Homoseksual: Suatu Kenyataan

19 Oct 2010 In: Social and Cultural

Beberapa latar belakang mengapa seseorang mempunyai orientasi seks pada sejenis, diantaranya: (Zastrow, 2004,487-489)

1. Teori Biologi

Teori ini menerangkan bahwa seseorang mempunyai orientasi seks pada sejenis karena mereka mempunyai beberapa penyebab, diantaranya bisa dilihat dari genetika, anatomi (terutama bagian otak) serta hormonal.

Penyebab dari gentika melihat bahwa homoseksualitas telah diprogram melaui gen-gen. Lain halnya dengan anatomi, faktor ini melihat bahwa ukuran otak orang yang mempunyai orientasi seks pada sejenis lebih kecil dari orang yang mempunyai orientasi seks pada lawan jenis. Namun teori ini telah dibantah karena argumennya didukung oleh bukti yang tidak kuat untuk mendukung teori ini. Selain itu penyebab dilihat dari sisi hormonal melihat bahwa homoseksualitas terjadi karena tingkat perkembangan hormon tidak seimbang terutama yang terjadi pada masa remaja dan juga ada yang berpendapat perkembangan hormon yang abnormal pada masa anak dalam kandungan.

2. Teori Psikososial

Teori ini menerangkan bahwa homoseksualitas dapat muncul karena manusia mempunyai hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Teori ini menerangkan bahwa setiap manusia selalu belajar dan melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Manusia dalam kehidupan selalu dihadapkan pada stimulus dan respon, dan ketika hal in berlangsung terus menerus individu mengalami penguatan (reinforcement) dan kepribadian seseorang terbentuk.

Penjelasan di atas dapat di lihat bahwa homoseksualitas dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu dari biologis dan psikososial. Kebebasan memang tidak boleh melihat berdasarkan 2 penyebab ini, karena menurut deklarasi HAM semua orang mempunyai kedudukan yang sama, mereka dapat menentukan sendiri baik dalam memilih agama, pekerjaan, pendidikan bahkan dalam memilih orientasi seksnya.

Jika dilihat dari teori biologis seseorang pasti menjadi homoseks bukan kemauannya, atau dalam dunia kedokteran disebut sebagai patologi. Jika hal ini terjadi maka tidak boleh terjadi diskriminasi pada mereka. Karena mereka menjadi homoseks bukan atas keinginan mereka dan mereka menerima ”penyimpangan” ini apa adanya tanpa bisa melakukan perlawanan.

Demikian halnya orang-orang yang mempunyai orientasi seks pada sejenis dikarenakan psikososial, mereka juga tidak boleh di diskriminasi karena mereka mengalami sosialisasi nilai yang berbeda, mereka mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Semua orang mempunyai kesamaan dalam hak, karena semua manusia mempunyai akal dan dilengkapi dengan hati nurani. Bukan berarti manusia yang selalu dikatakan ”menyimpang” tidak mempunyai akal dan hati nurani. Mereka tetap mempunyainya, bukan berarti mereka guy atau lesbian otomatis mereka tidak mempunyai hati nurani dan akal.

Sebagai manusia, mereka yang mempunyai orientasi seks pada sesama jenis harus juga diperhatikan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi yang sama. Mereka tidak boleh dibedakan karena orientasi seks mereka berbeda dengan orang kebanyakan. Karena dalam deklarasi HAM pada pasal 2 dikatakan bahwa manusia semua sama tidak boleh dibedakan berdasarkan ras, warna kulit, agama dan sebagainya termasuk orientasi seksnya.

Mereka harus tetap mempunyai kebasan dalam berekspresi, baik kebebasan positif yang menekankan pada kemampuan mereka untuk melakukan tindakan bebas yang berorientasi bagaimana mereka bisa membantu orang lain. Tentunya dengan berbagai cara seperti mengikuti organisasi pelayanan dan sebagainya. Atau kebebasan negatif yang lebih berorientasi pada kepentingan pribadi, yaitu kebebasan untuk mengekspresikan mereka dan menunjukkan eksistensinya baik kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya.

Daftar Pustaka

 Zastrow, Charles H, Karen K. Kirst-Ashman, Understanding Human Behavior and The Social Environment, 6th ed, Thomson, USA, 2004

Studi Kasus

6 Sep 2010 In: Research Method

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Studi Kasus :

  1. Seseorang harus mampu mengajukan pertanyaan yang baik dan mampu untuk menginterpretasikan jawaban-jawaban
  2. Seseorang harus dapat menjadi pendengar yang baik dan tidak terperangkap oleh prakonsepsi sendiri
  3. Seseorang diharapkan mampu menyesuaikan diri dan fleksibel agar situasi yang baru dialami dapat dipandang sebagai kesempatan/ peluang bukan ancaman
  4. Seseorang harus memiliki daya tangkap yang kuat terhadap isu-isu yang akan diteliti, apakah hal ini merupakan orientasi teoritis atau kebijakan.
  5. Sesorang harus tidak bias, oleh anggapan-anggapan yang sudah ada sebelumnya, seseorang harus peka dan responsif terhadap bukti-bukti yang kontradiktif

3 Prinsip pengumpulan data

  1. Menggunakan multi sumber bukti, menggunakan banyak informan dan memperhatikan sumber-sumber bukti lainnya
  2. Menciptakan data dasar studi kasus, mengorganisir dan mengkoordinasikan data yang telah terkumpul, biasanya studi kasus memakan waktu yang cukup lama dan data yang diperolehnya pun cukup banyak sehingga perlu dilakukan pengorganisasian data agar data yang terkumpul tidak hilang saat dibutuhkan nanti
  3. Memelihara rangkaian bukti, tujuannya agar bisa ditelusuri dari bukti-bukti yang ada, berkenaan dengan studi kasus yang sedang dijalankan. Penting ketika menelusuri kekurangan data lapangan.

Analisa data Studi Kasus

I. Strategi umum

  1. memasukkan informan dalam daftar yang berbeda
  2. membuat matriks kategori dan menempatkan bukti-bukti ke dalam kategori tersebut
  3. menciptakan analisis data – flowchart dan perangkat lainnya- guna memeriksa data yang bersangkutan
  4. mentabulasi frekwensi peristiwa yang berbeda
  5. memeriksa kekompleksan tabulasi dan hubungan dengan mengkalkulasikan angka urutan.
  6. Memasukkan informan ke dalam urutan kronologis/ menggunakan skema waktu

Ada dua jenis analisa dalam analisa umum

  1. Mendasarkan pada proposisi teori, menganalisa dengan mendasarkan pada proposisi teori yang digunakan dalam studi kasus
  2. Mengembangkan deskripsi kasus, mengembangkan suatu kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan studi kasus

II. Bentuk Analisa Dominan

  1. Penjodohan Pola, membandingkan antara kenyataan dan hipotesa/ dugaan-dugaan (berdasarkan teori dan konsep)
  2. Pembuatan penjelasan, tujuannya menganalisa data studi kasus dengan cara membuat suatu penjelasan tentang kasus yang bersangkutan.
  3. Analisa deret waktu, lebih menekankan pada urutan waktu secara kronologis

III. Analisa kurang dominan (Lesser Modes)

  1. Menganalisis unit-unit terpancang, biasanya melihat unit-unit yang kurang dominan ketimbang kasusnya sendiri
  2. Membuat observasi berulang, bisa dipandang sebaga tipe analisa deret waktu khusus, dan biasanya diterapkan dengan menganalisa kasus yang sama di waktu yang berbeda, bahkan terkadang informannya un berbeda
  3. Analisa sekunder lintas kasus, analisa digunakan karena studi kasus yang dilakukan mendapat teralu banyak data, terutama data-data sekunder. Langkah yang perlu diambil adalah melakukan pengkodingan tertutup, dan membandingkan data-data yang ada dengan hasil penemuan studi kasus.

Struktur penulisan laporan Studi Kasus

  1. Struktur analisis linier, uraian sub-sub topiknya mencakup isu/ persoalan yang diteliti, temuan dikumpulkan dan dianalisa
  2. Struktur komparatif, membandingkan antara 2 atau lebih kasus dengan menggunakan standar yang sama
  3. Struktur kronologis, menyajikan berdasarkan waktu atau kejadian secara berurutan
  4. Struktur pengembangan teori, untuk mengembangkan teori sehingga harus mengikuti alur logika pengembangan teori.
  5. Struktur ketegangan, menyajikan inti penemuan di tengah sampai akhir laporan
  6. Struktur tidak berurutan, tidak ada standar, yang dipentingkan disini pengungkapan data secara menyeluruh.

