Oleh Akhir Matua Harahap

(Penulis adalah peneliti di Lembaga Demografi dan pengajar di Departemen Manajemen FEUI, Depok)

 

Pada dasarnya metode jajak pendapat dan metode quick count adalah sama yakni sama-sama  menggunakan metode survei. Metode survei yang juga disebut metode sampel adalah suatu metode untuk maksud mengestimasi populasi berdasarkan sebagian dari populasi (sampel). Namun demikian, sekalipun  jajak pendapat dan quick count memiliki metode yang sama tetapi konteksnya berbeda. Perbedaan konteks ini menyebabkan antara hasil jajak pendapat dan hasil quick count tidak bisa langsung diperbandingkan. Yang bisa diperbandingkan adalah antara hasil jajak pendapat dengan hasil pencatatan KPU di satu pihak dan hasil quick count dengan hasil pencatatan KPU di pihak lain.

 

Pada jajak pendapat, unit analisisnya adalah individu yang memiliki hak pilih (warga negara berdasarkan umur), sedangkan pada quick count unit analisisnya adalah TPS (tempat pemungutan suara). Demikian juga variabel yang digunakan antara jajak pendapat dan quick count berbeda. Pada jajak pendapat variabelnya adalah ‘pilihan terhadap bakal/calon’, sedangkan pada quick count variabelnya adalah ‘jumlah perolehan suara kandidat’. Namun demikian, sekalipun unit analisis dan variabel yang digunakan berbeda antara jajak pendapat dan quick count tetapi keduanya sama-sama dimaksudkan untuk mengestimasi populasi yang dalam hal ini hasil pencatatan lengkap yang dilakukan oleh KPU (hasil pemilukada yang sudah disahkan).

Dari diskusi-diskusi dan opini yang ada, saya mendapat kesan seakan-akan hasil jajak pendapat diperbandingkan secara langsung dengan hasil quick  count.  Yang perlu diluruskan adalah bahwa yang diperbandingkan adalah masing-masing hasil jajak pendapat dan quick count dengan hasil pencatatan lengkap oleh KPU. Hanya saja, hasil pencatatan lengkap ini masih membutuhkan waktu dan semua pihak harus menunggunya. Akan tetapi, sambil menunggu hasil pencatatan lengkap KPU, ada suatu metode yang bisa digunakan untuk memperkirakan hasil pencatatan lengkap yang dikenal sebagai quick count. Dengan demikian, sekalipun tujuan diselenggarakannya jajak pendapat dan quick count sama yakni untuk memprediksi hasil pencatatan lengkap, bukan berarti hasil jajak pendapat dapat diperbandingkan secara langsung dengan hasil quick count. apalagi dipertukarkan.

 

Error atau False

 

Pada hakikatnya dalam suatu survei, unit analisis yang berbeda cenderung memberi gambaran yang berbeda tentang karakteristik populasi. Unit analisis dalam quick count adalah TPS (tempat pemungutan suara). Semua TPS ini mirip satu sama lain dan karenanya keragaman unit analisis dalam populasi dan sampel cenderung mirip (bersifat homogen). Ini berarti dengan mengambil sampel yang relatif sedikit (misalnya ratusan TPS) sudah cukup valid untuk digunakan dalam memprediksi populasi. Apalagi populasi TPS yang juga relatif sedikit (hanya ribuan TPS) akan dengan sendirinya mempertinggi akurasi hasil yang akan diestimasi.

 

Sementara itu, unit analisis yang digunakan dalam jajak pendapat adalah individu calon pemilih (berdasarkan umur). Individu-individu yang dijadikan sampel dalam jajak pendapat ini relatif lebih heterogen. Oleh karenanya, jumlah sampel yang diperlukan untuk memprediksi populasi haruslah menggunakan jumlah sampel yang relatif cukup besar. Kenyataannya, survei-survei yang dilaksanakan lembaga-lembaga survei utama tersebut hanya menggunakan seribuan bahkan ada yang ratusan individu/rumah tangga saja.  Kita bisa bayangkan apa jadinya jika hanya menggunakan sedikit sampel untuk memprediksi populasi yang memiliki karakteristik yang heterogen lebih-lebih populasi yang ingin diprediksi jumlahnya jutaan calon pemilih.

