Jul 29

Andreas Pramudianto,SH,MSi
PPSML PPs-UI

I. PENDAHULUAN
Dalam dasawarsa terakhir ini dimana milenium baru akan tiba, para diplomat di seluruh dunia disibukkan oleh kegiatan diplomatik untuk merundingkan berbagai kesepakatan global yang menyangkut persoalan lingkungan hidup. Perundingan dari kota ke kota seperti New York, Jenewa, Wina, Montreal, Basel hingga Nairobi merupakan salah satu indikator meningkatnya diplomasi lingkungan hidup. Bahkan menurut French (1992) dalam tahun 1992 telah ditandai kegiatan diplomasi lingkungan hidup yang tidak ada taranya. Diplomasi lingkungan (environmental diplomacy) kini telah menjadi istilah populer beberapa diplomat yang terlibat dalam perundingan-perundingan internasional untuk mencapai berbagai perjanjian internasional baik yang bersifat hard law maupun soft law.
Puncak dari kegiatan diplomasi lingkungan yang sangat penting di akhir abad ini adalah diadakannya Konperensi Tingkat Tinggi Bumi atau Earth Summit yang berlangsung di kota Rio De Janerio, Brazil pada bulan Juni 1992. KTT Bumi ini dihadiri oleh berbagai kalangan dan merupakan salah satu pertemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Sebagai kelanjutan dari Konperensi PBB mengenai Lingkungan hidup Manusia 1972 yang diadakan di kota Stockhlom 1972, KTT Rio 1992 ini bertujuan untuk menghasilkan beberapa kesepakatan global dalam menghadapi abad 21.
Konvensi Keanekaragaman hayati, Konvensi Perubahan Iklim, Deklarasi Rio, Agenda 21 dan Prinsip-prinsip Kehutanan merupakan hasil yang dicapai dari kegiatan diplomasi lingkungan Sementara itu kegagalan yang tidak bisa dielakan telah terjadi juga dimana draft Piagam Bumi (Earth Charter), draft Konvensi Penggurunan (Desertification Convention), draft of agreement of the Higly Migratory Fish Stock, serta persetujuan teknis lainnya belum dapat disepakati. Namun demikian dalam tahun-tahun berikutnya draft yang belum dicapai dalam KTT Bumi berhasil diselesaikan dan disetujui seperti Konvensi Penggurunan, Agreement of Higly Migratory Fish Stock.
Perkembangan istilah diplomasi lingkungan, diplomasi ozon (Benedick, 1991) atau juga beberapa istilah yang muncul belakangan ini seperti diplomasi satwa ( ), bio-diplomacy (Agni Vlavianos-Arvanitiss,1993), Conservtion Diplomacy ( ), Nuclear Diplomacy ( ) dll tidak terlepas dari sejarah diplomasi lingkungan hidup. Dalam hal ini perundingan-perundingan yang menyangkut masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah jauh dilakukan. Sejarah diplomasi lingkungan hidup ternyata telah mencatat berbagai perkembangan yang cukup berarti di bidang lingkungan hidup.
Dalam tulisan yang sangat terbatas ini hanya akan dibahas beberapa hal yang menyangkut perkembangan diplomasi lingkungan hingga saat ini.

II. KERANGKA PEMIKIRAN DIPLOMASI DALAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kata diplomasi berasal dari kata Yunani “diploun” yang berarti melipat. Dalam masa kekaisaran Romawi semua paspor dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam doble yang kemudian dilipat dan dijahit menjadi satu dalam cara yang khas. Paspor dan surat jalan yang khas ini disebut diplomas. Selanjutnya hal ini berlaku juga pada dokumen-dokumen resmi yang tidak menggunakan logam khususnya dalam pemberian hak-hak istimewa tertentu atau menyangkut perjanjian dengan suku bangsa asing di luar bangsa Romawi. Karena jumlahnya semakin banyak dan menjadi beban arsip kekaisaran maka dilipat dan diberikan dengan cara khusus. Isi surat resmi negara yang disimpin di arsip dan berhubungan dengan hubungan internasional dikenal pada zaman pertengahan sebagai diplomaticus atau diplomatique. Lama kelamaan kata ini dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional. Dan Burke dalam Satow (1957) kata diplomasi menunjukkan keahlian atau keberhasilan dalam melakukan hubungan internasional dan perundingan di tahun 1796. Inilah kemungkinan besar penggunaan kata diplomasi pertama kali dipakai dalam bahasa Inggris seperti dalam arti yang dipakai saat ini. (Roy, 1984)
Dalam pengertian diplomasi lingkungan (environmental diplomacy) oleh Borg (1994) dibuat suatu definisi yang cukup sederhana sbb :

“Environmental diplomacy can be defined as the skill in handling environmental issues, whose implications are international in scope.”

(Atau terjemahan bebasnya : “Diplomasi lingkungan dapat didefinisikan sebagai keahlian dalam menangani persoalan-persoalan lingkungan hidup yang memiliki dampak dalam lingkup internasional.”)

Dari definisi Borg diatas, seperti juga Burk dan Satow (1975) telah menunjukan bahwa keahlian atau keberhasilan seorang diplomat dalam hubungan internasional khususnya untuk mengetahui serta memahami persoalan lingkungan hidup yang berdampak pada tingkat internasional akan mempengaruhi keberhasilan perundingan yang berkaitan dengan hal ini.
Selain itu ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam diplomasi lingkungan. Borg (1992) berpendapat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai prinsip dasar (basic principles) dalam melakukan diplomasi lingkungan seperti :
a. Perjanjian atau konvensi internasional sebagai petunjuk (guidelines) dalam praktek negara-negara.
b. Status dari prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.
c. Tindakan preventif lebih dapat dimengerti dalam mencapai konsensus diantara negara-negara.
d. Kebutuhan akan informasi dan konsultasi diantara negara-negara.
e. Hukum kebiasaan internasional yang mengalami proses sejarah yang panjang.
f. Keputusan pengadilan internasional yang dapat melibatkan agen diplomatik.
g. Berbagai resolusi badan-badan PBB serta Deklarasi-deklarasi yang dihasilkan dalam pertemuan internasional yang akan mempengaruhi politik luarnegeri.
h. Keputusan UNEP yang meletakan berbagai prinsip dan petunjuk dan dapat mempengaruhi penggunaan dan tujuan diplomasi lingkungan
i. Laporan-laporan dari Komisi Hukum Internasional (ILC) yang berpengaruh besar dalam persoalan lingkungan.
j. Pendapat umum, tekanan-tekanan dari LSM/NGO Internasional yang akan mempengaruhi pembentukan opini masyarakat internasional.
Tujuan pokok yang dicapai dalam diplomasi lingkungan diantaranya adalah berupaya untuk mencoba menerapkan hukum lingkungan internasional dan melanjutkan dengan apa yang telah disepakati. Hukum lingkungan internasional ini telah memberikan hak dan kewajiban yang menjaga sistem keseimbangan diantara negara, satuan bukan negara dan masyarakat internasional lainnya. Karena itu diplomasi lingkungan akan berperan penting dalam sistem politik internasional.
Diplomasi lingkungan sebagai salah satu cabang baru yang muncul dalam bidang hubungan diplomatik ini tidak terlepas dari pengaruh munculnya persoalan lingkungan hidup yang diangkat menjadi persoalan politik global. Sejak Deklarasi Stockhlom 1972 dicanangkan maka persoalan lingkungan hidup yang tadinya bersifat ilmiah kini dimunculkan menjadi persoalan politik dan hubungan internasional. Prinsip-prinsip dalam deklarasi tersebut banyak memberikan gambaran bahwa konsep-konsep pembangunan dan lingkungan hidup tidak terpisah begitu saja. Untuk menerapkan prinsip-prinsip yang bersifat internasional tersebut ke dalam konsep nasional tentu saja membutuhkan suatu perjuangan melalui jalur diplomatik. Salah satu upaya ini adalah melalui model konperensi diplomatik (diplomatic conference) yang banyak dipelopori oleh badan-badan internasional khususnya PBB.