Jenis-jenis laporan Studi Kasus

  1. Tidak tertulis, dengan menyajikan dalam bentuk dokumentasi, film dan sebagainya
  2. Dalam bentuk tertulis :
    1. Studi kasus tunggal klasik, hanya menyajikan satu kasus saja
    2. Multi Kasus, penulisan laporan berdasarkan orang per orang
    3. Studi kasus dengan format tanya jawab, penyajian laporan dikategorikan berdasarkan pertanyaan
    4. Studi kasus lintas kasus, menganalisa kasus per kasus terkadang dengan membandingkan atau membuat kontradiksi antar kasus

Daftar Pustaka

Yin, Robert K. Case Study Research : Design and Methods. Appilied Social Research Methods Series. Vol.5. Sage Publications. Wasingthon,DC.1989

Dari banyak literatur dikemukakan bahwa ada banyak orang yang pernah menjadi murid dari Kung Fu Tze. Beberapa literatur mengatakan jumlah mereka adalah 3.000 orang, sedangkan Meng Tzu mengatakan ada + 70 orang murid yang pernah menjadi murid Kung Fu Tze.

Dari sekian banyak murid Kung Fu Tze, menurut H.G Creel (1951, 86-87), dapat dikategorikan kedalam dua golongan, yaitu :

  1. Murid-murid yang belajar pada Kung Fu Tze sebelum beliau meninggalkan wilayah Lu, untuk melakukan perjalanan.
  2. Murid-murid yang belajar pada Kung Fu Tze setelah beliau kembali ke wilayah Lu dari perjalanan panjangnya.

Adapun beberapa murid Kung Fu Tze yang terkenal dan yang paling sering disebut dalam kitab Lun Yu (Analect) adalah sebagai berikut : (Creel, 1951)

A. Tzu Lu

Murid paling tua, paling setia, selalu mendampingi Kung Fu Tze. Teman baik dan pengkritik paling handal. Kung Fu Tze pernah mengatakan Tzu Lu bukan tipe murid idealnya. Kung Fu Tze selalu mengkritik dengan halus berkenaan dengan sifat Tzu Lu yang keras kepala.

Tzu Lu adalah orang yang selalu menepati janjinya, selalu terus terang, berbicara jujur dan menekankan pada kebenaran. Ia juga seorang yang hangat dan panutan bagi murid-murid lainnya.

Ia orang yang kuat, postur tubuhnya memang pantas untuk menjadi tentara. Kung Fu Tze pernah berkata bahwa Tzu Lu tidak mungkin meninggal dengan sebab alamiah.

Dan ternyata perkataan Kung Fu Tze menjadi kenyataan, karena Tzu Lu terbunuh ketika ia membela pemimpinnya.

B. Jan Ch’iu

Pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah yang mengatur kota yang bernama Chu kecil. Ia cukup terkenal diantara murid-murid awal Kung Fu Tze.

Kepribadiannya sangat berbeda dengan Tzu Lu. Ia orang yang berbakat, pandai berbicara dan seorang administrator yang handal bahkan ada yang menyebutnya sebagai seorang jendral yang handal. Ia pandai melihat peluang dan hal ini yang menunjang karir politiknya.

Makin lama Kung Fu Tze tidak senang dengan Jan Ch’iu karena perilakunya, puncaknya saat Jan Ch’iu mendukung Chi untuk menaikkan pajak pada masyarakat. Kung Fu Tze tidak lagi mengakui Jan Ch’iu sebagai murid. Walau karirnya terus menanjak tapi dari segi moral Jan Ch’iu dinilai buruk oleh Kung Fu Tze.

C. Tzu Kung

Murid yang paling memiliki kemampuan untuk menyenangkan hati orang-orang di tempat ia mengabdikan dirinya. Tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip pribadinya. Ia adalah salah seorang murid yang pandai menyesuaikan diri, perpaduan antara Introvert dan extrovert. Tzu Kung mempunyai tingkah laku yang menyenangkan sehingga banyak orang yang menyukainya. Ia orang yang mempunyai tutur kata lembut, seorang diplomat yang ulung karena banyak pertimbangan yang sangat baik tentang dunia politik saat itu. Karena keunggulan ini Ia sering ditunjuk sebagai pengganti Kung Fu Tze dalam memimpin upacara-upacara, terutama setelah Kung Fu Tze wafat.

D. Yen Hui

Tidak seperti murid-murid Kung Fu Tze lainnya, Yen Hui hampir tidak pernah berkata apapun, biasanya Ia hanya setuju dengan apa yang Kung Fu Tze katakan bahkan sering menerima ujaran Kung Fu Tze tanpa komentar. Sering murid-murid yang lain memandangnya sebelah mata karena Yen Hui lebih banyak diam, bertingkah seperti orang bodoh dan tidak mempunyai pendirian, namun jika Ia diminta pendapatnya tentang sesuatu, Ia akan menunjukkan bahwa dirinya mampu. Karena sikap diamnya itu Yen Hui bukanlah orang yang simpatik  dan karena itulah Yen Hui sering menjadi pengangguran dan hidup dalam kemiskinan. Hal ini bukan disebabkan karena dia tidak pandai atau malas, tetapi lebih disebabkan oleh kepribadiannya yang tidak menyenangkan.

Kehidupan Pitirim  A Sorokin

Pitirim Sorokin adalah ilmuwan Rusia yang mengungsi ke Amerika Serikat sejak Revolusi Komunis 1917. Ia lahir di Rusia pada tahun 1889 dan memperoleh pendidikan di Universitas St Petersburg. Kemudian Sorokin mengajar disana yang kemudian Ia mendirikan Departemen Sosiologi.

Karir Sorokin terganggu karena adanya Revolusi Komunis, hal ini dikarenakan Ia sebagai pejuang anti komunisme. Ia sempat ditahan dan dijatuhi hukuman mati, yang kemudian hukuman ersebut di ganti dengan hukuman pembuangan ke Cekoslovakia. Stetlah beberapa tahun Ia hidup dipengasingan, pada tahun 1924 Ia kemudian pergi ke Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, Sorokin bergabung dengan Universitas Harvard dan kemudian mendirikan Center for Creative Altruism.

Karya-karya Pitirim  A Sorokin

1.      Social Cultural and Dynamics (1941),

2.      The Crisis of Our Age (1941),

3.      Society, Culture and Personality (1947).

Teori Siklus Perubahan Sosial

Sorokin memusatkan perhatiannya pada tingkat budaya, dengan menekankan pada arti, nilai, norma dan symbol sebagai kunci untuk memahami kenyataan social-budaya. Sorokin juga menekankan adanya saling ketergantungan antara pola-pola budaya. Ia percaya bahwa masyarakat adalah suatu sistem interaksi dan kepribadian individual.

Tingkat tertinggi integrasi sistem-sistem sosial yang paling mungkin didasari pada seperangkat arti, nilai, norma hukum yang secara logis dan konsisten mengatur interaksi antara kepribadian-kepribadian yang ada didalam masyarakat. Tingkat yang paling rendah dimana kenyataan sosial-budaya dapat dianalisa pada tingkat interaksi antara 2 orang atau lebih.

Sorokin mengemukakan teori yang berlainan, ia menerima teori siklus seperti hukum fatum ala Oswald Spengler dalam karya yang berpengaruhnya Der Untergang des Abendlandes (Decline of  the West) atau Keruntuhan Dunia Barat/Eropa. Spengler meramalkan keruntuhan Eropa yang didasarkan atas keyakinan bahwa gerak sejarah ditentukan oleh hukum alam. Dalil Spengler ialah bahwa kehidupan sebuah kebudayaan  dalam segalanya sama dengan kehidupan tumbuhan, hewan, manusia dan alam semesta. Persamaan itu berdasarkan kehidupan yang dikuasai oleh hukum siklus sebagai wujud dari fatum.

