Feb 28

CITES….Convention on International Trade in Endagered Species Wildlife Flora and Fauna atau Konvensi Mengenai Perdagangan Spesies Satwa dan Tumbuhan Langka. Konvensi ini mengatur mengenai perdagangan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973 di kota Washington dan berlaku penuh pada tanggal 1 Juli 1975. Terdiri atas 25 Pasal dan 4 Lampiran (Appendix). Lampiran I berisi ketentuan mengenai larangan perdagangan terhadap jenis spesies flora dan fauna yang tergolong sangat langka. Lampiran II berisi berbagai spesies yang langka namun masih diperbolehkan diper-dagangkan dengan pengawasan ketat. Lampiran III diberlakukan pada jenis spesies yang menurut negaranya langka dan perlu ijin khusus dari konvensi. Lampiran IV diperbolehkan ijin perdagangan bagi spesies yang belum termasuk dalam appendix I-III. Hingga tahun 1992 telah 117 negara menandatangani konvensi ini. Konvensi ini mengalami 2 kali amandemen yaitu :

1. Amandemen Protocol 1979

Amandemen ini mengatur menganai masalah Ketentuan Keuangan. Ditandatangani di kota Bonn tahun 1979.

2. Amandemen Protocol 1983

Amandemen mengenai Accesion to the Convention by Regional Economic. Ditandatangani di Garborone tahun 1983.

Konvensi ini telah melaksanakan beberapa pertemuan para pihak (Convention on Parties / COP) diantaranya :

COP 1 : 2-6 November 1976 di kota Berne, Swiss

COP 2 : 19-30 Maret 1979 di kota San Jose, Kosta Rika

COP 3 : 25 februari – 8 Maret 1981 di kota New Delhi, India.

COP 4 : 19-30 April 1983 di kota Gaborone, Botswana

COP 5 : 22 April – 3 Mei 1985 di kota Buenos Aries, Argentina

COP 6 : 12 – 24 Juli 1987 di kota Ottawa, Kanada

COP 7 : 9-20 Oktober 1989 di kotaLausanne, Swiss.

COP 8 : 2-13 Maret 1992 di kota Kyoto, Jepang

COP 9 : 7 – 18 November 1994 di Fort Lauderdale, Florida, US

COP 10: 9 – 20 Juni 1997 di kota Harare, Zimbabwe

COP 11: 10-20 April 2000 di kota Nairobi, Kenya.

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi CITES dan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1979 Mengenai Amademen Protocol 1979.

Lihat Washington Convention

(Sumber : Kamus Hukum Lingkungan Internasional, Andreas Pramudianto, 1994, Tidak diterbitkan) 

Feb 27

Keanekaragaman Hayati Dalam Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional

Andreas Pramudianto,SH

Peneliti di Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Universitas Indonesia

 

Pendahuluan

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu potensi kekayaan sumberdaya alam hayati yang pada saat ini menjadi masalah yang sangat menarik. Hal ini dikarenakan potensi keanekaragaman hayati merupakan salah satu pendorong bagi berkembangnya bioteknologi.

Kekayaan sumberdaya alam hayati ini tergolong yang dapat diperbaharui (Renewable Resources), sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara terus menerus sebagai salah satu komponen aset pembangunan suatu negara. Namun banyak negara belum melihat potensi yang patut dikembangkan ini sebagai aset yang bermanfaat

dan berguna bagi peningkatan ekonomi suatu negara. Karena diabaikannya dalam keikutsertaan sebagai bagian dari konsep pembangunan nasional di banyak negara, tingkat penurunan dan perusakan keanekaragaman hayati meningkat tajam.

Di lain pihak, beberapa negara sudah mulai memanfaatkan keanekaragaman hayati ini. Tapi hanya sebagian kecil saja yang berhasil karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya seperti : keterbatasan riset, teknologi yang belum memadai, dana yang belum diprioritaskan dan beberapa masalah lainnya. Keadaan ini menimbulkan keinginan negara-negara di dunia untuk meningkatkan kerjasama internasional. Tujuan kerjasama ini tidak hanya untuk memanfaatkan serta mengembangkan keanekaragaman hayati sebagai suatu kekayaan dunia, akan tetapi juga melakukan tindakan konservasi agar tidak mengalami degradasi yang cepat. Dan hal yang terpenting adalah diterapkannya konsep sustainable use yaitu penggunaan berkelanjutan terhadap sumber genetika keanekaragaman hayati ini yang akan diwariskan pada generasi mendatang.

Ada tiga hal yang merupakan pokok utama dari perlunya suatu konservasi terhadap keanekaragaman hayati yaitu : pentingnya dalam peran pembangunan berkelanjutan (sustainable development), memiliki fungsi yang penting dalam biosfere dan kepentingan kehidupan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsep hukum mengenai keanekaragaman hayati semakin tegas ketika dalam KTT Bumi 1992 (Earth Summit 92) telah berhasil direalisasikan menjadi produk hukum internasional dalam bentuk konvensi internasional. Perkembangan baru ini masih belum selesai, karena konvensi ini masih harus diratifikasi minimal 30 negara penandatangan yang merupakan syarat berlakunya konvensi ini. Baru pada tanggal 29 Desember 1993, Mongolia menjadi negara ke 30 yang meratifikasi konvensi ini sehingga menjadi produk hukum internasional yang berlaku secara efektif (enter into force).

KONSEP DASAR KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati (Biodiversity) dapat dikatakan sebagai suatu variasi atau perbedaan yang ada pada organisme-organisme hidup dan lingkungan ekologi. Karena adanya variasi maka sering dikatakan sebagai jumlah jenis yang ada. Maka makin besar jumlah jenis, makin tinggi tingkat keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati juga dapat dikatakan sebagai suatu istilah yang menekankan pada semua jenis spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme juga dengan ekosistimnya dimana mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan, termasuk jumlah dan frekuensi ekosistem, spesies dan gen yang saling berkaitan. Namun ini semua, menurut Burhenne sebenarnya menyangkut 3 hal yang penting yaitu :

a. Keanekaragaman spesies (Species Diversity)

b. Keanekaragaman ekosistem (Ecosystem Diversity)

c. Keanekaragaman genetika (Genetic Diversity)

a. Keanekaragaman spesies (Species Diversity)

Terbentuk oleh adanya kesesuaian kandungan genetika yang mengatur sifat dari kebakaan dengan lingkungan terhadap anggota jenis yang sama yang dalam hal ini memiliki kerangka dasar, komponen genetika khususnya kromosom yang sama.

b. Keanekaragaman ekosistem (Ecosystem Diversity)

Merupakan suatu kesatuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik, faktor fisik (iklim, tanah dan air) dan faktor kimia (keasaman) yang saling berinteraksi.

Beberapa tipe (kelompok) keanekaragaman ekosistem antara lain :

a. Ekosistem bahari

Terdiri dari ekosistem laut dan ekosistem pantai

b. Ekosistem darat

Terdiri dari vegetasi dataran rendah, vegetasi pegunungan dan vegetasi munson.

c. Keanekaragaman genetika (Genetic Diversity)

Setiap kerangka dasar komponen genetika tersusun ribuan faktor kebakaan keturunan. Satu faktor pengatur kebakaan disebut gen, suatu lingkungan yang memuat tumbuhan yang liar/sudah didomestikasi.

Konsep keanekaragaman hayati diatas, masih merupakan konsep dasar yang selama ini diketahui oleh para pakar. Sehingga konsep ini sering digunakan dan merupakan konsep yang berlaku umum. Hal yang diperhatikan adalah keterkaitan konsep ini dengan konsep lain seperti lahirnya jenis baru terjadi melalui proses evolusi dengan terus menerus. Apabila laju terjadinya jenis baru lebih besar daripada laju kepunahan, jumlah jenis bertambah maka keanekaragaman hayatipun naik. Hal yang sebaliknya akan terjadi penurunan.

PERKEMBANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL

Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan yang terdapat dalam sumberdaya alam. Dalam hukum internasional kekayaan sumberdaya alam sudah ada dalam konsep ini baik dalam bentuk hukum kebiasaan maupun dalam perjanjian internasional. Beberapa pengaturan mengenai sumber-sumber kekayaan alam di laut yang melewati batas negara telah lama diatur melalui hukum perjanjian. Namun beberapa perjanjian yang telah disetujui oleh beberapa negara masih merupakan hukum internasional khusus atau hukum internasional regional seperti : Konvensi Internasional mengenai Ikan Paus ( International Convention for the Regulation of Whaling) yang berlaku pada tanggal 10 November 1948, Konvensi Jenewa mengenai perikanan (Convention on Fishing and Conservation for Living Resources of The High Seas) yang berlaku pada tanggal 20 Maret 1966, Konvensi mengenai perikanan di Laut Hitam (Convention Concerning Fishing in The Black Sea) yang ditandatangani 7 Juli 1959. Konvensi mengenai sumberdaya alam yang berada di daratan telah diatur pula dalam hukum perjanjian internasional seperti: Konvensi Internasional mengenai Lahan Basah (Convention of Wetlands of International Important,Especially as Waterfowl Habitat) yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 1971.

Konvensi internasional maupun beberapa hukum kebiasaan internasional yang berlaku pada waktu itu, nampaknya bertujuan untuk melindungi kekayaan sumberdaya alam yang ada di muka bumi ini, khususnya spesies tertentu. Dengan dilindunginya spesies tersebut dari ancaman kepunahan maka tingkat keanekaragaman hayati minimal dapat dipertahankan dari ancaman kepunahan.

