DAS PRIORITAS DI INDONESIA *))

Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. Hal itu seiring dengan dengan bertambahnya luas kerusakan hutan akibat degradasi lahan dan air di dalam DAS. Penetapan DAS Prioritas di Indonesia oleh pemerintah menjadi suatu dasar dari pengelolaan DAS tersebut. Upaya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menempati posisi strategi dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Berikut ini diuraikan perkembangan dasar hukum penetapan DAS Prioritas.

A. DAS prioritas mulai ditetapkan pertama kali pada tahun 1984 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU.124/KPTS/1984 Tahun 1984 tanggal 4 April 1984 tentang PENANGANAN KONSERVASI TANAH DALAM RANGKA PENGAMANAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PRIORITAS. Dasar pertimbangan SKB tersebut adalah bahwa upaya penyelamatan hutan tanah dan sumber-sumber air adalah tanggung jawab bersama baik masyarakat pada umumnya maupun instansi Pemerintah pada khususnya agar hutan, tanah dan sumber-sumber air dapat diselamatkan secara terarah, terpadu, terorganisir dan saling mendukung.Kegiatan konservasi tanah, baik yang berupa kegiatan pengendalian erosi banjir, pengaturan pemanfaatan air, peningkatan daya guna, lahan produksi dan pendapatan petani, peningkatan peran serta masyarakat harus terpadu dan mendukung serta mengamankan pembangunan prasarana dan bangunan- bangunan pengairan. Selanjutnya dalam Lampiran I SKB tersebut ditetapkan 22 DAS Prioritas di Indonesia, antara lain:
1. DAS Brantas
2. DAS Sampean
3. DAS Solo (Bengawan Solo)
4. DAS Jratunseluna (Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juana)
5. DAS Serayu-Luk Ulo (Kedu Selatan-Serayu)
6. DAS Pemali
7. DAS Ci Manuk
8. DAS Ci Tarum
9. DAS Citanduy-Ci Sanggarung
10. DAS Comal
11. DAS Ci Liwung-Ci Sadane
12. DAS Ci Ujung-Teluk Lada
13. DAS Way Sekampung-Way Seputih-Way Rarem
14. Sei Ular
16. DAS Jeneberang
17. DAS Saddang
18. DAS Bila Wolanae (Danau Tempe)
19. DAS Riam Kanan
20. DAS Asahan Berumun
21. DAS Indragiri-Rokan (Batang Kuantan)
22. DAS Palu (Gumbosia)

B. DAS prioritas mulai diurutkan sebagai arahan/acuan dalam upaya penetapan skala prioritas kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, termasuk di dalamnya penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan terutama untuk Tahun Anggaran 1999/2000. Penetapan itu dilakukan pada tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 284/KPTS-II/1999 TAHUN 1999 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang PENETAPAN URUTAN PRIORITAS DAERAH ALIRAN SUNGAI. Dasar pertimbangannya adalah selain upaya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menempati posisi strategi dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, juga adanya keterbatasan sumber daya alam dan sumber dana pembangunan serta keragaan derajat mendesaknya permasalahan dalam pengelolaan DAS di Indonesia. Oleh karena itu urutan prioritas DAS disusun berdasarkan sistem skoring seperti luasnya lahan kritis, tingginya erosi sedimentasi, tekanan penduduk yang besar, pengamanan bendungan vital, daerah miskin dan desa tertinggal (IDT), rawan banjir, daerah tangkapan air (DTA) bawah tanah, pengamanan hutan lindung. Dalam Lampiran SK tersebut dirinci sebanyak 472 DAS di Indonesia yang tergolong DAS prioritas dengan rincian 62 DAS Prioritas 1, 232 DAS Prioritas 2 dan 178 DAS Prioritas 3.
Berikut ini beberapa DAS yang ditetapkan sebagai prioritas tahun 1984 yang tergolong DAS Prioritas 1 adalah DAS Krueng Aceh DAS Asahan di Sumatera Utara; DAS Indragiri, DAS Rokan dan DAS (Batang) Kuantan di Riau dan Sumatera Barat; DAS Way Sekampung dan DAS Way Seputih di Lampung; DAS Ci Manuk, DAS Ci Tarum, DAS Citanduy, DAS Ci Liwung, DAS Ci Ujung di Jawa Barat; DAS Serayu di Jawa Tengah; DAS Brantas dan DAS Sampean di Jawa Timur; DAS Jeneberang (Klara),DAS Saddang, DAS Bila, DAS Wolanae di Sulawesi Selatan; DAS Palu di Sulawesi Tengah.

DAS Prioritas 2 antara lain DAS Krueng Passe di Aceh; DAS Berumun dan DAS Wampu di Sumatera Utara; DAS Ci Sadane dan Ci Sanggarung di Jawa Barat; DAS, Bengawan Solo, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang-Lusi, DAS Juana, DAS Luk Ulo di Jawa Tengah;

Tidak semua DAS yang telah ditetapkan sebagai prioritas pada tahun 1984, termasuk dalam kategori Prioritas 1 seperti DAS Riam Kanan.

C. Jumlah DAS prioritas berubah pada periode berikutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 328/Menhut-II/2009
Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2000 tentang PENETAPAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PRIORITAS DALAM RANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2010-2014. Dasar pertimbangan SK tersebut adalah bahwa Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan adanya aset
yang perlu diselamatkan serta keragaan derajat mendesaknya permasalahan dalam pengelolaan DAS dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 sebagai arahan/acuan bagi instansi/ dinas terkait dalam upaya penetapan skala prioritas kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan reboisasi, penghijauan, dan konservasi tanah dan air, baik vegetatif, agronomis, struktural, maupun manajemen. Selanjutnya dalam Lampiran SK tersebut ditetapkan 108 DAS Prioritas di Indonesia tanpa dirinci urutan prioritasnya.

