Kajian tentang wanita umunya bukan sekedar untuk mendaoatkan pemahaman tentang wanita itu sendiri tetapi juga laki-laki dan tentu yang lebih penting adalah untuk memahami juga bagaimana suatu masyarakat terorganisir. Bagamanapun juga wanita tidak mungkin terlepas dari sistem sosialnya dan tentunya tedapat banyak nilai yang melekat pada wanita yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dimana ada keterlibatan berbagai kekuatan didalamnya. (Abdullah, 1997)

Sebelum lebih jauh pembahasan tentang kajian wanita/ gender ada baiknya untuk memperhatikan terlebih dahulu defini dari gender itu sendiri. Gender sebagai suatu konsepsi lebih tepat untk dipergunakan dalam membahas persoalan pembangunan, dari pada kata jenis kelamin atau wanita/ laki-laki, karena jenis kelamin mempunyai pengertian untuk menunjukkan sifat-sifat yang tepat dari seseorang. Sedangkan Gender sebagai konsepsi mengacu pada pengertian bahwa dilahirkan sebagai laki-laki atau wanita keberadannya berbeda-beda dalam waktu, tempat, kultur, bangsa maupun peradaban. Keadaan ini berubah-ubah dari masa ke masa, dari lokasi ke lokasi, dari lingkungan sosial budaya ke lingkungan sosial budaya lainnya. Gender adalah interpretasi mental dan kultral terhadap perbedaan kelamin dan hubungan laki-laki/ wanita, terkadang interpretasi mental ini lebih merupakan keadaan ideal daripada apa yang terjadi sesungguhnya dilakukan atau dilihat. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan wanita. Seringkali kegiatan diidentikkan sebagai miloik laki-laki atau wanita yang diorganisasikan dalam hubungan saling ketergantungan dan saling mengisi. (Achmad, 1991, 100). Sedangkan Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, & evaluasi atas kebijakan & program pembangunan (Inpres No.9 tahun 2000)

Oleh karenanya usaha memahami wanita juga merupakan usaha memahami masyarakat dan usaha ini tidak akan berhasil apabila tidak menggunakan teori-teori sosial yang ada. Memang ada bahayanya karena teori sosial yang ada saat ini merupakan konstruksi dari kaum laki-laki, seperti apa yang dikemukakan oleh Simone de Beauvoir bahwa dunia itu hasil karya laki-laki dan wanita hanyalah “warga kelas dua” yang keberadaannya tidak diperhitungkan. (Abdullah, 1997)

Menghadapi hal ini maka kajian tentang wanita harus dilakukan dari dua arah yaitu dari sisi teoritis dan dari sisi empiris, dengan kata lain suara wanita harus didengarkan dalam usaha mempertanyakan kebasahan teori sosial yang ada saat ini.(Abdullah, 1997, v)

Dalam mempelajari wanita tidak akan terlepas dari tiga proses sosial dalam pembentukan realitas wanita, yaitu: konstruksi, dekonstruksi dan rekonstruksi. (Berger dalam Abdullah, 1997, 5) Konstruksi merupakan susunan suatu realitas objektif yang telah diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun dalam proses konstruksi itu tersirat dinamika sosial. Dekonstruksi terjadi saat keabsahan realitas (objektif) kehidupan wanita dipertanyakan yang kemudian memperlihatkan praktik-praktik baru dalam kehidupan wanita. Dekonstruksi ini kemudian menghasilkan suatu proses rekonstruksi, yang merupakan proses rekonseptualisasi dan redifinisi wanita. (Abdullah, 1997, 5)

Pada awal perkembangannya wanita memang selalu diposisikan pada wilayah domestik dimana seorang wanita harus berada di rumah mengurusi suami dan anak sehingga muncul konsep wanita yang baik atau sempurna adalah wanita yang dapat menjadi sitri yang dengan baik dan penuh pengabdian melayani suami dan juga menjadi pendidikan anak-anak mereka agar dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Inilah yang selalu ditanamkan pada wanita sepanjang hidupnya bahkan telah direproduksi dalam berbagai bentuk diskursus yang menjadi kekuatan penting dalam menyadarkan wanita tentang peran penting domestik mereka. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perayaan hari ibu yang menegaskan betapa penting dan mulianya peran seorang ibu, demikian juga peringatan hari kartini yang awalnya merupakan perlambang perlawanan kaum wanita, saat ini telah berubah maknanya.