Ternyata meningkatnya pembangunan di berbagai negara serta makin berkurangnya lahan tempat tinggal (habitat) hewan serta tumbuhan telah menimbulkan konsekuensi adanya krisis keanekaragaman hayati. Menurunnya jumlah spesies hingga kepunahan yang serius dari spesies jenis tertentu telah menuntut adanya upaya mengatasi hal ini. Upaya ini tidak hanya dilakukan dalam kerangka ilmiah saja tapi harus melalui suatu kerangka politik dan kerjasama internasional yang bersifat luas. Konperensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia tahun 1972 yang mengeluarkan Deklarasi Stockhlom sebagai landasan global untuk kemudian menghasilkan beberapa tindakan-tindakan yang perlu untuk mengatasi timbulnya degradasi lingkungan. Tindakan yang paling penting dilaksanakan adalah para pihak diharuskan mulai mengaitkan masalah lingkungan kedalam program pembangunan nasionalnya. Dengan adanya tindakan ini maka masalah lingkungan kini menjadi masalah politik bagi suatu negara. Dalam konperensi ini juga dinyatakan bahwa sumberdaya alam hayati yang merupakan bagian eksklusif dari suatu negara, adalah juga merupakan bagian dari dunia. Tema konperensi yaitu “One Earth One Man” adalah merupakan upaya kampanye menyelamatkan bumi dari kehancuran yang lebih parah. Akhirnya, untuk melaksanakan semua kegiatan ini para pihak peserta konperensi telah menyetujui pendirian United Nations Environment Programme (UNEP)

Setelah dilaksanakannya konperensi ini, menipisnya sumberdaya alam khususnya krisis keanekaragaman hayati justru semakin cepat. Untuk mengatasi hal ini maka UNEP bersama WWF (World Wildlife Fund) telah menugaskan IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Sekarang: The World Conservation Union) untuk mengembangkan pemikiran dasar mengenai upaya konservasi. Usaha ini pada akhirnya berhasil menghasilkan suatu dokumen yang dinamakan World Conservation Startegy. Di lain pihak, pada tanggal 29 Oktober 1982 Majelis Umum PBB telah mengadopsi World Charter for Nature. Pada tahun 1983 dalam sidang Majelis Umum PBB telah disetujui pembentukan the World Commission on Environment and Development atau Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan yang juga dikenal dikenal sebagai Komisi Bruntland, karena diketuai oleh Gro Harlem Brundtland (PM Norwegia). Komisi ini memiliki keanggotaan dari berbagai tokoh yang memiliki reputasi internasional baik dari negara utara maupun selatan. Dalam laporannya, komisi ini menyebutkan bahwa tingkat kepunahan spesies sudah sangat tinggi. Karena itu perlu diambil tindakan-tindakan yang penting.

Upaya diatas nampaknya masih belum mencapai hasil yang memadai. Kemajuan teknologi di negara-negara utara yang ternyata telah berhasil memanfaatkan keanekaragaman hayati, membuat negara-negara selatan mulai memperhatikan masalah ini secara sungguh-sungguh. Walaupun diakui bahwa penggunaan bahan-bahan plasma nuftah sudah dipakai di negara-negara selatan sejak lama namun caranya masih bersifat tradisionil atau hanya menggunakan teknologi yang sederhana.

Untuk mengurangi hilangnya berbagai plasma nuftah yang ada, maka para ahli, wakil-wakil negara, industri maupun LSM internasional dengan melalui Perserikatan Bangsa-bangsa telah membentuk suatu rancangan konvensi mengenai keanekaragaman hayati. Rancangan Konvensi ini kemudian diajukan dalam Konperensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conferences Environment and Development) atau yang dikenal sebagai KTT Bumi 1992 yang pada akhirnya ditandatangani oleh lebih dari 150 kepala negara dan kepala pemerintahan.

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Konvensi keanekaragaman hayati merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa yang ditandatangani oleh 157 kepala negara atau wakil pemerintahan pada waktu diadakannya Konperensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit). KTT Bumi dengan dukungan Perserikatan Bangsa-bangsa ini diadakan antara tanggal 3-14 Juni di kota Rio de Janerio, Brazil. Karena itu konvensi ini dikenal dengan nama United Nations Conventions on Biological Diversity atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati.

Sebelum konvensi ini diajukan dalam KTT Bumi, telah diadakan 3 pertemuan penting yang membahas persiapan konvensi ini. Ke tiga pertemuan tersebut diantaranya ada pertemuan yang bersifat tehnis dan pertemuan para pakar yang diadakan antara bulan November 1988 dan Mei 1992. Pada tanggal 17 Juni 1987 Governing Council mengeluarkan suatu keputusan No 14/17 yang berisi pembentukan Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity. Dari hasil pembentukan kelompok kerja ahli, maka diadakan tiga sidang dalam masa antara November 1988 dan Juli 1990. Melalui laporan akhir Ad Hoc Working Group of Experts, Governing Council No 15/34 tertanggal 25 Mei 1989 dibentuk Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts. Kelompok kerja yang dibentuk sementara ini memiliki kewenangan dalam merundingkan perangkat hukum internasional untuk pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari.

Panitia Kerja Sementara ini telah menyelenggarakan sidang-sidang sebagai berikut :

a. First Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity di Nairobi, Kenya. Pertemuan pertama diselenggarakan antara tanggal 19 sampai dengan 23 November 1990.

b. Second Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity di Nairobi, Kenya antara tanggal 25 Pebruari sampai dengan 6 Maret 1991.

c. Third Session of International Negotiating Committee for a Convention on Biological Diversity di Madrid, Spanyol. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 31 Juli 1991. Nama ini menjadi masalah karena disebutkannya “Third Session” yang sebetulnya pertemuan ini pertama kali untuk membahas rancangan hasil pertemuan di Nairobi.

Walaupun demikian sidang pada akhirnya menyetujui nama pertemuan tersebut. Dalam sidang ini disajikan dan dibahas konsep (draft) Konvensi Keanekaragaman Hayati.

d. Fourth Session International Negotiating Committee for a Convention Biological Diversity (INC-CBD) di Nairobi, Kenya pada tanggal 23 September sampai dengan 2 Oktober 1991.

e. Fifth Session INC-CBD di Jenewa, Swiss pada tanggal 25 November sampai dengan 4 Desember 1991.

f. Sixth Session INC-CBD di Nairobi, Kenya antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Februari 1992.

g. Sidang terakhir diadakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 11 sampai dengan 22 Mei 1992. Pada sidang terakhir ini disusun “Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity”. Hampir semua negara diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pengesahan teks Konvensi yang telah disetujui. Selain negara-negara ini, ikut hadir pula Masyarakat Eropa dan beberapa badan-badan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional sebagai peninjau.

Sesudah pengesahan ini dikeluarkan “Resolution Adopted by the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity” berjumlah 4 buah yang semuanya ini disahkan pada tanggal 22 Mei 1992. Keempat resolusi tersebut adalah :

1. Interim Financial Agreement.

2. International Cooperation for The Conservation of Biological Diversity and the Sustainable Use of its Components Pending the Entry into Force of the Convention on Biological Diversity.

3. The Interrelationship between the Convention on Biological Diversity and the Promotion of Sustainable Agriculture.

4. Tribute to the Government of the Republic of Kenya.

Selain itu dikeluarkan juga “Declarations Made at the Time of Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity”, yang diantaranya berisi saran, keberatan, usul perubahan dan penyempurnaan.

Setelah berbagai persoalan yang menyangkut draft konvensi dapat dipersiapkan maka draft tersebut diajukan dalam KTT Bumi yang kemudian ditandatangani oleh para wakil negara. Lebih dari 160 negara telah menandatangani konvensi ini. Namun konvensi ini akan berlaku effektif setelah 90 hari dengan terpenuhinya syarat ratifikasi. Syarat ratifikasi tersebut adalah negara ke 30 yang menandatangani konvensi ini. Pada tanggal 30 September Mongolia menjadi negara ke 30 yang menandatangani konvensi ini. Sehingga Konvensi Keanekaragaman hayati ini berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 1993, setelah 18 bulan sejak terbuka untuk ditandatangani pada KTT Bumi 1992. Dibawah ini akan disebutkan negara-negara yang telah menandatangani Konvensi ini hingga akhir Desember 1993.

Countries that have ratified the Biological Convention

(to 29 December 1993)

============================================

Antigua dan Barbuda Mexico

Armenia Monaco

Australia Mongolia

Bahama Nauru

Barbados Nepal

Belarus New Zealand

Belize Norway

Burkina Faso PNG

Canada Phillipines

China Portugal

Cook Islands Saint Kitts and Nevis

Czech Republic Saint Lucia (accedence)

Denmark Seychelles

Ecuador Spain

Fiji Sweden

Germany Tunisia

Guinea Uganda

Japan (Acceptance) Uruguay

Maldives Vanatau

Marshall Island Zambia

Mauritius

———————————————

Sumber : UNEP, 1993

Sejak Konvensi ini telah memenuhi syarat ratifikasi, beberapa negara kemudian menyusul untuk meratifikasi konvensi ini sehingga pada akhir tahun 1993 dari daftar diatas telah 42 negara meratifikasi dengan 2 negara melakukan acceptance dan accedance.

Pada tanggal 11-15 Oktober 1993 Intergovernmental Committee on the Convention on Biological Diversity (ICCBD) telah mengadakan pertemuan, yang bertujuan untuk mempersiapkan pertemuan I para pihak penandatangan konvensi. Pertemuan ini mendiskusikan kebijakan, kelembagaan serta membuat beberapa rekomendasi.

ISI KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Konsep-konsep mengenai keanekaragaman hayati yang telah ada perlu direalisasikan dalam bentuk hukum yang dapat ditaati oleh negara-negara di dunia. Hal ini karena keanekaragaman hayati sudah merupakan kekayaan dunia yang bermanfaat bagi proses kehidupan di bumi yang juga kelak akan diwariskan bagi generasi mendatang. Seperti umumnya suatu konvensi internasional, Konvensi Keanekaragaman hayati ini memiliki bagian-bagian yang dapat disingkat.

Bagian-bagian tersebut adalah :

a. Batang Tubuh

Yang terdiri atas Mukadimah (Preambule) dan 42 Pasal.

yaitu :

Pasal 1 : berisi tujuan konvensi

Pasal 2 : pemakaian istilah

Pasal 3 : asas konvensi

Pasal 4 : kerangka hukum

Pasal 5 : kerangka kerjasama

Pasal 6 : upaya umum pelestarian dan

pendayagunaan berkelanjutan

Pasal 7 : identifikasi dan pemantauan

Pasal 8 : pelestarian in-situ

Pasal 9 : pelestarian ex-situ

Pasal 10 : pendayagunaan berkelanjutan dari komponen keanekaragaman hayati

Pasal 11 : upaya intensif

Pasal 12 : penelitian dan pelatihan

Pasal 13 : pendidikan masyarakat dan peningkatan kesadaran

Pasal 14 : analisis dampak dan meminimisasi dampak negatif

Pasal 15 : akses pada sumber genetika

Pasal 16 : akses dan alih teknologi

Pasal 17 : pertukaran informasi

Pasal 18 : kerjasama teknik dan ilmiah

Pasal 19 : penanganan bioteknologi dan persebaran keuntungannya

Pasal 20 : sumber pendanaan

Pasal 21 : mekanisme pendanaan

Pasal 22 : hubungan dengan konvensi internasional lainnya

Pasal 23 : konperensi para pihak

Pasal 24 : sekretariat

Pasal 25 : badan penunjang untuk nasihat-nasihat ilmiah teknis dan teknologi

Pasal 26 : laporan para pihak

Pasal 27 : penyelesaian perselisihan

Pasal 28 : pengesahan protokol

Pasal 29 : perubahan konvensi atau protokol

Pasal 30 : pengesahan dan perubahan lampiran

Pasal 31 : hak suara

Pasal 32 : hubungan antara konvensi dan protokolnya

Pasal 33 : penandatangan

Pasal 34 : ratifikasi, penerimaan atau persetujuan

Pasal 35 : keikutsertaan

Pasal 36 : berlakunya konvensi

Pasal 37 : reservasi

Pasal 38 : pengunduran diri

Pasal 39 : pengaturan pendanaan sementara

Pasal 40 : pengaturan sekretariat sementara

Pasal 41 : depositary

Pasal 42 : teks asli

b. Lampiran (Annexes)

Lampiran I : Identification and Monitoring

Lampiran II : Part I Arbritation

Dibagi menjadi 17 Pasal

Part II Conciliation

Dibagi menjadi 6 Pasal

c. Daftar Negara Penandatangan pada masa Konferensi dari tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992.

Konvensi keanekaragaman hayati ini mengatur banyak persoalan di hampir seluruh bidang seperti politik, sosial, biologi,ekonomi, hukum, hingga masalah teknologi. Namun demikian hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar operasionalisasi konvensi ini.

KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Bahkan Indonesia dikatakan sebagai salah satu megabiodeversity country di dunia. Lebih dari 15 hingga 25 % total keanekaragaman hayati ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut Indonesia memiliki pula jenis spesies yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dibawah ini beberapa data penting mengenai banyaknya jenis mamalia, reptilia serta unggas yang dimiliki oleh 10 negara yang kaya akan keanekaragaman hayati.

———————————————

Mammals Birds Reptiles

=============================================

Indonesia 515 Colombia 1,721 Mexico 717

Mexico 449 Peru 1,701 Australia 686

Brazil 428 Brazil 1,622 Indonesia 511

Zaire 409 Indonesia 1,534 India 383

China 394 Ecuador 1,447 Colombia 383

Peru 361 Venezuela 1,275 Ecuador 345

Colombia 359 Bolivia 1,250 Peru 297

India 350 India 1,200 Malaysia 294

Uganda 311 Malaysia 1,200 Thailand 282

Tanzania 310 China 1,195 PNG 282

============================================

Sumber : McNeely et al 1990.

Data diatas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki spesies mamalia terbesar di dunia. Selain itu untuk jenis reptil berada di urutan ke tiga dan jenis unggas khususnya burung berada di urutan ke empat. Jumlah tersebut ternyata dari tahun ke tahun mengalami penurunan bahkan cenderung menuju kepunahan.

Kondisi alam Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan beratus-ratus spesies tumbuhan dan hewan karena iklim di wilayah ini telah membentuk berbagai tipe habitat. Banyaknya wilayah hutan tropik serta rawa-rawa, mangrove, pantai berkarang serta jenis-jenis habitat lainnya, merupakan ciri yang jarang dimiliki negara lain. Di bawah ini akan disajikan data mengenai beberapa tipe habitat darat yang dimilikki oleh Indonesia.

———————————————

Habitat Type Original Percent Precent

Area (km2) remaining protected

=============================================

Forest on limestone 135,793 39.3 4.1

Freshwater swamp forest 103,054 46.8 5.2

Heath forest 91,660 28.6 1.2

Ironwood forest 3,420 34.2 8.2

Lowland rainforest 896,157 57.5 4.9

Montane forest 206,233 77.1 21.2

Peatswamp 219,252 78.8 6.5

Semievergreen forest 150,877 28.3 2.0

Tropical pine forest 3,215 60.0 15.6

Mangrove 50,800 43.9 11.2

Forest on ultrabasics 8,299 46.9 0.4

Monsoon forest 24,192 39.0 4.4

Beach vegetation 390 39.7 2.5

Alpine 2,170 100.0 34.1

———————————————

TOTAL 1,895,512 55.8 6.6

Sumber : KLH, 1992

Dari data diatas nampak bahwa tipe habitat yang terluas adalah Lowland Rainforest atau hutan yang berada di dataran rendah. Padahal tipe habitat ini memiliki kerentanan yang sangat lemah. Tingginya risiko akibat kerusakan sangat besar mengingat populasi manusia sebagian besar berada di dataran rendah. Proyek pembangunan dapat merusak wilayah ini seperti peruntukkan untuk perluasan kota, jalan, daerah pemukiman dll.

Data diatas juga menunjukkan bahwa wilayah habitat yang dilindungi hanya 6.6 % saja dari total yang ada. Sehingga perlu diperluas areal wilayah perlindungan agar tidak semakin mengecil.

PENGATURAN HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEANE-KARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA

Pemerintah kolonial Belanda sejak dahulu menyadari bahwa Hindia Belanda memiliki kekayaan berbagai jenis tumbuhan serta hewan yang unik. Karena itu mereka berusaha memanfaatkan apa yang ada di Hindia Belanda. Namun demikian mereka tetap melakukan usaha konservasi, hanya terbatas pada jenis-jenis spesies yang menguntungkan secara ekonomis. Usaha pemerintah kolonial Belanda dalam melakukan konservasi ini ternyata dipengaruhi oleh gerakan konservasi di negeri Belanda.

Beberapa peraturan setingkat undang-undang di masa ini antara lain :

a. Parelvisscherijz Sponsen Viscserchijz Ordonnantie, Staablaad No.157 tahun 1916. Berisi ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan mutiara serta bunga karang di wilayah perairan Hindia Belanda.

b. Visscherrij Ordonnantie, Staablaad No. 396 Tahun 1920.

Berisi peraturan mengenai perikanan yang bertujuan untuk melindungi jenis dan keadaan ikan.

c. Dieren Bescharmings Ordonnantie, Staablaad No. 134 tahun 1931 yang dikenal sebagai Ordonansi Perlindungan Binatang Liar.

d. Jacht Ordonnantie, Staablaad No. 133 tahun 1931 tentang peraturan perburuan.

e. Jacht Ordonnantie Java en Madura, Staablaad No. 733 Tahun 1939 yang dikenal dengan Undang-undang Perburuan di Jawa dan Madura.

f. Natuur Beschamings Ordonnantie, Staatblaad No. 167 Tahun 1941 atau disebut dengan nama Ordonansi tentang Perlindungan Alam 1941.

Setelah jaman kemerdekaan peraturan-peraturan di atas masih berlaku. Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan kekayaan alam bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 (3) menyatakan :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tap MPR No II/MPR/1993 Bab IV Pembangunan Lima Tahun Ke 6 bidang Ekonomi bagian 18 mengenai Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa :

“Konservasi kawasan hutan nasional termasuk flora dan faunanya serta keunikan alam terus ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nuftah, jenis spesies dan ekosistem. Penelitian dan……”

Dari GBHN diatas nampak bahwa arah pembangunan di Indonesia tetap memperhatikan pentingnya keanekaragaman hayati dengan penekanan pada perlindungan kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Dalam usaha melindungi keanekaragaman hayati tersebut beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah ini antara lain :

a. Undang-undang No 2 Tahun 1961 tentang pengeluaran dan pemasukkan tanaman dan bibit tanaman (TLN No.2147)

b. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (LN. 1967 N0. 8)

c. Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN. 1967 No. 10)

d. Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (LN.1973 No.1)

d. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.

e. Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

f. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

g. Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional.

h. Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam.

i. Undang-undang No 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman

j. Undang-undang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

k. Undang-undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

l. Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Keanekaragaman

Hayati. UU ini merupakan ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati yang ditandatangani dalam KTT Bumi di Rio De Janerio.

Undang-undang yang dikeluarkan diatas, tidak semuanya menyinggung secara langsung keanekaragaman hayati. Namun berbagai jenis spesies yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sangat bergantung pada perlindungan dari undang-undang diatas. Terhindarnya ancaman bahaya ekspor impor spesies yang tak terkendali, pencegahan kerusakan habitat, kondisi lingkungan yang baik, penunjukkan kawasan yang dilindungi serta penempatan tata ruang yang sesuai dan terkendali, sangat membantu dalam menaikkan tingkat keanekaragaman hayati. Dalam proses pembangunan saat ini perlindungan semakin penting mengingat keanekaragaman hayati sangat mudah rusak dan tergolong rapuh (fragil) dari gangguan manusia yang menggunakan serta mengeksploitasi secara berlebihan.

Proyek pembangunan di Indonesia hendaknya juga harus memperhatikan keberadaan wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Jika hal ini diabaikan maka dalam sekejap suatu proyek pembangunan dapat menghancurkan ribuan spesies yang jelas hal ini akan merugikan.

BEBERAPA SARAN DAN REKOMENDASI

1) Keanekaragaman hayati merupakan aset nasional suatu bangsa yang sangat potensial dalam mengembangkan berbagai bidang seperti ecotourisme, biotechnology, agrobisnis, dan berbagai bidang lainnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber-sumber keanekaragaman hayati. Namun semuanya ini diharapkan tidak dieksploitasikan secara besar-besaran tapi haruslah digunakan secara berkelanjutan (sustainable use) demi generasi mendatang.

2) Perlu didorong dan ditingkatkan pengembangan pengetahuan keanekaragaman hayati dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, politik, ekonomi, hukum, teknik, pertanian dan berbagai bidang ilmu lain yang berkaitan dengan hal ini.

3) Perlunya kesadaran masyarakat akan pentingnya keanekaragaman hayati harus ditingkatkan.

Perlindungan terhadap masyarakat asli yang bergantung pada keanekaragaman hayati adalah penting karena keterkaitan keduanya kadang-kadang tidak terpisahkan dan saling membutuhkan. Masyarakat asli membutuhkan sumber daya alam disekitarnya sebagai bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari dan karena itu mereka juga mengkonservasi agar sumber daya alam tersebut tidak punah. Kebutuhan yang mereka ambil sebatas pemenuhan sehari-hari, sehingga rusaknya keanekaragaman hayati yang ada berarti hilangnya sumber untuk pemenuhan kebutuhan mereka.

4) Berkaitan dengan perkembangan bioteknologi, pemanfaatan sumber genetika terhadap berbagai jenis spesies ternyata berkembang dengan pesat. Bahkan kecenderungan dipatenkannya bahan-bahan hasil bioteknologi semakin gencar. Hal ini sempat menjadi bahan perdebatan dalam pertemuan GATT putaran Uruguay.

Karena itu Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi serta telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman hayati, memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan serta mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat.

5) Hukum internasional harus menjadi bagian penting dari kerjasama internasional dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Sumber-sumber hukum internasional hendaknya dapat berkembang dan mampu diterapkan dalam menghadapi kasus-kasus yang akan terjadi berkenaan dengan keanekaragaman hayati. Nampaknya masalah ini menuntut pengembangan norma dan hukum internasional sebagai kerangka pengaturan kerjasama global yang diharapkan mampu sebagai pelindung bagi pihak yang lemah. Elisabeth Dowdesel, Direktur Eksekutif UNEP menyatakan bahwa “berlakunya konvensi keanekaragaman hayati merupakan suatu perkembangan baru dalam hukum internasional dan hubungan internasional yang berkenaan dengan lingkungan dan pembangunan.” Dari pernyataan ini menunjukkan juga peran PBB melalui United Nations Environment Programme (UNEP) turut mendorong pengembangan hukum internasional secara progresif seperti yang diamanatkan dalam Pasal 13 1(a) Piagam PBB. Dengan diberlakukannya Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati ini sebagai suatu produk hukum internasional yang baru, maka PBB sebagai lembaga internasional telah memainkan peran yang penting dalam upaya penyelamatan planet bumi dari kerusakan lingkungan global.

6) Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati, harus mulai memikirkan sejauh mana aset yang ada ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keanekaragaman hayati harus merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dengan pemanfaatan komiditi tanaman yang laku di pasaran internasional dan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (suistainable development). Sehingga diharapkan akan mampu bersaing dalam pasar global era GATT Pasca Uruguay Round yang menuju “perdagangan bebas dunia” (Global Free Trade Era), dimana Indonesia merupakan

negara potensial dalam “memasok” sumber genetik global.

7) Indonesia juga diharapkan melengkapi serta memperkuat perangkat hukum serta kelembagaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu penegakkan hukum serta mengefektifkan institusi yang terkait merupakan upaya untuk melindungi sekaligus memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati yang dimilikinya.

8) Dalam menghadapi perkembangan pesat bioteknologi, perlu dibuat protokol keamanan hayati (Biosafety Protokol) sebagai kelanjutan pengaturan dari pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya proses mutasi gen yang dapat mengacaukan sistem ekologis alami. Dampak dari rekayasa genetika yang bersifat negatif belum terlihat jelas, tapi upaya preventif harus segara dilakukan mengingat bahaya pengeksploitasian dan “pemerkosaan” gen sedang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu.

DAFTAR BACAAN

A.

Birnie, Patricia W & Boyle, Alan E, International Law and The Environment, Oxford University Press, London, 1992

Danusaputro, Munadjat, Environmental Legislation and Administration in Indonesia, Alumni, Bandung, 1981

Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Perlindungan Lingkungan : Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991

ICBP, Putting Biodeversity on The Map, Priority Areas for Global Conservation, ICBP, Cambridge, 1992

Mac Kinnon, Kathy, Alam Asli Indonesia, Yayasan Hijau-PT Gramedia, Jakarta, 1986

McNeely, Jeffrey A, Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992

Ministry of State for Population and Environment, Indonesian Country Study on Biological Diversity, Jakarta, 1991

Pramudianto, Andreas, Bioteknologi: Propsek Cerah Atau Suram Bagi Indonesia ? Buletin BKPSL No 88, Forum Komunikasi antar Pusat Studi lingkungan, Jakarta, Agustus 1994

Prawoto H, Sekilas Mengenai Keanekaragaman Hayati, Majalah Persaki, 1993

Shiva, Vandana, Dari Bio Imperialisme ke Demokrasi, PT Gramedia-Konphalindo, Jakarta, 1994

United Nations, The Global Partnership for Environment and development, A Guide to Agenda 21, UNCED, Geneva, April 1992

WECD, Our Common Future, Diterjemahkan: Hari Depan Kita Bersama, PT Gramedia, Jakarta, 1988

WWF, Dictionary of Environment and Development, Earthscan Publication, London, 1991

B.

– Teks Naskah United Nations Convention on Biological Diversity

– Rancangan Undang-undang mengenai pengesahan Konvensi keanekaragaman hayati

– Ketetapan MPR NO II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

– Surat Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1993 tentang Bunga dan Satwa Nasional

– Ramsar Journal 3 April 1992

– UNEP Newsletter Asia Pasifik October-Desember 1993 Vol 10 No. 4

– UNEP IE/PAC, Industri and Environment, Vol 16 October-Desember 1993

– Trade and the Environment, TE 005, 17 February 1994

– Dokumen usulan Protokol Keamanan Hayati (Biosafety Protocol), Konphalindo,1994.

(Dimuat di Jurnal Pro Justitia Tahun 1994)

APS/94

Feb 15

KAWASAN LAHAN BASAH DALAM KONSEP

 

HUKUM GLOBAL DAN KEBERADAANNYA DI INDONESIA

Andreas Pramudianto,SH 

ABSTRAK 

Ekosistem lahan basah sangat penting bagi proses keseimbangan alam khususnya di bumi. Fungsi ekologis serta fungsi-fungsi lainnya menunjukkan adanya hubungan ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Semakin berkurangnya wilayah lahan basah dan punahnya beberapa jenis burung unggas di dunia maka masyarakat internasional dengan dipelopori oleh IUCN dan organisasi internasional lainnya serta beberapa negara telah berhasil membentuk suatu pengaturan secara global mengenai masalah ini. Konvensi Ramsar 1971 sebagai salah satu produk hukum lingkungan internasional memiliki tujuan untuk melindungi lahan basah serta habitat yang ada khususnya burung unggas sebagai spesies migran. Indonesia sebagai wilayah mega-biodiversity dunia serta memiliki kawasan lahan basah yang sangat luas, harus melindungi kawasan ini dari proses kehilangan serta penurunan kawasan tersebut. Karena itu Indonesia sebagai peserta konvensi memiliki kewajiban pula untuk melaksanakan serta mentaati dengan menunjuk paling tidak satu wilayah lahan basah sebagai situs internasional. Di lain pihak pelaksanaan hukum serta pembentukan kelembagaan nasional semakin penting untuk memperkuat status hukum lahan basah sebagai salah satu kekayaan alam yang patut dilindungi baik oleh Indonesia maupun dunia.

1. Pendahuluan

Lahan basah yang banyak dikenal masyarakat seperti rawa-rawa, air payau, tanah gambut merupakan wilayah yang tidak menarik bahkan dianggap berbahaya. Banyak jenis serangga tinggal di kawasan ini yang menjadikannya tempat tinggal (habitat) sehingga mampu membentuk ekosistem tersendiri. Ekosistem lahan basah banyak menyimpan berbagai satwa dan tumbuhan liar yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada keberadaan lahan basah ini. Bahkan dibandingkan dengan ekosistem lainnya ternyata ekosistem lahan basah boleh dikatakan yang terkaya dalam menyimpan jenis flora dan fauna (Hardjasoemantri,1991:214).

Tipologi ekosistem lahan basah dapat terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem estuarin. Ekosistem air tawar terdiri dari air yang tenang seperti: empang, rawa, kolam dan air mengalir seperti: sungai, sumber air. Sedangkan ekosistem estuarin terpengaruh adanya pasang surut air laut, contohnya: payau, mangrove, rumput laut, laguna. Lahan basah juga ada yang dalam bentuk alami, ada pula dalam bentuk buatan seperti persawahan, tambak, kolam industri. Baik lahan basah alami maupun buatan ternyata keberadaannya sangat penting bagi ekosistem dunia. Bahkan penduduk di beberapa bagian dunia ini sangat bergantung pada lahan ini. Contohnya adalah masyarakat Asia yang sebagian besar hidupnya tergantung pada beras yang ditanam di lahan basah (Elsworth,1990:477). Demikian juga dengan mayoritas penduduk Indonesia bergantung pada lahan ini karena lebih dari 100 juta orang hidup di sepanjang pantai dan disekitar aliran sungai (Noesreini,1993:21).

Pengaturan mengenai ekosistem lahan basah secara global terdapat dalam suatu Konvensi Internasional yang disponsori oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), sekarang: The World Conservation Union). Konvensi ini bernama Conventions on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat atau disingkat sebagai Ramsar Convention 1971.

Oleh pemerintah Indonesia konvensi ini telah diratifikasi berdasarkan Surat Keputusan Presiden tanggal 19 Oktober 1991 dengan Nomer : R. 09.PRD/PU/X/1991. Dan melalui Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya lahan basah dimasukkan kedalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. (Penjelasan pasal 8 UU No 5/1990). Demikian juga dalam Keputusan Presiden No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, tertanggal 25 Juli 1990 memasukkan beberapa jenis lahan basah sebagai bagian dari kawasan yang dilindungi. (Pasal 4 dan pasal 6 Keppres No 32/1990). Dengan melihat ketentuan ini telah menunjukkan bahwa kawasan lahan basah merupakan kawasan penyangga yang penting bagi kehidupan manusia dan lingkungannya dan karena itu harus dilindungi.

2. Istilah dan Jenis Lahan Basah

Penggunaan kata Wetland berasal dari bahasa Inggris yaitu wet berarti basah dan land adalah tanah atau lahan. Jadi wetland diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai lahan basah. Namun tidak semua bahasa mempunyai padanan kata atau arti yang sama dari bahasa Inggris ini. Misalnya bahasa Polandia tidak memiliki istilah yang sama mengenai wetland. (Sommer,1987:107). Sedangkan dalam bahasa Perancis para pakar menggunakan istilah Zone Humides. ( Untermair,1987:57). Menurut Steve Elsworth dalam A Dictionary of The Environment mengartikan sbb:

Wetland is the collective name for all areas outside the oceans which are permanently or periodically covered in water. (Elsworth,1990:476).

Menurut Environmental Defender`s Office istilah lahan basah diartikan sebagai berikut (EDO,1992:218) :

Wetland is an area flooded or waterlogged often enough to have both terrestrial and aquatic characteristics.

Jadi lahan basah dapat dikatakan sebagai suatu wilayah genangan atau wilayah penyimpanan air yang memiliki karakteristik terresterial dan aquatik. Contoh yang dapat diambil adalah : rawa-rawa, mangrove, payau, daerah genangan banjir, hutan genangan serta wilayah sejenis lainnya. Sedangkan menurut Gareth Jones dkk dalam Reference Dictionary Environmental Science membatasi penggunaan lahan ini dengan menyatakan (Gareth Jones et al,1990:461) :

Wetland is any area of low-lying land where the water table is at or near the surface for most of the time, resulting in open water habitats and waterlogged land areas.

International Conference on Wetland and Waterfowl Conservation in South and West Asia tahun 1991 memberikan batasan sebagai berikut (Yayasan Mangrove,1993):

Wetlands is a broad term which encompassess a wide range of inland coastal and marine habitat sharing the common feature of temporary or permanent freshwater or shallow coastal waters.

Batasan ini nampaknya memberi penekanan pada adanya faktor ketergenangan air tawar ataupun asin atau perairan pantai yang dangkal baik permanen ataupun sementara.

Dari batasan-batasan tersebut, ternyata melalui Konvensi Ramsar digunakan istilah yang berbeda dan dapat dikatakan merupakan istilah yang dipakai secara internasional. Pasal 1 Konvensi Ramsar menyatakan bahwa:

Wetland is area of marsh, flend, peatland orwater, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, blockish or silt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters.(Konvensi Ramsar Pasal 1)

(Lahan basah adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut dan perairan alami maupun buatan, tetap atau sementara, perairan tergenang maupun mengalir yang airnya tawar, payau atau asin, termasuk didalamnya wilayah perairan laut yang kedalamannya pada waktu air surut tidak lebih dari enam meter).

Dari pengertian tersebut ternyata merujuk kepada daerah sebagai berikut: daerah rataan terumbu dan padang lamun di daerah pesisir, sampai rataan lumpur, hutan bakau, estuarin, sungai rawa air tawar, hutan rawa, danau juga rawa dan danau berair asin.

Tegasnya, menurut William A Niering para pakar telah mengelompokkan 5 sistem lahan basah yaitu :

a. Marine

b. Estuarine

c. Lacustrine

d. Riverine

e. Palustrine

Lahan basah pada ekosistem marine dan estuarine contohnya adalah: lahan basah pantai seperti rawa pasang surut, mangrove (hutan bakau), sedangkan ketiga ekosistem lainnya adalah termasuk dalam ekosistem air tawar. Lacustrine contohnya adalah perairan danau. Riverine contohnya adalah kali, sungai kecil. Palustrine contohnya: rawa-rawa, payau, tanah berlumpur atau daerah yang sejenis lainnya.

3. Fungsi dan Manfaat Lahan Basah

Kawasan lahan basah seperti rawa-rawa, hutan bakau, hutan air payau pada mulanya belum disadari sebagai kawasan yang berguna dan menguntungkan. Hal ini mengingat resiko tinggi yang dihadapi oleh penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya. Sebagai contoh yang cukup mengganggu bagi mereka di mana bahaya timbulnya penyakit seperti malaria dari nyamuk yang tinggal di rawa-rawa atau serangan hewan liar seperti ular, buaya, serta jenis lain, kadang-kadang datang ke perkampungan penduduk yang tinggal di sekitar daerah rawa. Sehingga daerah rawa tersebut dianggap sebagai wilayah yang kurang bermanfaat serta tidak menarik untuk didatangi.

Namun demikian di beberapa tempat ternyata penduduknya sangat tergantung hidupnya pada adanya lahan ini, misalnya penduduk yang tinggal di daerah pantai amat tergantung pada ikan atau udang yang habitatnya ada yang bergantung pada muara sungai atau hutan bakau. Adanya rawa-rawa ternyata merupakan tempat penyerapan air sehingga bila hujan datang maka daerah ini sangat menguntungkan bagi resapan air hujan. Jika rawa-rawa dihancurkan akan menyebabkan air hujan tidak tertampung dan terserap yang dapat mengakibatkan timbulnya banjir. Selain itu ternyata rawa-rawa atau beberapa jenis lahan basah lainnya berfungsi menjadi habitat beberapa spesies flora dan fauna. Sehingga mampu untuk mendukung peningkatan populasi bagi flora dan fauna yang cenderung punah. Di sinilah peran lahan basah dalam membantu proses keseimbangan alam secara alami antara mahluk hidup dengan lingkungannya.

Selain itu beberapa manfaat lain dari adanya lahan basah yaitu :

a. Manfaat Ekologis

Membantu menyerap unsur-unsur hara yang penting serta bahan makanan yang berguna bagi

Mahluk hidup sekitarnya.

– Menyediakan air sepanjang tahun khususnya ke akuifer (pengisian kembali air tanah) dan lahan basah lain.

– Mengendalikan terjadinya luapan air pada musim penghujan.

– Menjernihkan air buangan serta dapat menyerap bahan-bahan polutan dengan kapasitas

tertentu.

– Mencegah intrusi air asin.

– Membantu melindungi daerah pantai dari aktivitas gelombang dan badai.

– Mengendalikan erosi serta mampu menahan lumpur

– Penting untuk konservasi khususnya siklus

spesies tanaman, ekosistem, bentang alam,

proses alam, komunitas.

– Kontribusi pada kelangsungan proses dan sis-

tem alami yang ada; proses dan sistem ekolo

gi, penyerapan karbon, mengontrol kadar

garam tanah dan pengembangan tanah asam

sulfat (Noesreini,1993).

b. Manfaat Ekonomis

– Sumber produk alami dalam dan di luar lahan.

– Sebagai habitat yang banyak memberikan spe-

sies flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan

untuk pengobatan tradisionil penduduk.

– Sebagai sumber makanan.

– Produksi energi.

c. Manfaat Pariwisata

– Kesempatan untuk memberikan rekreasi.

– Obyek turisme.

– Dapat dijadikan suaka alam dan kawasan per-

lindungan.

d. Manfaat Ilmiah

– Penelitian ekosistem lahan basah.

– Observasi spesies flora dan fauna.

Masih banyak manfaat lainnya yang belum disebutkan. Seperti yang disebutkan oleh Howe (1991) yang menyatakan ada sekitar 18 manfaat lahan basah dengan membagi 3 hal berdasarkan fungsi, penggunaan dan ciri-cirinya. Selain itu ada juga yang membagi 2 hal dalam memanfaatkan lahan basah ini yaitu pemanfaatan konsumtif dan pemanfaatan non-konsumtif (Pakpahan & Pakpahan,1994:6).

Namun pada prinsipnya penggunaan lahan basah untuk kepentingan kegiatan tertentu harus memiliki batas tertentu, artinya penggunaan lahan ini tentu saja tidak sampai merusak atau mengubah ekosistem yang ada. Karena itu kawasan lahan basah yang masih alami dan mempunyai nilai yang tinggi harus merupakan wilayah yang dimasukkan dalam kawasan konservasi dan perlu dilindungi secara legal. Hal ini mengingat tekanan terhadap lingkungan lahan basah semakin tinggi karena adanya tuntutan kebutuhan manusia untuk memperluas penggunaan lahan bagi kepentingannya.

4. Perkembangan Global Mengenai lahan Basah.

Dari fungsi dan peran yang berarti dari lahan basah tersebut maka perlu adanya pengaturan secara global. Keberadaan pengaturan internasional yang berkaitan dengan lahan basah dimaksudkan agar perlindungan terhadap kawasan ini dapat terjamin secara hukum. Artinya penghilangan kawasan lahan basah yang telah dilindungi tidak dilakukan begitu saja tanpa ada pihak yang bertanggungjawab mengingat telah banyak kawasan lahan basah di dunia ini telah berkurang.

Di Amerika Serikat lebih dari 50 % lahan basah yang ada pada jaman kolonial sekarang telah hilang. Di negara-negara berkembang telah terjadi perubahan lahan basah akibat penggunaan waduk dan saluran irigasi. (Elsworth, 1990:478-479). Mengenai berkurangnya lahan basah contoh yang sedang terjadi adalah di daerah Pantanal di Brazil mempunyai rawa-rawa seluas 110.000 km 2, yang mungkin terluas dan paling beragam di Amerika Selatan. Kawasan tersebut telah diklasifikasikan oleh UNESCO sebagai kawasan penting internasional. Sayangnya kawasan ini menderita akibat semakin meluasnya pertanian, pembuatan bendungan dan berbagai bentuk pembangunan lainnya (WCED,1987:203). Adanya pengaturan ini diharapkan beberapa lahan basah yang masih ada di dunia dapat dilindungi serta pengembalian kembali kawasan yang rusak untuk dikonservasi jika masih memungkinkan.

Sebenarnya usaha untuk mengatur masalah ini telah mulai dilakukan sekitar 30 tahun yang lalu. Di tahun 1961 atas inisiatif AQUA Project telah dibentuk suatu Masyarakat Internasional mengenai masalah Danau (Societas Internationalis Limnologiae). UNESCO juga menyebutkan bahwa danau dan sungai besar merupakan wilayah konservasi yang penting. Di tahun 1962 Konferensi MAR yang diadakan oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) yang sekarang dikenal dengan nama the World Conservation Union , the International Waterfowl Research Bureau (IWRB) dan International Council for Birds Preservation (ICBP) menyatakan untuk memfokuskan perhatian dan mengkoordinasi tindakan-tindakan mengenai konservasi lahan basah Palearctic. Hasil kerjasama selanjutnya adalah mengembangkan The Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat. Selanjutnya Konvensi ini diadopsi di Ramsar, Iran tahun 1971 dan berlaku pada bulan Desember 1975 setelah deposit terakhir dilaksanakan oleh pemerintah Yunani (Dugan J.P,1987:6). Konvensi ini berada dalam daftar perjanjian internasional UNESCO yang mewakili organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa. Kedudukan Sekretariat Jenderal Konvensi ini berada di kota Gland, Swiss dan memiliki kantor cabang di kota Slambridge, Inggris.

Sebagai suatu Konvensi Internasional yang pertama mengenai lahan basah, ternyata telah mampu menjadi perhatian berbagai pemerintah dan masyarakat internasional khususnya dalam menangani sumber-sumber alam yang ada pada lahan basah dan hewan migrasi (migran spesies) yang sangat tergantung pada sumber-sumber makanan di lahan basah. Hal ini berkaitan dengan adanya peningkatan kerusakan serta polusi yang terjadi secara lintas batas terhadap lahan basah ini . Sehingga hal ini menuntut adanya penyelesaian secara internasional dengan perlunya melibatkan kerjasama antar negara khususnya dalam pengelolaan serta pelestarian flora serta fauna yang termasuk dalam kategori spesies migran. Tindakan-tindakan untuk melaksanakan konvensi telah dilakukan antara lain dengan membentuk Ramsar Convention`s Database. Dengan suatu kerjasama antara World Conservation Monitoring Center (WCMC) dan dengan IWRB telah dikembangkan suatu konsep data dasar lokasi lahan basah berdasarkan Konvensi Ramsar. Dengan dukungan pemerintah Swiss dan Inggris proyek ini telah didemonstrasikan dalam pertemuan keempat para pihak penandatangan Konvensi Ramsar di kota Montreux , Swiss tahun 1990.

Dengan demikian konvensi ini juga telah memberikan kesadaran lingkungan khususnya kepeduliannya terhadap lahan basah. Karena itu dalam pertemuan-pertemuan global selanjutnya, masalah lahan basah merupakan issu yang menarik. Tahun 1990 masalah lahan basah ini telah dimasukkan dalam World Conservation Strategy. Januari 1992 di Dublin, Irlandia dalam WMO Conference, IUCN telah membantu mempersiapkan naskah mengenai peranan penting lahan basah, pengaturannya serta pengelolaannya pada lahan basah air tawar. Hasil dari Dublin ini merupakan salah satu masukkan dalam KTT Bumi di Rio De Janerio bulan Juni tahun 1992.

5. Konvensi Ramsar 1971

Konvensi Ramsar tahun 1971 merupakan suatu instrumen perjanjian internasional yang telah dibuat dan dibentuk untuk memobilisasi tindakan dan melindungi wilayah lahan basah dari kehilangan yang cepat di seluruh dunia. Konvensi Ramsar atau Wetlands Convention dengan nama lengkapnya adalah Conventions on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat yang terdiri dari 12 pasal ini ditandatangani di kota Ramsar, Iran pada tanggal 2 Februari 1971 oleh 35 negara, 21 dari Eropa dan 13 dari negara berkembang. Konvensi ini kemudian baru berlaku pada tanggal 21 Desember 1975 setelah memenuhi syarat ratifikasi berlakunya konvensi. Tujuan dari terbentuknya Konvensi ini adalah menghindari hilangnya lahan basah dan menjamin pelestariannya, mengingat kepentingannya dalam proses ekologi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya seperti spesies flora dan fauna. Karena itu para pihak peserta mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan setelah menandatangani atau tunduk pada konvensi ini. Kewajiban umum setiap pihak adalah menjaga pelestarian lahan basah di wilayah jurisdiksi teritorialnya dan kewajiban khususnya adalah turut serta melindungi lahan basah yang memiliki kepentingan internasional yang termasuk dalam daftar yang telah ditentukan konvensi.

Tahun 1985 ada 300 lokasi yang luasnya 200 juta hektar are telah ditetapkan dalam daftar internasional yang memiliki manfaat ekologi, pertanian, botani, zoologi, limnologi atau hidrologi (MacKinnon et al,1990:293). Sampai tahun 1992 ada 549 kawasan lahan basah di 65 negara (lebih dari 20 negara adalah negara berkembang sudah dimasukkan dalam daftar Konvensi (Birnie & Boyle,1992:466)

Pengakuan dari adanya saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya tercermin dalam Preambule Konvensi Ramsar 1971. Dikemukakan pula suatu alasan bahwa pentingnya perlindungan internasional untuk lahan basah semacam itu adalah karena fungsi ekologisnya yang telah berperan sebagai pengatur pengairan dan membentuk wilayah tersendiri bagi flora dan fauna khususnya burung unggas. Selanjutnya disebutkan bahwa lahan basah merupakan sumber utama perekonomian, kebudayaan, ilmu pengetahuan maupun nilai rekreasi, dengan hilangnya lahan basah sulit untuk dapat diganti.

Berdasar hal inilah maka lahan basah merupakan bagian dari habitat penting bagi flora dan fauna serta memiliki keterkaitannya dengan manusia yang tinggal di sekitar kawasan tersebut dan karenanya perlindungan harus dilakukan secara global.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) definisi dari lahan basah (wetland) adalah :

“areas of marsh, fen, peatland orwater, wheter natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, blockish or silt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters”.

Dari definisi lahan basah di atas sebenarnya wilayah pantai yang kurang dari kedalaman 6 meter masih dianggap termasuk dalam definisi ini. Namun mengenai sejauhmana wilayah berlakunya masih perlu diperinci lagi mana yang termasuk daftar dalam konvensi ini. Karena itu Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa perlunya dibuat pilihan lahan basah untuk dimasukkan dalam suatu daftar yang didasarkan pentingnya makna internasional yang terkandung baik dari sudut ekologi, botani, zoologi, limnologi dan hidrologi. Pasal ini juga diperuntukkan bagi burung unggas dalam musim apapun perlu dimasukkan sebagai bagian dari lahan basah yang memiliki makna internasional.

Pasal 2 ayat (4) menyatakan :

Each contracting party shall designate at least one wetland to be included in the list when signing this Convention or when depositing its instrumen of ratification or accession, as provided in Article 9.

Dari pasal di atas telah ditetapkan persyaratan setiap anggota untuk memiliki sekurang-kurangnya sebidang lahan basah yang mempunyai makna internasional pada waktu negara tersebut menandatangani atau meratifikasi dan tunduk pada konvensi.

Pasal 2 ayat 6 menyatakan bahwa setiap negara anggota dapat dikatakan memiliki pertanggungjawaban secara langsung dan seketika setelah menandatangani konvensi ini, maksudnya negara anggota mempunyai kewajiban langsung untuk mengganti kerugian atas lahan basah yang hilang. Hal ini berkaitan dengan Pasal 4 (2). Pasal 3 menyatakan bahwa negara anggota merumuskan dan melaksanakan perencanaan sedemikian rupa sehingga mengembangkan konservasi dari lahan basah yang termasuk dalam daftar. Namun demikian diusahakan pula negara anggota dapat mengembangkan penggunaan arif (wise use) dari lahan basah yang ada di wilayah negaranya. Pasal tersebut menyatakan juga bila terjadi perubahan ekologis dari lahan basah yang masuk dalam daftar konvensi, negara anggota wajib memberitahukan kepada International Waterfowl Research Bureau (IWRB).

Selanjutnya Pasal 4 konvensi menyebutkan bahwa setiap negara anggota diwajibkan untuk mengembangkan lahan basah serta memperhatikan keberadaan burung unggas dengan mendirikan cagar alam di lahan basah, dengan tidak memperhatikan apakah lahan tersebut termasuk dalam daftar atau tidak. Juga diwajibkan pula untuk menyediakan penjagaan yang memadai.

Pasal 6 Konvensi Ramsar 1971 menyatakan bahwa perlunya ditetapkan konperensi yang teratur dan negara-negara anggota diwajibkan hadir serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai konservasi, pengelolaan serta pengaturan secara bijaksana lahan basah beserta flora dan faunanya. Negara anggota menjamin bahwa rekomendasi tersebut akan memperoleh perhatian. Pasal 8 menyatakan IUCN akan melaksanakan kelangsungan tugas-tugas biro di bawah konvensi ini. Untuk memperkuat peranan konvensi ini maka sejak tahun 1988 telah didirikan kantor independen yang dikepalai oleh seorang Sekretariat Jenderal. (Birnie & Boyle,1992:465). Pasal 9 (2) menyebutkan mengenai tata cara bagaimana negara-negara dapat tergabung dalam konvensi ini. Adapun tata cara ini terbagi dalam 3 hal yaitu :

– Penandatanganan tanpa syarat bagi pengesahan.

– Penandatanganan sebagai dasar pengesahan yang

selanjutnya disyahkan.

– Tambahan (Accession).

Pasal 9 (3) mengenai penyimpanan dokumen (pendepositan) dilakukan kepada Direktur Jenderal UNESCO.

Setelah diberlakukan konvensi ini ternyata banyak menimbulkan masalah khususnya mengenai intrepretasi dan kewajiban yang dimiliki negara anggota peserta konvensi. Sebagai contoh apakah para pihak memiliki suatu kewajiban untuk menunjukkan lokasi yang didaftar di semua negara atau hanya di negaranya saja. Kelemahan lain yang penting adalah penggunaan istilah “wise use” (penggunaan yang bijaksana).

Dalam pertemuan di Regina, Saskatchewan (Canada) pada tanggal 27- 5 Juni 1987 telah dicapai suatu kemajuan yang penting. Kriteria penggunaan istilah “wise use” telah diperjelas dan disempurnakan sehingga dapat diterima oleh seluruh negara anggota. Kriteria menetapkan pilihan lahan basah juga telah dibuat dan khusus pada lahan basah yang memiliki makna internasional telah diidentifikasi dan dilampirkan dalam Annex Rekomendasi Regina. Ditetapkan pula suatu petunjuk mengenai penggunaan secara bijak dalam pengembangan lahan basah.

Kemudian para pihak peserta konvensi juga sepakat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konvensi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan diadakannya pertukaran informasi dan pengalaman di antara negara anggota. Kemudian pengembangan kebijaksanaan serta peraturan yang berkaitan dengan konvensi. Diadakan pula tukar menukar tenaga ahli dalam bidang yang kelak akan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya. Para pihak juga menyetujui didirikannya suatu Sekretariat Jenderal yang terlepas namun tetap dibawah koordinasi IUCN yang hal ini baru terlaksana setahun kemudian.

Pertemuan-pertemuan antar negara anggota sangat penting dalam melaksanakan konvensi ini. Pertemuan-pertemuan yang pernah diadakaan selama ini antara lain :

Tahun 1980 – Cagliari, Italia

Tahun 1982 – Paris, Perancis

Tahun 1984 – Groningen, Belanda

Tahun 1987 – Regina, Canada

Tahun 1990 – Montreaux, Swiss

Tahun 1992 – Dublin, Irlandia

6. Lahan Basah dan Pengaturan Hukumnya di Indonesia.

Wilayah yang termasuk ekosistem lahan basah di Indonesia ternyata sangat luas yaitu sekitar 37 juta hektar are. Pulau Sumatera memiliki 13,5 juta hektar are, Jawa dan Bali 119 ribu hektar are, Nusa Tenggara 51 ribu hektar are, Kalimantan 10,2 juta hektar are, Sulawesi 605 ribu hektar are, Maluku 189,5 ribu hektar are dan yang terakhir adalah Irian Jaya seluas 12,8 juta hektar are. Namun luasnya lahan basah hampir setiap tahun terus berkurang. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya proyek pembangunan serta jumlah penduduk yang meningkat sehingga menimbulkan tekanan terhadap penggunaan serta peruntukan lahan basah.

Umumnya lahan basah yang ditemukan di Indonesia seperti endapan tanah rendah sesudah air pasang surut, genangan air, mangrove (hutan bakau) yang banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya. Jenisnya dapat terdiri dari rawa pasang surut, rawa air tawar dan mangrove. Menurut Silvius (1989) ada 7 tipe lahan basah utama yang dimiliki Indonesia yaitu :

Mangrove Forest

– Peat Swamp

– Freshwater Swamp

– Beach Vegetation

– Freshwater Lakes

– Seasonal Freshwater Swamp

– Seasonal Peat Swamp

Menurut Directory of Asian Wetland yang diterbitkan oleh IUCN, WWF, Asian Wetland Burau rawa pasang surut pada mulanya diduga sekitar 206.950 km 2 mengalami pengurangan sekitar 169.750 km 2 termasuk daerah perlindungan sekitar 16.700 km 2. Rawa air tawar berkurang sekitar 51.850 km 2 termasuk daerah perlindungan sekitar 10.250 km2 yang pada mulanya sekitar 115.600 km2. Sedangkan hutan bakau pada mulanya seluas 41.850 km2 berkurang sekitar 29.000 km2 termasuk derah perlindungan sekitar 6.700 km2.

Jenis lahan basah lainnya banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Ada habitat sungai dan danau, dengan air terjun seperti yang terdapat di dekat danau Toba dengan air terjunnya Siguragura. Kemudian banyak wilayah hutan payau dan rawa-rawa di banyak wilayah sekitar daerah genangan atau sungai-sungai. Di Memberamo Irian Jaya terdapat danau yang unik dan tidak terdapat di tempat lain. Indonesia juga memiliki wilayah lahan basah buatan yang terbesar di dunia termasuk jutaan hektar sawah dan paling sedikit 200.000 ha terdiri atas tambak atau kolam.

Luasnya lahan basah di Indonesia sebenarnya perlu ada pengaturan secara khusus. Melalui Keputusan Presiden Nomor R.09/PRD/PU/X/1991 telah diratifikasi Konvensi Ramsar pada tanggal 19 Oktober 1991 dengan dilakukannya penetapan Taman Nasional Berbak sebagai daftar situs Konvensi Ramsar 1971. Dalam pertemuan tahunan ke-18 Majelis Umum IUCN yang diadakan di kota Perth, Australia tahun 1990, dalam salah satu resolusinya telah memutuskan penambahan daftar wilayah konservasi yaitu Danau Eyre, Australia dan Hutan Bakau Teluk Bintuni di Irian Jaya ke dalam daftar konservasi Konvensi Ramsar 1971.

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia telah ada peraturan yang secara tidak langsung berkaitan dengan lahan basah. Staatblad 1932 No 17 “Natuurmonumenten en Wildreservaten Ordonnantie” yang diganti oleh the Nature Protection Ordinance of 1941 (Statblad 1941 No 167). Setelah kemerdekaan dikeluarkan UU Perhutanan tahun 1967, melalui Undang-undang No 5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistem diatur beberapa wilayah lahan basah yang termasuk dalam kawasan penyangga kehidupan.

Pasal 9 (1) UU No 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa:

“Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dala sitem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.”

Kemudian dalam penjelasannya yang dimaksud dengan hak pengusahaan perairan adalah hak yang diberikan pemerintah untuk memnfaatkan sumber daya alam yang ada di perairan baik yang bersifat ekstratif maupun non-ekstratif bukan hak penguasaan atas wilayah perairan tersebut. Perairan Indonesia meliputi perairan pedalaman (sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya), laut wilayah Indonesia dan Zone Ekonomi Eksklusif.

Jadi dari penjelasan di atas daerah lahan basah termasuk ke dalam wilayah pedalaman yang dalam pemanfaatannya tetap menjaga kelangsungan dari fungsi wilayah tersebut. Oleh karena itu jika ada hutan bakau yang berada wilayah yang dilindungi maka tidak boleh dirusak atau dihancurkan. Kasus ini pernah terjadi di Indonesia di mana hutan bakau di wilayah Muara Angke (Jakarta) telah direklamasi untuk dibuat perumahan Pantai Indah Kapuk.

Dalam Keputusan Presiden No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, tertanggal 25 Juli 1990 menyebutkan beberapa jenis lahan basah yang dilindungi. Pasal 1 no 4 dan 11 menyebutkan jenis tersebut seperti :

Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Pasal 4 Keppres tersebut menyebutkan :

“Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

1. Kawasan Hutan Lindung

2. Kawasan Bergambut

3. Kawasan Resapan air

Jadi kawasan bergambut dapat dikategorikan sebagai kawasan lindung secara tidak langsung.

Pasal 5 menyatakan :

” Kawasan perlindung setempat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 terdiri dari :

1. Sempadan Air.

2. Sempadan Sungai

3. Kawasan sekitar Danau/Waduk

4. Kawasan sekitar Sungai

Pasal 6 menyatakan :

“Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana di maksud dalam pasal 3 terdiri dari :

1. Kawasan Suaka alam

2. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya

3. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

4. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata

Alam

5. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

Mengenai kriteria kawasan-kawasan ini diatur kemudian dalam beberapa pasal antara lain Pasal 10 berbunyi:

“Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.”

Pasal 27 menyatakan:

Kriteria kawasan hutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang teringgi danterendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.”

Pasal 26 menyatakan :

“Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebgi bentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.”

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No 399/Kpts-II/90 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan, Tertanggal 6 Agustus 1990 dalam pasal 15 bagian c menyebutkan pula bahwa pada trayek batas yang melalui rawa-rawa di pasang pal batas dari kayu helam bulat atau jenis lain kelas I/II atau pohon batas.

Maksud dari peraturan ini adalah bahwa dalam mengatur mengenai batas kawasan lindung serta penataannya perlu diberikan kepastian hukum dan khusus yang berkenaan dengan daerah rawa maka batas tersebut ditentukan dengan kriteria seperti pada pasal ini. Hal yang terpenting adalah Pengumuman Menteri Kehutanan Mei 1993 yang menyebutkan diperluasnya area konservasi terestrial dari 19 juta ha menjadi 30 juta ha dengan penekanan pada lahan basah termasuk mangrove.

Kelembagaan nasional yang sementara ini memiliki otorita konservasi lahan basah telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Dirjen PHPA). Dalam ratifikasi konvensi Ramsar 1971 maka sebagai Managemen Administratif Indonesia adalah Departemen Kehutanan c.q. Dirjen PHPA yang dapat mengkoordinasi serta bekerjasama dengan instansi lain sehingga diharapkan dapat terbentuk Komite Nasional mengenai lahan basah (Dirjen PHPA,1994)

7. Penutup

Pentingnya lahan basah bagi kehidupan spesies tertentu, diharapkan mampu meningkatkan keanekaragaman pada spesies flora dan fauna. Perlindungan lahan basah ini menjadi penting karena memiliki nilai serta kekayaan ekosistem yang berharga bagi dunia. Perlunya dipertahankan ekosistem ini mengingat semakin meningkatnya proyek pembangunan yang menuntut perluasan lahan serta perubahan peruntukan tanah.

Dengan diberlakukannya Konvensi Ramsar 1971 ini maka pengaturan serta pengawasan terhadap lahan basah dapat dilakukan oleh seluruh negara anggota dan masyarakat internasional. Sehingga ekosistem lahan basah bukan merupakan ekositem yang tidak berguna, tapi merupakan ekosistem penyangga dan mampu meningkatkan keanekaragaman hayati. Perkembangan ekosistem lahan basah ini semakin harus banyak dipertahankan dan nampaknya Konvensi Ramsar 1971 terus berusaha mengikuti perkembangan dengan melalui rekomendasi-rekomendasinya.

Peningkatan jumlah daerah perlindungan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini tentu saja menuntut adanya peningkatan sistem kerja dan perluasan jaringan antar negara anggota Konvensi. Kerjasama pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta organisasi internasional seperti IUCN, WWF, International Wetlands Bureau, UNEP, UNDP, UNESCO harus ditingkatkan. Jaringan informasi mengenai lahan basah harus terbentuk dan berjalan dengan baik.

Indonesia sebagai peserta Konvensi Ramsar 1971 diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan negara anggota lain dan organisasi internasional khususnya yang berkaitan dengan lahan basah. Indonesia terkenal kaya akan lahan basah sehingga boleh dikatakan merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan. Namun patut disayangkan, telah banyak lahan basah di Indonesia semakin berkurang luasnya setiap tahun.

Karena itu usaha pemerintah Indonesia untuk mengatur lahan basah melalui ketentuan-ketentuan hukumnya telah menunjukkan bantuan yang penting dan berharga dalam meningkatkan perlindungan lahan basah. Ketentuan hukum yang ada serta peraturan pelaksanaan yang khusus menyangkut lahan basah belum dibuat. Karena itu perlu dicari suatu model hukum yang cocok dan sesuai dengan karakteristik serta ciri lahan basah Indonesia. Memperkuat kelembagaan dalam tingkat nasional sangat penting sehingga memudahkan pelaksanaan serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada maupun yang akan ada.

DAFTAR ACUAN

Birnie, P.W. & Boyle, A.E., International Law and the Environment, Oxford University Press Inc, New York, 1992.

Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat 1971, (Ramsar Convention)

Danusaputro, St. M., Hukum Lingkungan, Buku IV: Global, Bina Cipta, Jakarta, 1982.

Directory of Asian Wetland, IUCN-WWF-ASIAN WETLAND BUREAU.

Dirjen PHPA, Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Lahan Basah di Indonesia,dalam Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, Jakarta 7 Januari 1994.

Dugan, P.J., The World Wetland Resources – Status and Trend, dalam Aspect Juridiques de la Protection des Zones Humides, UICN-Union Mondiale Pour la Nature, Gland, Swiss, 1987.

Elsworth, S., A Dictionary of The Environment, A Practical Guide To Todays Most Important Environmental Issues, Paladin Grafton Books, London, 1990.

Environmental Defender`s Office NSW, Environment and the Law, CCH Australia Limited, Sydney, Australia, 1992.

Hardjasoemantri, K., Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gadjah Mada University Press,

Yogyakarta, 1991.

Howe, C.R., G.F. Claridge, R. Huges, & Zuwendra. Pedoman Pelingkupan Amdal di Lahan Basah Indonesia, PHPA/AWB, Proyek Lahan Basah di Sumatera, Laporan No 6 A.

IUCN, Legal Aspects of The Conservation of Wetlands, IUCN Environmental

Policy and Law Paper No 25, Gland-Cambridge, 1987.

Jones, G.(ed.). Refrence Dictionary Environmental Science, Pinguin, NY, 1990.

Kiss, A.C., Selected Multilateral Treaties in The Field of the Environment, UNEP Refrence Series 3, Nairobi 1983.

___________, Survey of Current Developments in International Environmental Law, IUCN Environmental Policy and Law Paper No 10, FUST, Gland, 1976.

MacKinnon, J. & Kathy (ed.) , Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.

Niering, W.A., Wetlands, Alfred A Knopf, New York.

Noesreini, Lahan Basah Mengapa Semakin Kritis ?, Femina No 44/XXI 11-17 November 1993.

Pakpahan, A.M. & Pakpahan, A, Formulasi Program Konservasi & Pengembangan Ekosistem Lahan Basah, dalam Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, Jakarta 7 Januari 1994.

PPSML-UI, Makalah Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Angkatan 51, PPSML-UI, 1993.

Silvius, dalam Directory of Asian Wetland, IUCN-WWF-AWB

Sommer, J., The Legal Protection of Wetland in Polandia, dalam Aspect Juridiques de la Protection des Zones Humides, UICN, Union Mondiale Pour la Nature, Gland, Swiss, 1987.

Tri K W , Alex, Bumi Wahana , Strategi Menuju Kehidupan Yang Berkelanjutan, Walhi-WWF-IUCN-UNEP-PT Gramedia, 1990.

The World Commission on Environment and Development, Our Common Future, diterjemahkan: Hari Depan Kita Bersama, PT Gramedia, Jakarta, 1987.

Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam.

Untermaier, J., Conclusion de la Premiere Partie : La Recherche Juridique, dalam Aspect Juridiques de la Protection des Zones Humides, UICN-Union Mondiale Pour la Nature, Gland, Swiss, 1987.

Wetland Programme Newsletter, NO 1 June 1990.

Wetland Programme Newsletter, No 2 November 1990.

Wetland Programme Newsletter, No 3 April 1991.

Yayasan Mangrove, Strategi Pengelolaan Mangrove Sebagai Model Pengelolaan Lahan Basah, dalam Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, Jakarta 7 Januari 1994.

(JURNAL LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN VOL 14 No. 1 TAHUN 1994)