visi profesionalisme dokter melalui asosiasinya.

Dari berbagai literatur atau hasil penelitian terhadap profesi pustakawan, serta melihat kondisi di lapangan, penulis menganggap bahwa persoalan utama pustakawan ada pada diri pustakawan sendiri. Banyak pustakawan tidak yakin dengan profesi yang diembannya. Bahkan mungkin tidak memahami fungsi dan tanggungjawabnya. Rasa percaya diri pustakawan, apalagi jika berhadapan dengan profesi lain, rendah! Itu pula sebabnya, banyak pustakawan yang lebih suka menyebut dirinya “information specialist’, “broker information”, “information provider”, dan sebagainya. Semua upaya ini adalah dalam rangka menegakkan eksistensi pustakawan. Namun di sisi lain, istilah-istilah tersebut justru menenggelamkan istilah ’pustakawan’ itu sendiri.

Hal lain yang patut disorot adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan tanggungjawab seorang pustakawan. Sangat lazim terdengar bahwa masyarakat menganggap pustakawan adalah petugas yang bekerja di perpustakaan, melayani pengguna yang ingin meminjam buku. Kenapa ini terjadi? Jawabannya cukup jelas : karena masyarakat jarang melihat atau mengetahui pustakawan mengerjakan hal-hal lain di luar itu. Bahkan dalam pelayanan sehari-hari pun jamak terdengar keluhan dari pengguna :”petugas perpustakaannya tidak profesional!” Pertanyaannya adalah : siapa yang paling bertanggungjawab?

Faktor berikutnya adalah kebijakan yang tidak berpihak pada pustakawan, baik secara nasional maupun di lembaga. Posisi pustakawan belum memungkinkan untuk memiliki bargaining position yang kuat. Hal ini terlihat jelas dalam struktur organisasi di lembaga-lembaga pendidikan atau instansi lain yang menempatkan pustakawan pada posisi di bawah level manajer. Bahkan banyak lembaga yang tidak memunculkan pustakawan dalam struktur organisasinya!

D. Asosiasi Saja Tidak Cukup!
Pengembangan profesi memang efektif dilakukan melalui pembentukan asosiasi. Seperti halnya komunitas dokter, IDI sangat berperan dalam melanggengkan profesi dokter. Namun asosiasi saja tidaklah cukup. Berbicara tentang asosiasi, sesungguhnya berbicara tentang orang-orangnya juga. Sebuah asosiasi akan eksis jika orang-orangnya memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesinya.

Saat ini, pustakawan Indonesia memiliki banyak organisasi kepustakawanan. IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia), ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia), hanyalah dua contoh organisasi profesi pustakawan yang ada. Namun harus diakui bahwa ke dua asosiasi tersebut belum berbuat banyak untuk pustakawan Indonesia. Carut marut kepengurusan dan kurangnya komitmen pustakawan sendiri justru menjadi persoalan utama. Di sisi lain, banyak pustakawan yang menaruh harapan pada asosiasi tersebut. Tapi menaruh harapan saja takkan pernah menyelesaikan masalah, jika tidak terlibat langsung mewujudkan harapan itu. Adalah mustahil jika hanya menggantungkan harapan pada orang lain tanpa memiliki kontribusi untuk mewujudkan harapan tersebut.

E. Apa yang dapat dilakukan?
Sesungguhnya banyak hal yang dapat dilakukan oleh pustakawan Indonesia untuk memperkuat eksistensinya di tengah-tengah profesi lain. Beberapa hal mendasar yang perlu disadari adalah sebagai berikut :

