a. Desa Adat

Kegiatan yang dilakukan dalam desa adat meliputi bidang adat dan keagamaan, dimana suatu desa adat di Bali memiliki aturan adat tersendiri yang di tuangkan dalam awig-awig desa. Dari segi pemerintahan adat, masing-masing desa adat bersifat otonomi, dalam arti setiap desa adat mempunyai aturan tesendiri yang hanya berlaku bagi warga desa/ banjar yang bersangkutan, yang sama sekali terlepas dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Walau demikian aturan-aturan yang tertuang dalam awig-awig sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Batas wilayah geografis suatu desa adat adalah sama dengan batas pemerintahan adat yang secara fisik ditentukan oleh batas alam seperti sawah, sungai, bukit, gunung, garis pantai, lautan jalan dan sebagainya.

Sampai saat ini jumlah desa adat yang terdapat di Kabupaten Gianyar mengalami penambahan. Dan di setiap desa adat atau lebih dikenal dengan istilah desa pakraman maish memegang falsafah hidup yang berdasarkan pada ajaran agama Hindu, dan masih tetap berpegang pada konsep Tri Hita Karana, Tat Twan Asi dan Desa Kala Patra.

Anggota desa adat dinamakan sebagai Krama Adat atau sering disebut Krama Desa. Namun ada juga di beberapa tempat krama tersebut di golongkan lagi menurut status pribadi dan perkawinannya, utuh atau duda. Prajuru Desa Adat merupakan perangkat desa adat yang berfungsi untuk senantiasa menjaga kesuciaan dan keselarasan serta keserasian kehidupan dalam desa adat dengan menjaga ketertiban, keamanan dalam arti yang dinamis bersama-sama segenap anggota masyarakat adatnya, guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Dalam melaksanakan tugasnya, Prajuru desa adat berpegang kepada aturan-aturan yang ditentukan dalam awig-awig yang didalamnya memiliki satua-satuan Kahyangan Tiga. Secara garis besar awig-awig mengatur hubungan anggota masyarakat adat dalam keyakinannya terhadap Tuham Yang Maha Esa/ Sanghyang Widhi Wasa, hubungan antar sesama anggota masyarakat adat dan hubungan anggota masyarakat dengan wilayah dan lingkunannya.

Secara umum jabatan-jabatan dalam Prajuru Desa Adat adalah sebagai berikut :

  1. Bendesa Adat atau Kelian Adat sebagai kepala desa adat.
  2. Petajuk Bendesa sebagai wakilnya.
  3. Penyarikan sebagai juru tulis.
  4. Sinoman atau Kesinoman sebagai juru arah.
  5. Jero Mangku, Mangku Desa atau Jero Gede untuk jabatan Pimpinan pelaksana upacara di Pura Kahyangan Desa.
  6. Pekaseh atau Kelian Subak untuk jabatan yang mengurusi pengairan subak.

Semua aturan-aturan/ awig-awig yang berlaku pada suatu desa adat berpegang teguh pada falsafah ini yang merupakan suatu konsepsi keseimbangan antara manusia, Tuhan Yang Maha Esa/ Sanghyang Widhi Wasa dan alam lingkungannya, karena Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta telah menciptakan manusia beserta alam/ bumi yang mengandung segala sumber potensi kebutuhan hidup bagi manusia. Tri Hita Karana sebagai pola dasar keorganisasin Desa Adat dalam mewujudkan hal sebagai berikut :

1. Unsur Sanghyang Widhi Wasa

Dengan konsep Tri Murti yaitu : Bhrahma, Wisnhu dan Siwa merupakan manifesatasi Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta, Maha Pemelihara dan Maha Pelebur. Dalam Desa Adat dicerminkan dalam Tri Kahyangan (Kahyangan/ Pura Puseh, Pura Desa/ Bale Agung dan Pura Dalem)

2. Unsur Manusia

Krama Adat terorganisir secara tertib dengan pimpinan para prajuru adat. Falsafat Tat Twam Asi merupakan dasar kehidupan Krama Adat yang lebih mengutamakan keputusan umum dan menyelaraskan kepentingan pribadi dalam hubungannya dengan kepentingan krama adatnya.

3. Unsur Alam

Wujudnya adalah palemahan atau wilayah desa adat dengan batas-batasnya yang definitif yang dikukuhkan dengan suatu upacara tertentu. Palemahan desa adat meliputi luas wilayah Asengker kekuasaan Pula Bale Agung.

b. Desa Dinas

Lingkup kegiatan desa dinas berfungsi pada bidang administrasi kepemerintahan formal atau kedinasan serta bidang pembangunan umum. Secara struktural pemerintahan desa dinas terkait langsung dengan sistem pemerintah Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan wilayah desa adat, terdapat pola hubungan wilayah yaitu :

  • Satu desa dinas bisa mencakup beberapa desa adat.
  • Satu desa dinas terdiri atas satu desa adat.
  • Satu desa adat bisa mencakup beberapa desa dinas.
  • Satu desa adat juga terbagi ke dalam beberapa desa dinas.

Dalam hal kedinasan, desa dinas membawahi sejumlah Banjar Dinas.