STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TERPADU DAS BRANTAS *))

1. PENDAHULUAN

Sungai Brantas adalah sungai terbesar kedua terbesar di Pulau Jawa. Panjang sungai utamanya sekitar 320. Curah hujan rata-rata di DAS Brantas sekitar 2,000 mm dan total potensi air permukaan sebesar 373,64 m3/detik atau debit aliran permukaan tahunannya sekitar 11.783,2 juta m3/tahun.

Wilayah Sungai (WS) Brantas merupakan wilayah sungai strategis nasional dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Permen PU No. 11A Tahun 2006. Luas WS Kali Brantas adalah 14.103 km2 melintasi 15 Kab/Kota (9 kabupaten dan 6 kotamadya), terdiri atas 4 DAS yaitu:
1. DAS Kali Brantas seluas 11.988 km2 (25% dari luas Propinsi Jawa Timur), terdiri atas 6 Sub DAS, 32 Basin Block;
2. DAS Tengah seluas 596 km2, terdiri atas Kali Ngampo, Kali Tengah, dan Kali Tumpak Nongko;
3. DAS Ringin Bandulan seluas 595 km2, terdiri atas Kali Klathak, Kali Kedungbanteng, Kali Ngrejo, dan Kali Sidorejo;
4. DAS Kondang Merak seluas 924 km2, terdiri atas Kali Glidik dan Kali Bambang
Jumlah penduduk di WS Kali Brantas pada tahun 2005 adalah sebesar 15.884.000 jiwa (43% Jawa Timur), dengan pertumbuhan rata-rata 0,99 % dan kepadatan 1.272 jiwa/km2.

Ada dua gunungapi aktif yang terdapat di DAS Brantas yakni Gunung Kelud dan Gunung Semeru. Gunung Kelud telah meletus 11 kali dalam periode tahun 1811-1990. Volume jumlah material yang dikeluarkan dalam satu kali letusan berkisar antara 100-300 juta m3. Pada saat letusan, aliran lumpur panas yang disebut “lahar primer”, bergegas turun dan menghancurkan segala yang dilaluinya dalam DAS. Sebagian “lahar” yang tersimpan di lereng gunung kemudian mengalir bersama dengan air hujan ke dataran dan masuk ke arus utama Sungai Brantas, disebut “lahar sekunder”. Akibatnya terjadi penambahan sedimen di dasar sungai Brantas selama 1951 – 1970 yakni rata-rata naik sekitar 1,50m. Hal ini menyebabkan banjir di sepanjang sungai Brantas hampir setiap tahun.

Di masa lalu, banyak masalah yang yang diderita masyarakat yang tinggal di dataran banjir dan desa-desa di sepanjang aliran Sungai Brantas, seperti kejadian banjir tahunan, kekurangan ketersediaan air selama musim kemarau sehingga berakibat pada penurunan produksi pangan, ketidakseimbangan alokasi air di antara para konsumen, kualitas air yang rendah dan kekurangan listrik (PLTA).

Untuk itu Pemerintah Pusat dengan dukungan bantuan dana dari Pemerintah Jepang memulai pembangunan DAS Brantas pada tahun 1961, dengan dirumuskannya sebuah rangkaian Master Plan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di DAS tersebut. Secara umum tujuan pembangunan DAS Brantas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di dalam DAS. Rencana pembangunan DAS Brantas yang terpadu dan menyeluruh dirumuskan dengan tujuan untuk pengendalian banjir, meningkatkan produksi pangan, memasok air untuk kebutuhan domestik dan industri, serta untuk pembangkit listrik, dan lain-lain.

Gambar 1. Wilayah Sungai Brantas. (Sumber: Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Departemen Pekerjaan Umum)

Konsep dasar pembangunannya dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, yang disebut sebagai “one river, one plan, one coordinated management”. Mengingat air adalah sumber daya yang dinamis, yang mengalir dari hulu ke muara sebagai suatu kesatuan, maka meskipun sungai mengalir melintasi batas kecamatan, kabupaten dan kotamadya atau negara, tetapi harus dikelola sebagai sebuah kesatuan untuk menghindari konflik kepentingan.

2. TAHAPAN PEMBANGUNAN DAS BRANTAS

Sekitar tahun 1958, Gunung Kelud meletus dan aliran sungai Brantas terisi oleh lahar sekunder, menyebabkan terjadi peningkatan sedimen di dalam badan sungai utama Brantas. Pengendapan sedimen ini menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas debit sungai untuk membawa banjir. Sejak saat itu terjadi banjir hampir setiap tahun, menyebabkan kerugian tidak hanya kehilangan jiwa, kerusakan tanaman tetapi juga kehilangan aset. Oleh karena itu, pencegahan banjir menjadi prioritas pertama dalam tahap awal pengembangan DAS Brantas. Mengingat situasi seperti itu, maka disusunlah konsep dasar bagi seluruh Rencana Pengendalian Banjir di DAS Brantas yang terdiri atas aspek teknis dan aspek administratif yang dikenal dengan nama Rencana Brantas 1958.

Berdasarkan siklus pengembangan dan ketersediaan anggaran, pengembangan Sungai Brantas dilaksanakan dalam beberapa tahap yang merupakan rangkaian beberapa Master Plan yakni: Master Plan I-(1961) – prioritas pengendali banjir, Master Plan II 1973) – prioritas produksi pangan, Master Plan III (1985) – prioritas penyediaan air untuk air minum dan industri, Master Plan IV (1998) – prioritas pengelolaan sumber daya air.

Selanjutnya upaya terpadu dan komprehensif yang dilakukan antara lain:
1. Pengaturan prioritas pembangunan;
2. Penguatan pengembangan penduduk di DAS Brantas;
3. Perubahan perilaku masyarakat di hulu-tengah-hilir;
4. Pembangunan infrastruktur, yang tidak hanya memerlukan investasi besar komitmen jangka panjang, tetapi juga koordinasi antar sektor, daerah dan stakeholder dengan dukungan institusi yang kuat;
5. Pengaturan peran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kantor proyek khusus dalam batas-batas DAS yang mengatur penerimaan manfaat proyek termasuk peraturan kelembagaan, peraturan struktur pengumpulan pendapatan, institusi yang dapat mengoperasikan dan memelihara infrastruktur
6. Pengupayaan keterlibatan publik: konsultasi dan kesadaran publik melalui kampanye

Untuk itu diupayakan pula pembentukan kelembagaan, yakni:
1. Komite Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
2. Komite Sumber Daya Air DAS Brantas (Di bawah Koordinasi DPU untuk mengatur pemanfaatan air)
3. Forum DAS Brantas (Di bawah Koordinasi Departemen Kehutanan/BP DAS Brantas untuk mengatur upaya konservasi lahan guna mempertahankan kuantitas dan kualitas air)
4. Pelayanan Sumber Daya Air Provinsi
5. Unit Operasi DAS Brantas (Di bawah propinsi)
6. Unit Pelaksana Teknis Brantas (Dibawah pemerintah pusat)
7. Perum Jasa Tirta I

2.1. Aspek Teknis

1. Pembangunan Infrastruktur Bendung Besar/Waduk di WS Brantas
2. Pembangunan Infrastruktur Barrage/Dam di WS Brantas
3. Pembangunan Infrastruktur Bendung Karet/Rubber Dam di WS Brantas
4. Pembangunan Infrastruktur Sabo Dam/Pengendali Sedimen di lereng G. Kelud
5. Pengalihan banjir dan banjir kanal
a. Banjir di Sungai Ngrowo (anak Sungai Brantas) yang berada di Sub DAS Tengah akan dialihkan ke Samudra Indonesia melalui Drainase Tulungagung Tunnel I dan II, dengan kapasitas 1.000 m3 / detik.
b. Banjir dari Sungai Brantas akan dialihkan ke Samudra Indonesia melalui terowongan pengalihan, terletak di bagian selatan kota Blitar.
c. Peningkatan sungai Porong. Fungsi utama dari sungai Porong adalah sebagai cara untuk mengendalikan debit banjir banjir yang memasuki wilayah kota Surabaya.
6. Cekungan alam penghambat
Perlambatan aliran secara alamiah terjadi di bagian tengah basin Sungai Brantas untuk itu perlu ditingkatkan untuk mengurangi banjir.
7. Dasar sungai/saluran/riverbed channel
Dasar Sungai Brantas dan anak-anak sungainya perlu diperdalam dengan penggalian (pengerukan) untuk mengurangi sedimen dan memperdalam sistem saluran untuk meningkatkan kapasitas debit banjir.

2.2. Aspek Administratif

Untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari penanganan aspek teknis tersebut, maka diperlukan pengelolaan banjir, sebagai prioritas pertama dalam tahapan pembangunan yang dimulai tahun 1961. Pengelola memiliki kewajiban untuk mengelola infrastruktur dan memiliki kewenangan untuk mengumpulkan uang dari para penerima manfaat.

Adapun kerangka hukum yang memperkuat pelaksanaan pengelolaan DAS Brantas yaitu:
1. UU No 11/1974 Pengembangan Sumber Daya Air (Berdasarkan 1936 “Hukum Air”): Pengembangan sumber daya air & Manajemen harus didasarkan pada DAS / Wilayah;
2. UU No 11/1974 telah mengalami perubahan dan menjadi UU No 7 / 2004 tentang Sumber Daya Air UU 7/2004 menyediakan sebuah sistem yang lebih terdesentralisasi UU ini juga mengatur prinsip pembayaran bagi penerima manfaat, biaya pengelolaan air dan hak-hak dasar air dan keberadaan Perusahaan Umum sebagai pengelola sumber daya air secara komersial di sebuah DAS.

3. MASALAH PENGELOLAAN DAS BRANTAS

Masalah proyek DAS Brantas sama halnya dengan masalah proyek di Indonesia pada umumnya. Ketika proyek selesai, masih banyak terdapat kekurangan dalam pengelolaan oleh instansi yang bertanggung jawab seperti, kekurangan staf yang berkualitas dan minimnya anggaran untuk mengelola, struktur alokasi dana dari Pemerintah yang sangat terbatas dan kurang dari persyaratan standar, menyebabkan penurunan fungsi struktur badan pengelola.

Sebagai contoh, proyek irigasi. Biaya proyek ini didukung oleh lembaga donor melalui pinjaman lunak dengan jangka waktu 50 tahun. Proyek ini dirancang untuk mengairi 10.000 ha daerah irigasi. Namun dalam masa 5 tahun setelah proyek ini selesai, karena kurangnya manajemen, terjadi penurunan kapasitas proyek menjadi hanya 5.000 ha. Ketika proyek ini dievaluasi ulang, maka jika dipandang dari sudut ekonomi, proyek ini dapat dikatakan menderita “kerugian” dan tujuan pembangunan tidak dapat dicapai. Di sisi lain, semua penduduk Indonesia memiliki kewajiban sebagai peminjam untuk membayar kembali pinjaman luar negeri yang digunakan untuk proyek. Akibatnya negara miskin (orang miskin) akan menjadi lebih miskin. Gambaran ini sering kali terjadi di banyak proyek. Untuk itu perlu pemahaman dan kerjasama internasional guna mengatasi masalah ini.

Solusi alternatif yang diusulkan oleh Usman adalah: (1) Menetapkan perusahaan negara sendiri untuk mengelola proyek, dan biaya persiapannya termasuk dalam biaya proyek, (2) Biaya untuk mengelola didukung oleh lembaga donor (misalnya kedepan sampai 5 tahun setelah proyek selesai). Jumlah O & M biaya per tahun adalah sekitar 1% dari biaya konstruksi, (3) Evaluasi berkala dari proyek, yakni setiap 5 tahun harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada.

Untuk itu didirikan sebuah perusahaan Negara berdasarkan PP No. 5/1990 yang dikenal dengan nama Perum Jasa Tirta I, pada tahun 1990 oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola Sungai Brantas dan 39 anak sungainya. Perseroan memiliki kewajiban untuk mengelola aliran Sungai Brantas dan memiliki kewenangan untuk mengumpulkan uang dari penerima manfaat (industri, perusahaan air minum dan listrik/perusahaan listrik). Sementara itu bagi petani bebas dari kewajiban untuk membayar kontribusi. PP tersebut kemudian diamandemen dengan PP No. 93/1999 dan Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa kewenangannya ditambah dengan pengelolaan cekungan DAS Bengawan Solo.

3.1. Pengelolaan Jumlah Air

1. Perizinan

Pengambilan air dalam jumlah besar dari Sungai Brantas harus dilakukan dengan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan didukung oleh rekomendasi teknis oleh Perum Jasa Tirta (PJT I). Adapun rekomendasi teknis diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasokan air dan permintaan, karena sumber daya air di Sungai Brantas digunakan untuk berbagai tujuan. Konsumen utamanya adalah: irigasi (80%), air baku untuk air minum, industri, tambak, pembilasan kota, dan lain-lain (20%) sementara listrik praktis tidak mengkonsumsi air. Alokasi air dari PJT kepada pengguna didasarkan atas dasar kontrak. Pengguna harus memberikan kontribusi biaya O & M untuk PJT, kecuali petani. Tingkat tarif ditetapkan oleh Pemerintah setelah sebelumnya dilakukan diskusi antara PJT dan pengguna.

2. Kaidah Operasi (OR) pada Musim Kering

Pengelolaan air di Sungai Brantas dikoordinasikan oleh suatu badan yang disebut Badan Air Provinsi Jawa Timur/EJPWB (Panitia Tata Pengaturan Air), dipimpin oleh Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur. Pola alokasi air terdiri atas dua jenis yakni Kaidah Operasi (OR) untuk musim kemarau (Juni-November) dan untuk musim hujan (Desember-Mei). Prosedur untuk mempersiapkan OR adalah sebagai berikut. Pada bulan Mei (untuk OR musim kemarau) pengguna air mengajukan permintaan untuk PJT. Kemudian dilakukan simulasi komputer dan peramalan cuaca, selanjutnya PJT menyiapkan draft untuk musim kemarau. Pada akhir Mei draft OR telah dibahas dalam forum EJPWB dan jika semua pihak setuju, kemudian disetujui oleh Wakil Gubernur untuk implementasi. Jika selama waktu pemantauan, ada penyimpangan prediksi dari OR atau ada konflik kepentingan antara pengguna, maka dilakukan pembahasan anggota EJPWB yang terbatas untuk memecahkan masalah.