 

Secara teoritis semakin banyak jumlah sampel semakin baik dan yang paling baik jumlah sampel sama dengan populasi. Masalahnya adalah jumlah sampel yang digunakan lembaga survei relatif sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya diperlukan. Mudah ditebak, kemungkinan yang terjadi hasil prediksinya yang dihasilkan salah. Inilah faktor penting kemungkinan suatu survei jajak pendapat salah memprediksi. Lantas, bagaimana kita menganggap hasil jajak pendapat yang dilakukan sebelum pemilukada tersebut salah, padahal hasil pencatatan lengkap KPU belum dirilis. Untuk  menjelaskan ini kita bisa menggunakan hasil yang diperoleh dari quick count. Dengan kata lain, hasil quick count dianggap sebagai proxy untuk menggambarkan hasil yang akan muncul kemudian dari pencatatan lengkap KPUD.

 

Quick count sebagai metode prediksi yang dilakukan pasca pemilukada sudah tentu populasinya sudah terdefinisikan dan teridentifikasi dengan tepat berdasarkan jumlah suara yang sah. Dengan penerapan metode survei yang benar dalam quick count sesungguhnya kita percaya akurasinya akan sangat tinggi. Ini sudah dijelaskan di atas, bahwa populasi TPS lebih homogen dan rasio sampel dengan populasinya relatif lebih besar. Hal ini sangat kontras dengan jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survei. Oleh karenanya, hasil quik count akan cenderung mendekati hasil  penghitungan yang dilakukan KPU.  Ini berarti hasil quick count dianggap sebagai proxy untuk hasil pencatatan lengkap KPU (semacam referensi sementara). Dengan demikian, dalam konteks inilah kita bisa membandingkan hasil jajak pendapat yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil yang ditunjukkan quick count.

 

Dengan beranggapan bahwa hasil quick count sebagai referensi untuk memperkirakan hasil pencatatan lengkap KPU, yang menjadi masalah berikutnya adalah mengapa hasil jajak pendapat sangat beragam bahkan jauh dari hasil yang sebenarnya. Kita percaya bahwa metode survei adalah cara ilmiah untuk mengestimasi populasi berdasarkan sampel. Lantas, apakah tidak ada lembaga survei yang memiliki kualifikasi untuk  memprediksi dengan tepat dan konsisten? Saya tidak percaya itu. Saya justru memiliki pemahaman yang kuat bahwa lembaga-lembaga survei utama yang ada pada masa ini memiliki kemampuan untuk itu. Mereka telah memiliki tenaga ahli yang mumpuni bahkan di dalamnya banyak yang bergelar doktor.

 

Saya menduga, semua lembaga survei kita telah terjebak dengan rasionalitas penyelenggaraan survei dimana anggaran sebagai kendala utama. Sebagaimana lembaga-lembaga survei tersebut hanya mengambil sampel yang jumlahnya relatif sedikit, ini seakan mengungkapkan bahwa visi misinya mereka telah bergeser dari pentingnya pemenuhan persyaratan studi empiris (ilmiah) menjadi hanya sekadar memenuhi sebuah kegiatan survei yang bersifat pragmatis (ecek-ecek). Saya yakin, para tenaga ahli yang kompeten di lembaga-lembaga survei itu menyadari permasalahan ini. Sebab, soal memprediksi pada pemilukada di berbagai daerah bukanlah hal yang rumit dan saya meyakini metode survei sebagai metode ilmiah akan mampu melakukan prediksi.

 

Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah banyak sampel yang menjadi syarat cukup (sufficient condition) dalam jajak pendapat di suatu daerah yang populasinya heterogen dan jumlahnya cukup banyak justru dikesamping. Disamping itu, seberapa besar daya upaya (menjalankan survei yang benar di lapangan) bisa jadi sebagai faktor lain yang menyebabkan hasil jajak pendapat sangat melenceng hasilnya. Jebakan yang lain bagi lembaga survei sebagai penyelenggara survei adalah hasil-hasil jajak pendapat sebelumnya yang telah dilakukan jelang pilpres dan pilkada lainnya. Atas prestasi-prestasi dari lembaga-lembaga survei yang dipublikasikan ke publik menjadi semacam suatu euporia dan boleh jadi membuat lembaga survei lengah atau mengalami kelesuan (menganggap enteng) sehingga penyelenggaraan survei yang benar, prosedurnya  tidak dilakukan dengan ketat.