III. SEJARAH DIPLOMASI DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
3.1. Beberapa Catatan Awal Dalam Diplomasi Lingkungan
Sejarah Diplomasi merupakan salah satu bagian penting dalam hubungan internasional. Selain itu juga merupakan salah satu disiplin yang merupakan akar dari hubungan internasional. (Wiriatmadja:1988). Pada hakekatnya sejarah diplomasi menggambarkan suatu kegiatan diplomasi di masa lalu seperti baik yang berupa karya-karya para diplomat, korespondensi diplomatik, penerbitan-penerbitan mengenai kegiatan diplomasi, koleksi-koleksi berbagai perjanjian internasional, proseding-prosedinga serta catatan dari berbagai perundingan-perundingan serta konperensi-konperensi internasional dan memori-memori para diplomat hingga catatn-catatan mengenai kegiatan diplomatik. Sejarah diplomasi banyak juga diambil dari praktek-praktek hukum internasional, politik luar negeri serta pengetahuan tentang sifat manusia yang diperoleh dari pengalaman seseorang. (Wiriatmadja:1988)
Sehingga dapat diketahui bahwa sejarah diplomasi berasal dari kegiatan diplomasi masa lalu yang akan mempengaruhi diplomasi di masa mendatang. Karena itu sebagai salah satu disiplin yang sangat penting dalam hubungan internasional, sejarah diplomasi merupakan kegiatan yang dapat berisi data-data masa lalu yang akan berharga di masa mendatang.
Dalam kaitannya dengan perkembangan lingkungan hidup global, khususnya hukum lingkungan internasional ternyata sejarah diplomasi mencatat berbagai peran yang cukup penting. Berbagai kegiatan diplomasi pada masa lalu ternyata saling berhubungan satu sama lain pada kegiatan di masa mendatang. Perjanjian-perjanian internasional yang telah dirundingkan di masa lalu juga telah menjadi perhatian penting dalam beberapa perjanjian internasional yang berlaku pada saat ini. Contohnya adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 yang ditandatangani di Rio De Janerio, Brazil pada saat diadakannya KTT Bumi 1992 juga memperhatikan beberapa konvensi internasional seperti Konvensi Bonn tahun 1979.
Sejarah diplomasi telah mencatat bahwa kira-kira 3100 tahun S.M., Eannatum raja negara-kota Lagash telah mengalahkan Umma suatu negara kota lainnya yang kemudian mengadakan perundingan sehingga tercapai perjanjian bilateral yang diantaranya berisi pemberian kekebalan kepada terusan air di perbatasan.(Nusbaum:1969) Perundingan yang menyangkut sengketa mengenai hak-hak atas sungai dan masalah sumber-sumber perairan, juga sudah dikenal pada zaman ketika berkembangnya arbitrasi di masa hukum antar-kota (municipal law) Yunani Kuno. Kerajaan Romawi Kuno juga menerapkan masalah perairan sebagai bagian penting dengan dibuatnya pengaturan air. Di abad 13 upaya mengatur masalah Sungai Dvina juga telah dibuat antara penduduk Hansa dan Russia dalam suatu perjanjian bilateral.
Pada jaman penjelajahan samudera, eksploitasi terhadap sumber-sumber kekayaan alam di “dunia baru” telah menjadi kegiatan utama. Ditemukannya “dunia baru” telah membawa berbagai hal “baru” bagi bangsa Eropa. Kekayaan alam dari “dunia baru” tersebut seperti emas, rempah-rempah, berbagai jenis spesies hewan dan tanaman bahkan manusia diangkut untuk dijadikan budak belian. Tindakan Cortez yang menghancurkan suku Indian Inca merupakan bukti keserakahan bangsa Eropa. Tindakan ini kemudian ditulis oleh Fransisco Vitorria seorang biarawan dominikan yang berkebangsaan Spanyol melalui tulisannya di bidang hukum antar bangsa (Ius Intergentes) mengenai hubungan antara bangsa Spanyol dan Portugis dengan orang-orang Indian di Amerika yang dibela oleh Vitorria. (Kusumaatmadja:1976) Reflectio de Indis menjadi buku yang sangat penting karena disinilah dikemukakan untuk pertama kalinya tingkah laku bangsa Eropa dalam memberlakukan Ius Intergentes. Menurut Vitorria hukum antar bangsa (Ius Intergentes) tidak hanya berlaku di dunia Kristen Eropa tapi juga berlaku bagi seluruh manusia termasuk orang Indian. Ajaran Vitorria ini menekankan pada penghargaan atas masyarakat asli yang pada masa ini dikenal sebagai indegenous people.
Sementara itu persaingan di lautan antara Spanyol dan Portugis semakin tajam. Sengketa ini terus berkembang. Namun demikian perundingan melalui jalan diplomasi lebih disukai hingga pada tanggal 4 Mei 1493 tercapai suatu kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Tordesilas yang membagi belahan dunia barat dan timur dengan batas Azores dan Cape Verde. Perjanjian ini memisahkan kekuasaan Spanyol dan Portugal.
Perjanjian ini kemudian berlaku hingga satu abad lebih yang kemudian oleh Hugo de Groot (Grotius) digugat melalui bukunya “Mare Liberium”. Ia menyatakan bahwa laut di luar jurisdiksi negara adalah merupakan laut bebas yang berarti terbuka untuk siapapun sehingga tidak dimiliki oleh negara manapun termasuk dalam hal kebebasan menangkap ikan. (Kusumaatmadja:1986) Grootius mengatakan bahwa hak menangkap ikan ini bersifat terbuka dan laut memiliki sumber kekayaan alam yang tidak ada batasnya. Namun penulis-penulis Inggris seperti John Selden membantah pendapat Grotius dengan menyatakan laut bersifat tertutup (Mare Clausum). Alberto Gentille juga menantang Grotius dalam bukunya Hispanicae Advocationis Libri Duo yang membela bangsa Spanyol atas kepemilikan sebagian wilayah lautan berdasarkan Perjanjian Tordesillas. Terjadilah the Battle of the Books yang terkenal dalam sejarah hukum internasional yang kemudian diakhiri oleh karya Pontanus dan Cornelis Van Bynkershoek yang memperkenalkan istilah jarak tembakan meriam. Pendapat Groutius mengenai kebebasan menangkap ikan dikenal pada masa sekarang sebagai istilah common property atau common heritage of mankinds yang ditegaskan dalam dua kasus yaitu Behring Sea Fur Case (Great Britain v. USA) dan Iclandic Fisheries Case ( UK v. Icelandic and Germany v. Icelandic) dimana kekayaan sumberdaya alam hayati termasuk berbagai jenis ikan dan mamalia di laut bebas sebagai common property. (Berni, P dan Boyle, A:1992).

3.2. Pembentukan Perjanjian Internasional Melalui Jalur Diplomasi
Pada tahun 1867 setelah melalui perundingan antara diplomat Inggris dan Perancis maka suatu perjanjian bilateral ditandatangani di kota Paris. Pada saat itu sumberdaya perikanan menjadi sangat penting sebagai bahan pangan. Pada tahun 1869 ditandatangani konvensi perlakuan aturan yang sama mengenai perikanan di Sungai Rhine antara Constance dan Basle yang ditandatangani di kota Berne yang disusul dengan Treaty for the Regulation of the Police of the North Sea Fisheries (Overfishing Convention ) di tahun 1882.
Di tahun 1886 terjadi sengketa antara Inggris dan Amerika Serikat mengenai penangkapan anjing laut di Laut Behring yang dikenal sebagai Behring Sea Fur Case. Kasus ini kemudian diselesaikan melalui cara arbitrasi dengan ditandatangani Treaty between Great Britain and the United States submitting to Arbitration the Question Relating to the Seal Fisheries in Bering Sea di kota Washington pada tanggal 29 Februari 1892. Berdasarkan rekomendasi pengadilan arbitrasi maka negara-negara yang terlibat dalam usaha penagkapan anjing laut, supaya mengadakan peraturan secara bersama. Maka beberapa tahun kemudian ditandatangani Convention between the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northeren Ireland and Russia for the Preservation and Protection of Fur Seals yang ditandatangani di kota Washington pada tanggal 7 Juli 1911.
Untuk mengatur mengenai masalah perdagangan gading dan perlindungan habitat hewan dan tumbuhan benua Afrika, di kota London telah diadakan pertemuan antara Inggris, Perancis, Jerman, Belgia (Kongo) yang kemudian menghasilkan Convention Destinee a Assurer la Conservation des Diverses Especes Animales Vivant a l`Etat Sauvage en Afrique qui sont Utiles a l`Homme ou Inoffensive (London Convention) yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 1900. Di tahun yang sama ditandatangani juga Convention between the Riverine States of the Rhine Respecting Regulations Governing the Transport of Corrosive and Poisonous Subtance yang bertujuan mencegah pencemaran sungai Rhine akibat bahan yang bersifat korosif dan beracun.
Sementara itu perlindungan burung yang bermanfaat bagi pertanian perlu dilakukan secara bersama diantara negara-negara Eropa. Akhirnya pada tanggal 19 Maret 1902 di kota Paris ditandatangani Convention for the Protection of Birds Useful to Agriculture yang kemudian berlaku penuh pada tanggal 20 April 1908. Konvensi ini juga mencantumkan daftar jenis burung yang dilindungi maupun yang boleh diburu.
Perjanjian yang berhubungan dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup di perbatasan dua negara mulai dibuat dengan dipelopori oleh Amerika Serikat dan Kanada. Di kota Washington tanggal 11 Januari 1909 ditandatangani Treaty Relating to the Boundary Waters and Questions Arising Along the Boundary Between the United States and Canada (1909 Boundary Water Treaty) yang berlaku penuh pada tanggal 5 Mei 1910. Enam tahun kemudian ditandatangani Convention for the Protection of Migratory Birds in the United States and Canada di kota yang sama. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi spesies burung berpindah (migran species) yang sering melewati perbatasan Kanada dan Amerika Serikat.
Tahun 1920 di kota Roma telah ditandatangani Convention regarding the Organization of Campaign Againsts Locust yang tiga tahun kemudian ditandatangani Convention for the Preservation of the Halibut Fishery of the North Pacific Ocean tertanggal 2 Maret 1923. Tujuh tahun kemudian diperluas dan diberlakukan untuk Laut Bering. Perlindungan terhadap ikan paus juga menjadi penting ketika stok atas ikan ini mulai menipis. Pengendalian atas perburuan mamalia laut ini diatur melalui Convention for the Regulation of Whaling yang kemudian diperbaharui pada tanggal 8 Juni 1937 melalui International Agreement for the Regulation of Whaling. Dalam prakteknya persetujuan ini ternyata mengalami kegagalan dikarenakan kurangnya badan yang mampu melakukan pengawasan serta penegakan hukum. Maka atas inisiatif Amerika Serikat pada tanggal 2 Desember 1946 di kota Washington ditandatangani International Convention for the Regulation of Whaling yang membentuk International Whaling Commission (IWC).
Antara tahun 1925 hingga tahun 1931 sebuah pabrik peleburan dan penambangan di kota Trial, propinsi British Columbia, Kanada yang didirikan pada tahun 1896, telah mengeluarkan asap mengandung bahan kimia sulfur. Asap ini telah memasuki wilayah negara bagian Washington ,USA sehingga menimbulkan berbagai kerusakan. Kerusakan ini terjadi pada tanaman jagung dan gandum yang akan dipanen serta penduduk yang tinggal disekitarnya mengalami gangguan pada kesehatan. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengajukan gugatan kepada International Joint Commission yang dibentuk oleh kedua negara tersebut berdasarkan 1909 Boundary Water Treaty. Akhirnya pada tanggal 15 April 1935 ditandatangani Convention for the Final Settlement of the Difficulties Arising Through the Complain of Damage Done in the State of Washington by Fumes Discharged from the Smelter of the Consolidated Mining and Smelting Company, Trial British Columbia. Dalam persetujuan tesebut pemerintah Kanada berjanji akan membayar 350.000 dollar AS untuk mengganti kerugian yang timbul. Kasus ini dikenal dengan nama The Trial Smelter Case (USA v. Canada).
Mengenai upaya perlindungan dan pelestarian flora dan fauna pada tanggal 8 November 1933 ditandatangani Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in Their Natural States yang kemudian pada tanggal 12 Oktober 1940 dibelahan bumi Amerika ditandatangani Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere. Kedua konvensi ini bertujuan untuk melestarikan berbagai flora serta fauna yang asli di benua Afrika dan benua Amerika. Tahun 1949 negara-negara benua Amerika menandatangani kembali suatu konvensi mengenai ikan tuna yaitu Washington Tropical Tuna Convention.
Setelah berakhirnya Perang Dunia II (World War II) ternyata terjadi suatu perubahan penting dalam hubungan internasional. Lahirnya Perserikatan Bangsa-bangsa yang merupakan kelanjutan dari Liga Bangsa-bangsa menjadi harapan baru bagi umat manusia. Tekad badan ini yang tercantum dalam suatu piagam (Charter of the United Nations), diantaranya menyebutkan beberapa hal :

“….untuk menyelamatkan generasi-generasi yang mendatang……….
……untuk memperteguh……harkat dan derajat manusia……
……dan penghormatan terhadap kewajiban dari perjanjian internasional …..
……untuk meningkatkan kemajuan sosial & memperbaiki tingkat hidup…….”