3. Kaidah Operasi (OR) pada Musim Hujan

Penyusunan prosedur OR musim hujan sama seperti musim kemarau, Fokus pada musim hujan adalah untuk pengendalian banjir, mengingat dari debit tahunan rata-rata aliran permukaan sebesar 12 Milyar m3, hanya sekitar 4,5 Milyar m3 saja yang dipergunakan. Sisanya mengalir ke laut, dan sebagian besar terjadi selama musim hujan. Pengelolaan pengendalian banjir di DAS Brantas dilakukan oleh Perum Jasa Tirta. Pengendalian dilakukan dengan peralatan Peramalan Banjir dan Sistem Peringatan, dengan interval waktu 1 jam, sesuai dengan buku panduan peramalan banjir dan peringatan banjir.

Dalam buku panduan disebutkan lokasi tanggul kritis di sepanjang sungai (sekitar 600 km), metode perlindungan, jumlah bahan dan peralatan yang tersedia di gudang untuk penanggulangan banjir, informasi dari staf yang terlibat (nama, alamat, nomor telepon, hirarki informasi yang akan disampaikan dari kepala distrik sampai Gubernur), dan lain-lain.

Dalam pengendalian banjir Perum Jasa Tirta I telah menggunakan sistem peramalan banjir dan sistem peringatan dini (Flood Forecasting and Warning System/ FFWS) telah dibangun sejak tahun 1990 untuk mengontrol dan mengalihkan debit banjir. Melalui FFWS dapat dketahui data hidrologi seluruh DPS, meliputi ketinggian muka air waduk dan sungai serta hujan. Pemantauan siaga banjir dilaporkan kepada pejabat instansi terkait sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan untuk dipergunakan dalam koordinasi pengendalian dan penanggulangan banjir. Telah pula disusun Pedoman Siaga Banjir.

Dalam programnya Perum jasa Tirta I mengelola daerah tangkapan hujan diutamakan untuk kegiatan perlindungan sumberdaya air yang dilaksanakan berdasar konsep : tata guna air, lahan dan hutan ‘diselenggarakan secara terpadu, sehingga menjamin kelestarian fungsi sumber air dengan lingkungan; pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya berdasar pengelolaan yang berkelanjutan meliputi seluruh wilayah sungai termasuk ketersediaan air tanah; partisipasi yang saling menunjang antara perencanaan, pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah sungai; pendekatan multi disiplin; dan kesadaran masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dilakukan penyusunan program pelestarian sumberdaya air dan tanah, penatakelolaan program pelestarian, reboisasi, penghijauan dan konservasi tanah (teras bangku), pembuatan petak percontohan dan penyuluhan, dan pembuatan bangunan pengendali erosi dan sedimen. Berikut pada tabel 5 diperlihatkan potensi air tanah yang dapat dikelola di WS Brantas.

3.2. Pengelolaan Kualitas Air

Kontrol kualitas air Sungai Brantas (termasuk anak sungainya), memegang peranan penting dalam mempertahankan manfaat dari proyek pembangunan sungai tersebut. Untuk itu perlu memperhatikan aspek hukum yang ada mulai dan hubungannya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dalam rangka peran serta mewujudkan kondisi kualitas air Kali Brantas sesuai dengan peruntukannya, PJT I sebagai Badan Pengelola Daerah Pengaliran Sungai Kali Brantas sesuai Permen PU No. 56/PRT/1991 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 28/2000 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengendalian. Aspek hukum tersebut memastikan bahwa PJT harus memiliki partisipasi aktif dalam mengawasi dan mengendalikan kualitas air Sungai Brantas. Ini berarti bahwa tugas PJT tentang pengendalian kualitas air adalah untuk mendukung Pusat dan Pemerintah Provinsi. PJT melakukan pemantauan kualitas air secara terus menerus pada 50 titik sampling, di sepanjang Sungai Brantas dan di 41 outlet sumber polusi industri. Setelah itu, sampel diuji oleh Laboratorium PJT. Selanjutnya data ini dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur untuk tindakan lebih lanjut. Dengan menggunakan simulasi komputer, data ini dapat digunakan untuk menyiapkan rencana aksi strategis dalam mengontrol program pengurangan polusi jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk mencapai tujuan kualitas air sungai yang memenuhi standar.

Berdasarkan penelitian pada tahun 1989, sumber pencemar utama di Sungai Brantas, berasal dari industri, limbah domestik dan pertanian. Untuk mengurangi polutan yang berasal dari industri, maka telah diterbitkan peraturan oleh Pemerintah Daerah tentang keharusan bagi semua industri untuk membuat instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun karena jenis industri yang bervariasi, terutama untuk industri kecil (industri rumah tangga) mengalami kesulitan untuk mengikuti peraturan tersebut. Sebenarnya, di lapangan beberapa industri besar tidak mengoperasikan IPAL secara terus menerus. Pengendalian polutannya menjadilebih sulit dari pada pengendalian limbah domestik. Orang-orang menggunakan air sungai untuk berbagai tujuan. Karena berpenghasilan rendah dan kurang pendidikan mereka tidak peduli perlindungan lingkungan. Butuh beberapa waktu untuk mendidik mereka.