Dengan perkembangan jaman saat ini, dimana wanita sudah mulai merambah ke wilayah publik, tentunya ada banyak perubahan pada sistem sosial masyarakat. Seperti adanya pembagian peran dalam mengurus anak, bahkan peran wanita sebagai ibu yang berhak untuk melahirkan dapat terabaikan dan terkadang hak-hak wanita seperti hak cuti melahirkan atau  cuti saat haid dapat terabaikan pula karena hal itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Bukan hanya itu saja tetapi terjadi pula pengambilalihan sektor-sektor yang awalnya dikuasai wanita oleh laki-laki. Hal ini terjadi ketika kesempatan kerja bagi laki-laki mulai berkurang, kemudian mereka mulai mengambil alih atau melakukan ekspansi ke sektor-sektor yang semual ditangani oleh wanita. (Abdullah, 1997, 12) Hal lain juga terjadi ketika wanita mulai merambah ke sektor publik, tetap laki-lakilah yang diutamakan, dan jika peluang laki-laki terbatas maka mereka akan melalukan marginalisasi terhadap wanita. (Abdullah, 1997, 12) Kalaupun wanita dipekerjakan itu karena mereka merupakan angkatan kerja dengan upah yang rendah sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya.

Banyak gerakan yang terutama didukung oleh ideologi feniminsme telah menyadarkan wanita untuk terjun ke dunia publik dan gerakan semacam ini telah menghasilkan pengaruh yang cukup dahsyat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi wanita dalam dunia publik secara kuantitatif terus meningkat serta dari jumlah bidang pekerjaan yang dapat dimasuki oleh wanita pun makin lama main meningkat. Namun yang patut untuk mendapat perhatian adalah dari sisi kualitas keterlibatan wanita dalam pembangunan, seperti upah mereka yang masih rendah, keterlibatan mereka dalam menentukan kebijakan dan suara mereka dalam dunia publik masih belum didengar.

Melihat pada berbagai kendala yang dihadapi perempuan dalam dunia publik, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan wanita tidak sepenuhnya diterima oleh laki-laki dan tidak mendapatkan pengesahan secara kelembagaan. Laki-laki masih menilai wanita sebagai ibu/ istri, bukan sebagai pekerja yang profesional. Hal ini terlihat dari struktur upah yang timpang dan dari jenis pekerjaan yang “diperbolekan” untuk perempuan. Di sini laki-laki telah memproduksi ketimpangan gender dengan melihat wanita lebih sebagai “pendatang” atau “pelengkap”, bukan sebagai mitra kerja. (Abdullah, 1997, 17)

Sebenarnya keterlibatan wanita dalam pembangunan ini sudah mulai di bahas terutama dengan dikembangkannya konsep emansipasi dan ini terjadi sekitar tahun 1950-1960. seperti yang dikembangkan oleh badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1957, dimana untuk pertama kalinya mengeluarkan sebuah resolusi tentang partisipasi wanita dalam pembangunan yang kemudinan disusul melalui ECOSOC dengan resolusi yang pertama pada 12 Juli 1963 yang secara khusus mengakui pentingnya peranan wanita dalam pembangunan sosial, ekonomi nasional. (Achmad, 1991, 98)

Namun baru pada awal tahun 1970an, yaitu pada awal pelaksanaan Strategi Pembangunan Internasional PPB yang kedua (1971-1980) permasalahan pemerataan mulai memperhatikan perbedaan pendapatan dan kekuatan ekonomi antara laki-laki dan wanita. Perbedaan jaminan hukum hak-hak asasi antara laki-laki dan wanita sudah di sadari secara internasional sejak akhir perang dunia kedua, hal ini tercermin dari berbagai pasal dalam Charter PBB tahun 1948. (Achmad, 1991, 101)

Dan dipertegas lagi dengan diadakannya konfrensi dunia di Mexico pada tahun 1975, dimana konfrensi dunia ini diselenggarakan karena disadari bahwa isu wanita dalam pembangunan tidak termasuk dalam agenda konfernsi dunia tahun wanita internasional yang diadakan sebagai kebangkitan kembali gerakan yang dimulai tahun 60an. Mengingat isu tentang wanita sangat penting dan perlu di angkat kepermukaan. Konfrensi ini diadakan karena memperhatikan bahwa seringkali pembangunan yang dilaksanakan berdampak merugikan wanita dan proyek-proyek pembangunan seringkali meremehkan serta tidak menganggap peran tradisional wanita dibidang sosial maupun ekonomi, sehingga hal ini makin memperlebar jurang perbedaan kesempatan yang tersedia bagi laki-laki maupun wanita. (Raharjo, 1991, 109) Adapun konfrensi ini menghasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan & laki-laki dalam hal: (1) Pendidikan & pekerjaan; (2) Prioritas pembangunan bagi perempuan; (3) Perluas peran serta dalam pembangunan; (4) Tersedia data & informasi peran serta; (5) Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin

Kemudian pemikiran tentang pengarusutamaan gender ini berkembang dalam World Conference UN Mid Decade of Women, Kopenhagen pada tahun 1980 yang menghasilkan UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) – konvensi peniadaan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian Indonesia meratifikasinya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW. Kemudian dilanjutkan dengan adanya Konferensi Perempuan keempat, Beijing, 1995 menyepakati 12 isu kritis yang sesegera harus ditangani. Dan Indonesia telah menandatangani Beijing Platform for Action mengenai agenda kesepakatan internasioanl untuk memberdayakan perempuan.