Sorokin menilai gerak sejarah dengan gaya, irama dan corak ragam yang kaya raya dipermudah, dipersingkat dan disederhanakan sehingga menjadi teori siklus. Sorokin menyatakan bahwa gerak sejarah menunjukkan fluctuation of age to age, yaitu naik turun, pasang surut, timbul tenggelam. Ia menyatakan adanya cultural universal dan di dalam alam kebudayaan itu terdapat masyarakat dan aliran kebudayaan. Di alam yang luas ini terdapat 3 tipe yang tertentu, yaitu:

a.       ideational, mempunyai dasar pemikiran bahwa kenyataan itu bersifat nonmaterial, transenden dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Dunia dianggap sebagai suatu ilusi, sementara, dan tergantung pada dunia transenden atau sebagai aspek kenyataan yang tidak nyata , tidak sempurna, tidak lengkap. Kenyataan adalah sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau nirwana. Kata kunci adalah kerohanian, ketuhanan, keagamaan, kepercayaan

b.      sensate, dasar pemikirannya adalah dnia materil yang ada disekitar kita adalah satu-satunya kenyataan yang ada. Keberadaan kenyataan yang adi insrawi atau yang trasenden disangkal. Kata kunci adalah serba jasmaniah, mengenai keduniawian, berpusat pada panca indera

c.       perpaduan antara ideational-sensate, dasar pemikirannya adalah perpaduan antara kedua hal diatas (Ideational dan Sensate). Kata kunci adalah suatu kompromis.

Ideational

1.      Menyatakan bahwa Tuhan sebagai realitas tertinggi dan nilai terbenar

2.      Dunia dipandang sebagai ilusi, sementara, dan tak lengkap.

3.      Sistem ini terbagi atas:

 

  • Ideasional asketik, mengurangi kebutuhan duniawi supaya mudah diserap ke dalam dunia transenden.
  • Ideasional aktif, mengurangi kebutuhan duniawi sekaligus mengubahnya agar selaras dengan dunia transenden.

Sensate

1.      Dunia nyata adalah realitas tertinggi, satu-satunya kenyataan yang ada.

2.      Sistem ini terbagi atas:

 

  • Inderawi aktif, usaha aktif utk mengubah dunia fisik guna memenuhi kepuasan dan kesenangan manusia.
  • Inderawi pasif, menikmati kesenangan duniawi tanpa memperhatikan tujuan jangka panjang.
  • Inderawi sinis, pengejaran tujuan duniawi dibenarkan oleh rasionalisasi idealistic.

Ideational-Sensate

1.      Suatu usaha Kompromis.

2.      Sistem ini terbagi atas:

 

  • Kebudayaan Idealistis, dasar pemikiran antara ideational dan sensate secara sistematis dan logis saling berhubungan.
  • Kebudayaan Ideasional Tiruan, kedua dasar pemikiran antara ideasional dan sensate saling berlawanan tidak teritegrasi secara sistematis namun hidup berdampingan.

Tiga jenis kebudayaan adalah suatu cara untuk menghargai atau menentukan nilai suatu kebudayaan. Menurut Sorokin tidak terdapat hari akhir seperti pendapat Agustinus, tidak ada pula kehancuran seperti pendapat Spengler. Ia hanya melukiskan perubahan-perubahan dalam tubuh kebudayaan yang menentukan sifatnya untuk sementara waktu.

Apabila sifat ideational dipandang lebih tinggi dari sensate dan sifat idealistic ditempatkan diantaranya, maka terdapat gambaran naik-turun, timbul-tenggelam dan pasang-suruta dalam gerak sejarah tidak menunjukkan irama dan gaya yang tetap dan tertentu. Sorokin dalam menafsirkan gerak sejarah tidak mencari pangkal gerak sejarah atau muara gerak sejarah, ia hanya melukiskan prosesnya atau jalannya gerak sejarah.

Rujukan

Budiyanto, Hari. (2008) Perkembangan Teori Sejarah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Johnson, Doyle Paul. (1986).Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid 1. Jakarta: Penerbit Gramedia

Ada beberapa hal yang terkait dengan rposedural murni dari keadilan, diantaranya,

  • Tidak adanya criteria independent yang mengatur lahirnya konsep keadilan bercorak public,
  • Well ordered society adalah suatu keadaan yang diatur oleh konsep public tentang keadilan yang tentunya disepakati oleh public secara fair.

Konsep keadilan tidak mempunyai perpanjangan tangan dari konsep-konsep keadilan individu atau pun kelompok maka ia dapat disebu sebagai adil (fair), sehingga konsep yang dihasilkan tidak saja perfect tetapi pure.

Posisi asali merupakan instrument of representation yaiu suatu representasi dari pihak-pihak yang sepakat untuk mencapai keadilan. Untuk menjamin kemurnian dari prosedur dan fairnya kesepakatan maka dalam prosedurnya harus tidak ada pengaruh individu atau kelompok.

Posisi asali bukan pihak-pihak yang tidak memahami atau menyetujui posisinya kelak. Posisi asali lebih pada posisi hipotetis dan non histories yang menempatkan semua pihak pada the veil of ignorance (tabir ketidaktahuan)

Posisi asali disebut hipotetis karena apa yang akan disepakati bukan apa yang sudah disepakati. Tidak seperti Kaum utilitarian berpendapat yang adil adalah yang memaksimalkan keuntungan social. Dalam posisi asali yang disepakati adalah kesepakatan.

Posisi asali disebut non histories karena tidak pernah ditemukan dalam periode sejarah tertentu, bukan kondisi riil dari sejarah.Tabir ketidaktahuan adalah kondisi dimana semua pihak tidak punya pengetahuan tentang posisi social dan doktrin tertentu.

Mereka tidak tahu tentang ras, etnis, seks dan kekuatan alamiah lainnya, termasuk talenta, intelegensia.

Para penghuni tabir ketidaktahuan mempunyai 2 moral powers. Fungsi dari tabir ketidaktahuan adalah, semua orang dalam tabir ketidaktahuannya peduli dengan dirinya sehingga mereka perduli pada tujuan dan bagaimana mencapainya. Dan semua orang juga melakukan mutual disinterested (tidak tertarik pada interest-interest individu lain, hanya mengacu pada interest pribadi)

Dalam Rawls ada dua konsep rasionalitas yaitu Rasionalitas kebaikan (Rational) dan Rasionalitas Keadilan (Reasonable).Pada Rational apa yang baik adalah yang ingin fiterjemahkan dalam realitas konkrit. Rasionalitas manusia terus merefleksi untuk sesuatu yang lebih public sifatnya.

Tabir ketidaktahuan adlah system yang membatasi tetapi sekaligus juga menciptakan public conception of justice.Orang-orang dengan rational akan merealisasikan apa yang dianggap baik, tetapi terkadang bertentangan dengan konsep-konsep kebaikan individu atau kelompok lain.

Masing-masing orang mempunyai konsep kebaikan sendiri-sendiri, dalam tabir ketidaktahuan manusia berusaha menciptakan possible condition atau suatu kondisi yang memungkinkan untuk menciptakan atau melahirkan public conception of justice sehingga ada jaminan untuk mrndapatkan hak dan melakukan kewajiban.

Dalam posisi asali para representator dipaksa untuk beralih dari rational ke reasonable. Dan untuk mencapai itu semua harus melalui posisi asali.Posisi asali adalah jembatan antara private conception dan public conception (well ordered society). Dalam prinsip posisi asali ini orang selalu mempersiapkan diri mereka pada posisi yang tidak beruntung (ingat 2 kekuatan moral). Untuk memaksimalkan pilihan-pilihan dari kondisi terburuk ini ada beberapa syarat diantaranya

  • Pihak-pihak tidak memiliki dasar yang kuat (nirprobabiliti) untuk memperkirakan emungkinan situasi social yang mempengaruhi posisi fundamental seseorang.
  • Pihak-pihak hanya dimungkinkan mengevaluasi berbagai posisi asali dari hasil yang terburuk, pihak-pihak tersebut tidak terfokus lebih dari hasil yang terburuk, mengadopsi harisl terbaik dari hasil terburuk lainnya, tidak mempunyai harapan lebih.
  • Alternative-alternatif lain harus berada secara signifikan dibawah level of guarantee.

Perencanaan Partisipatif

3 May 2010 In: Social and Cultural

Perencanaan

Sebelum masuk dalam pembahasan perencanaan partisipatif ada baiknya jika kita menyimak mode perencanaan yang ada, diantanranya model perencanaan bersifat Top Down dan Bottom Up.

Perencanaan dengan model Top Down ini dilaksanakan oleh sekelompok elit politik, melibatkan lebih banyak teknokrat, mengandalkan otoritas & diskresi. Adapun argumentasi top-down adalah:

  1. Efisiensi
  2. Penegakan aturan (enforcement)
  3. Konsistensi input-target-output
  4. Publik/masyarakat masih sulit dilibatkan

Perencanaan dengan model Bottom Up ini dilaksanakan secara kolektif, melibatkan unsur-unsur governance,mengandalkan persuasi, co-production. Dan argumentasi bottom-up adalah:

  1. Efektivitas
  2. Kinerja (performance, outcome),bukan sekadar hasil seketika
  3. Social virtue (kearifan sosial)
  4. Masyarakat diasumsikan sudah paham hak-hak dan apa yang mereka butuhkan.