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan diatas berbagai badan internasional PBB mulai meningkatkan kegiatannya untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Salah satu badan PBB yang menangani masalah pangan yaitu Food Agricultural Organization (FAO) dalam kegiatan awalnya telah berhasil menyetujui FAO Agreement for the Estabilishement of a General Fisheries Council of Mediterranean yang ditandatangani pada tanggal 24 September 1949. Tiga tahun kemudian negara-negara anggota FAO menandatangani FAO International Plant Protection Convention di kota Roma pada tanggal 6 Desember 1951. FAO Plant Protection Agreement for South-Esat Asia and the Pacific Region juga telah disetujui pada tanggal 27 Februari 1956. Selain itu badan ini juga mendorong perlindungan terhadap hutan, erosi, pentingnya konservasi serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam meningkatkan sumber pangan. UNESCO sebagai salah satu badan PBB yang menangani masalah pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dalam upaya mendorong pengembangan hukum lingkungan internasional meminta kepada International Council of Scientific Union untuk membentuk suatu Non Government Organization (NGO) yang diharapkan dapat melindungi dan melestarikan lingkungan alam. Setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1948 diadakan pertemuan yang dihadiri 18 wakil negara, 7 organisasi internasional dan 107 organisasi nasional di istana Fointaneblau (Paris) untuk menandatangani pengesahan konstitusi International Union for the Protection of Nature (IUPN) yang kemudian bernama International Union Conservation of Nature (IUCN). Badan ini juga mensponsori pembentukan World Wildlife Fund (WWF) di tahun 1960 dan Konperensi Dunia I mengenai Taman-taman Nasional yang diadakan di bulan Juli 1962.
Berbagai percobaan nuklir yang membahayakan lingkungan hidup antara akhir tahun 50-an hingga 60-an yang dilakukan oleh negara-negara besar telah menimbulkan gelombang protes berbagai gerakan lingkungan hidup. Keresahan masyarakat internasional terhadap penggunaan senjata pemusnah massal semakin terasa setelah kasus percobaan bom hidrogen dengan nama kode BRAVO di bulan Maret 1953. PBB dalam menghadapi masalah penggunaan jenis atom dan nuklir, membentuk International Atomic Energy Agency (IAEA) yang statutanya ditandatangani di kota New York tahun 1956. Satu tahun kemudian Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) menandatangani Treaty Estabilishing of Europen Atomic Energy Community (EURATOM) yang berlaku penuh pada tanggal 1 Januari 1958. Kegiatan selanjutnya adalah disepakati berbagai persetujuan mengenai pengendalian atas penggunaan atom dan nuklir diantaranya Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy (1960), Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships (1962), Brussel Supplementary Convention (1963), Nuclear Test Ban Treaty (1963), Nordic Mutual Emergency Assitance Agreement in Connection with Radiation Accidents (1963), Convention Radiological Protection Relating to the Installation at the Ardennes Nuclear Power Station (1966), Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America (1967), Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968), Nuclear Weapon Treaty (1971) dan Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material (1971).
Bulan Maret tahun 1967 terjadi bencana pencemaran laut oleh tumpahan minyak akibat kandasnya kapal tanker Torrey Canyon. Sekitar 875.000 barel minyak tumpah di pantai barat daya Inggris antara Land`s End dan Isles of Scilly. Dengan adanya peristiwa ini pemerintah Inggris membentuk badan yang dinamakan Royal Commission on Environmental Pollution tahun 1969. International Maritime Organization (IMO) setelah kasus “Torrey Canyon” berhasil mensponsori penandatanganan International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Damage dan International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage. Setahun kemudian ditandatangani International Convention on the Estabilishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage di kota Brussel tanggal 18 Desember 1971 dan berlaku penuh pada tanggal 16 Oktober 1978.
Bencana lainnya adalah Minamata Diseases yang terjadi di negara Jepang. Bermula dari pabrik Kanose milik Showa Denko yang membuang bahan pencemar kandungan merkuri di sungai Agano di Prefecture Niigata dan Minamata. Gugatan diajukan, yang pada akhirnya pengadilan memutuskan perusahan-perusahaan yang mencemarkan diharuskan membayar ganti rugi. Kasus yang mirip adalah Komatsu v. Mitsui Kinzoku Kogyo K.K (Nagoya High Court) dimana Mitsui Mining & Smelting Company harus membayar kerugian kepada penduduk yang menderita penyakit akibat pencemaran sungai Jinzu.
Antara tahun 1960-1970 banyak perjanjian internasional yang disepakati di bidang lingkungan hidup. Dari bidang pencemaran, perlindungan hewan, masalah pertanggungjawaban, perlindungan danau dan sungai, nuklir, perikanan, ruang angkasa, warisan dunia, hewan berpindah, pembentukan badan khusus dll. Dengan demikian menjelang diadakan Konperensi Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference on Human Environment) sebenarnya telah banyak disepakati berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup.

IV. TITIK AWAL LAHIRNYA DIPLOMASI LINGKUNGAN MODERN
4.1. Menjelang Diadakan Konperensi Stockhlom 1972
Setelah berakhirnya perang dunia ke II, terjadi suatu perubahan hubungan internasional yang cukup penting. Lahirnya Perserikatan Bangsa-bangsa yang melanjutkan kegagalan Lague of Nations, ternyata mengalami perkembangan jauh lebih pesat. Menurut laporan tahunan UNEP(1996), keanggotaan PBB sejak berdirinya di tahun 1945 dengan 51 anggota berkembang menjadi 83 negara di tahun 1959 dan 132 negara menjelang diadakannya Konperensi Stockhlom 1972. Negera-negara Asia dan Afrika yang pada mulanya hanya 11 negara hingga tahun 1972 telah memiliki keanggotaannya hingga 75 negara yang merupakan 60 % total anggota. Akibatnya terjadi suatu perubahan prioritas PBB dari penekanan pada masalah perdamaian dan keamanan menjadi masalah ekonomi dan pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan badan-badan PBB seperti FAO memberikan prioritas untuk mengatasi krisis pangan dunia. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan ECOSOC membantu FAO dalam membangun pencadangan persediaan pangan dunia. FAO juga menekankan perlunya pembangunan dan penggunaan sumber-sumber alam serta mendukung efesiensi peningkatan produksi dan distribusi pangan serta mengakui pentingnya konservasi. FAO juga mempromosikan perlindungan terhadap hutan, pencegahan erosi, pengontrolan banjir, perlindungan cadangan air, dan penempatan habitat hewan.
Bulan November tahun 1946 didirikan UNESCO dan memiliki 7 departemen yang salah satunya adalah Departement of Natural Science. UNESCO meminta bantuan kepada International Council of Scientific Union (ICSU) untuk menciptakan suatu NGO Internasional. Suatu usulan badan perlindungan alam internasional diajukan oleh Eropa dalam pertemuan di Brunnen, Swiss. Selanjutnya dibicarakan setahun kemudian di Basle yang dihadiri 70 delegasi dari 24 negara. Rancangan pendirian International Union for the Protection of Nature (IUPN) ini akhirnya disetujui dan disahkan di Fointaneblaue (Paris) tanggal 5 Oktober 1948. (Danusaputro:1982) IUPN (selanjutnya dinamakan IUCN) merumuskan strategi meningkatkan perlindungan atas hewan dan lingkungan alam, dan membantu dalam bidang pendidikan, riset serta peraturan hukum yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Tahun 1949 antara tanggal 17 Agustus dan 6 September diadakan The United Nations Conference on the Conservation and Utilization of Resources (UNSCCUR) yang bekerjasama dengan badan-badan PBB seperti FAO, ILO, UNESCO, WHO. Pada tahun 1956 IUPN mengganti nama dengan International Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).
Tahun 1958 ditandatangani 4 Konvensi Hukum Laut Jenewa yang diantaranya mengatur pengelolaan perikanan dan sumber kekayaan alam di landas kontinen. Tahun 1959 karena perlunya pengelolaan bersama wilayah Antartika maka negara-negara yang mengklaim wilayah tersebut menandatangani The Antartic Traty. Masalah lingkungan yang terjadi antara tahun 1950-1960 semakin parah. Indikasinya adalah setiap 10 dari 1000 burung dan binatang liar telah tercemar dan terancam berbagai bahan kimia seperti mercury, benzine hexachloride, heptachloride deildrin dll.(Times: 1995) Juga beberapa dampak berkelanjutan dari bahan-bahan kimia yang mengancam kehidupan manusia dan hewan. Karena itu beberapa program kerjasama internasional yang berkaitan dengan lingkungan mulai terbentuk. Diantaranya adalah sbb:
a. The Arid Zone Programme (UNESCO, 1951-1964)
b. The Upper Montle Project (ICSU, 1961-1970)
c. The International Biological Programme (ICSU 1964-1974)
d. The Man and Biosphere Programme (UNESCO, 1971)
Tahun 1961 didirikan MAR project yang setahun kemudian yaitu tahun 1962 bersama ICBP, IWRB mengadakan konperensi internasional mengenai lahan basah dan habitatnya. Dalam tahun yang sama juga diadakan First World Conference on National Parks di Seattle, Washington.
Dipublikasikannya buku Silent Spring oleh Rachel Carson yang menggambarkan kerusakan alam akibat pestisida dan buku ini merupakan best-seller list selama 31 minggu dan terjual setengah juta copy hard cover. Muncul gerakan yang dikenal dengan “New Environmentalisme” yang bersifat lebih dinamis, lebih responsif dan didukung oleh masyarakat luas serta menjadi perhatian ilmiah. Dalam majalah Time, masalah lingkungan mulai menjadi isu yang gencar. Gerakan ini telah menjadi gerakan sosial dan politik. Pada saat itu juga perlombaan senjata khususnya peningkatan produksi senjata yang mengandung nuklir dan bom atom meningkat pesat. Kekhawatiran pecahnya perang nuklir serta percobaan nuklir yang memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan seperti dalam kasus yang terjadi beberapa tahun sebelumnya yaitu tahun 1954 Marshall Island Incident juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya aktivitas gerakan lingkungan yang bersifat politis. Kampanye keselamatan lingkungan atau yang dikenal Campaign for Nuclear Disarmament (CND) mulai berjalan. Tekanan publik karena peristiwa “Kennedy-Kurchev” dalam krisis Kuba yang kemudian berhasil membawa negara-negara nuklir untuk menandatangani Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water pada tanggal 5 Agustus 1963 di kota Moskow, USSR.
Tahun 1965 Dr. James Locke mengemukakan suatu hipotesa yang sangat terkenal yaitu GAIA. Antara tahun 1966 hingga menjelang tahun 1972 terjadi berbagai bencana lingkungan yang membawa pengaruh pada meningkatnya perhatian masyarakat internasional. Di tahun 1966 terjadi kebocoran pipa di desa Aberfan, sebelah selatan Wales, yang menyebabkan kematian 144 orang. Di bulan Maret tahun 1967 sebuah tanker yang bernama Torrey Canyon menabrak karang yang menumpahkan 875.000 barel minyak yang membawa dampak kerusakan ekologis. Pembersihan polusi minyak dilakukan dengan biaya 6 juta poundsterling suatu jumlah yang sangat tinggi pada waktu itu. Dari pengalaman ini pemerintah Inggris membentuk suatu badan yang dinamakan Royal Commission on Environmental Pollution di tahun 1969. Kecelakaan ini juga melahirkan 2 Konvensi internasional yang cukup penting yaitu Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of oil pollution Causalties dan Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage. yang keduanya ditandatangani di Brussel, Belgia pada tanggal 29 November 1969.
Walaupun sebelumnya pada tanggal 28 Januari 1969 Union Oil Company platform-off di pantai Santa Barbara, California mengalami kebocoran sehingga menimbulkan pencemaran minyak di pantai tersebut. Di tahun yang sama berdiri pula Scientific Committe on Problems of the Environment (SCOPE) yang merupakan bagian dari ICSU. Badan ini memfokuskan pada studi-studi mengenai keamanan internasional termasuk dampak iklim dari pengaruh perang nuklir.
Di Jepang akhir tahun 1960 dan awal tahun 1970 timbul suatu kasus pencemaran kandungan merkuri terjadi di lembah sungai Agano di Prefecture Niigata dan Minamata. Kasus ini menimbulkan penyakit minamata (Minamata Deseas). Dalam kasus lain terjadi pula peristiwa yang mirip pencemaran diatas. Perkara Komatsu vs. Mitsui Kinzoku Kogyo K.K. (Nagoya High Court 1972 tanggal 9 Agustus) pada tahun 1972 keputusan pengadilan menyatakan bahwa Mitsui Mining and Smelting Company harus membayar kerugian akibat pencemaran sungai Jinzu yang banyak diminum penduduk. Timbulnya penyakit itai-itai akibat dari pencemaran kandungan cadmium, zinc dan logam pada tanaman padi penduduk. Kamioka mining facility Mitsui Kinziku Kogyo K.K. membuang limbahnya yang berakibat berpengaruh pada minuman serta produksipangan dari penduduk yang tinggal di sekitar sungai. Dalam halini pengadilan menyatakan bahwa perusahaan melanggar undang-undang pertambangan dan dianggap bertanggung jawab secara mutlak (strict liable). (Silalahi: 1989)