1) Visi kepustakawanan.
Setiap pustakawan idealnya memahami visi kepustakawanan Indonesia, sehingga dalam mengerjakan pekerjaannya, pustakawan yakin betul bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk mencapai visi itu.
2) Fungsi sosial pustakawan.
Adalah keliru jika mengatakan pekerjaan pustakawan hanya berkaitan dengan hal-hal teknis. Fungsi sosial kepustakawanan sebagai fungsi yang menopang semua aspek kehidupan dan perkembangan masyarakat seharusnya menjadi fokus pengembangan pustakawan sehingga masyarakat dapat melihat langsung peran pustakawan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu pustakawan harus menyadari bahwa setiap komponen pekerjaan dan layanan yang ada di perpustakaan harus ditujukan untuk mendukung pencapaian kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Perpustakaan harus dapat menjadi tempat di mana tercipta pemelajar seumur hidup. Kompetensi yang dibutuhkan untuk ini berkaitan dengan pemahaman akan budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat. Pustakawan adalah budayawan!
3) Sifat pekerjaan pustakawan.
Pekerjaan pustakawan tergolong pekerjaan altruisme, yaitu pekerjaan yang lebih mementingkan kepentingan orang lain. Sifat ini menuntut adanya ciri ’jiwa melayani’ pada pustakawan serta memiliki empati yang tinggi. Kompetensi yang dibutuhkan untuk ini menyangkut kemampuan berkomunikasi yang efektif, pengenalan berbagai karakter manusia dan komitmen yang tinggi untuk membantu orang lain.

F. Darimana Harus Diawali?
Ke tiga faktor di atas dapat diretas sejak dini di bangku sekolah atau kuliah, khususnya di program studi perpustakaan. Kurikulum di bidang perpustakaan harus diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki visi kepustakawanan Indonesia, memahami fungsi sosial dan sifat pekerjaan pustakawan. Saat ini, ke tiga hal ini justru baru disadari ketika pustakawan sudah hampir pensiun!

Selain melalui jalur pendidikan formal, ke tiga aspek tersebut di atas juga dapat diberikan dalam materi pelatihan atau program Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). PNRI juga dapat mengembangkan suatu program yang bersifat sustainable yang bertujuan membentuk pustakawan yang memiliki visi, fungsi sosial dan sifat altruisme, misalnya melalui program bimbingan langsung atau melalui buku-buku. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan asosiasi, lembaga pendidikan dan perpustakaan umum daerah.

G. Siapa yang Harus Memulai?
Tanggungjawab kepustakawanan tetap ada pada pustakawan. Adalah tidak fair jika pustakawan hanya mengandalkan ’kebaikan’ pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Sejarah kepustakawanan memang tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politis pemerintah, tapi bahwa kepustakawanan Indonesia tumbuh dan berakar di tengah-tengah masyarakat, adalah suatu kenyataan yang tidak perlu disangkal.

Pengembangan kurikulum tentu menjadi tanggungjawab lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi. Di tengah-tengah derasnya perkembangan ilmu, lembaga penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan harus lebih proaktif dan peka terhadap tuntutan masyarakat. Bukan saatnya lagi ’sembunyi’ dari dunia luar dan berkutat di ruang-ruang kuliah, mencetak para sarjana perpustakaan yang hanya mengerti cara mengkatalog koleksi! Kemampuan teknis pustakawan tetap diperlukan, namun harus disadari bahwa dalam kenyataannya ketrampilan tersebut dapat dilakukan orang lain dalam jangka waktu relatif singkat. Lulusan sekolah perpustakaan harus memiliki keunggulan atau kelebihan lain di luar katalogisasi.

Disamping lembaga pendidikan, sesungguhnya PNRI menduduki posisi sangat strategis. Dengan dukungan dana dan ’power’ yang dimilikinya, PNRI dapat berbuat banyak untuk memperkuat eksistensi pustakawan dalam kancah kepentingan nasional bangsa. Menjalin kerjasama dengan departemen terkait, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Komunikasi dan Informatika, serta lembaga-lembaga lain, memungkinkan PNRI membuka jalur hubungan komunikasi yang lebih intens dengan para pengambil kebijakan. PNRI seharusnya tidak hanya berkutat dengan urusan-urusan atau kegiatan-kegiatan bersifat rutin di perpustakaan, namun lebih fokus pada pembentukan visi kepustakawanan dan pencapaiannya.

PNRI, harus membuka ’jalan’ bagi asosiasi pustakawan dan para pustakawan untuk lebih mengembangkan diri. Membuka program beasiswa pada pustakawan yang kompeten, atau memberikan insentif untuk kegiatan yang bersifat kajian dan penelitian di bidang kepustakawanan, adalah beberapa contoh kecil yang seharusnya dapat dilakukan oleh PNRI.