Partisipasi

Istilah Partisipasi menurut Mikkelsen biasanya digunakan di masyarakat  dalam berbagai makna umum, diantaranya: (2005, 53-54)

  1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan), tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
  2. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespons berbagai proyek pembangunan.
  3. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu.
  4. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplenetasian, pemantauan dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial maupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat.
  5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.
  6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri.

Tiga bentuk partisipasi (Chambers dalam Mikkelsen, 2005, 54):

1.      Cosmetic Label

Sering digunakan agar proyek yang diusulkan terlihat lebih cantik sehinga lembaga donor maupun pihak pemerintah akan mau membiayai proyek tersebut.

2.      Coopting Practice

Digunakan untuk memobilisasi tenaga-tenaga di tingkat lokal dan mengurangi pembiayaan pryek.

3.      Empowering Process

Dimaknai sebagai suatu proses yang memampukan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mndapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih.

Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif mulai dikenal secara luas sejak munculnya metode partisipatif yang biasa disebut Participatory Rural Appraisal. Metode ini menekankan adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam merencanakan pembangunan (penyelesaian masalah) mulai dari pengenalan wilayah, pengidentifkasian masalah sampai pada penentuan skala prioritas.

Perencanaan partisipatif saat ini mulai merambah ke tingkat makro atau lebih pada pengembangan kebijakan, biasanya kegiatan ini lebih banyak dilakukan oleh Lembaga Non Pemerintah (NGO’s). Selain itu perencanaan partisipatif banyak dilakukan di tingkat mikro seperti pada tingkat masyarakat maupun di tingkat individu.

Secara garis besar perencanaan partisipatif mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mndapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi.

Tiga alasan utama mengapa perencanaan partisipatif dibutuhkan, yaitu (Conyers, 1991, 154-155)

  1. Alasan pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhandan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
  2. Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau proram pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
  3. Alasan ketiga adalah karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

Alasan lainnya dikemukakan oleh Amartya Sen dimana Ia mengemukana ada 3 alasan mengapa harus ada demokasi dan Perencanaan Partisipatif (Amartya Sen, 1999:148)

  1. Demokrasi dan partisipasi sangat penting peranannya dalam pengembangan kemampuan dasar.
  2. Instrumental role untuk memastikan bahwa rakyat bisa mengungkapkan dan mendukung klaim atas hak-hak mereka, di bidang politik maupun ekonomi
  3. Constructive role dalam merumuskan “kebutuhan” rakyat dalam konteks sosial.

Sejarah Partisitasi dalam Pembangunan

Pada tahun 1960-an, yang dimaksud dengan partisipasi adalah adanya transfer atau alih pengetahuan atau teknologi dari luar untuk menjadikan orang atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri.

Pada tahun 1970-an Partisipasi lebih dikenal sebagai usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan berkaitan dengan kases terhadap sumber-sumber pembangunan. Ada 3 perspektif besar:

  1. Masyarakat berpartisipasi sebagai pihak yang menerima manfaat dari pembangunan. Partisipasi dilakukan untuk masyarakat, umumnya masyarakat diundang untuk ditanyakan apa kebutuhan mereka yang nantinya akan dimasukkan dalam program pembangunan.
  2. Partisipasi dilihat sebagai suatu proses dan di kendalikan oleh orang-orang yang mengenalikan pembangunan. Partisipasi ini berkaitan pula dengan demokrasi dan keadilan.
  3. Partisipasi melibatkan bekerja dengan masyarakat daripada bekerja untuk mereka. Partisipasi bentuk ini lebih melihat hubungan antara pelaksana pembangunan dan pemanfaan hasil pembangunan.

Pada tahun 1980-an Partisipasi dikenal dengan istilah Proyek dalam Masyarakat, dan ini menyebabkan semakin dikenalnya partisipasi sebagai suatu pendekatan dalam proyek-proyek dan program-program pembangunan. Terdapat 2 paradigma yang berkembang saat ini, yaitu:

  1. Metode yang dipromosikan oleh lembaga-lembaga seperti Stakeholder analysis, social analysis, beneficiary assessment, logical framework analysis. Semua ini merupakan toolkits yang diterapkan oleh perencana sosial untuk mempromosikan partisipasi ditingkat pemangku kepentingan dalam melakukan pengidentifikasian di tingkat awal.
  2. Metode-metode yang dipromosikan oleh pengembang metode partisipatori seperti PRA, Rapid Rural Appraisal, Partisipatory Learning and Action, Partisipatory Appraisal and Learning Methods dan sebagainya yang memungkina masyarakat untuk berbagi, mengenal dan menganalisa pengetahuan yang mereka miliki serta kondisi mereka dan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pada tahun 1990-an Partisipasi lebih dilihat sebagai kemitraan, koordinasi atau kepemilikan dari program dan adanya fungsi kontrol/ kendali dari masyarakat itu sendii terhadap sumber daya yang mereka miliki. Pada dekade ini mulai ada perubahan paradigma mengenai apa yang disebut masyarakat, mulai ada perubahan dari penerima manfaat dari pembangunan kepada pemangku kepentingan, dengan asumsi kalau masyarakat disebut sebagai penerima manfaat sifatnya lebih pasif dibandingkan dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Pada tahun 2000-an Partisipasi mulai berubah yang dahulu hanya berkisar pada lingkungan mikro saat ini mulai merambah ke tataran makro, dengan adanya partisipasi dalam penentuan atau pembentukan kebijakan.

Tipologi Partisipasi Masyarakat atau Individu

Passive Participation, masyarakat berpartisipasi karena memang diharuskan untuk ikut serta dalam proses pembangunan, tanpa ada kemampuan untuk merubah.

Participation in information giving, partisipasi masyarakat hanya sebatas memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perencana pembangunan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Namun masyarakat tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi mempengaruhi dalam pembuatan pertanyaan, dan tidak ada kesempatan untuk mencek ketepatan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Participation by consultation, partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk konsultasi, ada pihak luar sebagai pendengar yang berusaha mendefinisikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan merumuskan solusinya. Dalam proses konsultasi ini tidak ada pembagian dalam penentuan keputusan, semua dikerjakan oleh pihak luar yang diberi mandat untuk mngerjakan ini.

Participation for material incentives, partisipasi ini lebih pada masyarakat memberikan sumber daya yang mereka punya seperti tenaga dan tanah, kemudian akan diganti dalam bentuk makanan, uang, atau penggantian dalam bentuk materi lainnya.

Functional participation, partisipasi masyarakat terjadi dengan membentuk kelompok-kelompok atau kepanitiaan yang diprakarsai/ didorong oleh pihak luar.

Interactive participation, masyarakat dilibatkan dalam menganalisis dan perencanaan pembangunan. Dalam tipe partisipasi ini, kelompok mungkin saja dapat dibentuk bersama-sama dengan lembaga donor dan mempunyai tugas untuk mengendalikan dan memutuskan semua permasalahan yang terjadi di tingkat lokal.

Self-mobilization, masyarakat secara mandiri berinisiatif untuk melakukan pembangunan tanpa ada campur tangan dari pihak luar, kalau pun ada, peran pihak luar hanya sebatas membantu dalam penyusunan kerangka kerja. Mereka mempunyai fungsi kontrol penuh terhadap sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Catalysing change, Partisipasi dengan membentuk agen perubah dalam masyarakat yang nantinya dapat mengajak atau mempengaruhi masyarakatnya untuk melakukan perubahan.

Optimum Participation, lebih memfokuskan pada konteks dan tujuan dari pembangunan dan itu akan turut menetukan bentuk dari partisipasi yang akan dipergunakan. Partisipasi akan optimal jika turut memperhatikan secara detail pada siapa yang akan berpartisipasi karena tidak semua orang dapat berpartisipasi, dan dengan metode ini pula dapat membantu menentukan strategi yang optimal dalam pembangunan.

Manipulation, ada sejumlah partisipasi namun tidak memiliki kekuasaan yang nyata, masyarakat membentuk suatu kelompok atau kepanitiaan namun tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan arah pembangunan.

Permasalahan dalam Perencanaan Partisipatif.