4.2. Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia 1972
Seperti yang telah disinggung diatas, hukum lingkungan internasional baru dirasakan peranannya secara global dengan menghasilkan suatu kesepakatan bersama dari negara-negara dan organisasi diseluruh dunia yang dirangkum dalam Deklarasi Stockhlom 1972. Lahirnya Deklarasi ini tidak terlepas dari peran Perserikatan Bangsa-bangsa yang mendukung diadakannya Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference on Human Environment) berdasarkan Resolusi Majelis Umum No. 2849 (XXVI) tanggal 20 Desember 1971.
Kepedulian terhadap lingkungan dalam Persikatan Bangsa-bangsa sebenarnya bermula dari kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic Social Council ECOSOC). Dalam peninjauan terhadap hasil “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-I” (1960-1970) lahirlah gagasan mengenai perlunya masalah lingkungan dimasukkan dalam “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-II” (1970-1980). Wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968 pernah mengajukan gagasan mengenai masalah lingkungan hidup serta saran mengenai perlunya penyelenggaraan suatu konperensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia. Konperensi ini adalah merupakan tindakan yang diambil dalam level nasional maupun internasional dalam upaya mengatasi kemerosotan lingkungan hidup. Dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun 1969, Sekretaris Jenderal PBB mengajukan suatu laporan yang kemudian disetujui melalui Resolusi No 2581 (XXIV) tanggal 15 Desember 1969. Resolusi ini berisi keputusan untuk membentuk panitia persiapan yang bersama Sekretariat Jenderal PBB untuk mempropagandakan masalah lingkungan hidup. Panitia persiapan ini mengadakan sidang empat kali dan sejumlah seminar regional dengan bantuan komisi regional. Pertemuan ini juga diadakan menerima masukkan-masukkan dari berbagai NGO.
Tahun 1971 diadakan pertemuan Panel of Experts on Development and Environment di Founex, Swiss yang hasil pertemuan tersebut perlu dibuat suatu dokumen pertama yang bersifat komprehensif mengenai perkembangan isu-isu lingkungan. Persiapan Konperensi Stockhlom 1972 ini pada mulanya mengalami hambatan karena negara-negara berkembang tidak akan hadir dalam konperensi ini dengan alasan bahwa konsep lingkungan hanya akan menguntungkan negara-negara maju saja. Padahal negara-negara berkembang membutuhkan dana untuk pembangunan.
Pada tahun yang sama panitia persiapan melaporkan 6 mata acara pokok yaitu :

1. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia
2. Pengelolaan sumberdaya alam dari segi lingkungan
3. Identifikasi pencemaran dan gangguan dalam level internasional.
4. Masalah lingkungan yang berkaitan dengan pendidikan, penerangan, sosial dan kebudayaan.
5. Pembangunan dan lingkungan hidup
6. Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-tindakan yang akan diambil.

Selain ini dipersiapkan pula Panitia Kerja Antar pemerintah yang rancangannya berkaitan :
a. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia.
b. Pencemaran Laut
c. Pencemaran Tanah
d. Monitoring dan Pengawasan
e. Konservasi Alam

Akhirnya hasil dari persiapan untuk konperensi ini terbagi dalam 3 bidang :

(1) Lingkungan Hidup dan Pemukiman
(2) Pengelolaan sumberdaya alam
(3) Kemerosotan kualitas hidup manusia kerena pencemaran

Melalui Sidang Majelis Umum tanggal 20 Desember 1971 akhirnya panitia disahkan dengan beberapa perubahan melalui Resolusi No 2849 (XXVI).

Pada tanggal 5 Juni 1972 Konperensi dibuka oleh Sekretariat Jenderal PBB yang menandai pula sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dalam konperensi tersebut hadir 113 negara dan 400 peninjau dari berbagai kalangan. Uni Sovyet dan negara satelitnya memboikot dengan alasan beberapa negara tertentu tidak diundang seperti Jerman Timur. RRC mengirimkan wakilnya untuk pertama kali sejak pengakuan RRC di PBB. (UNEP :1996)
Konperensi ini berakhir pada tanggal 16 juni 1972 dengan hasil sbb:

1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia atau yang lebih dikenal dengan nama “Deklarasi Stockhlom 1972”. Deklarasi ini terdiri dari Pembukaan dan 26 asas.
2. Action Plan yang terdiri dari 109 rekomendasi termasuk 18 rekomendasi mengenai Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia.
3. Rekomendasi tentang Kelembagaan dan Keuangan untuk menunjang Action Plan yang terdiri :
(i) Dewan Pengurus UNEP
(ii) Sekretariat yang dikepalai Direktur Eksekutif
(iii) Dana Lingkungan Hidup
(iv) Badan Koordinasi Lingkungan Hidup
4. Menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup

Pada tanggal 15 Desember 1972 hasil keputusan Konperensi disahkan melalui Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2997 (XXVII). Dengan demikian nampaknya arah perkembangan lingkungan hidup mulai ditata secara global dan menjadi konsep yang jelas untuk meningkatkan kerjasama global maupun regional diantara negara-negara maupun organisasi internasional dibidang lingkungan hidup.
Secara formal konperensi ini memberikan pengakuan penting bagi masalah lingkungan yang mana persoalan lingkungan pada mulanyahanya dibicarakan dalam bidang ilmiah dan dalam tingkat nasionalkini ditransformasikan dalam bidang politik khususnya hubungan internasional. Konperensi ini juga mendukung pengembangan kebijakan lingkungan nasional, khususnya di bentuknya badan-badan dan kementerian lingkungan. Hal yang terpenting adalah diakuinya prinsip kedaulatan negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alamnya dengan tanggung jawabnya jika terjadi polusi diluar batas wilayah suatu negara. Dalam tingkat internasional UNEP diharapkan berperan sebagai katalisator untuk mendukung kesadaran, kepedulian serta tindakan-tindakan yang berkenaan dengan lingkungan.
Setelah dicanangkannya Deklarasi Stockhlom 1972, gerakan lingkungan hidup semakin berkembang pesat. Di seluruh dunia gerakan ini memainkan peranan yang penting. Demikian juga dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh berbagai negara. Konsep lingkungan mulai dimasukkan dalam pembangunannya. Diperkenalkan berbagai ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang berdasarkan 26 asas-asas yang ada dalam Deklarasi Stockhlom 1972. Sehingga dalam tingkat nasional telah terbentuk berbagai lembaga yang mengurusi masalah lingkungan. Demikian juga dalam tingkat regional. Kerjasama antara negara-negara di kawasan tersebut dalam mengatur lingkungannya semakin banyak. Sebagai contoh adalah kerjasama perairan Selat Malaka antara Indonesia-Malaysia-Singapura dalam pencegahan minyak di laut. Dalam tingkat global UNEP memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan hukum lingkungan. Beberapa Konvensi Internasional telah dibentuk dengan difasilitator oleh UNEP. Bonn Convention on Migratory Species 1979, Vienna Convention 1985, Montreal Protocol 1987, Basel Convention 1989, London Dumping Convention, Mediterranean Action Plan merupakan contoh perseetujuan regional dan internasional yang dikatalisatorkan dan didukung oleh UNEP. Dalam perundingan rancangan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut Internasional yang di mulai akhir tahun 1960 hingga berakhir tahun 1982, masalah lingkungan tidak luput dari perhatian perundingan ini. Secara khusus berbagai ketentuan-ketentuan lingkungan seperti pencemaran laut, penelitian, tangggung jawab negara terhadap lingkungan, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dimasukkan dalam Bab XII UNCLOS 82 mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Demikian juga dalam bab-bab lain banyak dipengaruhi masalah lingkungan.
Namun demikian perkembangan ini nampaknya masih kurang cepat dan belum sejalan dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup yang dihadapi. Karena itu menjelang 10 tahun Konperensi Stockhlom muncul berbagai gagasan untuk diadakan kembali suatu pertemuan global mengenai masalah-masalah yang dihadapi.

4.3. Pertemuan Montevideo 1981
Beberapa pertemuan banyak diselenggarakan sesudah lahirnya deklarasi Stockhlom 1972. Namun ada suatu pertemuan penting yang berkenaan dengan hukum lingkungan yang diadakan di kota Montevideo, Uruguay. Dalam keputusan UNEP Governing Council No 8/15 tanggal 29 April 1980, Direktur Eksekutif UNEP diperintahkan untuk mengadakan suatu Ad Hoc Meeting of Senior Government Officials Expert in Environmental Law. Keputusan yang penting lainnya adalah Decesion 9/19-A tanggal 26 Mei 1981. Pada bulan Desember 1980 melalui Resolusi sidang Majelis Umum PBB No. 35/75 diputuskan untuk menyelenggarakan Konperensi Montevideo. Dari hasil keputusan-keputusan diatas kemudian diadakan sidang Persiapan Panitia atau Preparation Committee (Prepcom) di Jenewa antara tanggal 9-18 September 1981 yang hasilnya adalah persiapan “Deklarasi Montevideo”. Namun ternyata hal ini mendapat tanggapan dari delegasi Indonesia. Deklarasi biasanya disahkan oleh Konperensi Tingkat Menteri. Sedangkan dalam pertemuan ini hanya merupakan pertemuan para pejabat tinggi pemerintah sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mensahkan sebuah deklarasi. Akhirnya hasil sidang Prepcom tidak menyebutkan kata deklarasi. (Danusaputro:1982)
Kemudian pertemuan ini terselenggara antara 28 Oktober sampai dengan 6 November 1981. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membentuk suatu kerangka kerja, methode dan program termasuk upaya global, regional dan nasional untuk pengembangan serta pemantauan periodik hukum lingkungan. Selain itu pertemuan juga mempersiapkan dan implementasi (penerapan) komponen hukum lingkungan ke dalam program-program lingkungan.
Namun masalah “Deklarasi” dalam Konperensi Montevideo ini masih dipermasalahkan. Pada akhirnya setelah mendapat penjelasan dari delegasi Indonesia tentang pengalamannya dalam Konperensi Bangkok 1978 yaitu Konperensi ESCAP-UNEP tentang Perundang-undangan Lingkungan kata “Deklarasi” dihapuskan. Akhirnya para delegasi menyetujui “Conclusion and Recomendations of Montevideo” yang diterima secara bulat. (Danusaputro:1982)
Kemudian hasil pertemuan para ahli hukum ini diadopsi oleh Governing Council UNEP dalam pertemuan yang ke-10 tanggal 31 May 1982 melalui keputusannya No 10/21 dimana hasil-hasil pertemuan ini diintergrasikan dalam suatu System-wide Medium Term Environmental Programme.
Pertemuan Montevideo ini berhasil mengidentifikasi 3 bidang penting untuk pengembangan prinsip-prinsip atau persetujuan sertapetunjuk-petunjuk (guidelines) yaitu :
1. Pencemaran laut yang berasal dari daratan
2. Perlindungan lapisan Ozon
3. Transportasi, pengendalian serta pembuangan bahan beracun berbahaya (B3)

