Dec 27

Bagian Pendahuluan Buku Hukum Pembangunan Berkelanjutan by Andreas Pramudianto,SH,MSi 

“The task before us, in the coming years, as we promote and develop further the international law for sustainable development, is to try and find some way to make it a more cohesive and coordinated body of law.”

       (Elizabeth Dowdeswell, former Excecutive Director of UNEP)

 

 

 

 

PENDAHULUAN

 

Pernyataan diatas telah memberikan suatu deskripsi bahwa hukum internasional pembangunan berkelanjutan agar didorong untuk dibuat lebih menyatu dan terkoordinasi dalam kerangka ilmu hukum. Dengan kata lain hukum internasional pembangunan berkelanjutan (international law of sustainable development) patut dikembangkan dan akan menjadi bagian yang penting dalam kerangka hukum internasional (international law) di era millenium baru. Sebagai perangkat hukum modern, hukum internasional  pembangunan berkelanjutan terbentuk melalui proses dan dinamika yang berkembang dan dipengaruhi globalisasi yang telah mengubah dan mengkonstruksi tata sosial yang berbeda dari sebelumnya. Menurut Budiyono (2009) akibat dari adanya proses globalisasi maka penciptaan hukum yang sejak semula kewenangan mutlak berada di tangan negara telah “tergrogoti” oleh institusi yang sifatnya lokal, dengan cara melalui proses desentralisasi transnasional (melalui lembaga yang bersifat regional) maupun global. Fakta beberapa organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat (NGO/LSM/ORNOP) yang didanai oleh lembaga-lembaga donor asing, telah banyak mempengaruhi kebijakan dan hukum di negara-negara berkembang. Proses terbentuknya  menurut Santos dalam Budiyono (2009) dapat melalui tekanan oleh negara donor, badan internasional (international agencies) maupun aktor transnasional lainnya baik secara formal maupun non-formal. Hasilnya adalah terbentuknya transnationalization of nation-state regulation atau bahkan globalization of nation-states regulation.

Keberadaan hukum internasional pembangunan berkelanjutan sudah tercantum dan diakui secara tegas dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992 khususnya Prinsip 27. Deklarasi ini terbentuk dari kesepakatan politik berbagai institusi global maupun aktor lokal, nasional dan transnasional yang saat itu sudah merupakan tata sosial baru (the new social order) akibat proses globalisasi.      

Hukum internasional pembangunan berkelanjutan yang merupakan cabang dari ilmu hukum khususnya hukum internasional akan banyak melihat berbagai bidang hukum yang terkait dengan 3 (tiga) dimensi atau pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.  Sebagai suatu cabang baru yang sedang dirintis, hukum internasional pembangunan berkelanjutan akan menghadapi berbagai tantangan baru dalam kehidupan modern dimana berbagai faktor sumberdaya alam dan lingkungan, implikasi teknologi yang mempengaruhi gaya hidup dan perekonomian serta kebebasan berekspresi dan keterbukaan melalui berbagai akses, akan semakin dominan di masa mendatang. Dilain pihak, krisis dan bencana lingkungan hidup global telah menjadi realitas yang tidak dapat dihindari lagi di dunia ini. Menurut Keraf (2010) terdapat 5 (lima) macam krisis dan bencana lingkungan hidup global yaitu :

  1. Pencemaran

Seperti pencemaran udara, air, laut dan sampah

  1. Kerusakan

Seperti kerusakan hutan, lapisan tanah, terumbu karang dan lapisan ozon.

  1. Kepunahan

Seperti kepunahan keanekaragaman hayati, mata air dan sumberdaya alam.

  1. Kekacauan atau perubahan iklim global

Dicirikan adanya meningkatnya badai tropis, kekacauan cuaca dengan pola ekstrim dan mencairnya es di kutub selatan.

  1. Masalah sosial ikutan yang terkait dengan krisis dan bencana LH Global

Mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, sosial ekonomi serta menimbulkan ketidakadilan.

Untuk mengatasi krisis dan bencana tersebut perlu dilakukan tindakan nyata, konkrit dan masif dengan melibatkan semua kelompok kepentingan  dengan peran dan tanggungjawab masing-masing. Disebut sebagai krisis dan bencana lingkungan hidup global tidak lagi hanya dialami oleh satu atau dua negara saja atau satu atau dua tempat saja, akan tetapi telah mencakup seluruh planet bumi, tidak peduli masyarakat dan negara maju ataupun sedang berkembang. (Keraf: 2010).

Sesungguhnya terjadinya krisis dan bencana lingkungan hidup tidak terlepas dari diterapkannya model pembangunan yang konvensional. Pembangunan  konvensional yang hanya bertumpu pada satu pilar saja yaitu ekonomi dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata-mata, ternyata telah menyebabkan banyak krisis ekonomi di beberapa negara bahkan benua. Krisis Asia tahun 1997, krisis hutang di negara-negara Amerika Latin tahun 1999 hingga bencana finansial di Amerika Serikat tahun 2008 yang kemudian menyeret beberapa negara Eropa termasuk negara anggota Uni Eropa.

Keadaan yang menimbulkan krisis ini, memerlukan perubahan paradigma dan kebijakan pembangunan yaitu dari pembangunan konvensional menjadi pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya bertumpu pada pilar ekonomi saja, akan tetapi juga pilar sosial dan lingkungan/ekologi yang saling terkait. Mengenai pembangunan konvensional Salim (2010) menyatakan :

“Pembangunan yang dilaksanakan dunia selama abad ke-20 lalu adalah pola pembangunan konvensional yang bersifat linear yang mengutamakan kemajuan ekonomi semata-mata, subjek pembangunan adalah manusia dan orientasi pembangunan hanya tertuju pada manusia.

 

Pola pembangunan yang demikian bersifat antroposentris dengan mengabaikan pembangunan lingkungan. Selanjutnya Salim (2010) menyatakan :

 

“Dalam kerangka pola pembangunan konvensional ini, tidak ada tempat bagi pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan yang terdesak dan dimarjinalkan oleh kepentingan ekonomi.”

 

Selanjutnya oleh Salim (2010) dinyatakan bahwa :

“…..untuk diganti oleh pola pembangunan berkelanjutan, sustainable development, yang lebih sesuai dengan semangat zaman abad ke-21 ini.”

 

Penerapan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pola dan tujuan pembangunan dunia saat ini, diharapkan kondisi krisis dan bencana lingkungan hidup global yang sedang terjadi dan semakin parah, dapat dikurangi, dicegah dan dihindari bahkan diperbaiki. 

Salah satu instrumen yang juga berperan penting dalam mengatasi krisis dan bencana lingkungan hidup global ini serta melibatkan banyak pihak di tingkat internasional adalah melalui perangkat hukum internasional yang salah satunya adalah hukum internasional pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini hukum internasional pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu menangani persoalan-persoalan yang muncul di dunia modern khususnya dalam yang terkait dengan berbagai pilar pembangunan berkelanjutan.

Sebagai suatu paradigma atau bidang atau cabang baru, hukum international pembangunan berkelanjutan membutuhkan pengakuan. Selama ini hanya hukum lingkungan internasional (international environmental law) yang diakui dan berkembang dengan pesat dan sangat luas. Namun disisi lain perkembangan ini ternyata juga memungkinkan lahirnya bidang baru yang salah satunya adalah hukum internasional pembangunan berkelanjutan dan hukum pembangunan berkelanjutan (law of sustainable development). (Idris: 2008). Sebagai bidang baru, memang tidaklah mudah diperoleh pengakuan tersebut. Sepanjang sejarah pemikiran hukum terdapat dua pendekatan yang berkembang yaitu pendekatan positivis juridis dan pendekatan konstruktivisme. (Rahardjo dalam Tanya 2010). Kajian ilmu hukum yang berkembang saat ini didominasi kuat oleh pendekatan positivis juridis. Salah satu tokohnya adalah John Austin melalui Analytical Legal Positivisnya yang menegaskan bahwa hukum adalah “perintah pihak berdaulat”. Bagi Austin dalam Tanya (2010) tata hukum itu nyata dan berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan juga bersumber dari jiwa bangsa, bukan juga karena cermin keadilan akan tetapi hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Hukum adalah buah ciptaan para ahli hukum. Dengan demikian dalam pemikiran positivis, hukum seperti halnya yang kita bahas yaitu hukum internasional pembangunan berkelanjutan dan hukum pembangunan berkelanjutan seolah-olah adalah ciptaan para ahli hukum saja dan memiliki spektrum yang sempit.

Namun demikian, pada kenyataannya sesungguhnya hukum tidaklah seperti hal diatas. Menurut pendekatan konstruktivisme, hukum harus terbuka, menyentuh mosaik sosial kemanusiaan. Selain itu hakikat hukum adalah multideminsional seperti dimensi numeris, spasial, fisis, biotik, psikik, sosial budaya. Hukum juga harus menegaskan adanya dimensi numeris seperti berapa jumlah ganti rugi, bagaimana perhitungan nilai sumberdaya alam, bagaimana biaya-biaya lingkungan yang harus diperhitungkan dll. Hukum juga  bersifat interdisipliner dimana bidang-bidang lain seperti antropologi, psikologi, politik, ekonomi, budaya memasuki ranah hukum. Menurut Friedman dalam Tanya (2010), hukum sesungguhnya harus dilihat dari aspek substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum  (legal culture). Dengan demikian melalui pendekatan konstruktivisme ini, spektrum hukum internasional pembangunan berkelanjutan dan hukum pembangunan berkelanjutan menjadi sangat luas.

Fakta yang terjadi selama ini menunjukan bahwa hukum international pembangunan berkelanjutan sudah berkembang dalam sepuluh tahun belakangan ini. Perkembangan yang pesat ini dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat terutama masyarakat internasional. Hal ini dibuktikan dalam berbagai kesepakatan yang dicapai oleh masyarakat internasional dengan memunculkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti yang tercantum dalam Deklarasi Rio 1992, Deklarasi New Dehli 2007 dan berbagai perjanjian internasional yang menumbuhkan dan menegaskan keberadaan hukum internasional pembangunan berkelanjutan.

Di tingkat nasional, selayaknya perkembangan internasional ini juga harus diantisipasi dan diapresiasi dengan melihat kenyataan sosial di Indonesia yang sangat pontensial akan munculnya cabang baru yaitu hukum pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia meningkatnya masyarakat terhadap kesadaran akan pentingnya hukum dan lingkungan hidup serta keinginan untuk mengetahui lebih lanjut pembangunan berkelanjutan telah mendorong diterapkannya prinsip-prinsip dan norma-norma baru yang berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan. Menurut Kant dalam Tanya (2010) dibutuhkan aturan yang memiliki norma yang kuat sebagai “summum bonum” atau keutamaan nilai. Hukum sebagai kaidah (nilai-nilai) yang bukan sekedar aturan formal. Karena itu perlu dikembangkan nilai baru yang baik, benar dan patut serta dihormati oleh masyarakat dan diharapkan akan menjadi “summum bonum”. Banyak nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat namun belum memiliki pengakuan yang kuat dalam ranah hukum, sehingga memerlukan revitalisasi nilai agar menjadi kuat dan layak dihormati. Sebagai contoh nilai atas penghargaan terhadap kehidupan masyarakat hukum adat, pada mulanya belum mendapat pengakuan yang nyata sebagai nilai penting dalam perangkat hukum. Namun saat ini, secara tegas telah mendapat pengakuan sebagai nilai utama dan patut dihormati terutama dalam ranah hukum nasional dengan menempatkan masyarakat hukum adat ini dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 63 menyatakan :

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

a……..

b……

……..

t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

u………

v……..”

 

Nilai-nilai baru yang kemudian menjadi norma hukum akan mendorong berkembangnya bangunan hukum yang baru, seperti nilai-nilai baru yang berupa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti prinsip kehati-hatian telah menjadi bagian dari hukum nasional. Bangunan hukum baru yang berupa hukum pembangunan berkelanjutan harus memiliki prinsip-prinsip yang memiliki “summum bonum” yang kuat serta dinamis. Diharapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini akan memenuhi persyaratan tersebut sehingga hukum pembangunan berkelanjutan secara nasional dapat dikembangkan dan diakui.   

Menurut Salim (2010) Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth and Nations tahun 1776, telah mengembangkan teori bahwa apabila kekuatan penawaran dan permintaan dalam pasar dibiarkan bekerja tanpa campur tangan pemerintah, maka “tangan tak kentara” akan menuntun kepentingan diri masing-masing mengejar sebesar-besar manfaat bagi semua. Namun “tangan tak kentara” ternyata tak bisa menyelamatkan pasar dan meletuslah “depresi besar 1929. Karena itu lahirlah teori John Maynard Kenes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkan tahun 1935. Keynes menolak teori ekonomi laissez-fair dan mengajukan gagasan untuk campur tangan pemerintah. Pola intervensi pemerintah dalam ekonomi melahirkan Teori pembangunan yang banyak digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Namun campur tangan pemerintah yang terlalu mendalam akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan mengalami hambatan. Apalagi jika negara-negara tersebut mengalami banyak masalah seperti pengelolaan pemerintah yang buruk (bad government), korupsi akan menyebabkan beban hutang yang tinggi. Karena itu berkembang teori Neo-liberalisme tahun 1980-an yang memandang campur tangan pemerintah agar dikurangi. (Salim :2010).  Teori pembangunan yang berkembang dari mazhab ekonomi klasik, mazhab ekonomi Keynes hingga Neo-liberalisme akan mempengaruhi konsep pembangunan yang diterapkan di dunia saat ini terutama terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Namun dalam tulisan ini, konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) akan dilihat dalam wacana, bahasan, kajian dan studi hukum internasional (international law) apalagi hukum lingkungan internasional (international environmental law)yang ternyatamemiliki sejarah yang panjang.Dilihat dari segi peristilahan, pembangunan berkelanjutan masih dikategorikan sebagai suatu istilah yang relatif baru. Pertama kali istilah konsep pembangunan berkelanjutan tercantum dalam dokumen World Conservation Strategy (WCS) yang diterbitkan tahun 1980-an oleh International Union Conservation for Nature (IUCN). Dokumen ini kemudian menginisiasi World Charter for Nature atau Piagam Dunia untuk Alam yang disepakati dalam Sidang Majelis Umum PBB yang ke 46. Untuk lebih mendorong penguatan konsep pembangunan berkelanjutan maka pada tahun 1983 dibentuk Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan atau World Commission on Environmental and Development (WCED). Namun sesungguhnya secara legal formal istilah pembangunan berkelanjutan digunakan dalam dokumen hukum internasional regional yaitu Persetujuan ASEAN mengenai Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Alam atau ASEAN Agreement on the Conservation Nature and Natural Resources yang ditandatangani tahun 1985 di Kualalumpur, Malaysia. Beberapa tahun kemudian, Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development) dalam laporannya Our Common Future tahun 1987, mendefiniskan dan memerinci lebih lanjut istilah ini. Komisi ini dalam menjalankan kegiatannya, membentuk kelompok ahli hukum yang disebut LegalExperts Group on Environmental Law of the World Commission on Environment and Development yang kemudian mengusulkan Proposal of Legal Principles and Recomendations on Environmental Protection and  Sustainable Development.  Usulan para ahli hukum ini berisi rancangan (draft) prinsip-prinsip hukum internasional yang tidak hanya mengenai perlindungan lingkungan hidup tapi juga prinsip-prinsip hukum pembangunan berkelanjutan.

Memang tidak mudah mengintegrasikan antara aspek-aspek hukum dengan lingkungan hidup dan pembangunan. Hukum memiliki sistem tersendiri yang kadang-kadang saling berbeda bahkan perbedaan tersebut sangat  prinsipil. Sistem hukum yang dominan dan dikenal saat ini diantaranya sistem hukum Anglo Saxon, sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum lainnya seperti sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat. Perbedaan ini akan semakin nyata terlihat dalam sistem politik-hukum, peradilan, hukum acara (litigasi), penegakan hukum serta aparat dan lembaga-lembaga hukum yang ada serta dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah pengaruh dari masyarakat terhadap sistem hukum yang dianut, akan mempengaruhi pula perkembangan hukum yang ada. Misalnya pengaruh hukum Romawi yang dianut bangsa-bangsa Romawi yang ada di Eropa, akhirnya juga mempengaruhi perkembangan hukum Eropa Kontinental di kemudian hari.

Pengaruh ini juga terjadi pada bidang lingkungan hidup dan pembangunan yang memang pada mulanya merupakan konsep yang dipertentangkan. Lingkungan hidup hanya dilihat sebagai suatu masalah sektoral. Pembangunan yang dilakukan pada saat itu sering mengabaikan lingkungan hidup sehingga secara tidak disadari telah membahayakan proses pembangunan itu sendiri. Sebagai contoh menipisnya  sumberdaya alam akibat kegiatan manusia yang cerobah dan serakah sebenarnya jika dilakukan pengelolaannya dengan baik sesungguhnya akan dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Salim (1992 dalam Azis : 2009) menegaskan bahwa :

“Diperlukan pengembangan terus menerus nilai-nilai pembangunan berkelanjutan yang sama sekali baru dan berbeda dengan yang ada pada pembangunan konvensional.”