  1. Keterlibatan masyarakat akan terjadi secara sukarela jika perencanaan dilakukan secara desentralisasi, dan kegiatan pembangunan selalu diarahkan pada keadaan atau kepentingan masyarakat. Jika hal ini tidak terjadi maka partisipasi masyarakat akan sulit terjadi karena masyarakat tidak akan berpartisipasi jika kegiatan dirasa tidak menarik minat mereka atau partisipasi mereka tidak berpengaruh pada rencana akhir.
  2. Partisipasi akan sulit terjadi apabila di dalam suatu masyarakat tidak mengetahui atau tidak mempunyai gagasan mengenai rangkaian pilihan yang seharusnya mereka pilih, maka tidak mengherankan apabila masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, sering meminta hal-hal yang tidak mungkin atau hal lain yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan mereka. Jadi ada kemungkinan skala prioritas akan berbeda antara pihak pemerintah dan masyarakat.
  3. Batasan dari wilayah kerja dapat menjadi permasalahan, hal ini berkaitan dengan batas wilayah administratif atau batas wilayah komunitas (adat). Terkadang masyarakat yang akan dibina dibatasi oleh wilayah administratif (negara), namun pada kenyataannya masyarakat yang akan dibina mempunyai suatu ikatan (batasan adat) lain yang turut menetukan luas wilayah mereka. Hal ini berkaitan dengan penentuan wilayah kerja dan pelibatan partisipasi masyarakat.
  4. Permasalah lain adalah berkaitan dengan perwakilan yang ditunjuk, terkadang wakil masyarakat yang ditunjuk sebagai penentu kebijakan atau dalam pembuatan perencanaan sosial tidak mengakomodir elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat, perlu diingat bahwa masyarakat tidak selalu homogen. Maka akan ada potensi konflik apabila perwakilan yang ditunjuk tidak mengakomodir kepentingan masyarakat.
  5. Adanya kesenjangan komunikasi antara perencana sosial dengan petugas lapangan yang bertugas mengumpulkan informasi guna penyusunan perencanaan sosial. Ada usaha untuk melibatkan masyarakay lokal dalam pengumpulan informasi namun tingkat kemampuan masyarakat lokal beragam dan terkadang tidak sesuai dengan harapan para perencana.
  6. Tidak terpenuhinya harapan juga turut menghambat adanya partisipasi msyarakat, seperti tidak berpengaruhnya partisipasi mereka terhadap hasil pembangunan, adanya ekspektasi yang berlebih dari masyarakat yang tidak terpenuhi, atau bahkan pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun secara bersama.
  7. Permasalah lain yang berkaitan dengan perencanaan partisipatif adalah adanya anggapan bahwa perencanaan partisipatif adalah suatu kegiatan yang tidak efektif dan membuang-buang waktu. Memang perencanaan partisipatif bukanlah suatu perkara yang mudah, karena melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan membutuhkan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit. Perencanaan partisipatif pun membutuhkan kapasitas organisasi yang tidak kecil.
  8. Ada konflik yang timbul antara kepentingan daerah atau lokal dengan kepentingan nasional. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang, disatu sisi pemerintah pusat memandang bahwa hal tertentu merupakan prioritas utama, namun disatu sisi pemerintah daerah atau masyarakat hal tersebut bukanlah prioritas utama.

Daftar Referensi

Adi, Isbandi Rukminto. (2008). Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Cet 1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Conyers, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Ed 2. (Penerjemah: Susetiawan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mikkelsen, Britha. (2005) Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners. 2nd Ed. California: Sage Publication

Perencana Sosial

Pokok perhatian dalam Perencanaan Sosial adalah melakukan modifikasi, menghilangkan atau membuat kebijakan-kebijakan ataupun program-program sosial dalam suatu organisasi pelayanan.

Perencana sosial profesional umumnya mempunyai peran utama:

  1. Mengembangkan perundang-undangan.
  2. Mengevaluasi program-program sosial.
  3. Menciptakan/ mendisain model-model pelayanan.
  4. Mengembangkan komite dewan penasehat/ badan kebijakan yang bertugas memberikan masukan kepada pengembang program-program pada organisasi pelayanan.

Pada tingkat Masyarakat (Community Level) biasanya perencana social bekerja pada agen-agen yang berada di bawah pemerintah ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Adapun peran yang biasa dilakukan perencana sosial tingkat masyarakat adalah:

  1. Perencanaan yang bersifat sektoral yang penjangkauannya lebih pada sektor pelayanan atau populasi yang spesifik.
  2. Peranannya lebih pada memberikan masukan pada sistem perundang-undangan atau kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, kesehatan mental atau pelayanan pada anak-anak muda.
  3. Pelayanan yang bersifat direct service, dalam 4 bentuk:
  • Menggalang dukungan untuk mencapai ideologi, program atau keuangan
  • Mengarahkan proses perubahan dalam organisasi seperti dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Perekrutan Tenaga Ahli, Fasilitas, Pendanaan, dll
  • Menentukan wilayah pelayanan atau program.
  • Merubah atau mengembangkan komunitas atau program sosial yang berada di luar wilayah pelayanan, namun pelayanan itu penting untuk dilakukan, seperti organisasi-organisasi pelayanan internasional (IOM, SC, WVI, etc)

Pada kenyataannya yang paling banyak dilakukan oleh perencana sosial di tingkat komunitas atau masyarakat adalah perencanaan yang bersifat sektoral dan menjadi advokasi dalam memberi masukan pada sistem perundang-undangan atau kebijakan.

Umumnya lembaga-lembaga pelayanan di tingkat komunitas ini mempunyai wilayah kerja atau karakteristik kelompok sasaran yang sama, untuk itu perlu dibentuk lembaga koordinasi yang biasanya berada dibawah pemerintah, terutama lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait (Dinas, Departemen dll)

Lembaga-lembaga pelayanan sosial swasta umumnya mempunyai karakteristik memberi pekayanan pada 1 jenis pelayanan (spesifik/ spesialisasi)

Dalam melakukan perencanaan biasanya tidak pernah terlepas dari sektor-sektor terkait (lintas sektoral), dimana masing-masing lembaga mempunyai tujuan yang khusus dan populasi yang khusus. Untuk itu diperlukan satu koordinator yang dalam kerjanya menggunakan pendekatan-pendekatan holistik/ komprehensif.

Biasanya kedudukan perencana sosial dalam suatu organisasi dapat sebagai executive director yang mempunyai akses pada pembuatan kebijakan di tingkat atas, namun tidak mempunyai akses pada pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat. Posisi lainnya adalah berada di antara menejerial dan operasional atau berada di dua posisi ini sekaligus, mereka biasanya mempunyai otoritas pada pengembangan program dan pelaksanaan program sehingga perencana dapat memahami pula implikasi dari masing-masing kebijakan/ progrma yang dibuat.

Seorang perencana sosial selalu mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya, dan setiap perencan juga mempunyai atribut yang melekat dalam diri mereka yang sedikit banyak juga turut mempengaruhi perencanaan yang mereka buat.

Adapun atribut tersebut adalah Ideologi (sekumpulan nilai-nilai); Karakter (dapat mempengaruhi dalam melihat masalah); Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman; serta Kepribadian dan Kredibilitas perencana.

Ideologi mempunyai pengaruh dalam melihat masalah, seperti mereka yang mengusung ideologi konsensus selalu menekankan pada kesatuan, memilih masalah yang memang dirasakan oleh sebagaian besar masyarakat, tidak memihak karena mereka umumnya menghindari konflik atau kompetisi, mereka biasanya mengutamakan kompromi, negosiasi. Sedangkan mereka yang mengusung ideologi konflik umumnya mereka fokus pada satu kelompk masyarakat tertentu (spesifik) tidak terlalu mementingkan kepentingan umum atau nilaia-nilai yang berlaku umum, umumnya lebih menempatkan diri mereka sebagai partisanlebih memeperhatikan atau menekankan pada kekuasaan dan pengaruh politik dan peran yang biasa dilakukan dengan melakukan aksi sosial maupun konflik.

Secara umum nilai-nilai yang tidak boleh hilang dalam melakukan perencanaan sosial adalah nilai-nilai sosial seperti HAM, kemanusiaan, keadilan, dll.

Karakter ini dapat dilihat dari bagaimana cara perencana memilih permasalahan. Biasanya ada perencana yang lebih melihat masalah dari ketertarikan atau interest perencana atau lebih pada kesesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Mereka yang seperti ini dikenal sebagai operasionalist yaitu orang yang hanya tahu apa yang pernah mereka lakukan, menggunakan metode yang pernah mereka gunakan sehingga perencana seperti ini tidak berkembang, hanya sebagai pelaku berdasarkan hukum-hukum dari instrumen perencanaan yang sudah ada.

Bentuk kedua adalah mereka yang memulai dengan mencari data selengkap-lengkapnya, penekanan pada kelengkapan data. Kegiatan perencanaan baru dilakukan setelah kajian dilakukan dan pemahaman terhadap permasalahan dipahami secara menyeluruh. Kendala yang dihadapi adalah terlalu lama waktu yang dibutuhkan dalam pengumpulan data, sehingga energi habis diawal proses pembuatan perencanaan sedangkan biasanya perhatian akan berkurang ketika melakukan perencanaan dan pelaksanaan program.

Bentuk ketiga adalah perencana sosial yang mengutamakan kepuasan dari kelompok sasaran/ klien/ stake holder. Biasanya mereka melakukan pengamatan keadaan kelompok sasaran saat ini dan melakukan observasi pada masalah-masalah sosial serta implikasinya. Perencana lebih menekakan pada pentingnya proses dan hasil. Aksi atau pelaksanaan kebijakan atau program selalu ditentukan pada apa yang fisibel dan apa yang tidak.

Pengetahuan dan keterampilan turut mempengaruhi perencana dalam melihat permasalahan. Pengetahuan dan keterampilan didapat dari teori dan pengalaman. Yang dimaksud dengan Keterampilan diantaranya negosiasi, diagnosa masalah, menentukan masalah, dll. Perencanaan akan efektif jika antara pengetahuan dan keterampilan dapat menjangkau kegiatan organisasi, kebutuhan, keinginan dan karakter dari populasi.

Kepribadian dan latar belakang kehidupan perencana turut menetukan sukses tidaknya suatu perencanaan. Kredibilitas seorang perencana pun turut mempengaruhi perencanaan yang akan disusun terutama kredibilitas ini dilihat dari sisi pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang mereka miliki.

Permasalahan yang muncul terkadang perencana dalam posisi ditengah-tengah antara masyarakat dengan seperangkat kepentingan dan kebutuhan dengan pihak-pihak pemberi kerja atau donor.

Perlu diperhatikan bahwa tidak ada value-free-social planning, maksudnya dalah masalah atau perencanaan sosial dibuat berdasarkan banyak pertimbangan yang dipengaruhi oleh banyak pihak (masyarakat, donor, lembaga, politik, negara dll)

Keuntungan mempekerjakan perencana sosial profesional diantaranya adalah

  1. Perencana sosial profesional memiliki pandangan yang lebih luas terhadap isu-isu dan problema-problema yang ada dalam setiap aspek perencanaan sosial.
  2. Perencana sosial profesional memiliki tingkat tertentu dalam hal keterampilan serta beberapa teknik analisa yang sudah diketahui bersifat umum untuk berbagai jenis perencanaan sosial.

Perencana Sosial Profesional ini biasanya berasal dari:

  1. Mereka yang memulai karirnya dengan mengkhususkan diri pada satu bentuk atau jenis pembangunan sosial atau perencanaan sosial, kemudian melanjutkan minat atau perhatiannya pada aspek-aspek perencanaan sosial yang lain.
  2. Mereka yang bekerja sebagai administrator umum atau perencanaan pembangunan yang meningkatkan suatu minat tertentu dalam aspek-aspek sosial di dalam pembangunan dan perencanaan.
  3. Mereka yang memilik latar belakang pendidikan sosiologi, kesejahteraan sosial antropologi atau bidang ilmu lainnya yang mengambil keputusan untuk memanfaatkan keterampilan akademisnya dalam praktek.
  4. Mereka yang khusus di didik atau dilatih sebagai perencana sosial.

Terdapat 4 komponen penting yang harus ada dalam latihan perencanaan sosial, diantaranya:

  1. Pengantar studi pembangunan secara umum dan khususnya formulasi kebijaksanaan dan pembangunan sosial.
  2. Pengantar struktur pemerintahan dan administrasi serta peran peran dan metode perencanaan pembangunan.
  3. Analisa peran perencanaan sosial dalam berbagai bentuk.
  4. Batasan-batasan mengenai keterampilan dan teknik dasar yang dibutuhkan perencanaan sosial.

Setelah pelatihan para perserta didik harus diberikan kesempatan untuk menspesialisasikan diri pada aspek-aspek atau bentuk perencanaan sosial tertentu.

Mengatasi Permasalahan Penolakan Pada Pembaharuan
 
Faktanya organisasi atau masyarakat sulit untuk menghadapi perubahan, karena mereka sudah mempunyai rutinitas yang sudah mereka mengerti atau jalani. Selain itu perubahan biasanya berkorelasi dengan masalah keuangan.

Apalagi suatu oerganisasi yang sudah lama melakukan penanganan masalah sosial, umumnya mereka sudah mempunyai mekanisme yang mapan sehingga ada ke engganan untuk melakukan perubahan.

Perubahan memang tidak dapat dilakukan dengan paksaan, seorang perencana harus berusaha untuk meyakinkan dan dilakukan secara perlahan dengan mengikut sertakan orang-orang yang berkepentingan dalam proses perubahan yang dilakukan.

Ada beberapa alasan mengapa terjadi penolakkan pada perubahan diantaranya:

  1. Merasa terhina jika perubahan ataupun usulan perubahan itu datang dari pihak luar.
  2. Adanya alasan kuangan, ketidaktersediaan dana untuk melakukan perubahan atau perubahan dirasakan tidak efisien sehingga dirasakan terlalu banyak membutuhkan biaya.
  3. Perubahan akan mengganggu proses menejemen, karena perubahan biasanya menuntut adanya penambahan atau perubahan keterampilan atau pengetahuan dan konsekuensinya membutuhkan tenaga baru seklaigus akan mengganggu status quo.
  4. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kondisi atau situasi seperti saat ini sedangkan perubahan menuntut pengambilan risiko yang cepat.

Seorang perencana harus berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalamannya untuk tetap melakukan perubahan dengan menggunakan prosedur-porsedur dan teknik-teknik perencanaan dan perubahan yang terjadi nanti harus etap sesuai dengan tujuan atau visi misi dari lembaga yang bersangkutan atau masyarakat.

Pada kenyataan yang terjadi secara umum bahwa sebuah organisasi baru atau pegawai baru lebih banyak dari mereka yang mau mengambil risiko karena mereka umumnya masih mempunyai semangat yang tinggi, dan lama kelamaan suatu organisasi atau pegawai itu makin mapan dan berkembang sehingga mulai terbentuk suatu prosedur dan peraturan-peraturan yang mulai di formalkan. Kemudian suatu organisasi atau pegawai mulai memikirkan bagaimana cara untuk bertahan (survive) dan mulai memikirkan bagaimana membuat organisasi mereka itu lebih maju ketimbang memikirkan penemuan-penemuan baru yang kemungkinan akan mengganggu status kemapanan yang telah dicapai. Karena perubahan juga tidak selalu menjamin adanya suatu inovasi dan suatu inovasi juga tidak selalu menghasilkan pelayanan yang efektif atau lebih baik.

Perubahan biasanya terjadi karena adanya tuntutan perluasan wilayan pelayanan dan atau ada data baru tentang program tertentu, sehingga suatu organisasi harus merekrut tenaga baru dengan ide-ide baru serta pengetahuan dan keterampilan yang lain. Namun kenyataannya perekrutan tenaga baru cukup memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, jika perekrutan dilakukan oleh lembaga khusus yang menangani perekrutan terkadang hasilnya kurang memuaskan karena lembaga tersebut kurang mengakomodir keinginan lembaga yang berkepentingan sehingga jika ingin memanfaat lebaga seperti ini harus diterangkan dengan tepat tenaga baru yang dibutuhkan secara detail.

Permasalah yang berkaitan dengan perubahan adalah kaena adanya hambatan pada keterbatasan sumber daya, biaya dan pembagian tugas. Bahkan terkadang hambatan ini sudah mendarah daging dalam tubuh suatu organisasi sehingga mereka pun tidak mengetahui jika mereka mempunyai permasalahan. Dalam hal ini perencana sosial dapat bertindak sebagai fasilitator atau penghubung antara lembaga dengan sumberdaya terkait. Terkait dengan biaya atau sumber dana biasanya suatu lembaga telah memiliki alokasi dana yang tetap, namun dengan adanya perubahan dapat mengganggu stabilitas dana yang ada, mereka sudah menginfestasikan dana mereka pada fasilitas, tenaga ahli (terutama dalam hal pelatihan tenaga menjadi tenaga profesional).