Bagaimanapun juga polutan yang berasal dari pertanian bukanlah faktor signifikan yang memperburuk kualitas air. Aliran air di sungai terutama selama musim hujan itu cukup besar untuk menetralisir polusi dari aktivitas pertanian.

3.3. Pengelolaan Sedimentasi

Pengelolaan DAS memainkan peran penting untuk meminimalkan sedimen yang masuk ke dalam waduk-waduk yang terdapat di dalam DAS. DAS Brantas menghasilkan sedimen, terutama hasil dari letusan gunung berapi yang aktif, yaitu Gunung Kelud. Menurut data sejak tahun 1000, Gunung Kelud meletus rata-rata setiap 15 sampai 30 tahun. Sekitar 100-200 juta m3 lava yang mengalir di salah satu letusan, menyebabkan meningginya dasar Sungai Brantas. Pada letusan terakhir tahun 1990, berakibat pada Waduk Wlingi yang terletak di bagian tengah Sungai Brantas sudah hampir sepenuhnya ditutupi oleh endapan sedimen yang berasal dari lereng selatan Gunung. Kelud. Untuk menyelesaikan masalah ini, sedimen maka dibangun perangkap sedimen. Bendungan-bendungan sabo di alur Sungai Konto dan Lesti, yang terletak di hulu sungai Brantas, direncanakan akan direhabilitasi atau dibangun untuk debit perangkap sedimen.

Terdapat 2 bendungan (Sengguruh dan Wlingi) dari 7 bendungan yang terkena dampak sedimen akibat letusan gunung berapi (Gunung Kelud dan Gunung Semeru). Untuk mengatasi masalah tersebut, di samping pembangunan cek dam sebagaimana dimaksud dalam Master Plan, juga dilakukan penggalian berkala (pengerukan) oleh PJT pada kedua bendungan tersebut. Reboisasi dan penghijauan juga berlangsung dipimpin oleh PJT untuk mengendalikan erosi dan sedimentasi.

Sedimentasi waduk tidak hanya diakibatkan oleh endapan gunung meletus tetapi juga kerusakan pada daerah tangkapan hujan oleh perambahan hutan, berkurangnya areal hutan di hulu Brantas akibat penebangan lindungan dan pola pertanian yang tidak sesuai, serta pesatnya pengembangan permukiman dan industri. Berdasarkan hasil perhitungan, bangunan pengendali sedimen yang ada hanya dapat mengendalikan sedimen yang terjadi sebesar 8% dari sedimen maksimum tahunan yang keluar setelah letusan Gunung Kelud dan sisa kapasitas penyimpanan sedimennya hampir sama dengan sedimen tahunan sungai yang keluar pada kondisi normal. Tabel 6 menunjukkan luas lahan kritis di DAS Brantas pada tahun 2007.

Berdasarkan data BP DAS Brantas, pada tahun 2006 telah dilakukan berbagai upaya pembangunan pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan. Upaya-upaya tersebut sesungguhnya tidak hanya untuk tujuan terkait pengendalian lahan kritis, tetapi juga upaya mempertahankan jumlah air yang cukup termasuk pemberdayaan masyarakat yang tinggal di dalam DAS, sehingga dapat terlihat dari bentuk-bentuk kegiatannya yang beragam antara lain:

1. Pengelolaan hutan rakyat

Kegiatan pengelolaan hutan rakyat berupa Pembuatan Hutan Rakyat / Kebun Rakyat, yaitu penanaman lahan kosong dan pekarangan di luar kawasan hutan oleh masyarakat dengan jenis tanaman keras, MPTS (Multi Purpose Trees Spesies), dan buah-buahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh penutupan lahan yang optimal untuk mengendalikan lahan kritis, menghasilkan kayu bakar, kayu bangunan, untuk keperluan masyarakat lokal, konservasi tanah, memperbaiki iklim mikro dan tata air serta lingkungan.

Kegiatan pengembangan pengelolaan hutan rakyat ini, merupakan usaha untuk mengelola hutan rakyat berdasarkan azas kelestarian lingkungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan bahan baku industri, dan peningkatan mutu lingkungan. Hutan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 Ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan/atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50 % dan/atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman per hektar (Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/Kpts-II/1997 tanggal 20 Januari 1997).

Usaha hutan rakyat dilakukan melalui unit-unit usaha. Satu unit usaha merupakan unit pengelolaan usaha hutan rakyat yang terdiri dari beberapa kelompok tani dengan luas lahan minimal 900 Ha. Usaha hutan rakyat dapat dikembangkan pada lahan milik atau lahan yang dibebani hak-hak lainnya di luar kawasan hutan yang memenuhi persyaratan untuk kegiatan hutan rakyat yang bertujuan disamping untuk rehabilitasi lahan juga menghasilkan kayu rakyat.

2. Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan

Kegiatan pemanfaatan lahan di bawah tegakan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Wanatani, yaitu pemanfaatan lahan untuk usaha pertanian dan kehutanan dan/atau ternak yang secara ekologis, sosial dan ekonomis , sehingga terjadi kesinambungan antara kedua usaha tersebut. Oleh karena itu, Wanatani secara teknis dirancang dengan mengatur pola tanam, jarak tanam (tanaman kehutanan), pergiliran tanaman, pemilihan jenis tanaman komersial (tanaman pangan, obat-obatan, hortikultura, kehutanan), waktu tanam, pemeliharaan dan pemanenannya.

b. Wanafarma, yaitu kegiatan pemanfaatan lahan dengan penanaman tumbuh-tumbuhan sebagai penghasil obat-obatan di bawah tegakan hutan (Hutan Negara dan Hutan Rakyat), dengan jenis tanaman produktif tertentu yang bertujuan memperkaya atau meningkatkan nilai hutan secara ekonomis dan ekologis sehingga berfungsi sebagai tumpangsari secara permanen.

Sasaran pengembangan Wanatani dan Wanafarma adalah lokasi hutan (Hutan Negara atau Hutan Rakyat) yang diutamakan wilayah yang mendapat tekanan sosial ekonomi tinggi, serta wilayah lainnya dengan pertimbangan: kondisi Hutan Rakyat; tingkat kesuburan tanah; kelerengan lahan dan; kondisi masyarakatnya.

3. Pengembangan hutan mangrove

Rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai adalah upaya pembuatan tanaman hutan untuk memulihkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai yang mengalami degradasi kepada kondisi yang dianggap baik secara ekologis dan ekonomis. Hal ini terkait erat dengan pengaturan fungsi DAS di bagian hilir. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan bakau merupakan ekosistem hutan sehingga Pemerintah bertanggungjawab dalam pengelolaannya.

Adapun yang dimaksud dengan Hutan Mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah Aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis : Avicenniaspp (Api-api), Soneratia spp (Pedada), Rhizophora spp (Bakau), Bruguiera spp (Tanjang), Lumnitzera excoecaria (Tarumtum), Xylocarpus spp (Nyirih), dan Nypa fruticans(Nipah). Hutan Mangrove merupakan zona peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang memiliki nilai penting untuk perlindungan pantai, penahanan endapan lumpur dan fungsi keseimbangan lingkungan. Hutan Mangrove ini juga merupakan hutan tropis yang hidup dan tumbuh di sepanjang pantai berlumpur, atau lempung, atau gambut, atau berpasir dan selalu digenangi oleh air laut secara berkala dan mempunyai zona vegetasi yang sesuai dengan tempat tumbuhnya.

Sementara Hutan Pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh di tepi pantai dan berada di atas garis pasang tertinggi. Jenis-jenis pohonnya antara lain : Casuarina equisetifolia (Cemara Laut), Terminalia catappa (Ketapang), Hibiscus tiliaceus (Waru), Cocos nucifera (Kelapa), dan Arthocarpus altilis (Nangka / Cempedak).

4. Reboisasi

Reboisasi adalah upaya pembuatan tanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak dan lahan kritis berupa lahan kosong / terbuka, alang-alang, atau semak belukar dan hutan rawang untuk mengembalikan fungsi hutan.

5. Penghijauan

Penghijauan dalam arti luas adalah upaya untuk memulihkan, memelihara, dan menigkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air maupun sebagain pelindung lingkungan. Penghijauan Lingkungan adalah usaha untuk menghijaukan lingkungan dengan melaksanakan penanaman di taman, jalur hijau, pemukiman, perkantoran, dan lain-lain termasuk turus jalan yakni penghijauan yang dilakukan di kiri kanan jalan.

6. Sabuk Hijau (Green Belt)

Sabuk Hijau (Green Belt) adalah hutan yang tumbuh pada kawasan sekitar bendungan /waduk / danau pada daratan sepanjang tepian danau / bendungan / waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik bendungan / waduk / danau. Pada kawasan ini tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon dan melakukan pengolahan tanah.

7. Areal model budidaya buah atau getah

Pembuatan Areal Model Budidaya Buah atau Getah adalah kegiatan penanaman lahan kosong dan pekarangan di luar kawasan hutan oleh masyarakat dengan jenis tanaman MPTS (Multi Purpose Trees Spesies) dan buah-buahan. Tujuan kegiatan ini untuk memperoleh penutupan lahan yang optimal untuk mengendalikan lahan kritis, kayu bangunan untuk keperluan masyarakat local, konservasi tanah, memperbaiki iklim mikro dan tata air serta lingkungan.