 

Karena itu masyarakat internasional menginginkan perubahan yang lebih baik melalui perangkat hukum yang berisi prinsip-prinsip hukum yang memadai, dinamis dan modern dalam upaya perlindungan lingkungan hidup khususnya yang terkait dengan proses pembangunan internasional.

Diadakan Konferensi Lingkungan Hidup Manusia di kota Stockhlom, Swedia di tahun 1972, telah mengubah paradigma terpisahnya konsep lingkungan hidup dan konsep pembangunan, menjadi terintegrasinya kedua konsep ini dengan melalui prinsip-prinsip yang tercantum dalam salah satu hasil Konferensi ini. Deklarasi Stockhlom (Stockhlom Declaration) sebagai salah satu hasil dari konferensi ini, menegaskan bahwa lingkungan hidup menjadi bagian dalam konsep pembangunan nasional suatu negara. Walaupun deklarasi ini merupakan deklarasi politik, namun dalam prakteknya banyak negara serta subjek hukum internasional lainnya melaksanakan dan mengimplementasikan melalui berbagai perangkat kebijakan dan hukum(policy and law). Setiap pembangunan yang dilakukan diberbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang telah meletakkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dalam proses pembangunan dengan diantaranya menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.Pembangunan berwawasan lingkungan ini kemudian diterapkan di berbagai negara, yang kemudian saat ini telah berkembang menjadi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian sejak saat ini lingkungan hidup mulai menjadi arus utama (mean stream) dalam konsep pembangunan di beberapa negara dan subjek hukum internasional lainnya. Namun demikian hasil dari Deklarasi Stockholm ini tidak hanya berhenti sampai disitu. Sepuluh tahun kemudian yaitu pada tahun 1982 di Markas Besar United Nations Environmental Programme (UNEP) di  Nairobi, Kenya diadakan pertemuan yang disebut Stockholm + 10 yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil-hasil Stockholm. Salah satu evaluasi terpenting yang tercantum dalam Butir ke 3 Deklarasi Nairobi 1982, adalah peningkatan dalam perubahan terhadap persepsi global yaitu kebutuhan terhadap perlindungan lingkungan dan keterkaitan antara lingkungan hidup dan pembangunan semakin erat. Selain itu kemajuan yang penting adalah meningkatnya peran dari perjanjian internasional (international agreement)di bidang lingkungan hidup dan pembangunan.

Selama ini perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional telah memainkan peran penting di bidang lingkungan hidup. Pada awalnya beberapa perjanjian internasional yang telah disepakati ternyata telah menggunakan istilah yang mengacu pada konsep berkelanjutan seperti penggunaan berkelanjutan (use sustainable), pertumbuhan berkelanjutan (sustainable growth), penangkapan maksimum yang berkelanjutan (maximum sustainable yield), pemanfaatan berkelanjutan (use utilitation) atau istilah-istilah lain yang pada prinsipnya mengarah pada konsep pembangunan berkelanjutan. Penerimaan konsep pembangunan berkelanjutan semakin nyata sebagaimana ditegaskan kembali dalam KTT Bumi 1992(Earth Summit) yang tercantum dalam dokumen-dokumen seperti Rio Declaration on Environmental and Development, Agenda 21 dan dokumen lainnya. Hal yang terpenting adalah perlunya dikembangkan hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan yang merupakan  tantangan baru bagi perkembangan hukum internasional. Pengembangan hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan telah dinyatakan dalam Prinsip 27 Deklarasi Rio 1992 :

“ Negara-negara dan anggota masyarakat hendaknya dengan niat baik dan berdasarkan dengan semangat kemitraan bersama dapat bekerjasama dalam mewujudkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang termaktub dalam dekalrasi ini, dan bekerjasama pula dalam upaya untuk mengembangkan lebih jauh hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan”.

 

Enam bulan kemudian setelah diadakannya KTT Rio 1992, dan berdasarkan pembicaraan para delegasi serta kesepakatan negara-negara anggota PBB maka dibentuklah Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pembangunan Berkelanjutan (United Nations Comission on Sustainable Development/UNCSD). Komisi ini berada dibawah koordinasi dari Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social  Council ). Selain itu dibentuk pula Badan Penasihat Tingkat Tinggi (High Level Advisory Board) yang terdiri dari para ahli, industriawan, lembaga keuangan/pendanaan yang bertugas menjadi penasehat untuk pembangunan berkelanjutan pada Majelis Umum PBB/UNGA dan Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan/UNCSD. Nasehat yang diberikan berkenaan dengan hal-hal mengenai pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Badan ini mengakhiri tugasnya pada tahun 1997. Sekretariat Jenderal secara intern membentuk pula Inter-Agency Committee on Sustainable Development (IACSD) atau Komisi Antar Badan mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang pekerjaannya membentuk kembali dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan badan-badan dibawah PBB dalam menerapkan Agenda 21 dan Pembangunan Berkelanjutan. Komisi ini juga telah menghasilkan laporan yang cukup penting mengenai mekanisme hukum yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan yang berjudul Struktur Pengambilan Keputusan : Mekanisme dan Instrumen Hukum Internasional. (Decision-making structures: international legal instruments and mechanisms).

Sebagai catatan tambahan, pada tahun 1994, pemerintah Austria mengadakan simposium mengenai pembangunan berkelanjutan dan hukum internasional (Sustainable Development and International Law) yang hasilnya menjadi bagian laporan dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan yang bersidang tahun 1994. Melalui Dokumen No. E/CN.17/1994/16 Komisi meminta Program Lingkungan Hidup PBB atau United Nations Environmental Programme (UNEP) untuk menindaklanjuti hasil simposium itu dengan membuat konsep, persyaratan dan dampak dari penerapan hukum internasional pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk memantau penerapan dari hasil-hasil kesepakatan Rio dan pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan diadakan beberapa pertemuan global yang penting diantaranya adalah KTT Rio + 5 yang diadakan di kota New York tahun 1997.

Pertemuan ini nampaknya menjadi sangat penting dikarenakan menghasilkan suatu keputusan untuk diadakan pertemuan yang lebih serius dan bersifat global untuk membahas pembangunan berkelanjutan. Maka dipersiapkan kepanitiaan dan diadakan berbagai pertemuan. Salah satu yang terpenting adalah KTT Millenium (Millenium Summit) sebagai langkah awal ditetapkannya Millenium Development Goal (MDGs) yang merupakan salah satu bahan dasar dalam rangka untuk mempersiapkan KTT Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development (WSSD) yang kemudian berlangsung di Johanesburg, Afrika Selatan tahun 2002. Hingga menjelang WSSD maka arah perkembangan hukum international mengenai pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari berbagai faktor diantaranya :

  1. Peningkatan kesadaran lingkungan
  2. Berakhirnya perang dingin
  3. Proses privatisasi
  4. Globalisasi
  5. Regionalisme
  6. Munculnya isu-isu baru seperti Good Governance, public participation, environmental responsibility, transparansi,hak asasi manusia dll
  7. Desentralisasi dan menurunnya peran pemerintah

Sebagai puncaknya adalah diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development/WSSD)  yang diadakan bulan September tahun 2002 di Johanesburg, Afrika Selatan. KTT ini menegaskan kembali Prinsip 27 Deklarasi Rio 1992 mengenai perlunya dikembangkan Hukum Internasional Pembangunan Berkelanjutan.

Hasil KTT Johanesburg menjadi panduan penting dalam mengembangkan berbagai kesepakatan baru di kemudian hari. Walaupun diakui adanya keberhasilan dan kegagalan dalam menerapkan hukum internasional pembangunan berkelanjutan, namun tidak menjadi surut. Bahkan PBB telah mendorong perkembangan pembangunan berkelanjutan melalui pertemuan-pertemuan di Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan atau United Nations Commission on Sustainable Development/UNCSD yang banyak menghasilkan berbagai keputusan-keputusan penting.

Perkembangan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah akan diadakannya KTT Rio + 20 dimana pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu bahasan penting. “Green Economy” dan pengembangan tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk hukum internasional pembangunan berkelanjutan akan menjadi bagian dalam pembahasan tersebut.