 

Metode survei sebagai metode ilmiah

 

Metode survei sudah sejak lama diakui sebagai metode ilmiah yang dianggap mampu untuk melakukan prediksi. Namun dalam menggunakan metode survei banyak aspek memang yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Kemampuan mempertimbangkan ini ada di tangan para ahli yang terlibat baik dalam merancang dan melaksanakan survei maupun dalam hal memutuskan hasil survei. Kemampuan itu antara lain, pemahaman statistik dan sampling (dalam merancang sampel), pemahaman teori dan substansi (dalam mengkonstruksi pertanyaan atau kuesioner), pemahaman ilmu komunikasi (dalam teknik wawancara lapangan), pemahaman IT dan sistem (dalam menyiapkan dan menyajikan data) dan pemahaman leadership (dalam mengeksekusi setiap tahapan dalam survei). Saya percaya mereka memiliki kemampuan ini tetapi kemungkinan telah lalai dalam pelaksanaannya.

 

Di masa-masa datang, pemilukada/pilpres masih akan banyak dan pada prinsipnya lembaga-lembaga survei masih diperlukan. Oleh karenanya, jika terjadi pelanggaran etik survei dalam penyelenggaraan jajak pendapat misalnya dalam pemilukada DKI Jakarta baru-baru ini, maka yang diperlukan adalah pengakuan kesalahan. Pengakuan ini dimaksudkan semata-mata untuk menyelamatkan lembaga-lembaga survei itu sendiri. Publik memerlukan pengakuan atau klarifikasi tentang duduk persoalan atau yang menjadi permasalahan sebenarnya, seperti pengakuan / penjelasan aspek survei misalnya permasalahan sampling dan permasalahan non sampling (fieldwork dan database) yang terjadi dan tentu saja pengakuan aspek non survei (kalau ada) seperti adanya pesanan atau munculnya perilaku bandwagon sesama lembaga survei.

 

Akan tetapi pengakuan kesalahan tidaklah mudah, karena bisa berimbas terhadap kredibilitas lembaga survei masing-masing dan orang-orang yang memiliki keahlian di dalamnya. Sebaliknya, jika tidak ada pengakuan, dikhawatirkan stigma negatif terhadap lembaga-lembaga survei dapat melembaga di dalam pemahaman publik. Selanjutnya, jika tidak ada pelanggaran etik bukan hal yang mudah menjelaskannya, karena nyata-nyata tidak satu pun lembaga survei yang memberikan hasil yang konsisten antara jajak pendapat dengan quick count. Berdalih bahwa faktor kesalahan ada di pihak calon pemilih jelas tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi pembenaran atas kesalahan yang telah dibuat. Sesungguhnya, apapun dan bagaimanapun perilaku calon pemilih sebagai sampel dari survei dalam memprediksi hasil KPUD justru itu menjadi tupoksi utama sebuah lembaga survei. Dan orang-orang yang ada didalamnya saya yakin memahami itu.

 

Jika masalah ini dapat clear, percaya diri lembaga-lembaga survei dapat pulih dan meningkat lagi, dan yang lebih penting tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga survei meningkat pula. Sebab ke depan, kita masih membutuhkan peran lembaga survei, karena lembaga survei dapat dimanfaatkan oleh sponsor (calon atau tim sukses), dan juga membantu mempercepat pemahaman masyarakat terhadap kemungkinan kejadian yang akan diprediksi. Yang juga penting diperhatikan, perlu meningkatkan integritas pengelola dan pelaksana lembaga survei mulai dari top management sampai pewawancara di lapangan. Dengan kata lain segenap pelaksana perlu menjunjung tinggi etika survei (kode etik), memfungsikan unsur pengawasan (asosiasi atau melibatkan peneliti independen). Juga, publik harus memahami kemungkinan hasil survei mengalami kesalahan yang tidak disengaja (error) bukan false.

 

Oleh karena itu, publik yang menjadi sampel/responden segera melaporkan jika menemukan kemungkinan ada penyalahgunaan survei pada setiap tahapannya. Yang terakhir, ada baiknya hasil survei atas biaya dari calon, sponsor atau pihak terkait dalam pilpres/pemilukada yang hasilnya tidak perlu dipublikasikan untuk menggiring opini publik, tetapi cukup digunakan di kalangan internal. Sebaliknya, jika pelaksanaan survei bersifat independen boleh dipublikasikan, karena hasil-hasil survei ini adalah informasi yang dapat membantu pemahaman publik terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Inilah taruhan lembaga survei dalam ‘mengamalkan’ survei yang benar dengan menjunjung tinggi etika survei***