Apr-18-08

Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

posted by Brian Prastyo

Sebuah diskusi yang hangat di sore hari ini cukup melegakan pikiranku yang sedang dilanda badai karena mempersiapkan HKI FEST (bahkan tadi malam mata ini baru terpejam lewat pukul 3.30). Kami, aku dan si abang, berdialog mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalangan elit pers ramai mengkritik UU ini, khususnya terkait keberadaan Pasal 27 ayat (3). Aku kutipkan isi dari pasalnya dibawah ini:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ada yang bilang bahwa pasal ini menghidupkan kembali hatzai artikelen yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah kami cek bersama-sama. Ternyata tuduhan itu sangat tidak benar.

Hatzai artikelen adalah pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana, tepatnya pasal 134, 136, dan 137, yang berisi ancaman pidana penjara bagi siapa saja yang terbukti melakukan penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Pasal tersebut sering dijuluki pasal karet, karena tidak ada definisi yang limitatif untuk menjelaskan makna dari kata “penghinaan”. Sejarah memang menunjukkan bahwa korban dari pasal ini memang banyak yang berasal dari kalangan pers dan demonstran. Karenanya sangatlah tepat jika dikatakan bahwa pasal ini adalah ancaman bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut ketiga pasal tersebut adalah keputusan yang sangat mulia dan besar nilainya bagi tegaknya demokrasi di Indonesia.

Pertanyaannya adalah, apakah Pasal 27 ayat (3) UU ITE menghidupkan kembali hatzai artikelen? Aku dengan yakin mengatakan, tidak. Karena rumusan pasal dalam UU ITE tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai ancaman pidana bagi para penghina Presiden atau Wakil Presiden. Dalam hukum pidana, setiap unsur dalam pasal adalah penting; mengingat untuk dapat menghukum seseorang karena melakukan kejahatan/pelanggaran pidana, seluruh unsur harus dibuktikan. Dengan tidak adanya pencantuman unsur yaitu Presiden atau Wakil Presiden dalam rumusan UU ITE, menunjukkan pasal tersebut secara materil berbeda dengan hatzai artikelen.

Selanjutnya, dalam sebuah artikel, wakil ketua dewan pers, pak leo batubara, mengatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini dapat dibaca bahwa: “pers yang mendistribusikan karya jurnalistik memuat penghinaan dan pencemaran nama baik dalam wujud informasi elektronik dan dokumen elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda sampai satu miliar rupiah.” Kemudian ia menyimpulkan bahwa, “politik hukum yang dianut UU ITE ternyata bertentangan dengan UU Pers, tetapi justru “saling melengkapi” KUHP dalam melumpuhkan fungsi kontrol pers.

Secara pribadi aku sepakat dengan pak leo bahwa pasal tersebut memang dapat dikenakan pada insan pers. Tetapi aku tidak sepakat dengan kesimpulan beliau yang menyatakan bahwa pasal tersebut melumpuhkan fungsi kontrol pers. Menurutku, jika dilihat dari rumusan pasal tersebut secara lengkap, ada dua unsur penting yang harus dibuktikan di muka pengadilan, yaitu unsur ‘sengaja’ dan unsur ‘tanpa hak’. Sepanjang insan pers memberikan pemberitaan dengan berlandaskan pada fakta dan/atau konfirmasi dari narasumber yang terkait, maka tidak perlu khawatir terkena pasal ini. Karena ketika kepentingan individu (pihak yang dihina/dicemarkan nama baiknya) berhadapan dengan kepentingan umum, maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan. Itulah senjata yang dapat digunakan pers untuk menghadapi tuduhan pencemaran nama baik (jika memang ada).

Tags:
  1. dafi Said,

    dear.
    menurut pendapat sya selaku pemerhati tentang hukum apalagi hukumu pencemaran nama baik sangat banyak sekali kita temukan, apalagi hukum kita seperti karet akan tetapi kalau kita kita menilik kebelakang terkadang Pers terlalu sumbar mengeluarkan kalimat yang dapat memojok kan seseoarang tanpa mengecek terlebih dahulu ( atau mungkin sudah dibayar sama seseorang ), ini yang tidak bisa dipungkiri walaupun pers selalu menyatakan tidak ada bayaran atau pun dalam istilah suap Pers…makanya saya pandang Pers harus bercermin terlebih dahulu denagn kaca sendiri jangan bersembunyi dibalik HUKUM PERS….PESAN SAYA MARILAH BERNYIWA BESAR JANGAN HANYA INGIN TABLOIT NYA LAKU KEMUDIAN MENGATAKAN SEENAK NYA SAJA ..ITU KOMENTAR SAYA

  2. dadeik Said,

    Dear,

    jiakalau kita melihat dan juga kita dengar selama ini bahwa kebebasan pers maupun kebebasan persoarangan sudah melampaui dari apa yang diterapkan dinegara kita tercinta indonesia …baik itu dalam keseharian maupun dalam mengeluarkan pendapat dimuka umum, ada hal-hal yang bisa kita utarakan dan ada hal yang tidak bisa kita utarakan dimuka umum dan itu kita sadari semua …tapi kenyataan nya kita semua kebablasan karna ingin negara kita Demokrasi …hahhahahahah, jikalau yang mengeluarkan pendapat itu ditujukan nya pada anda ….pasti dalam pikiran anda juga mengira hukum indonesia tidak bagus dan tidak bersifat mendidik makanya sebelum kita bisa berbicara tentang demokrasi marilah kita berkaca apa kita semua sudah siap untuk selalu mengeluarkan pendapat tanpa ada batas atau tidak ada hukum di Indonesia lagi….atau kita bisa bilang berlaku nya Hukum Rimba dinegara ini …itu saja pesan saya agar kita mengoreksi diri sebelum kalimat yang kita ucapkan itu bener dan ada bukti yang kongkrit …terima kasih

  3. Ronny Said,

    ulasan lengkap tentang UU ITE dapat disimak pada : blognya Ronny (link removed -ed.)

Add A Comment