Berikut adalah daftar DAS yang telah ditetapkan antara lain:
NO. DAS PRIORITAS PROVINSI
1 2 3
1. Peusangan Aceh
2. Krueng Aceh Aceh
3. Jambu Aye Aceh
4. Peureulak Tamiang Aceh
5. Wampu Sumut
6. Besitang Sumut
7. Lepan Sumut
8. Deli Sumut
9. Padang Sumut
10. Sei Ular Sumut
11. Asahan Toba Sumut
12. Batang Gadis Sumut
13. Mujoi (Nias) Sumut
14. Siak Riau
15. Kampar Riau, Sumbar
16. Rokan Riau, Sumut, Sumbar
17. Indragiri Riau, Sumbar
18. Duriangkang Kepri
19. Sei Jang Kepri
20. Antokan Sumbar
21. Tarusan Sumbar
22. Gasan Gadang Sumbar
23. Harau Sumbar
24. Pasaman Sumbar
25. Batanghari Jambi, Sumbar
26. Manna Padang Guci Bengkulu, Sumsel
27. Ketahun Bengkulu
28. Bengkulu Bengkulu
29. Musi Sumsel, Jambi, Bengkulu
30. Mancang Babel
31. Ajang Mabat Babel
32. Sekampung Lampung
33. Tulang Bawang Lampung
34. Citarum Jabar
35. Ciliwung Jabar, DKI
36. Cisadane Jabar, Banten
37. Cisadea Jabar
38. Cimanuk Jabar
39. Citanduy (segara anakan) Jabar, Jateng
40. Garang (Babon) Jateng
41. Serang Jateng
42. Bodri Jateng
43. Cacaban Jateng
44. Juwana Jateng
45. Tuntang Jateng
46. Pemali Jateng
47. Comal Jateng
48. Babakan Jateng
49. Gangsa Jateng
50. Kupang Jateng
51. Solo Jateng, DIY, Jatim
52. Serayu Jateng
53. Luk Ulo Jateng
54. Bogowonto DIY, Jateng
55. Progo DIY, Jateng
56. Bribin DIY, Jateng
57. Serang DIY, Jateng
58. Wawar Medono Jateng
59. Brantas Jatim
60. Sampean Jatim
61. Deluang Jatim
62. Bedadung Jatim
63. Kapuas Kalbar
64. Sambas Kalbar
65. Kapuas (Barito) Kalteng
66. Mentaya Kalteng
67. Kahayan Kalteng
68. Barito Kalsel, Kalteng
69. Batu Licin Kalsel
70. Mahakam Kaltim
71. Jeneberang Sulsel
72. Bila Walanae (Cenranae) Sulsel
73. Saddang Sulsel, Sulbar
74. Rongkong Sulsel
75. Latuppa Sulsel
76. Lasolo Sultra, Sulteng
77. Konaweha Sultra
78. Laea Wanggu Sultra
79. Budong Budong Sulbar
80. Mapili Sulbar
81. Mandar Sulbar
82. Palu Sulteng
83. Poso Sulteng, Sulsel
84. Limboto Bone Bolango Gorontalo, Sulut
85. Paguyaman Gorontalo
86. Tondano Sulut
87. Sangihe Sulut
88. Dumoga Sulut
89. Tukad Unda Bali
90. Blingkang Anyar Bali
91. Palung NTB
92. Moyo NTB
93. Mangkung NTB
94. Benain NTT
95. Noelmina (Benueke ) NTT
96. Oba Maluku Utara
97. Akelamo Maluku Utara
98. Kao Maluku Utara
99. Wae Hatu Merah Maluku
100. Wae Apu Maluku
101. Wae Manumbai Maluku
102. Remu Papua Barat
103. Arui Papua Barat
104. Prafi Papua Barat
105. Membramo Papua
106. Baliem (Eilenden) Papua
107. Tami Papua
108. Sentani Papua

Referensi:
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU.124/KPTS/1984 Tahun 1984 tanggal 4 April 1984 tentang PENANGANAN KONSERVASI TANAH DALAM RANGKA PENGAMANAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PRIORITAS.
SKB_PU-HUT-DAGRI_19-KH059KPTSII1984-PU124KPTS1984_1984
SKB_PU-HUT-DAGRI_19-KH059KPTSII1984-PU124KPTS1984_1984_L
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 284/KPTS-II/1999 TAHUN 1999 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang PENETAPAN URUTAN PRIORITAS DAERAH ALIRAN SUNGAI.
KEPMEN_HUTBUN_284KPTSII1999_1999-1
KEPMEN_HUTBUN_284KPTSII1999_1999_L-1
3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 328/Menhut-II/2009
Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2000 tentang PENETAPAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PRIORITAS DALAM RANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2010-2014.
328_09

1 Comment »

  • firman hidayat says:

    aswb. wrwb

    Terimakasih atas data nya , sy memanfaatkan data ini melengkapi diserasi yang sedang disusun,, sangat bermanfaat sekali,,, dan berniat untuk melakukan sesuatu demi das yang berkelanjuitan dan dikelola dengan baik

    Firman Hidayat
    mhswa S3 IPB, PDAS

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Leave a Reply