Harapan untuk Menkes Baru di Kabinet Kerja

In: opini for public

26 Oct 2014

Harapan untuk Menkes Baru di Kabinet Kerja

Ketika ditanya apakah penunjukkan Pak Jokowi untuk Prof Nila Moeloek tepat, jawaban saya tepat karena saat ini kita sedang mengejar ketertinggalan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s). Beliau sebagai utusan khusus Presiden yang mengurus masalah MDG ini, sangat tepat kalau sekarang diberi tanggung jawab langsung untuk memimpin kementerian tehnis masalah kesehatan. Sehingga bisa memuluskan program-program kesehatan untuk pencapaian MDGs antara lain menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, menurunkan angka kesakitan HIV AIDS, Malaria, TBC dan infeksi lainnya.

Angka2 rangking terburuk Indonesia atas berbagai penyakit harus diturunkan antara lain negara dengan peningkatan kasus HIV AIDS tercepat di negara-negara Asia Tenggara. Mengurungi kontribusi Indonesia sebagai penyumbang terbesar kasus TBC dunia.

Dalam hal penyakit tidak menular peningkatan penyakit jantung koroner, peningkatan kejadian obesitas dan DM harus diperlambat.

Jumlah perokok harus dikendalikan di bumi yang tercinta ini. Data riset kesehatan dasar Departemen Kesehatan tahun 2010,  menunjukkan bahwa lebih dari 30 % masyarakat kita merokok. Rokok menjadi penyebab utama terjadinya penyakit tidak menular ini. Hasil Riset kesehatan Dasar Depkes bahkan menunjukkan angka perokok Indonesia terus bergerak naik bahkan untuk penduduk diatas 15 tahun angka perokok orang Indonesia sudah mencapai  36,3 %. Angka-angka ini harus diperbaiki.

Untuk memperbaiki ini semua Menteri Kesehatan yang akan datang harus mengedepankan Upaya Kesehatan Masyarakat dari pada Upaya Kesehatan Pereroangan. Penyakit tidak menular jelas berhubungan dengan gaya hidup dari masyarakat kita yang berubah sehingga penyakit degeneratif lebih banyak ditemukan pada usia yang lebih muda. Peningkatan penyakit degeneratif ini  berhubungan dengan gaya hidup masyarakat perkotaan yang cenderung mengkonsumsi makanan tinggi lemak  dan kurang melakukan aktifitas olah raga.

Saat ini memang telah diluncurkan sistim jaminan kesehatan nasional (JKN). Sistim ini kedepan akan memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia tercover dengan asuransi (universal coverage). Sistim ini harus diikuti oleh program-program promosi dan prevensi penyakit agar sistim JKN ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Sebesar apapun dana yang digelontorkan kalau hanya untuk upaya pengobatan pasti akan selalu kekurangan. Pencegahan penyakit baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular harus menjadi prioritas utama.

Dibidang upaya kesehatan perseorangan (UKP), Menkes yang akan datang harus mendorong pemerataan peralatan kesehatan dan distribusi dokter baik dokter layanan primer maupun dokter spesialis. Harus ada upaya yang konstruktif agar dokter bisa terdistribusi di seluruh Indonesia. Pusat harus membuat peraturan pemerintah maupun permenkes untuk ketersediaan dokter baik untuk pelayanan primer maupun pelayanan sekunder. Harus ada aturan-aturan yang jelas untuk pendirian RS. Rumah sakit baru selain gedung dan peralatan juga harus menyiapkan petugas kesehatan yang akan bekerja. Saat ini kita masih melihat RSUD baru yang belum operasional optimal karena belum adanya dokter spesialis, karena pembangunan RS tidak disertai sumber daya manusia.

Upaya-upaya perbaikan pembangunan kesehatan yang telah dilakukan yang hanya bersifat reaktif, seharusnya sudah ditinggalkan. Konsep pembangunan kesehatan adalah Masyarakat Hidup Sehat Tanpa Sakit. Disisi lain masalah desentralisasi juga merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan kenapa masalah penanganan kesehatan tidak optimal.  Pusat merasa bahwa masalah Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan rakyat adalah masalah daerah disisi lain masyarakat juga berharap pusat dapat melaksanakan programnya langsung kedaerah. Saat ini sebagian besar  Puskesmas terutama yang di kota-kota besar  lebih berperan sebagai rumah sakit kecil ketimbang sebagai ujung tombak pembangunan.  Pemerintah daerah termasuk jajaran kesehatan sepertinya lupa bahwa diadakannya Puskesmas baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan  bukan saja sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama tetapi Puskesmas juga bisa berperan sebagai ujung tombak pembangunan dan pusat pemberdayaan masyarakat untuk dapat hidup mandiri khususnya dibidang kesehatan.

Skrining kesehatan harus ditingkatkan. Deteksi dini kasus HIV harus ditingkatkan untuk menjaring kasus-kasus baru agar dapat diobati dan tidak menjadi sumber penularan panyakit. Upaya-upaya skrining penyakit lain termasuk TBC seperti pemeriksaan pemeriksaan sputum basil tahan asam (BTA) gratis juga harus ditingkatkan. Upaya deteksi dini berbagai penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular seperti kanker usus, kanker payudara harus ditingkatkan. Konsep ”Pencegahan lebih baik dari pada Mengobati” harus terus digelorakan agar masyarakat tetap sehat dan tidak sakit.

Iklan-iklan rokok harus dibatasi dan begitu pula iklan-iklan yang membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif dan menkonsumsi makan dan camilan yang tidak sehat menjadi berlebihan. Konsumsi gula masyarakat harus dibatasi. Kota-kota harus menyediakan taman kota sehingga masyarakat dapat berolah raga. Jalan-jalan di kota juga harus menyediakan jalan untuk sepeda sehingga memberi akses bagi masyarakat yang ingin sehat dengan cara bersepeda untuk beraktifitas atau berolah raga.

Korupsi dibidang kesehatan terutama pengadaan alat-alat kesehatan baik ditingkat daerah dan pusat harus dicegah. Tidak ada lagi alat kesehatan yang tidak terpakai karena memang tidak ada yang mengerjakan atau peralatan yang dibeli merupakan peralatan yang cepat rusak. Korupsi harus diberantas karena akibat korupsi uang rakyat menjadi terampas dan hak-hak rakyat menjadi terkoyak.

Harapan selalu ada untuk Menkes yang baru untuk memperbaiki ini semua. Menkes menjadi motor menggerak instansi pemerintah terkait untuk membantu melakukan pembangunan kesehatan. Berbagai terobosan yang dilalakukan perlu biaya oleh karena itu seharusnya anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN diluar gaji harus dioptimalkan begitu pula daerah juga harus mengoptimalkan minimal 10 % dari APBDnya untuk kesehatan dalam sesuai dengan amanat UU Kesehatan No. 36 tahun 2009.

Salam sehat,

Ari Fahrial Syam

Comment Form

You must be logged in to post a comment.

Tentang Blog Ini

Blog staff Universitas Indonesia.

October 2014
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
October 2014
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031