Terdapat beberapa strategi dalam mengingkatkan penerimaan lembaga atau masyarakat terhadap perubahan diantaranya:

  1. Pendidikan untuk perubahan biasanya berbentuk workshop, seminar, pelatihan yang bertujuan uantuk mengembangkan profesionalitas dan pengembangan keterampilan. Strategi ini dapat berhasil apabila peserta pendidikan terlibat langsung dalam penyusuna atau pelaksanaan program atau kebijakan. Selain itu peserta didik mempunyai pengalaman lapangan serta peserta didik harus mempunyai otoritas untuk melakukan peribahan atau keterampilan baru mereka.
  2. Adaptasi dengan sumber daya yang terbatas, dimana lembaga pelayanan harus beradaptasi terhadap sumber daya yang terbatas dengan mengembangkan fungsi atau pelayanan yang sesuai dan dapat memanfaatkan sumber daya yang terbatas tersebut.
  3. Melakukan pengurangan insentif, dimana setiap perubahan yang dilakukan selalu berimplikasi pada masalah dana sehingga seorang perencana harus pandai melakukan negosiasi dimana jika perubahan itu dilakukan dengan paksaan akan menghasilkan penolakan, namun perubahan itu dapat dilakukan dengan menonjolkan keuntungan yang didapat dan cara yang tidak merugikan organisasi atau masyarakat.
  4. Semakin banyak perubahan yang terjadi maka semakin banyak pula aktifitas/ tenaga ahli. Perubahan juga membawa berbagai variasi dan inovasi pelayanan
  5. Menggunakan jasa konsultan untuk meningkatkan penerimaan inovasi/ perubahan. Konsultan dapat memberikan masukan atau berbagi pengalaman mereka dalam membantu lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya, walaupun terkadang memang mereka tidak mempunyai pengalaman yang sama dengan lembaga yang akan dibantu, namun pengalaman lain pun dapat membantu banyak untuk mengadakan perubahan.
  6. Shake up ini tidak menjamin perubahan yang permanent. Shake up hanya membuat guncangan kecil pada system, kemudian akan mendorong untuk terjadinya perubahan pada struktur dan komponen-komponen untuk mencapai tujuan organisasi.
  7. Menghubungkan 2 lembaga yang mempunyai program pelayanan yang sama atau yang mempunyai ideologi yang berbeda atau metode yang berbeda pula untuk saling bekerjasama. Umumnya lembaga yang satu lebih baik daripada lembaga yang lainnya, sehingga ada tranfer pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.
  8. Perubahan juga harus memperhatikan pihak-pihak yang mengalami dampak langsung dari perubahan. Karena umumnya penolakan akan perubahan itu berasal dari pihak yang dirugikan.
  9. Perubahan yang terjadi dapat saja menyebabkan adanya tindakan menutup diri dan penolakan, untuk itu maka perubahan harus berjalan secara perlahan dan berkelanjutan. Terkadang perubahan itu tidak perlu terjadi pada semua bidang, jika program pelayanan masih dapat atau masih layak maka dapat dipertahankan.
  10. Program pelayanan dapat saja dipertahankan karena masih layak, dikembangkan jika program tersebut kurang efektif dan efisien dan dihilangkan diganti dengan program pelayanan baru.
  11. Organisasi selalu berusaha untuk mempengaruhi para perencana, demikian sebaliknya perencana pun akan berusaha untuk mempengaruhi lembaga dimana dia bertugas. Lembaga selalu berusaha mencagah intervensi dari perencana. Untuk mengatasi hal ini maka perencana tidak boleh berasumsi bahwa Ia mengetahui segalanya, dalam melakukan perencanan perencana harus memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan lembaga termasuk didalamnya ideology, kepentingan dan lain sebagainya. Kerjasama dan kolaborasi sangat dibutuhkan dan menentukan.

Daftar Referensi

Conyers, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Ed 2. (Penerjemah: Susetiawan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Lauffer, Armand. (1978). Social Planning at The Community Level. USA: Prentice Hall.

Konstruksionisme Kantian

8 Mar 2010 In: Epistemology, Ethics, Philosophy

Sejak dahulu para ahli etika (sebelum Kant) merumuskan etika sebagai suatu yang baik atau suatu yang rasional. Kant sendiri mulai merubah cara berfikir seperti ini dengan berpendapat bahwa dalam menentukan suatu yang baik atau dalam konteks keadilan, untuk menentukan sesuatu yang adil, ada prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan apa yang dikatakan baik atau adil. Rawls meneruskan ide Kant ini dengan mengatakan What is the fair procedure to guarantee public conception of justice.

Semua konsep keadilan bias mencapai 1 kesepakatan atau dapat menjadi suatu public conception of justice oleh karena itu prosedurnya harus fair. Dan prosedur yang fair ni dapat tercapai salah satunya dengan mengawasi agar tidak satupun partisipan mengakali prosedur yang ada sehingga dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Krena terkadang ada kepentingan golongan masuk dalan public conception.

Menurut Kant prinsip moral itu diciptakan melalui prosedur, yaitu penguniversalisasian dan prinsip-prinsip itu tidak berhubungan langsung dengan kenyataan atau realitas. Menata atau melahirkan suatu prinsip keteraturan moral yang berkeadilan. Prosedur lainnya yaitu mengkaitkan prinsip moralitas dengan prinsip kesetaraan. Bagi Kant setiap orang mampu menggagas, menjalankan, merefisi prinsip-prinsip moral atau kebaikan secara bebas dan berkedudukan setara dengan sesameindividu. Namun Kant bukan orang yang Relativist karena Ia percaya bahwa dalam diri manusia ada akal budi praktis yang akan menghasilkan prinsip moral yang sama dengan cara universalization principles hal ini yang diasumsikan oleh Kant dapat menjamin kesimuln yang sama tentang keadilan atau kebaikan. Bagi Kant nilai-nilai itu dikonstruksi bukan ditemukan. Akal budi praktis mengkonstruksi hokum-hukum alam yang dihasilkan oleh akal budi teoritis (yang menemukan prinsip-prinsip pertama dari hokum alam)

Dari sini dapat dilihat perbedaan fundamental ntara Kant dan Rwals, yaitu pertama Kant menurut Rawls adalah orang yang solidsistik dimana Kant percaya orang dalam kesendiriannya dapat merefleksikan dengan mandiri dapat menghasilkan prinsip-prinsip moral (sifatnya self justify). Private justification harus jadi public justification. Bagi Rawls public justification bukan berasal dari private reflection tetapi harus dari public reflection.

Hal kedua yaitu Rawls sangat percaya bahwa orang tidak bias merenungkan kebaikan dalam kesendiriannya karena dalam masyarakat banyak konsep-konsep tentang kebaikan (good) yang saling bersinggungan dan saling konflik.

Bagi Rawls semua golongan harus ada jembatan teoritis yang memiliki konsep-konsep keadilan dan kebaikan, jadi tidak hanya menggunakan akal budi semata untuk mendapatkn konsep universal yang terpenting adalah bukan akal budi tetapi hasil akal budi itu sudah diterapkan dalam fair prosedur dan reason prosedur.

Rawls mengatakan adanya Original position yaitu suatu kondisi dimana orang pada posisi awal, diasumsikan ia tidak mengetahi konsep-konsep kebaikan atau keadilan yang akan dianut.

Bagi Rawls rasionalitas ada 2 bentuk yaitu Instrumental Rationality dimana akal budi yang menjadi instrument untuk mmenuhi kepentingan-kepentingan pribadi (self interest) dan kedua yaitu Reasonable, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedau ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Disini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan public conception of justice.

Rawls mengatakan kalau 1 konsep communitarian law menjadi konsep yang universal maka ada kesalahan reasonable pada keputusan (kebijakan). Prinsip keadilan harus dapat menjamin setiap subyek moral dan harus bebas dan setara. Untuk itu Rawls mengemukakan teori bagimana mencapai public conception, yaitu harus ada well ordered society (roles by public conception of justice) dan person moral yang kedunya dijembatani oleh the original position. Bagi Rawls setiap orang itu moral subjek, bebas menggagas prinsip kebaikan, tetapi bias bertolak belakang kalau dibiarkan masyarakat tidak tertata dengan baik. Agar masyarakat tertata dengan baik maka harus melihat the original position. Bagi Rawls public conception of justice bisa diperoleh dengan original position. Namun bagi Habermas prosedur yang diciptakan bkan untuk melahirkan prinsip public tentang keadilan tetapi tentang etika komnikasi, sehingga muncul prinsip public tentang keadilan dengan cara consensus melalui percakapan diruang public atau diskursus.