G. Penutup
Profesi pustakawan Indonesia hanya akan eksis jika dilakoni oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang tepat. Di bidang apapun, kualitas SDM selalu menjadi penentu. Tak terkecuali pustakawan. Asosiasi pustakawan perlu mempertimbangkan jenjang pendidikan sebagai persyaratan menjadi seorang pustakawan. Asosiasi juga harus memberi peluang dan kesempatan bagi para generasi yang lebih muda untuk mengembangkan profesi kepustakawanan sesuai visi yang ditetapkan. Para pustakawan sendiri harus memiliki pemahaman mengenai kepustakawanan Indonesia dan perannya sebagai anggota profesi pustakawan. Satu hal yang tidak kalah penting adalah profesi atau asosiasi apapun, sangat penting menjalin hubungan dengan profesi atau asosiasi lain. Pustakawan misalnya, dapat menjalin hubungan baik dengan para ilmuwan, pengembangan teknologi perpustakaan dan kalangan pengguna. Demikian juga asosiasi.

Kiprah pustakawan Indonesia belum terlihat nyata di tengah-tengah masyarakat, apalagi di dunia internasional. Adalah tugas dan tanggungjawab semua pustakawan Indonesia untuk mengurai kebuntuan yang dialami profesi pustakawan saat ini, sehingga di masa depan pustakawan diakui sebagai salah satu komponen utama dalam pembentukan masyarakat pemelajar seumur hidup. Semuanya kembali kepada pustakawan. Siapkah Anda….?

**********

DAFTAR PUSTAKA

Benge, Ronald C. 1972. Libraries and Cultural Change. USA : The Shoe String Press.

Goode, William J. 1996. The Librarian : from Occupation to Profession : Teachers, Nurse, Social Worker. New York : The Free Press.

Kast, Fremont E. 1990. Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.

Pendit, Putu Laxman. 1991. Kelompok Profesional atau Gerombolan Tukang? Majalah Perpustakaan & Informasi, 1(1) : 3-5.

Steers, Richard M. and Porter, Lyman W. 1991. Motivation and Work Behavior. New York : McGraw-Hill.

Sudarsono, Blasius. 1994. Peran Pustakawan dalam Pembangunan Nasional Indonesia. Majalah Ikatan Pustakawan Indonesia. Vol. 16, Nomor 1-2.

Sulistyo-Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta : Gramedia.

Tjitropranoto, Prabowo. 1995. Kriteria Sumber Daya Manusia di Perpustakaan. Jurnal Perpustakaan Pertanian. Vol. IV (2).

Wirawan. 1996. Profesi Pustakawan Indonesia dalam Era Globalisasi. Makalah pada Semiloka Perpustakaan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta 11-14 Nopember 1996 di Jakarta.

————————
Oleh: Kalarensi Naibaho
*) dimuat di Media Pustakawan Vol. 18 no. 1 & 2 Tahun 2011

About Kalarensi Naibaho

Librarian
This entry was posted in Publikasi. Bookmark the permalink.

4 Responses to Meretas Kebuntuan Profesi Pustakawan Indonesia*)

  1. andri suwito says:

    Mbak. Saya seorang pustakawan membaca artikel di atas mengiris hati saya.saya memilih jurusan ilmu perpustakaan dengan hati sadar agan profesi ini. Namun di kala sudah selesai study ternyata rintangan baru di mulai. Seperti seorang yang di cemooh akan profesi ini tidak ada harga nya.. bahkan nyari kerja pun susah. Saya bertahan menjadi pustakawan di sekolah dasar di sebuah desa terpencar dengan gajih yang jauh dr kata layak.

    • Persoalan imbalan atau gaji sebetulnya tidak hanya dialami oleh pustakawan. Profesi lain, guru misalnya, mengalami hal yang sama. Banyak guru di daerah2 terpencil yang tidak mendapatkan gaji yang layak. Ini memang persoalan besar dan sayangnya di negeri ini perhatian pemerintah untuk perpustakaan masih minim (kalau tidak mau dikatakan minus). Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah saja. Pustakawan sendiri harus bergerak bersama-sama. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menunjukkan bahwa kita memang diperlukan di masyarakat. Ini harus diterjemahkan asosiasi profesi dan PNRI kedalam bentuk program kerja dan kebijakan-kebijakan sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran pustakawan di kehidupan mereka.

  2. Saya sering menyimak tulisan mbak. Keren dan apa yg ditulis sepertinya pengalaman langsung dari penulisnya. Sehingga memberi wawasan kpd org lain. Terimakasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *