October 11, 2011

ICT Development and Regional Governments Transparency in Indonesia: Some Issues and Prospects

Filed under: Paper di Seminar,publikasi ku,seputar korupsi — Teguh Kurniawan @ 11:17 am

Below is my paper that has been presented at EROPA 2011, Eastern Regional Organization for Public Administration, The 23rd General Assembly and Conference, Bangkok, 19-23 february 2012

Presenting Paper at EROPA 2011 Conference

Link: http://staff.blog.ui.ac.id/teguh1/files/2011/10/Paper_Teguh_Kurniawan_Eropa_2011_fixed.pdf

June 20, 2011

DEMOCRATIC DECENTRALIZATION AND CORRUPTION IN INDONESIA: Why Decentralization has Caused Head of Regions Affected by Corruption Cases

Filed under: info,Paper di Seminar,penelitian ku,publikasi ku,seputar korupsi — Teguh Kurniawan @ 4:26 pm

Below is my paper presented at the 2011 Conference on Decentralization and Democratization in Southeast Asia, held by theFreiburg Southeast Asia Study Group, University of Freiburg, Freiburg, Germany, June 15-17, 2011

Link: http://staff.blog.ui.ac.id/teguh1/files/2011/06/Paper_TK_Freiburg_June_2011_fixed.pdf

April 1, 2011

Ribut-ribut soal Revisi UU Tipikor

Filed under: Lainnya,publikasi ku,seputar korupsi — Teguh Kurniawan @ 9:19 am

Sehubungan dengan ribut-ribut mengenai revisi UU Tipikor yang ramai dibicarakan karena dianggap ingin melemahkan KPK dan menyokong para koruptor, maka saya ingin menyajikan review saya terhadap Bab 2 dari buku mengenai “Governance Reform in Indonesia and Korea: A Comparative Perspective” yang diedit oleh Ambar Widaningrum dan Jin Park yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, 2010.

Bab 2 ini ditulis oleh Jin-Wook Choi yang menulis tentang Anti Corruption and Governance. Choi dalam tulisannya berusaha membandingkan KPK Republik Indonesia dengan ACRC (Anti Corruption and Civil Right Commission) Korea Selatan. Intinya menurut Choi, KPK masih lebih baik dibandingkan dengan ACRC dilihat dari sejumlah hal, diantara kewenangan yang dimiliki oleh KPK.

Choi juga berpendapat, bahwa KPK masih memiliki kelemahan terkait dengan keberadaan penyidik dan penuntut independen. Menurut Choi, KPK harusnya diberikan kesempatan untuk merekrut penyidik dan penuntutnya sendiri bukan seperti sekarang yang masih harus “diimpor” dari Kepolisian dan Kejaksaan. Meskipun menurut Choi, UU Tipikor yang sekarang sudah cukup kuat bagi keberadaan KPK.

Terkait dengan pendapat Choi tersebut, maka saya sangat setuju kalau memang perlu ada revisi UU Tipikor ya mbok diarahkan untuk lebih memperkuat KPK toh. Bukan justru melemahkannya. Dan penegakan hukum terhadap para koruptor harus lebih diperberat bukan justru lebih diringankan. Piye toh Pemerintah ….

Ok, biar ngga penasaran dengan isi review, terlampir saya sampaikan link tulisannya dibawah ini. Semoga bermanfaat

http://staff.blog.ui.ac.id/teguh1/files/2011/04/Tugas-2-PSAN-Teguh-Kurniawan.pdf

March 14, 2011

Decentralization and Corruption in Indonesia

Filed under: Paper di Seminar,publikasi ku,seputar korupsi — Teguh Kurniawan @ 1:19 am

Below is the abstract of my paper entitled “Democratic Decentralization and Corruption in Indonesia: Why Decentralization has Caused Head of Regions Affected by Corruption Cases” which has been accepted for presentation in the international Conference on Decentralization and Democratization in Southeast Asia that will be held in Freiburg from 15th to 17th of June 2011. Hopefully I can get financial assistance from my department therefore I can attend the conference.

——————————————————–

Democratic Decentralization and Corruption in Indonesia: Why Decentralization has Caused Head of Regions Affected by Corruption Cases

In one study, James Manor (1999, 101-102) stressed that democratic decentralization is always attended by an increase in the number of persons who are involved in corrupt acts. This situation according to Manor can be prevented if strong, democratic, decentralized institutions are allowed to function for extended periods through a combination of processes: with democratic institutions stimulating (as they do) the development of civil society; while organized interests, the press, and others acquire skills and the inclination to make the system work well. In the context of Indonesia, the latest developments indicates that so far there are 17 governors (of 33) and 138 regents/mayor (of 497) who became a suspect in corruption case. There are at least two main causes why those Head of Regions entry into the trap of corruption, namely: due process of procurement of goods and services through a kickback, mark up, bribery and embezzlement; as well as due to abuse of social assistance funds through a fictitious proposal, embezzlement and enrich others parties. Contextually, this situation occurred due to a very large discretion of the Head of Regions in the management of Local Budgets that ranging from the budgeting process, utilization and accountability that are laden with his or her political interests. Corruption occurs commonly associated with leakage in the use of the budget, particularly from the revenue and spending. This paper tries to discuss, analyze and give an answer why it has happened and the various efforts that can be done to fix it. Through the literature study, this paper will attempt to describe the current condition of a number of corruption cases that involving the Head of Regions in Indonesia.