Selain itu juga akan mengambil tindakan-tindakan dalam 8 bidang yang sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah disetujui dalam pertemuan ini. Ke 8 bidang ini adalah :
1. Peningkatan kerjasama internasional di bidang lingkungan
2. Pengelolaan wilayah pantai
3. Konservasi tanah
4. Polusi udara lintas batas
5. Perdagangan internasional bahan kimia yang memiliki potensi berbahaya
6. Perlindungan sungai serta inland water terhadap polusi
7. Mekanisme hukum dan administrasi untuk perlindungan dan perbaikan kerusakan akibat polusi.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

UNEP memberi tanggung jawab kepada The Environment Law and Institutions Unit (ELIU-UNEP) untuk menerapkan hasil-hasil pertemuan ini. Tugas ELIU dilaksanakan dengan melalui pengembangan persetujuan internasional, petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip, mempromosikan serta mengkoordinasi proses pembentukan hukum lingkungan, pemberian informasi kepada negara-negara berkembang dibidang hukum lingkungan serta membantu negara-negara berkembang dalam membentuk peraturan nasional dan memperkuat kelembagaan.
Setelah dilaksanakannya program ini ELIU-UNEP telah berhasil mensponsori berbagai peraturan internasional seperti Konvensi Wina 1985, Konvensi Basel 1989 dll. Juga peraturan regional seperti Convention for the protection of the Mediterranean Sea Against Pollution, Bercelona 16 Februari 1976. Juga membantu pembentukan serta pengembangan hukum lingkungan nasional di beberapa negara seperti Maroko (1985), Zaire (1979), Sao Tome and Principe (1991), Zanzibar (1991), Sri Langka (1986), Irak (1984), Turki (1990), Panama( 1979,1984), Uruguay (1979). (UNEP-ELIU:1991)
Dalam melaksanakan semuanya ini ELIU-UNEP bekerjasama dengan berbagai badan-badan internasional yang bergerak di bidang tertentu. Sebagai contoh kerjasama ELIU-UNEP dengan IMO dalam pembentukan konvensi Basel. Juga dengan NGO seperti IUCN dalam pembentukan dan pengembangan hukum lingkungan nasional dibeberapa negara. Dengan organisasi regional seperti Masyarakat Eropa (Eropean Community) melalui pengembangan berbagai bidang hukum lingkungan internasional, regional maupun nasional.

4.4. Konperensi Nairobi 1982
Sepuluh tahun setelah Deklarasi Stockhlom 1972 dicanangkan, beberapa persoalan lingkungan global ternyata mulai berkembang. Masalah pencemaran serta kerusakan lingkungan masih saja terjadi bahkan kecenderungannya semakin cepat. Maka UNEP memanggil para wakil negara untuk mengadakan pertemuan guna mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan dari Deklarasi Stockhlom dan rekomendasinya.
Pertemuan ini diadakan antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 Mei 1982 di Markas Besar UNEP di kota Nairobi, Kenya. Hasil dari pertemuan ini melahirkan suatu suatu deklarasi yang dinamakan “Nairobi Declaration 1982”.
Adapun isi deklarasi ini terdiri dari 10 bagian yang secara singkat sbb:
1. Konperensi Stockhlom telah meningkatkan kesadaran dan pengertian mengenai adanya kerusakan lingkungan. Pendidikan, informasi pelatihan telah diperluas, hampir semua negara telah mengadopsi perjanjian internasional mengenai lingkungan dan adanya pengaturan masalah lingkungan dalam konstitusi di banyak negara. Pendirian UNEP serta organisasi pemerintah maupun non pemerintah (NGO) telah dilaksanakan.
2. Bagaimanapun Perencanaan Aksi (Action Plan) ternyata hanya diterapkan sebagian dan hasil-hasilnya sangat tidak memuaskan khususnya bagi kepentingan perlindungan lingkungan. Untuk alasan ini Action Plan ternyata tidak mampu membawa dampak berarti bagi masyarakat internasional. Beberapa kegiatan manusia tidak terawasi dan terencana menyebabkan kerusakan. Penggundulan hutan, penggurunan, terancamnya kondisi hidup manusia, penyakit, perubahan atmosfere, polusi di laut, punahnya spesies masih mengancam.
3. Pandangan baru telah tumbuh, kebutuhan penilaian dan pengelolaan lingkungann, hubungan dengan lingkungan, pembangunan, populasi telah diakui. Pendekatan komprehensif dan regional yang terintegrasi telah mendorong pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4. Ancaman yang masih sangat besar adalah bentuk pemborosan yang mengeksploitasi berlebihan lingkungan hidupnya. Strategi Pembangunan Internasional ketiga Dekade Pembangunan PBB dan Tata Ekonomi Internasional baru merupakan instrumen utama dan upaya global untuk melindungi lingkungan.
5. Lingkungan hidup manusia akan merupakan keuntungan dalam bentuk perdamaian dan keamanan, bebas dari ancaman perang, khususnya perang nuklir, pemakaian sumber-sumber alam yang tidak perlu untuk senjata, juga apartheid, rasialisme, segala bentuk diskriminasi, kolonialisme dan dominasi.
6. Masalah lingkungan melintasi lintas batas nasional dikonsultasikan antar negara dan perlu tindakan internasional. Jadi negara-negara harus meningkatkan dan mengembangkan hukum lingkungan yang progresif termasuk konvensi serta persetujuan dan kerjasama yang luas di bidang penelitian ilmiah dan pengelolaan lingkungan.
7. Ketidakefesienan lingkungan disebabkan oleh kondisi-kondisi keterbelakangan termasuk faktor eksternal yang melebihi kontrol negara-negara, masalah teknik pendistribusian sumber-sumberkekayaan alam diantara negara-negara. Negara-negara maju harus membantu negara-negara berkembang karena pengaruh teknologinya yang membuat masalah lingkungan yang serius. Penggunaan teknologi yang cocok di negara berkembang akan membuat kemajuan ekonomi dan sosial dengan perhitungan terhadap konservasi sumber-sumber alamnya.
8. Upaya selanjutnya dikembangkan managemen berwawasan lingkungan dan metode untuk mengeksploitasi dan penggunaan sumber-sumber alam dan memodernisasi sistem tradisional. Peran inovasi dalam meningkatkan daur ulang, konservasi. Penipisan secara tradisional dan konvensional yang cepat terhadap sumber energi menuntut perlunya perubahan secara efektif pengelolaan dan konservasi energi dan lingkungan. Tindakan pengembangan sumber energi yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui akan menguntungkan lingkungan.
9. Pencegahan kerusakan lingkungan lebih disukai daripada perbaikan kerusakan lingkungan. Pencegahan termasuk perencanaan yang matang semua kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran lingkungan para politisi serta publik melalui informasi, pendidikan dan pelatihan. Tanggung jawab individu penting. NGO mempunyai peran penting sacara khusus dan memainkan peran inspirasional. Semua industri termasuk perusahaan multinasional harus mengambil tindakan atas tanggung jawab lingkungan berkenaan dengan produksi atau teknologi ekspor mereka ke negara lain. Tindakan legislatif perlu dihormati.
10. Masyarakat dunia menegaskan kembali komitmen Deklarasi Stockhlom dan Action Plan juga memperkuat dan memeperluas upaya kerjasama nasional dan internasional di lapangan perlindungan lingkungan. Hal ini juga menegaskan kembali dukungan terhadap UNEP sebagai alat katalisator kerjasama global dan peningkatan sumber-sumber khususnya Dana Lingkungan. Pemerintah dan masyarakat dunia melaksanakan tanggungjawab sejarah, secara kolektif maupun individual, terhadap planet bumi untuk generasi mendatang dengan jaminan kondisi kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia secara menyeluruh.
Dari hasil konperensi tersebut nampak bahwa deklrasi Stockhlom serta Action Plan-nya masih belum memuaskan. Banyak hal yang masih harus dihadapi oleh negara-negara dalam memecahkan masalah lingkungan. Kerusakan lingkungan yang cepat serta kepincangan pembangunan yang diterapkan di banyak negara semakin membutuhkan upaya-upaya lebih lanjut.