Sedangkan pemikiran mengenai pengarusutamaan gender di Indonesia sendiri telah berkembang sejak Kongres Perempuan Indonesia, Yogyakarta, 22 Desember 1928 yang kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Dan sebenarnya isu kesetaraan sudah mulai mengemuka Pertama adanya kementerian perempuan pada tahun 1978 di kabinet Pembangunan II. Kemudian pemikiran pengarusutamaan gender ini berlanjut pada Deklarasi Komitmen Bersama Negara & Masyarakat untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1999. Pada tahun 1999 dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, “kesetaraan dan keadilan gender” telah dituangkan dalam GBHN 1999. Pada tahun 2004, dalam Rencana Kerja Pemerintah program-program yang mengandung pengarusutamaan gender telah lebih mendapat perhatian yang cukup besar yang terlihat dari berbagai program pembangunan di 9 (sembilan) sektor pembangunan yang sudah memuat berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming). (Sadiawati, 2004, 2)

Umumnya penyebab dari timbulnnya permasalahan-permasalahan pembangunan yang merugikan wanita antara lain karena adanya kekeliruan dalam perencanaan pembangunan, seperti (1) gagal memperhatikan peran produktif wanita yang secara tradisi telah dimainkan. (2) mengukuhkan nilai-nilai dari suatu masyarakat dimana aktivitas wanita dibatasi sekitar tugas-tugas rutin rumah tangga dan disekitar mengurus anak. (3) merembesnya nilai-nilai barat mengenai pekerjaan apa yang paling cocok untuk perempuan modern di masyarakat yang sedang berkembang. (Raharjo, 1991, 110-111)

Konfrensi yang diadakan di Mexico yang bertemakan “Equality, Development and Peace” ini akhirnya mengahsilkan dua kubu dalam memandang masalah wanita. kubu dari negara-negara maju cenderung untuk menekankan persamaan dalam hal perjuangan, sedangkan kubu negara-negara sedang berkembang permasalahan persamaan itu masih merupakan permasalahan yang masih “mewah”, mereka lebih menuntut pada penghapusan kemiskinan sebagai fokus perjuangan mereka. Dalam hal ini wanita harus merupakan bagian dari pembangunan atau dengan kata lain terintegrasinya wanita dalam pembangunan. Sehingga yang dimaksud dengan wanita dalam pembangunan adalah terintegrasinya wanita dalam prose pembangunan, wanita harus menjadi subjek sekaligus penikmat dari pembangunan dan bukan lagi sebagai atribut yang pasif, karena dalam istilah teritegrasi wanita dituntut untuk berperan sebagai aktor yang aktif dan kreatif. (Raharjo, 1991, 113)

Regulasi yang pertama dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan upaya untuk meningkatkan pengarustamaan gender di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang menginstruksikan kepada seluruh kantor kementrian, lembaga pemerintah non departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertingi /tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/Walikota untuk melaksanakan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Pelaksanaan dari Instruksi Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti antara lain dengan terbentuknya fokal poin atau kelompok kerja sesuai dengan bidang-bidang/sektor masing-masing, yaitu 9 sekto/bidang pembangunan yang dijabarkan dalam 36 program. Sektor yang dimaksud adalah sektor pertanian, sosial budaya, hukum, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, keluarga berencana dan lingkungan hidup. Di dalam pelaksanaan program-program dari 9 (sembilan) sektor pembangunan tersebut, khususnya bidang pembangunan hukum yang dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta), fokal poin bekerjasama dengan kelompok kerja bidang pembangunan hukum setiap tahunnya selalu melakukan rapat koordinasi dalam rangka mensinergikan pengarusutamaan gender dalam setiap program yang akan dilaksanakan. Pada akhir pelaksanaan program setiap tahunnya dapat dilihat hasilnya melalui evaluasi dan monitoring dari pelaksanaan program. (Sadiawati, 2004, 2-3)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembanguan Sosial ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, yang merupakan peraturan pembaharuan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dimuat Tahapan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan, Termasuk didalamnya diatur tentang Focal Point, dan tentunya Tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah Tahapan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi. Termasuk didalamnya tentang Pembinaan dan Pendanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Daftar Pustaka

  1. Abdullah, Irwan. (1997). Sangkan Paran Gender. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  2. Achmad, Sjamsiah. (1991). Teknik Analisis Gender (TAG). dalam Setyawati, Lugina. Anastasia Endang. (1991). Pengembangan Studi Wanita Dan Pembangunan. Jakarta: Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI
  3. Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
  5. Raharjo, Yulfita. (1991). Perbedaan Antara Studi Wanita Dalam Pembangunan Dan Studi Wanita. dalam Setyawati, Lugina. Anastasia Endang. (1991). Pengembangan Studi Wanita Dan Pembangunan. Jakarta: Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI
  6. Sadiawati, Diani. (2004, 2 September). Regulasi (Peraturan Perundang-undangan) dan Pengarusutamaan Gender. dalam http://www.legalitas.org/?q=regulasi-peraturan-perundang-undangan-dan-pengarusutamaan-gender. diakses 25 September 2009
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)