Melihat situasi global tersebut, bagi Indonesia, pengembangan hukum pembangunan berkelanjutan menjadi sangat mendesak. Hukum yang berkembang di Indonesia saat ini masih dipengaruhi era kolonialisme. Diperlukan pembaharuan hukum yang modern dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu upaya mendorong pembaharuan hukum di Indonesia adalah dengan cara mengembangkan salah satu bidang hukum yang modern diantaranya hukum internasional pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu cabang hukum internasional yang sedang dikembangkan, hukum internasional pembangunan berkelanjutan diharapkan akan berkembang juga di tingkat nasional menjadi hukum pembangunan berkelanjutan. Harapan adanya cabang baru ini akan mempengaruhi pembaharuan hukum nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum internasional juga akan mempengaruhi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Seperti dinyatakan dalam Dimyati (2010)  :

“Dalam konteks pembaharuan hukum pun, Mocthar Kusumaatmadja melihat hukum internasional sebagai salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

 

Dari pernyataan Prof Mochtar Kusumaatmadja diatas, maka pernyataan tersebut merupakan faktor yang semakin memperkuat adanya peran hukum internasional pembangunan berkelanjutan yang dapat mempengaruhi sistem hukum nasional.  Dalam kenyataannya, berbagai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang umumnya berasal dari hukum internasional khususnya hukum internasional pembangunan berkelanjutan sesungguhnya telah diterapkan dalam perangkat hukum nasional khususnya perangkat perundang-undangan. Sebagai contoh prinsip tanggungjawab negara, prinsip pencemar harus membayar, prinsip partisipatif telah dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Namun demikian, dalam prakteknya penggunaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan masih ada yang belum menerapkan peraturan perundang-undangan dengan baik bahkan ada pihak-pihak yang cenderung mengabaikan. Yang lebih parah lagi, banyak juga yang tidak mengetahui prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan nasional. Dalam prakteknya hal ini dapat dilihat pada saat berbagai sektor pembangunan seperti tambang, hutan, industri, pertanian telah menimbulkan kasus-kasus seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tidak digunakannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Banyak pelanggaran hukum dilakukan seperti tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan sehingga muncul kasus hukum yang kadang-kadang berkembang menjadi kasus nasional. Kasus penambangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin menjadi contoh nyata munculnya kerusakan dan pencemaran yang merugikan masyarakat bahkan pemerintah daerah maupun pusat. Pembangunan menjadi tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah bagi negara Indonesia. Adanya berbagai masalah yang terkait dengan pembangunan yang tidak berkelanjutan (unsustainable development) tersebut, akan menimbulkan krisis dan bencana lingkungan hidup di masa mendatang. Jangan sampai generasi mendatang menjadi lebih menderita dikarenakan krisis dan bencana tersebut. Masalah-masalah pembangunan dan lingkungan hidup yang muncul, harus segera ditangani bahkan diselesaikan agar tidak terjadi krisis dan bencana yang semakin parah. Hukum internasional pembangunan berkelanjutan yang di Indonesia dapat dikembangkan menjadi hukum pembangunan berkelanjutan, merupakan salah satu solusi dan diharapkan dapat menangani serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terkait dengan pembangunan nasional sehingga konsep pembangunan berkerlanjutan dapat terlaksana dengan baik.  

Dengan demikian konsep pembangunan berkelanjutan dapat direalisasikan secara hukum dengan menerapkan hukum pembangunan berkelanjutan. Dukungan ini paling tidak disampaikan oleh Toepfer, Direktur Eksekutif UNEP yang menegaskan pentingnya hukum dan penegakannya serta penaatannya dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang menyatakan : (Zaelke, Durwood, Kaniaru, Donald & Kru˘zíková, Eva eds., 2005)

 

“Sustainable development cannot be achieved unless laws governing society, the economy, and our relationship with the Earth – both international and domestic – are put into practice and connect with our deepest values. Law must be enforced and complied with by all of society, and all of society must share this obligation.” 

 

(Terjemahan bebasnya : Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai setidaknya hukum yang mengatur masyarakat, ekonomi dan hubungannya dengan bumi-baik domestik maupun internasional-adalah menempatkan ke dalam praktek dan hubungannya dengan nilai-nilai kehidupan kita yang paling dalam. Hukum harus ditaati dan tegakkan dengan melibatkan semua masyarakat dan semua masyarakat harus rela melaksanakan kewajibannya.”)

 

……Untuk Info selanjutnya hubungi penulis…..

Leave a Reply