V. MEMPERKUAT PERAN DIPLOMASI LINGKUNGAN MENUJU ABAD 21
5.1. Menjelang diadakannya KTT Bumi (Earth Summit) 1992
Kondisi lingkungan global dalam masa menjelang diadakannya KTT Bumi ternyata banyak mengalami degradasi yang cukup serius. Di beberapa bagian dunia kondisi lingkungan agak membaik tapi di lain pihak sebagian besar tak lebih baik atau bahkan semakin parah. Peristiwa pencemaran pabrik Shandoz di sungai Rhein menunjukkan indikasi bahwa masalah pencemaran masih mendominasi. Ditambah lagi meledaknya rektor nuklir Chernobyl di Ukrania membawa dampak yang serius bagi lingkungan hidup. Kasus Bophal di India telah membuka mata dunia mengenai hak-hak individu. Sementara itu Eropa Timur pasca glassnost mengalami keadaan lingkungan hidup yang parah. 71 persen hutan di Cekoslowakia tidak memiliki daun karena polusi udara dan hujan asam. Polandia telah tercemar pembuangan 20 juta ton limbah beracun karena tidak diolah. Rusia berada di urutan kedua negara penghasil emisi CFC. Di Eropa Barat khusunya Jerman sebagain besar hutannya mengalami kematian akibat hujan asam. Di Itali khususnya Laut Adriatik telah tercemar polusi berat. (Our planet : )(Conservation: ) Belum lagi persoalan di negara berkembang seperti di Kongo serta negara-negara Afrika lainnya seperti Nigeria, Kenya akan kekurangan air bersih karena hutannya digunduli dan adanya proses penggurunan. Di Asia kehilangan hutan serta merupakan masalah besar di kemudian hari. Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan penduduk juga menjadi masalah. Di benua Amerika emisi karbon cukup tinggi dan beberapa lainnya akan mengalami penipisan keanekaragaman hayati.
Melalui keputusan Majelis Umum PBB tahun 1982 dikeluarkan suatu resolusi yang akan menjadi prinsip dasar dalam mengembangkan dan membicarakan masalah lingkungan selanjutnya. Resolusi Majelis Umum No.7 (XXXVII) mengadopsi World Charter for Nature sebagai suatu piagam lingkungan yang kelak akan berguna di kemudian hari. Tahun 1983 dalam Sidang Majelis Umum ke-38 Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyetujui suatu resolusi No.161 (XXXVIII) yang membentuk suatu Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WorldCommission on Environment and Development/WCED). Resolusi ini juga menghimbau Sekretariat Jenderal PBB untuk memilih ketua beserta wakil dan anggotanya yang sekurang-kurangnya separuh berasal dari negara-negara berkembang. Akhirnya Ny. Gro Harlem Brundtland (Norwegia) terpilih sebagai ketua. Karena itu komisi ini dikenal juga sebagai “Komisi Brundtland”. Komisi ini juga harus bekerjasama dengan Intergovernmental Intersessional Preparatory Committee of the Governing Council of the United Nations Environment Programme (UNEP) yang sedang mempersiapkan laporan antar pemerintah mengenai lingkungan hingga tahun 2000.
Namun demikian baru pada tanggal 1 Oktober 1984 di Jenewa, diumumkan kehadiran komisi ini karena sebelumnya komisi iniharusmencari pokok masalah yang dihadapi serta rencana dan strategi yang akan dihadapi. Sidang pertama diadakan di Jakarta tahun 1985 yang kemudian dilanjutkan di Oslo (Norwegia) pada bulan Juni 1985, Sao Paulo (Brasil) Oktober 1985, Ottawa (Kanada) Mei 1986, Harare (Zimbabwe) September 1986, Nairobi (Kenya) September 1986, Berlin (Jerman Barat) Januari 1987, Moskow (USSR) Desember 1986, Tokyo (Jepang) Februari 1987, London (Inggris) April 1987 dan New York (USA) Oktober 1987. Ditempat-tempat inilah komisi berbagi pendapat dengan pemerintah, wakil-wakil organisasi pemerintah dan antar anggota komisi ini. Akhirnya pada tahun 1987 komisi ini berhasil mengeluarkan suatu dokumen yang bernama “Our Common Future” (Hari Depan Kita Bersama). (WCED:1987) Pada prinsipnya laporan ini menyatakan terjadinya kerusakan lingkungan selama ini terutama disebabkan oleh keterbelakangan dunia ketiga. Dokumen ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum melalui Resolusi 42/187 tanggal 11 Desember 1987 dan pada tanggal yang sama juga diadopsi Resolusi 42/186 tentang Environmental Perspektive to the Year 2000 and Beyond hasil dari UNEP.
Dari komisi ini pula dipersiapkan berbagai persoalan yang kemudian dibawa ke sidang Majelis Umum PBB. Dari Majelis Umum inilah lahir beberapa resolusi seperti Resolusi 43/196 tanggal 20 desember 1988, 44/172 A dan B tanggal 19 Desember 1989, 44/228 tanggal 22 Desember 1989, 45/211 tanggal 21 Desember 1990 dan 46/168tanggal 19 Desember 1991 yang semuanya merupakan dasar hukum diadakannya United Nations Conference Environment and Development (UNCED). (UN Year Book: ) Sasaran dicapainya konperensi ini adalah memperioritaskan isu-isu mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat manusia melalui pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Resolusi ini juga menyetujui perlunya tindakan di semua level internasional dan partisipasi global untuk mengatasi persoalan lingkungan seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, pencemaran lintas batas udara dan air, dana beberapa persoalan lingkungan global lainnya. Perlunya kerjasama internasional yangefektif dalam penelitian ilmiah, pengembangan dan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan. Juga akan dibicarakanmengenai sumber-sumber dana baru, penyediaan akses atas informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan upaya penuh untuk melanjutkan perlindungan terhadap lingkungan. Melalui resolusi ini selanjutnya dibentuk suatu panitia persiapan (preparation committee) yang diketuai Tommy Koh dan dikoordinasi dibawah Sekretariat Jenderal PBB.
Sementara itu dalam level global banyak pertemuan diselenggarakan yang umumnya melahirkan deklarasi atau usulan-usulan untuk dokumen UNCED. Pada bulan Mei 1991 diadakan Meeting of Land-based Sources of Marine Pollution di kota Halifax, Kanada yang kemudian dilanjutkan bulan Desember di kota Nairobi, Kenya. Dalam bulan Desember diadakan pertemuan NGO internasional untuk mempersiapkan Global Forum serta merumuskan berbagai persoalan seperti tindakan pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan. Pertemuan yang menghasilkan deklarasi juga cukup banyak seperti Deklarasi Amazone (Amazone Declaration) yang ditandatangani tanggal 7 Maret 1989 oleh Brazil, Ekuador, Peru, Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname, dan Bolivia. Kemudian Declaration of Hague (1989), Declaration of Brazilia (1989), Helsinki Declaration on the Protection of the Ozone Layer (1989), Economic Declaration, Summit of the Earth (1989), Caracas Declaration of the Special Ministerial Meeting of the Group of 77 inJune 1989, Langkawi Declaration of the Commonwealth Heads ofGovernment in October 1989, Declaration of the ninth Non-Aligned Summit in Belgrade in September 1989, Noordwijk Declaration onClimate Change (1989) yang ditandatangani 67 negara dan 11 organisasi internasional dan Male Declaration on Global Warming and Sea Level Rise yang merupakan hasil pertemuan Male antara tanggal 14-18 November 1989. Pada tahun 1990 negara-negara ASEAN menyetujui The Kuala Lumpur Accord in Environment and Development yang merupakan upaya mempersiapkan KTT Bumi 1992. Kemudian tahun 1991 negara-negara Arab dalam konperensi tingkat menteri di Kairo Mesir 10-12 September 1991 menyetujui Arab Declaration on Environment and Development sebagai bahan usulan untuk UNCED. Demikian juga di Miami, USA antara tanggal 4-8 November diadakan Global Assembly of Women and Environment yang dihadiri 525 orang, yang diantaranya 150 delegasi pemerintah, organisasi internasional, wakil perusahaan, 218 orang berasal dari NGO yang kebanyakan terdiri dari para wanita. Setelah Konperensi ini berakhir di kota yang sama diadakan pertemuan kembali yaitu World Women`s Conggress for A Healthy Planet 8-12 November 1991 yang hasil dari pertemuan ini untuk mengajukan usulan khususnya dalam Women Act Agenda 21 UNCED. Pada bulan November tanggal 25-29 di kota Wina diadakan pertemuan para ilmuwan yang menghasilkan Agenda of Science for Environment and Development. Demikian juga dengan negara-negara maju yang mengadakan pertemuan di Caracas, Venezuela antara tanggal 27-29 November 1991 yang menghasilkan G-15 Summit Declaration. Terakhir sebagai persiapan untuk Agenda 21, International Conference on Water and Environment yang diadakan di Dublin Januari 1992.
Semua pertemuan serta deklarasi diatas merupakan hasil penting bagi pertimbangan dan bahan masukan untuk persiapan menuju Konpernsi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development). Persiapan konperensi yang cukup lama akan di jelaskan di bawah ini.
Sidang terbagi dalam dua sesi dimana dalam sesi I dibentuk 3 kelompok kerja (working group) yaitu : (UNCED: )
Working Group I
Membahas masalah perlindungan atmosfere, sumber-sumber lahan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan bioteknologi berwawasan lingkungan.
Working Group II
Membahas perlindungan laut dan air tawar dan sumber-sumbernya, pengelolaan limbah dan bahan-bahan kimia berwawasan lingkungan, penghindaran transportasi internasional illegal dalam produk-produk serta limbah yang berbahaya dan beracun.
Working Group III
Membahas masalah hukum, kelembagaan dan hubungannya dengan pokok-pokok persoalan.

Sedangkan pertemuan kedua Prep-com mendiskusikan persiapan-persiapan kegiatan sekretariat konperensi, tindakan-tindakan baru yang diambil oleh badan internasional dan NGO serta persiapan lain, isus-isu yang berhubungan dengan lintas sektoral seperti kemiskinan, lingkungan dan pembangunan, sumber-sumber pendanaan, transfer teknologi, aspek kesehatan lingkungan, pendidikan dan kesadaran lingkungan dan pembangunan. Prep-com juga mengadopsi suatu keputusan yang memberikan hak partisipasi bagi NGO dalam isu lintas sektoral seperti : Indegenous people, local communities, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, bioteknologi yang berwawasan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber air tanah, penggurunana, pengelolaan limbah B3 berwawasan lingkungan, perlindungan laut dan sumber-sumber air tawar lainnya.
Pertemuan ketiga mendiskusikan Agenda 21 yang meminta sekretariat jenderal PBB ntuk mengintegrasikan kebutuhan negara-negara ke dalam dokumen Agenda 21, ketentuan-ketentuan mengenai sumber-sumber dana baru, transfer teknologi. Juga menerima masukan mengenai masalah lain seperti penempatan hunian, hutan, penggurunan, wanita, pemuda, survey terhadap persetujuan-persetujuan serta ketentuan mengenai sengketa lingkungan.
Beberapa dokumen konvensi diantaranya dipersiapkan dan dirancang yang hasilnya :
Sidang I di kota Nairobi pada bulan Agustus untuk menyetujui Rancangan Konvensi Keanekaragaman hayati.
Sidang II Di kota Jenewa pada bulan Maret membahas mengenai Rancangan Deklarasi Rio yang kemudian rancangan tersebut disetujui pada bulan Agustus 1991 dalam sidang ke III.
Sidang ke IV di kota New York membahas menyelesaikan RancanganKonvensi Perubahan Iklim dan rancangan Agenda 21.
Akhirnya walaupun masih belum terselesaikan secara sempurna, semua rancangan panitia persiapan disepakati untuk dibahas dalam Pre-konperensi yang kemudian diajukan dalam sidang selanjutnya.
Sebelum dimulainya konperensi Majelis Umum PBB mengeluarkan 2 resolusi yang berkenaan dengan persiapan KTT Bumi. Resolusi46/468 yang mengubah tanggal pelaksanaan dari tanggal 1-12 Juni1992 menjadi tanggal 3-14 Juni 1992 karena adanya perayaan Idul Fitri. Sedangkan Resolusi 46/469 meminta kepada Sekretariat Jenderal PBB untuk menghadirkan anggota komisi regional dalam berpartisipasi dalam konperensi sebagai pengamat dan mengamandemen ketentuan yang berkenaan dengan hal ini. Resolusi 46/470 Majelis Umum PBB mengamandemen peraturan untuk mengijinkan Masayarakat Eropa (EEC) berpartisipasi penuh dalam konperensi. Resolusi 46/471 merevisi ketentuan yang

