NIK dan No HP (Kunci Merapikan Data Basis Nasional Berbasis Spasial/Lokasi)

Tentu tidak ada yang ingin adanya pandemi COVID-19, dan duka mendalam bagi semua yang wafat, serta para pekerja medis dan relawan yang terus bekerja keras sampai saat ini karena pandemi belum berakhir. Namun demikian dalam konteks basis data nasional, tentu ini momentum untuk memperbaiki basis data Nomor Induk Kependudukan (e-KTP) dengan No HP/Internet.

Kenapa, demikian? ya tentu kalau kita belajar dari bagaimana prosedur mendapatkan nomor HP disuatu negara, maka nomor paspor menjadi syarat utama untuk memiliki no hp. No HP ini ini kalau di negara ASEAN otomatis bisa telepon dan kuota data internet, bahkan dengan HP yang jadul. Kenapa jadul? saya punya hp tdk bisa dimasukkan kartu data internet, karena tdk 4G, padahal saya di dua negara ASEAN, hp saya bisa dimasukkan kartu kedua negara tersebut, yg berfungsi internet dan sms. Bahkan di satu negera yg sudah mengarah ke 5G, hp saya masih bisa digunakan. Terlepas hal itu, bahwa NIK atau Pasport di Luar Negeri menajdi syarat dia bisa mendapatkan Nomor HP.

Saat ini di Indonesia sudah mulai mensyaratkan nomor KTP dan KK (meskipun saya mempertanyakan untuk apa lagi nomor KK dimasukkan dalam aktivasi kartu HP atau data?). Meskipun ada pengecualiaan data maksismal 1 KTP bisa 3 nomor, dan kalau sudah tidak aktif bisa dimatikan, dan nomor baru bisa bertambah. Hal menarik lainnya adalah, jika membeli kartu data baru fasililitas lebih tinggi dengan harga lebih murah dibandingkan jika kita membeli kuota data untuk nomor yang lama. Artinya, kalau yang tahu hal ini, maka akan selalu membeli kartu data yang baru, jika hanya membutuhkan kuota data saja, dari pada isi ulang dengan nomor yang lama. Kedua, kebijakan untuk menyertaan KK dan KTP, ternyata di counter pembelian berbeda, yaitu ada yang tidak mensyaratkan KTP dan KK. Tentu ini, asumsi saya, ada kaitannya dengan bisnis penjualan kartu perdana internet dan bukan nomor HP telepon. Pertanyaan saya apakah pihak yang berwenang tahu hal ini yang terjadi dilapangan, yang mestinya tidak boleh atau tidak bisa aktivasi tanpa KTP dan KK, baik kartu data atau kartu telepon.

Tentu ada hal menarik disini yaitu, saya berasumsi pertama belum adanya sinkronisasi data NIK dan Operator HP, dalam hal aktivasi, artinya tidak bisa diaktivasi kalau tidak dimasukkan data no KTP dan KK sebagai security system, nah kalau bisa aktif berarti ada no KTP atau tidak KTP aktivasi masih bisa berjalan. Atau, asusmsi kedua, kebijakan kartunlama yang belum wajib KTP dan KK masih beredar dilapangan, dan masih boleh dijual. Atau yang asumsi yang ketiga, sistem security bisa dijebol atau diakali, sehingga ada beberapa counter yang bisa membeli kartu perdana dan aktif tanpa KTP (tentu asumsi ketiga ini bisa salah).

Kembali pada NIK dan HP, saat ini, sudah mulai bisa dirapikan pada point pertama yaitu bahwa E-KTP dan KK aktif/valid, maka operator No HP, bisa melaporkan pada negara, yaitu No KTP telah mengaktifkan NO HP pada lokasi di Provinsi X misalnya. Kalau lokasi akurat minimal bisa sampai lokasi kelurahan-nya valid. artinya, kalau KTP itu dikelurahan X, dia beli NO HP di kelurahan X, tentunya Operator Nomor HP, bisa mendapatkan data bahwa No HP X, sudah diaktifkan oleh KTP di kelurahan X, maka nomor HP, NO KTP valid pada lokasi yang sama. Bahkan cek imei HP yang resmi atau bajakan bisa terdeteksi juga.

Kedua ada-nya bantuan Kuota Gratis dari negara, tentu hal yang sama dia sekolah di kelurahan X, maka Nomor HP diaktifkan di kelurahan X dengan nomor E-KTP pada kelurahan X. Atau basis data sekolahnya baik SMA, SMP, Universitas bisa terjadi sinkronisasi data anatar NIK, NO HP serta data penerima Kuota Internet. Validitasnya tentu bisa maksimal, karena basis data lokasi ada 3 validasi data.

Tentu yang terakhir bantuan dana Covid-19 baik itu UMKM, atau dana bansos, kalau basisnya adalah NIK dan No HP serta lokasinya usaha atau tempat tingga penerima bansos, maka bisa tervalidasi basis data nasional secara sistematis berbasis NIK dan No HP.

Tentu ini harapan pribadi, yang realitas dilapangan masih banyak yang belum punya hp, atau ada hp, seperti HP saya diluar negeri bisa diisi kartu internet, tapi di Indonesia tidak bisa dimasukkan kartu internet, maka ini menjadi PR yang lain, bagimana menyediakan hP yang murah dan bisa diisi kartu internet.

No Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Leave a Reply