Cerita dari IGD di 4 RS (untuk terbentuknya Sistem Informasi Kesehatan terpadu)

Hari ini beruntung “mengetahui” belum adanya Sistem Informasi Kesehatan di INDONESIA, khususnya IGD dan/juga ruang rawat inap dan ruang lainnya. Saya berkesempatan membantu orang yang sakit dan membutuhkan rawat segera di IGD. Pada RS pertama alasannya tidak ada ruang IGD kosong, akhirnya kami pindah ke RS berikutnya, ada IGD-nya tetapi ruang rawatnya tidak ada, alasan si pasien sudah lemas dan kondisi deteksi awal, sepertinya membuat Dokter IGD khawatir pasien harus dirawat dan ruang rawat tidak ada, kemudian menyarankan dibawa ke RS yang besar di Jakarta. Kemudian kami pindah lagi ke RS berikutnya (RS 3), kebetulan dekat dari RS 2, di tes lagi, di jari tangan, kemudian ada angka (angka berbeda dari RS 1, RS 2 dan di RS 3 berbeda lagi menurut keluarga yang mendampingi saat dokter jaga/perawat IGD mendeteksi jari tangan), kemudian dinyatakan IGD tidak ada atau ruang rawat yang tidak ada, tapi intinya kami ditolak atau di sarankan cari RS yang lain. Pada RS 2 dan RS 3 saya tanya dimana IGD yang kosong dan ruang rawat yang kosong? semuanya tidak bisa menjawab

Akhirnya keluarga memutuskan untuk dibawa ke RS yang besar, dan sama di RS ke 4 dites lagi, data menunjukkan angka (saya tidak melihat) , dan dokter menyatakan pasien harus di rawat, dan sepertinya IGD dan ruang rawat inap penuh. Kemudian saya tanya apakah harus di infus, jawabnya iya, apakah bisa dilakukan infus? jawabnya ruang IGD penuh. saya tanya lagi apa bisa diinfus di mobil? jawabnya tidak bisa harus tiduran. kemudian kalau saya bawa pulang dan dirumah diinfus bisa? jawabnya bisa kalau ada tenaga medis yang datang ke rumah. (saya pernah punya anak yang diare dan lemas, dibawa ke IGD, kemudian di infus sembuh dan pengalaman ayah saya pernah juga saya bawa ke IGD dan diinfus jadi tidak lemas lagi, karena menurut awam saya lemas bisa dibantu dengan infus agar tidak lemas lagi). Pertanyaan saya lagi dimana ada RS yang IGD dan ruang rawatnya kosong? jawaban dokternya tidak tahu, dan harus dicek ke RS lain di dekat RS 4 tempat saya berada.

Dari cerita ini, tentu saya jadi tahu, dokter IGD tidak punya info ruang IGD atau rawat di RS lain, tapi menurut bayangan saya mestinya manajeman ruang IGD bisa saja tahu, kalau saja ada aplikasi Sistem Informasi RS sudah terintegrasi, dan bisa di cek dengan komputer/hp. Pengalaman saya tahun 2010 mencari UGD di Jakarta di sekitar RS yang penuh, hampir malam, mencari ke beberapa RS, dan semuanya UGD penuh. Ada info RS katanya ada UGD, tapi setelah ambulan sampai ke RS tsb, ternyata UGD sudah penuh dan sampai pagi hari masih ada di ruang IGD dan akhirnya diputuskan pasien kita pindahkan lagi ke RS lain yang sudah dipastikan ada ruang rawat IGD dan kosong, sehingga ambulan bisa begerak segera. Menurut saya harusnya bisa dibuat Sistem Informasi RS Indonesia terintegrasi, kalau sudah ada tentu bisa diperbaiki, misalnya data RS yang IGD kosong atau penuh, Ruang Rawat Inap penuh atau kosong, UGD, InterUGD, ruang lain penuh atau kosong bisa terinformasikan dengan baik, sehingga pihak pasien dan IGD RS punya informasi yang bisa disampaikan pada keluarga pasien, tentu pilihan ada di tangan keluarga pasien mau dibawa ke RS mana, apa yang dekat dengan rumah keluarganya atau RS yang jauh dari rumah. Akhirnya pihak keluarga memutuskan membawa pasien pulang kembali kerumah (keputusan diambil berdasarkan data dari cek 4 RS yang angkanya terus meningkat, kedua akhirnya diberi minum teh hangat dan air putih bisa minum).

Saya berharap Indonesia bisa membuat aplikasi/Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi, Pertama tentu data realtime Ruang Rawat di RS yang ada di Indonesia, sehingga informasi dan integrasi data tentang kondisi Ruang Rawat di semua RS di Indonesia terdata dengan baik. Kedua, tentu biaya, pertanyaan punya BPJS atau tidak punya membuat saya merinding, kalau tidak punya BPJS dan Kartu sehat lainnya, apakah anak bangsa tidak boleh berobat di emergency? kalau berobat umum okelah ada aturan yang standart, tapi ini emergency. Harusnya kalau ada KTP-E, maka data NIK-nya, mau sakit dimana saja, jika emergency ya ditangani, selama masih di negara Indonesia. Tentu data penduduk dan jaminan kesehatan jadi satu, karena sudah terintegrasi (bayangan saya, aplikasi ini masukkan NIK dan muncul Jamkes-nya ada atau tidak). Maka saat itu juga langsung bisa tahu dia punya ASKES atau tidak dengan cek nomor NIK-nya, kalau ternyata tidak punya, maka sistem Informasi Kesehatan terintegrasi bisa cek pendanaan negara. Tentu dengan sistem integrasi data (tidak by phone) ada biaya standard yang dijamin oleh negara bagi pelayanan umum IGD misalnya atau sampai ke UGD juga, tapi kalau melebihi jaminan negara, maka pasien bisa melakukan pembayaran kekuranganya ke RS, dan kalau ternyata keluarga keberatan /tidak mampu, bisa terdata sumber dana Kesehatan lain misal dari lembaga sosial, dana kesehatan PEMDA, atau dana sosial (CSR) yang bisa digunakan kalau pasien terdeteksi tidak punya Jaminan Kesehatan dan tergolong pada keluarga yang tidak mampu, sehingga perlu dibantu jika membutuhkan biaya di RS. (mungkin hanya mimpi saya saja, dan semoga suatu saat bisa terwujud mimpi ini).

No Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Leave a Reply