5.2. Persiapan-persiapan KTT Bumi 1992 yang dilakukan PBB
Keadaan yang memburuk serta terjadinya berbagai perubahan-perubahan yang sangat cepat terhadap lingkungan hidup mulai dirasakan oleh berbagai kalangan. Laporan yang dikeluarkan tahun 1987 oleh Komisi Dunia Mengenai Lingkungan dan Pembangunan telah merekomendasikan perlunya dilakukan tindakan secara global dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. Akhirnya suatu langkah penting diambil oleh Perserikatan Bangsa-bangsa melalui Sidang Majelis Umum dengan mengeluarkan Resolusi 44/228 tertanggal 22 Desember 1989 yang diantaranya memutuskan diadakan konperensi internasional mengenai lingkungan dan pembangunan. Konperensi ini akan diselenggarakan di kota Rio de Janerio, Brazil antara tanggal 1 hingga tanggal 12 Juni 1992.
Untuk mempersiapkan KTT ini Majelis Umum PBB juga membentuk sebuah Sekretariat yang bertugas mengkoordinir persiapan konferensi. Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Konperensi yaitu Maurice Strong yang telah memiliki pengalaman. Sekretariat ini berpusat di kota Jenewa dan memiliki kantor lainnya di kota Nairobi di markas besar UNEP dan New York di Markas Besar PBB. Resolusi Majelis Umum juga memutuskan mengenai pembentukan Panitia Persiapan (Preparation Committee). Karena masalah yang harus dibahas cukup banyak dan untuk mempermudah pelaksanaan perispan konperensi agar dihasilkan berbagai masukkan yang maksimal maka PrepCom membentuk 3 kelompok kerja (Working Group) yang kemuian akan dibahas dalam Sidang Pleno. Kegiatan kelompok kerja tersebut adalah sbb :
Working Group I (UNCED Report:1993)
Kelompok kerja ini membahas berbagai masalah diantaranya :
– Perlindungan dan pengelolaan sumberdaya tanah
– Penggundulan hutan
– Erosi kesuburan tanah
– Penggurunan dan pengeringan
– Konservasi Keanekaragaman Hayati
– Pengelolaan Bioteknologi Berwawsan Lingkungan
– Perlindungan Atmosfere Bumi
– Perlindungan Lapisan Ozon
– Polusi Lintas Batas
Kelompok Kerja ini diketuai oleh Bo Kjellen dari Swedia.

Working Group II
Membahas berbagai masalah diantaranya :
– Pengelolaan sumberdaya air
– Persediaan dan kualitas air tawar
– Menangani masalah yang berkaitan dengan aspek kelautan
– Masalah Polusi laut global, regional maupuan daerah pantai
– Pengelolaan sumberdaya Laut
– Pengelolaan Limbah Bahan Kimia Beracun
– Pengelolaan produk-produk kimia berbahaya
Kelompok Kerja ini diketuai oleh Dr. Bukar Shaib dari Nigeria

Working Group III
Sebenarnya Kelompok Kerja III ini dibentuk pada waktu Sidang PrepCom I di Nairobi setelah membahas garis besar persipan laporan nasional. Kelompok kerja ini bertugas menangani masalah seperti :
– Kelembagaan
– Hukum
– Masalah-masalah lainnya dengan penyesuaian yang dibahas oleh WG I dan WG II dalam konteks hukum dan kelembagaan.

Sedangkan Sidang Pleno yang diketuai oleh Tommy Koh dari Singapura, akan membahas beberapa masalah seperti :
– Problem lintas sektoral
– Kemiskinan dan degradasi lngkungan
– Kependudukan
– Pembangunan dan lingkungan
– Pendidikan lingkungan
– Kesadaran Masyarakat
– Alih Teknologi
– Kesehatan Lingkungan

Sidang persiapan adalah dilakukan pertemuan keorganisasian yang diselenggarakan di kota New York tanggal 5-16 Maret 1990, yang memutuskan untuk segera mengadakan sidang PrepCom. Selnjutnya diadakanlah Sidang Prep Com yaitu :
– Sidang Komite Persiapan I (PrepCom I)
Diselenggarakan di kota Nairobi, Kenya. Pertemuan ini berlangsung dari tanggal 6-31 Agustus 1990 yang mulai membicarakan beberapa masalah mengenai agenda KTT Bumi dan laporan nasional. Diusulkan ada beberapa hal yang harus dibahas yaitu Piagam Bumi (Earth Charter), Kerngka Konvensi Perubahan Iklim, Kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati, Prindip-rinsip Kehutanan, Agenda 21, Alih Teknologi, Mekanisme pendanaan serta sumber-sumbernya dan pengaturan kelembagaan. Untuk itu Sidang PrepCom I telah sepakat untuk membentuk Working Group III yang bertugas mempersiapkan masalah hukum dan kelembagaan.

– Sidang Komite Persiapan II (PrepCom II)
Berlangsung di kota Jenewa dari tanggal 18 Maret- 5 April 1991. Membahas masalah yang ada di WG I dan II yang kemudian diputuskan dan diberikan ada WG III dan Sidang Pleno.

– Sidang Komite Persiapan III (PrepCom III)
Berlangsung di kota Jenewa dari tanggal 12 agustus- 4 september 1991. Membahas mengenai Agenda 21 dan Piagam Bumi. Membicarakan juga masalah lintas sektoral.

– Sidang Komite Persiapan IV (PrepCom IV)
Berlangsung di New York dari tanggal 2 Maret hingga 5 April 1992. Merupakan sidang negoisasi yang menghasilkan banyak keputusan diantaranya :
– Mengijinkan partisipasi NGO
– Meminta partisipasi dari negara-negara berkembang
– Mengadopsi draft Agenda 21
– Mengadopsi darft Prinip-prinsip Kehutanan
– Mengadopsi draft Deklrasi Rio
– Membuat rekomendasi kepada Majelis umum PBB untuk menyesuaikan tanggal konperensi, status komisi regional, status Masyarakat eropa dan draft ketentuan-ketentua prosedur konperensi.

Namun beberapa hal belum dapat diselesaikan dan diputusakn akan dilanjutkan pada KTT Bumi di Rio. Hasil final PrepCom IV dikirim ke Sekreatariat UNCED. Sementara itu rekomendasi PrepCom IV yang ditujukan kepada Majelis Umum PBB mulai dibahas dalam sidangnya pada tanggal 13 April 1992. Akhirnya dikeluarkan beberapa keputusan diantaranya :
– Decesion 46/468 mengenai perubahan jadwal KTT Bumi yang direncanakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 Jnui 1992 berubah menjadi tanggal 3-14 Jnui 1992. Hal ini dikarenakan pada tanggal 10 dan 11 Juni 1992 adalah bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri.
– Decesion 46/469 mengenai permintaan kepada Sekretaris Jenderal untuk menghadirkan anggota-anggota Komisi Regional yaitu Samoa, Aruba, Hong Kong, Antilles, Niue, Puerto Rico, Kepulauan Virgin untuk hadir dalam KTT Bumi 1992.
– Decesion 46/470 mengenai perubahan peraturan serta mengijinkan Masyarakat Eropa untuk dapat berpartisipasi penuh dalam KTT.
– Decesion 46/471 merevisi peraturan yang berhubungan dengan pemilihan pegawai.
Selain itu juga persiapan yang dilakukan oleh Departement of Public Information yang mengajukan penerapan a system wide information programme yang kemudian di laporkan Sekretariat Jenderal yang dikirim ke Komite Informasi. Pada tanggal 3-5 Februari 1992 Governing Council UNEP mengambil beberapa keputusan penting diantaranya pertimbangan laporan yang dikirim ke sekretariat UNCED mengenai State of the Environment (UNEP.GCSS.III/2), draft Konvensi Penggurunan (UNEP. GCSS.III/3) dan rencana tindak lanjut mengenai pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu Intergovernmental Negoitating Committee on Biodeversity Convention yang sedang mempersiapkan Konvensi Keanekaragaman Hayati telah berhasil menyelesaikan draft United Nations Convention on Biological Diversity. Darft ini diselesaikan melalui tiga pertemuan tehnis dan tujuh sidang yang diselenggarakan antara bulan November 1988 sampai dengan Mei 1992.
Intergovernmental Negoitating Committee on Climate Change (IN/CBD) bahkan sudah menyelesaikan perundingan dan Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change mulai terbuka untuk ditandatangani sejak tanggal 9 Mei 1992 di kota New York. Namun untuk lebih meningkatkan partisipasi negara-negara lain maka konvensi ini juga dikirimkan ke Sekretariat UNCED dengan harapan ditandatangani oleh banyak negara yang hadir dalam KTT Bumi 1992.
Hasil-hasil dari Konperensi Regional seperti Hasil Konperensi Tingkat Menteri negara-negara Afrika di Abidjan, Tlatelolco Platform dari negara-negara Karabia dan Amerika Latin, Strategi Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dari negara-negara Asia Pasifik, Deklarasi Bergen yang dikeluarkan oleh para menteri negara-negara Eropa, Sudan Saheli Action yang ditandatangani 22 negara Afrika. Juga persiapan yang dilakukan negara-negara yang akan hadir, LSM melalui International Facilitating Committee, Badan-badan Internasional, organisasi-organisasi internasional, kalangan industri, kalangan ilmiah, para pimpinan agama hingga penduduk asli (indegenous people) telah mengirimkan laporan-laporannya kepada sekretariat UNCED. Maka setelah segala persiapan yang berakhir di bulan Mei 1992 pemerintah Brazil telah menyatakan siap untuk menerima delegasi dan partisipan KTT Bumi.