May 31, 2009

Membasmi Korupsi di Birokrasi

Filed under: Lainnya,publikasi ku,seputar korupsi — Teguh Kurniawan @ 4:47 pm

File ini merupakan bahan presentasi saya dalam acara Diskusi Terbuka “Membasmi Korupsi di Birokrasi” yang diselenggarakan oleh UI-Center for the Study of Governance yang diselenggarakan di FH UI, Kamis, 28 Mei 2009.

Liputan mengenai acara ini dapat dilihat dalam sejumlah link berikut:

http://www.thejakartaglobe.com/home/govt-given-a-failing-grade-for-its-efforts-on-corruption/278150

http://hukumonline.com/detail.asp?id=22138&cl=Berita

Semoga Bermanfaat.

Info link: http://staff.blog.ui.ac.id/teguh1/files/2009/05/berantas_kourpsi_birokrasi_tk_28_mei.pdf

April 24, 2009

Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan: Perspektif Teoritis

Filed under: Lainnya,publikasi ku,seputar korupsi — Teguh Kurniawan @ 10:19 pm

Tulisan ini rencananya akan dipresentasikan pada Konferensi Administrasi Negara yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unair di Surabaya pada 8-9 Mei 2009 mendatang.

Versi lain dari tulisan ini dimuat dalam Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 16 Nomor 2, Mei-Agustus 2009, hal 116-121, ISSN 0854-3844.

Semoga bermanfaat.

Info link: http://staff.blog.ui.ac.id/teguh1/files/2009/04/paper-korupsi-tk.pdf

Info link artikel jurnal: http://staff.blog.ui.ac.id/teguh1/files/2011/07/teguh_ed3.pdf

January 8, 2009

Membangun Mekanisme Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Filed under: Lainnya,seputar korupsi — Teguh Kurniawan @ 10:17 am

Pada link berikut, anda dapat membaca makalah saya yang berjudul “Membangun Mekanisme Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia”.

Makalah tersebut merupakan makalah singkat yang saya buat dalam rangka pendaftaran pada Program IMPakar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Semoga bermanfaat.

Info link: http://staff.blog.ui.ac.id/teguh1/files/2009/01/membangun-mekanisme-akuntabilitas-publik-dan-partisipasi-masyarakat.pdf

January 7, 2009

Komisi Pemberantasan Korupsi – Indonesia Memanggil Pakar

Filed under: seputar korupsi — Teguh Kurniawan @ 10:00 am

Info dari website KPK – http://www.kpk.go.id/modules/impakar

Persoalan korupsi yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa ini, sungguh merupakan persoalan kompleks dan multidimensial. Aspek kehidupan kenegaraan sejak dari aspek ekonomi, sosial, politik hingga penegakan hukum tidak lepas dari jeratan korupsi. Tidak saja diungkapkan oleh berbagai elemen bangsa, akan tetapi praktek korupsi yang seperti tanpa batas di negara tercinta juga dikeluhkan oleh bangsa-bangsa lain.

Bahkan persepsi yang buruk tentang korupsi di negara ini, juga diamini oleh sejumlah survey internasional seperti Indeks Persepsi Korupsi yang dilaunching oleh Transparansi Internasional dan posisi daya saing yang dilakukan Global Competitive Report.

Rawannya praktek korupsi bukan tidak disadari oleh berbagai elemen bangsa. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah jawaban yang nyata untuk mengatasi persoalan tersebut. KPK berdasarkan UU No. 30 tahun 2002, hadir sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengawal bangsa ini keluar dari jeratan korupsi. Maka sejak 2004, KPK dibentuk untuk melaksanakan serangkaian tugas koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Namun sebagai lembaga baru, KPK dihadapkan oleh sejumlah keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain berupa keterbatasan sumberdaya manusia baik dari sisi kuantitas maupun penguasaan akan persoalan dari berbagai perspektif.

Untuk itu, KPK mengharapkan adanya keterlibatan langsung dari berbagai pihak untuk bersama-sama dengan KPK memberantas korupsi.

Tujuan

  • Mendapatkan dukungan knowledge (pengetahuan) dan skill (keahlian) dari berbagai pakar. 
  • Membentuk kesamaan dan kesepahaman antara KPK dengan berbagai elemen bangsa dalam memandang persoalan korupsi dan upaya pemberantasannya. 
  • Memperluas jaringan kerjasama dalam mengkomunikasikan program pemberantasan korupsi.

Persyaratan

1. Syarat Administrasi

  • Mengisi formulir pendafataran secara online di Portal KPK.
  • Mengrimkan CV lengkap dan makalah singkat ke IMPakar@kpk.go.id.

2.    Syarat Teknis

  • Memiliki kepakaran dalam bidang (ilmu tertentu) yang dapat digunakan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi
  • Memiliki integritas dan nilai kepejuangan untuk bersama-sama memberantas korupsi di Indonesia
  • Bersedia untuk menjadi mitra KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia
  • Bersedia untuk memberikan masukan terkait dengan pemberantasan korupsi jika diminta oleh pihak KPK
  • Bersedia untuk bekerja secara sukarela dalam keadaan tertentu dan mengikuti kode etik yang berlaku di KPK selama bekerja sama dengan KPK
  • Menulis makalah singkat dengan persyaratan sebagai berikut:
    o    Tema makalah berkaitan dengan upaya untuk memberantas korupsi
    o    Dikirimkan dalam bentuk soft copy, 3-5 hal, spasi 1,5 kertas A4