8. Kebun Bibit Desa (KBD)

Kebun Bibit Desa adalah unit persemaian yang tidak permanen yang dibuat untuk menyediakan bibit dalam pecan penghijauan di sekitar desa lokasi kegiatan. Kebun Bibit Desa ini dikelola oleh kelompok tani pelaksana penghijauan / pembangunan hutan / kebun rakyat. Untuk 1 (satu) unit Kebun Bibit Desa mempunyai luas 0,25 Ha.

9. Hutan kota

Hutan Kota adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Pejabat yang berwenang.

10. Dam pengendali (Dpi)

Dam Pengendali adalah bendungan kecil untuk menampung air dan sedimen dengan konstruksi yang sederhana. Manfaat dari Dam Pengendali ini adalah sebagai pengendali banjir dan sedimentasi, meningkatkan infiltrasi, dan sebagai sumber air bagi masyarakat dan perikanan.

11. Dam penahan (Dpn)

Dam Penahan adalah bendungan kecil yang hanya menampung sedimen dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk kayu / bambu. Manfaatnya adalah sebagai pengendali sediment dan aliran permukaan dan meningkatkan infiltrasi.

12. Sumur resapan

Sumur resapan adalah bangunan yang menyerupai sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air lainnya dan meresapkannya ke dalam tanah. Sumur ini bermanfaat untuk meningkatkan kandungan air tanah dan mengurangi jumlah aliran permukaan yang dapat mengakibatkan banjir.

13. Perlebahan

Kegiatan perlebahan yang dilaksanakan adalah pembuatan model budidaya lebah, yaitu suatu rangkaian pemanfaatan lebah dan vegetasi penunjangnya (tanaman pakan lebah) untuk memperoleh manfaat optimal bagi kepentingan manusia dengan tetap menjaga kelestariannya. Hasil kegiatan ini berupa madu, royal jelly, lilin lebah. Usaha perlebahan ini cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

14. Gully plug

Gully Plug (Bangunan Pengendali Jurang) adalah bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada parit-parit melintang alur parit dengan konstruksi batu, kayu, atau bambu. Gully plug ini dibangun pada lahan iritis dan potencial iritis, kemiringan > 30 % dan terjadi erosi parit / alur, sedimentasi dan curah hujan yang tinggi, pengelolaan lahan sangat intensif atau lahan terbuka, serta kemiringan alur maksimal 5 %.

3.4. Pengelolaan SumberdayaAir

Sistem pengelolaan DAS Brantas dioperasikan sejalan dengan konsep keberlanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan dalam bentuk kegiatan yang akan diterapkan ke semua tahap pembangunan, yaitu: perencanaan, desain, konstruksi, operasi & pemeliharaan. Namun, pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada menyimpan sumber daya semata, melainkan juga harus menjadi prinsip untuk semua perencanaan masa depan dan pembangunan. Prospek masa depan DAS Brantas adalah sebagai kunci sukses dalam mencapai pembangunan ekonomi Propinsi Jawa Timur serta ekonomi nasional, dalam jangka panjang.

Pengelolaan DAS Brantas bertujuan untuk mengangkat kemakmuran rakyat, hal itu juga penting untuk mempersiapkan program pembangunan berkelanjutan di DAS Brantas secara efektif dan efisien untuk mempertahankan sumber daya air di daerah aliran sungai tersebut.

4. HASIL PEMBANGUNAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Sampai tahun 2000, keuntungan dari pengembangan DAS Brantas diperlihatkan pada Tabel 7-11, antara lain:

a. Kontrol banjir (sekitar 56.000 ha lahan aman hingga periode ulang banjir 50 tahunan),
b. Irigasi (pasokan air untuk 345.000 ha areal padi mendukung 25% stok beras nasional)
c. Listrik (diproduksi sekitar 900 juta kWh/tahun),
d. Air Minum (penyediaan air baku sekitar 200 juta m3/tahun),
e. Air untuk Industri (penyediaan air baku untuk sekitar 120 juta m3/tahun),
f. Perikanan,
g. Rekreasi, dan lain-lain, dengan data manfaat sebagai berikut.

Dalam perkembangannya permasalahan umum DAS Brantas masih berkisar pada fluktasi debit pada musim kemarau dan musim hujan, kerusakan lahan di daerah tangkapan air, erosi dan sedimentasi, kecenderungan penggunaan air yang belum efisien, bertambahnya limbah yang masuk sungai, serta berkurangnya kemampuan pemulihan kembali sungai, seperti kasus-kasus yang terjadi pada:

1. Penurunan dasar sungai Kali Brantas mulai dari Ploso sampai Mojokerto serta di Kali Porong yang disebabkan penggalian pasir secara liar.
2. Kerusakan prasarana pengairan yang disebabkan antara lain oleh penggalian pasir secara liar.
3. Sedimentasi waduk yang diakibatkan tidak hanya oleh endapan gunung meletus tetapi juga kerusakan pada daerah tangkapan hujan oleh perambahan hutan, berkurangnya areal hutan di hulu Brantas akibat penebangan lindungan dan pola pertanian yang tidak sesuai, serta pesatnya pengembangan permukiman dan industri. Berdasarkan hasil perhitungan, bangunan pengendali sedimen yang ada hanya dapat mengendalikan sedimen yang terjadi sebesar 8% dari sedimen maksimum tahunan yang keluar setelah letusan Gunung Kelud dan sisa kapasitas penyimpanan sedimennya hampir sama dengan sedimen tahunan sungai yang keluar pada kondisi normal
4. Pencemaran air akibat pembuangan limbah yang melampaui daya dukung tidak hanya di sungai tetapi juga pada infrastruktur yang dibangun seperti perubahan warna air waduk menjadi hitam kecoklatan, membentuk gumpalan, dan menimbulkan bau tak sedap akibat algae bloom, pencemaran air oleh Nitrogen dan Fosfat, akibat aktivitas pertanian; juga eutrofikasi (pencemaran organik) yang disebabkan oleh pembuangan limbah secara langsung/tidak langsung ke perairan umum oleh penduduk , industri, pertanian, dan erosi
5. Pemukiman penduduk di daerah sempadan

5. SIMPULAN

(1) Berdasarkan pengertian bahwa DAS secara hidrologis merupakan satu kesatuan, maka dalam rangka untuk mendapatkan manfaat yang optimal, pengembangan DAS Brantas dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir, terpadu, seimbang, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Konsep dasar pembangunan adalah “satu sungai, satu rencana, satu manajemen terkoordinasi” melalui: sistim perijinan penggunaan air, alokasi air yang tepat dan adil untuk pemanfaatan air yang efisien, pengelolaan terpadu atas sumberdaya air dan sumberdaya alam lainnya, penerapan prinsip-prinsip ekonomi ‘ dalam pengelolaan, peningkatan peranserta swasta (kemitraan), peningkatan koordinasi antar pemanfaat air untuk menghindari konflik. Kegiatan pengelolaan mencakup seluruh aspek sumberdaya alam, yakni: pengelolaan daerah tangkapan hujan, pengelolaan kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir, dan pengelolaan lingkungan sungai.

(2) Untuk itu diperlukan:

a. Kebijakan konsisten dengan dukungan politik, keuangan; untuk merencanakan, mengembangkan dan mengelola
b. Tahapan pembangunan, mengingat pengembangan SD Air memerlukan investasi yang besar
c. Penerapan prinsip pembayaran bagi Penerima Manfaat sekaligus untuk solusi beban Operasi-Pemeliharaan pembangunan infrastruktur
d. Kerangka Hukum; sebagai dukungan dan dasar hukum kegiatan.
e. Institusi/badan yang kuat; untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau pengembang
f. Komite atau Dewan Air serta Forum DAS; sebagai perwakilan pemangku keentingan/stakeholder sebagai bentuk kesadaran-keterlibatan publik
g. Usaha yang terus menerus untuk memperbaiki regulasi, institusi,
dan pembangunan baik dari aspek teknis maupun administrasi.

(3) Pengelolaan proyek setelah telah dibangun sangat penting untuk mendapatkan manfaat dari infrastruktur yang dibangun. Banyak infrastruktur yang rusak tidak lama setelah proyek selesai, disebabkan oleh minimnya anggaran untuk O & M, kurangnya staf profesional dan kurangnya instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola struktur. Dalam DAS Brantas perusahaan negara sendiri telah didirikan pada tahun 1990, untuk mengelola daerah aliran sungai Brantas.

(4) Meningkatkan pembangunan pertanian dan kegiatan ekonomi sebagai hasil pembangunan, memiliki efek positif terhadap penduduk di cekungan DAS Brantas.

6. DAFTAR PUSTAKA

Amron, Mochammad, March 16th 2009. Challenge of Brantas River Basin, Indonesia. Dipresentasikan pada peluncuran IWRM Guidelines at River Basin Level, 5th World Water Forum di Istanbul.

BP DAS Brantas, 2006. Data Pembangunan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Departemen Pekerjaan Umum, 2007. Profil Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. http://www.pu.go.id/satminkal/dit_sda/profil balai/bbws/new/profil brantas.pdf

Direktori Data dan Informasi Kementerian Pekerjaan Umum. Infrastruktur»Bendungan/ Bendung/Embung/Situ. http://pustaka.pu.go.id/new/infrastruktur-bendungan-detail.asp?id=158

Kartodihardjo, H, Murtilaksono, M dan Sudadi, U, 2004. Institusi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Konsep dan Pengantar Analisis Kebijakan. Fakultas Kehutanan Institur Pertanian Bogor.

Usman, Achmad Rusfandi. Comprehensive Development of The Brantas River Basin The Republic of Indonesia.

Ramu. P.E., Kikkeri V. December 2004. Brantas River Basin Case Study Indonesia. Research Support Budget of the World Bank.

*)) Tugas akhir mata kuliah Strategi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Ajaran 2009/2010, Mei 2010

2 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Leave a Reply