5.3. Berlangsungnya KTT Bumi 1992
Dalam KTT Rio yang dimulai tanggal 3 Juni hingga 14 Juni 1992 dihadiri oleh sekitar 13.000 orang dari berbagai kalangan pemerintah, LSM, masyarakat, tokoh-tokoh dll. Sehingga boleh dikatakan konperensi ini merupakan yang terbesar ketiga yang pernah dihadiri oleh manusia. Wakil-wakil dari 176 negara, Masyarakat Eropa, Palestina dan 7 anggota komisi regional, 2 organisasi pembebasan, 4 komisi regional, 35 Inter Governmental Organization (IGO), 1500 NGO/Lembaga Swadaya Masyarakat serta 7000 organisasi lainnya dan kurang lebih ada 60 pertemuan yang berbeda, berkumpul untuk membahas prospek masa depan planet ini. Lokasi KTT Bumi ini berada di 3 tempat yaitu Baixada Fluminense, Taman Flamengo dan Rio Centro. Baixada Fluminense merupakan tempat bertemunya para tokoh keagamaan, Taman Flamengo merupakan tempat bertemunya berbagai organisasi seperti LSM, para pakar dan individu sedangkan Rio Centro adalah pusat perhatian dimana merupakan tempat pertemuan para utusan negara-negara. (Michaelson: 1994)
Seperti yang disebutkan sebelumnya, pimpinan Panitia Persiapan (PrepCom) diketuai oleh Duta Besar Singapura untuk PBB yaitu Tommy Koh yang juga pernah menjadi Sekretariat Jenderal dalam Konperensi PBB mengenai Hukum Laut 1982. Sedangkan Sekretaris Jenderal konperensi ini adalah pengusaha Kanada, Maurice Strong. Konperensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB Buotros Boutros-Ghali. (proses pertemuan direncanakan sbb…)
Ada 3 tahap pelaksanaan konperensi yaitu:
– Pra Konperensi (Pre-Session)
Berlangsung antara 1-2 Juni
– Konperensi Tingkat Menteri
Berlangsung antara tanggal 3-11 Juni
– Konperensi Tingkat Tinggi
Berlangsung antara tanggal 12-14 Juni
Pada pertemuan Pra-Konperensi telah dibahas juga organisasi kerja dan telah terpilih selaku Presiden Konperensi, Fernando Collor De Mello (Presiden Brazil). Selain itu ketua Komite Utama yaitu Dubes Singapura Tommy Koh ditugaskan untuk membahas penyelesaian isu-isu yang belum dapat disepakati pada pertemuan ke IV Panitia Persiapan (PrepCom) yang diadakan di kota New York pada bulan Maret-April 1992.
Pada tanggal 3 Juni sekitar pukul 11.00 waktu Rio Konperensi ini dibuka secara resmi oleh Sekeretariat Jenderal PBB Boutros-Boutros Ghali di Rio Centro tempat delegasi resmi pemerintahan hadir. Dalam pidatonya Sekretariat Jenderal PBB mengusulkan konsep pembangunan berskala global atau planetary development. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara kemelaratan dan kelebihan. Karena itu konsep pembangunan harus diperluas dari sekedar pembangunan ilmu pengetahuan. Konsep pembangunan masa depan mempunyai arti yang penting yaitu konsep pembangunan berkelanjutan dan berskala global. Selanjutnya peserta KTT juga mendengarkan pidato dari Presiden Brasil, Sekjen KTT bumi, Raja Carl Gustav, Presiden Portugis Mario Soares, Dirjen WHO Hiroshi Nakaiima dan ketua Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat William Reilly.
Setelah melalui pertemuan dan perdebatan yang ternyata banyak persoalan yang sebenarnya belum terselesaikan seperti masalah stok ikan berpindah, convention to combat desertifcation atau konvensi penggurunan. Tapi pada akhirnya “Earth Summit” berhasil memutuskan beberapa dokumen penting yaitu: (Departemen Penerangan : )

a. Deklarasi Rio 1992 mengenai Lingkungan dan Pembangunan (Rio Declaration on Environmental and Development)
b. Kerangka Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim Global (United Nations Convention Framework on Climate Change)
c. Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on Biological Diversity)
d. Prinsip-prinsip Kehutanan. (Non-Legally Binding Authoritative Statments of Principles for a Global Concensus on the Management, Conservation and Sustainable Developmnet of all Types of Forest)
e. Agenda 21

a. Deklarasi Rio
Persoalan yang mendasar adalah bahwa deklarasi ini hanya merupakan penegasan dari deklarasi sebelumnya yaitu Deklarasi Stockhlom 1972. Namun penambahan terpenting dari deklarasi Rio adalah mulai ditegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berasal dari Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan. Akhirnya para pihak sepakat mengenai diterimanya deklarasi ini. Beberapa catatan penting mengenai deklarasi ini adalah sbb :
– Memuat 27 prinsip yang berkaitan dengan isu lingkungan dan pembangunan. Tujuannya adalah membentuk kemitraan global dan keseimbangan. Cara yang digunakan adalah mewujudkan kerjasama baru dan erat diantara negara-negara, sektor-sektor masyarakat penting dan seluruh rakyat pada umumnya.
– Prinsip lain adalah kebutuhan dan keadaan negara-negara berkembang dengan menghapuskan kemiskinan yang merupakan syarat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
-Selain itu perlunya diciptakan suatu sistem ekonomi internasional yang terbuka dan menunjang pertumbuhan negara-negara tanpa adanya diskriminasi.
– Deklarasi ini merupakan upaya dasar bagi penyusunan berbagai perjanjian internasional yang menghormati kepentingan setiap pihak.

b. Agenda 21
– Program aksi Agenda 21 merupakan aksi komprehensif yang ditujukan menata kembali kegiatan manusia dalam menanggulangi masalah lingkungan dan menjamin proses pembangunan berkelanjutan.
– Terdiri dari 40 bab dan lebih dari 100 program yang dijabarkan antara lain: dasar-dasar tindakan, tujuan, aktivitas dancara-cara pelaksanaan termasuk pendanaan dan evaluasi biaya.
Selama berlangsungnya konpernsi ada 8 masalah yang sulit dirundingkan yaitu :
– Sumber-sumber pendanaan
– Alih teknologi
– Prinsip-prinsip kehutanan
– Perlindungan atmosfer
– Biodeversity dan bioteknologi
– Sumber air bersih
– Kelembagaan
– Perangkat hukum

– Pada akhirnya Agenda 21 disepakati sehingga berisi antara lain sbb :
– Preambule
Yang menyatakan bahwa masalah kemanusiaan dihadapi persoalan buruknya tingkat kemiskinan, kelaparan, penyakit buta huruf dan kerusakan secara terus menerus ekosistem global. Pengintegrasian antara pembangunan dan lingkungan adalah penting sebagai suatu kebutuhan mendasar, peningkatan standard hidup, pengelolaan ekosistem yang lebih baik dan lebih prospektif di masa depan.Agenda 21 juga merefleksikan suatu kesepakatan global dan komitmen politik pada level tertinggi melalui kerjasama di bidang lingkungan dan pembangunan. Kerjasama internasional harus didukung dan diterapkan melalui perencanaan dan strategi nasional. Dalam hal ini PBB diharapkan mempunyai peran penting. 115 program digambarkan sebagai istilah dasar untuk tindakan, tujuan, aktivitas dan maksud penerapannya.
Selanjutnya agenda memuat beberapa bagian yaitu :
– Bagian I : Dimensi Sosial dan Ekonomi
– Bagian II : Konservasi dan Pengelolaan sumber pembangunan
– Bagian III : Memperkuat peran Kelompok
– Bagian IV : Cara-cara pelaksanaan merupakan bagian akhir Agenda

c. Prinsip-prinsip kehutanan
– Berhasil disepakati ” Non Legally Binding Authoritative Statement of Principles for Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forest” yang berisi 15 prinsip pengelolaan.
– Prinsip dalam dokumen ini memuat pedoman yang tidak mengikat dan berlaku pada semua jenis hutan. Prinsip lain menyangkut perdagangan kayu, penghapusan hambatan tarif dan perbaikan akses pasar.
– Dalam Agenda 21 mengenai deforestation berhasil disepakati 4 bidang yaitu : fungsi hutan, peningkatan perlindungan, pemanfaatan dan konservasi hutan, efesiensi mengenai nilai jasa hasil hutan dan peningkatan kemampuan perencanaan dan monitor dan evaluasi.

d. Konvensi Perubahan Iklim
– Mengatur stabilitas konsentrasi gas rumah kaca di atomosfer agar tidak membahayakan iklim bumi.
– Tanggung jawab negara maju untuk mengadakan antisipasi mengenai perubahan iklim dan bantuan bagi negara berkembang.
– Perlunya komitmen negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca serta mengembangkan pengendapan rumah kaca.

e. Konvensi Keanekaragaman Hayati
– Melestarikan dan mendayagunakan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati
– Negara memiliki kedaulatan untuk mengekploitasi sumber alam danadanya tanggunga jawab untuk tidak merusak lingkungan
– Insentif dan analisa yang digunakan untuk mengendalikan kerusakan pada keanekaragaman hayati

Selama Konperensi berlangsung ternyata ada hal-hal yang menjadi permasalahan yang menonjol yang menimbulkan beberapa perdebatan. Tiga hal yang menjadi masalah adalah sbb :
1. Kelembagaan
– Bentuk kelembagaan tingkat pemerintah
– Dibentuk Komisi Pembangunan Berkelanjutan (Comission on Sustainable Development)
– Kesepakatan akhirnya dicapai sbb:
* Pembentukan Komisi Tingkat tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan
* Komisi ini melaporkan pada ECOSOC
* Merupakan Badan antar pemerintah yang keanggotaannya berdasarkan perimbangan geografis
* Melibatkan badan-badan PBB yang lainnya serta mendorong partisipasi NGO
* Membahas informasi dari negara-negara seperti laporan nasional berkala serta komunikasi antar negara
* Akan dibentuk unit sekretariat. Namun sebelumnya Sekjend PBB diminta membuat interim arrangement
* Rincian modalitas akan diputuskan pada sidang Majelis umum PBB ke 47 yad.

2. Sumber-sumber Pendanaan
– Agenda 21 akan berhasil dilaksanakan jika tersedia dana yangcukup
– Isyu “Time frame” ODA 0,7 % GNP, Konsolidasi restrukturisasi GEF, tingkat replenishement IDA dan cakupan negara penghutang yang akan mendapat fasilitas “debt-relief”
– Kesepakatan akhirnya dicapai sbb :
* Negara maju menegaskan komitmennya untuk mencapai target ODA 0,7 % GNP dan bagi yang belum memenuhi akan meningkatkan program bantuan sesegera mungkin
* Beberapa negara setuju mencapai target tersebut menjelang tahun2000
* Komisi Pembangunan Berkelanjutan akan memonitor perkembangan pelaksanaan ODA tersebut.
* Mengenai tingkat replesnishement IDA disepakati sesuai dengan usulan Presiden IBRD dalam sidang Pleno.
* Ketegori negara penghutang disepakati selain negara”low income”juga “middle income”.

3. Perlindungan atmosfer
– Isu pada bab 9 Agenda 21 mengalami kesulitan untuk tercapainya kesepakatan khususnya usul Arab Saudi yang memasukan kata “safe” pada setiap pernyataan “environmental sound”. Alasannya agar menjaga energi baru seperti nuklir tidak mengancam minyak.
– Dicapainya kompromi dengan formula baru pada bab 11 dalam keseluruhan agenda 21 digunakan istilah environmental sound yang berarti environmentally safe and sound khususnya energi sources, energy supplies, energy system dan technologies.
– Pada sidang penutupan terakhir semua bab agenda 21 diterima dan disahkan, namun Arab Saudi masih menyatakan reservasi dan tindakan ini diminta untuk dicatat secara resmi.
Amerika Serikat telah mengajukan beberapa keberatan mengenai masalah “rights of development principle” karena “pembangunan sering dijadikan dalih oleh para pengusaha negara berkembang untuk menekan hak-hak manusia. Keberatan lainnya berkenaan dengan prinsip” common but differensial responsibility” prinsip ini dianggap memberatkan beban Amerika Serikat. Sedangkan pemerintah Israel berkeberatan atas prinsip: people under oppression, domination and occupation.
Hingga sampai malam terakhr tanggal 13 Juni 1992 akhirnya maslah-masalah diatas berhasil disepakati kecuali keberatan Amerika S

Leave a Reply