Bagi Kung Fu Tze untuk mencapai bentuk masyarakat yang Ta T’ung atau Harmoni yang Sejati (Great Harmony) harus memenuhi beberapa persyaratan seperti dalam bidang sosial kemasyarakatan. Pemerintah dalam hal ini wajib memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal jaminan sosial, yang tentunya didasarkan pada nilai-nilai dasar seperti Li (Kebijakan, Sopan santun, Ritual-ritual, atau aturan-aturan bertingkahlaku baik), I (Keadilan dan Kebenaran) dan Jen (Cinta, Kebajikan atau Kebaikan yang sempurna)

Cinta kasih telah menyerap dalam kehidupan masyarakat, setiap orang saling mencintai secara alami seperti mereka mencintai orang tua mereka, anak-anak mereka bahkan seperti mereka mencintai diri mereka sendiri. Setiap orang tanpa memperhatikan usia, jenis kelamin ataupun kondisi kehidupannya, semua di tangani oleh masyarakat dibawah sistem yang sempurna.

  1. Bagi lanjut usia, Penyediaan pelayanan yang sempurna diciptakan hingga mereka mencapai ajalnya.
  2. Bagi orang yang masih mampu bekerja, Lapangan kerja yang baik disediakan untuk mereka.
  3. Bagi pemuda, Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dibuka secara luas.
  4. Bagi mereka yang tak berdaya, seperti janda, duda, anak yatim piatu, keluarga tanpa anak, orang sakit dan cacat, Pemeliharaan yang layak berkualitas baik dibangun untuk mereka
  5. Bagi laki-laki dan perempuan, Pernikahan yang layak dan bahagia di atur untuk mereka.

Dalam konsep masyarakat ideal yang diungkapkan oleh Kung Fu Tze telah menyinggung tentang penanganan permasalahan sosial, dan ini sedikit banyak berkaitan dengan sistem jaminan sosial pada masyarakat modern. Dikatakan bahwa bagi mereka yang kurang beruntung atau orang yang tidak berdaya (Janda, Duda, Anak Yatim Piatu, Keluarga yang tidak mempunyai anak, orang cacat, lanjut usia dan lain-lain) harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat dan dibuatkan sarana pendukung untuk mereka agar mereka dapat berfungsi secara sosial dalam masyarakat. Di kehidupan sekarang ini, permasalahan jaminan sosial memang sudah menjadi keharusan. Negara berkewajiban untuk memberikan bantuan pada warga negaranya yang mengalami permasalahan sosial agar tidak mengalami keterpurukan. Kung Fu Tze telah memikirkan hal ini karena jika dalam suatu masyarakat masih ada anggotanya yang mengalami permasalahan maka masyarakat sebagai sistem akan terganggu kestabilannya dan keharmonisan yang agung (Great Harmony) tidak akan dapat dicapai.

Hal serupa diungkapkan pula oleh Meng Tzu. Dikatakan bahwa setiap orang harus ditangani oleh masyarakat. Rakyat yang dimaksud adalah para lanjut usia, orang yang butuh pertolongan, menderita dan orang yang terpencil seperti anak yatim, janda/ duda, mereka harus ditangani dalam institusi pemerintah. Bagi mereka yang sakit harus ditangani bersama-sama oleh rakyat dengan cara berganti-gantian secara bergotong royong merawat dan melindungi si sakit. Dan juga harus dijamin bahwa untuk laki-laki dan perempuan akan mendapatkan pernikahan yang bahagia dengan cara mengatur perjodohannya. (Jingpan, 1994, 223-224)

Pemikiran tentang penanganan maslaah sosial, terutama yang berkaitan dengan orang-orang yang kurang beruntung ini, dirasa masih sangat relevan untuk keadaan masyarakat saat ini. Pemikiran bahwa masyarakat merupakan suatus istem dimana didalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling terkait, maka jika salah satu sub sistem terganggu maka masyarakat itu pun mengalami gangguan. Untuk mencegah hal ini maka diciptakanlah suatu sistem jaminan sosial yang tujuannya untuk membantu anggota masyarakat yang sedang mengalami masalah sehingga mereka nantinya masih dapat berfungsi secara sosial. Kung Fu Tze dalam hal ini telah mempertimbangkan hal ini sebagai suatu potensi permasalahan yang harus segera mendapat perhatian sehingga kesejahteraan nantinya dapat dirasakan oleh msemua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung.

Rujukan

Jingpan, Chen. (1994). Confucius As A Teacher. 2nd Ed. Beijing: Foreign Languages Press
Legge, James, The Four Books : Confucius Analects, The Great Learning, The Doctrine of The Mean and The Work of Mencius.

Sistem Pemerintahan Bali

20 Jan 2010 In: Social and Cultural

a. Desa Adat

Kegiatan yang dilakukan dalam desa adat meliputi bidang adat dan keagamaan, dimana suatu desa adat di Bali memiliki aturan adat tersendiri yang di tuangkan dalam awig-awig desa. Dari segi pemerintahan adat, masing-masing desa adat bersifat otonomi, dalam arti setiap desa adat mempunyai aturan tesendiri yang hanya berlaku bagi warga desa/ banjar yang bersangkutan, yang sama sekali terlepas dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Walau demikian aturan-aturan yang tertuang dalam awig-awig sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Batas wilayah geografis suatu desa adat adalah sama dengan batas pemerintahan adat yang secara fisik ditentukan oleh batas alam seperti sawah, sungai, bukit, gunung, garis pantai, lautan jalan dan sebagainya.

Sampai saat ini jumlah desa adat yang terdapat di Kabupaten Gianyar mengalami penambahan. Dan di setiap desa adat atau lebih dikenal dengan istilah desa pakraman maish memegang falsafah hidup yang berdasarkan pada ajaran agama Hindu, dan masih tetap berpegang pada konsep Tri Hita Karana, Tat Twan Asi dan Desa Kala Patra.

Anggota desa adat dinamakan sebagai Krama Adat atau sering disebut Krama Desa. Namun ada juga di beberapa tempat krama tersebut di golongkan lagi menurut status pribadi dan perkawinannya, utuh atau duda. Prajuru Desa Adat merupakan perangkat desa adat yang berfungsi untuk senantiasa menjaga kesuciaan dan keselarasan serta keserasian kehidupan dalam desa adat dengan menjaga ketertiban, keamanan dalam arti yang dinamis bersama-sama segenap anggota masyarakat adatnya, guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Dalam melaksanakan tugasnya, Prajuru desa adat berpegang kepada aturan-aturan yang ditentukan dalam awig-awig yang didalamnya memiliki satua-satuan Kahyangan Tiga. Secara garis besar awig-awig mengatur hubungan anggota masyarakat adat dalam keyakinannya terhadap Tuham Yang Maha Esa/ Sanghyang Widhi Wasa, hubungan antar sesama anggota masyarakat adat dan hubungan anggota masyarakat dengan wilayah dan lingkunannya.

Secara umum jabatan-jabatan dalam Prajuru Desa Adat adalah sebagai berikut :

  1. Bendesa Adat atau Kelian Adat sebagai kepala desa adat.
  2. Petajuk Bendesa sebagai wakilnya.
  3. Penyarikan sebagai juru tulis.
  4. Sinoman atau Kesinoman sebagai juru arah.
  5. Jero Mangku, Mangku Desa atau Jero Gede untuk jabatan Pimpinan pelaksana upacara di Pura Kahyangan Desa.
  6. Pekaseh atau Kelian Subak untuk jabatan yang mengurusi pengairan subak.

Semua aturan-aturan/ awig-awig yang berlaku pada suatu desa adat berpegang teguh pada falsafah ini yang merupakan suatu konsepsi keseimbangan antara manusia, Tuhan Yang Maha Esa/ Sanghyang Widhi Wasa dan alam lingkungannya, karena Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta telah menciptakan manusia beserta alam/ bumi yang mengandung segala sumber potensi kebutuhan hidup bagi manusia. Tri Hita Karana sebagai pola dasar keorganisasin Desa Adat dalam mewujudkan hal sebagai berikut :

1. Unsur Sanghyang Widhi Wasa

Dengan konsep Tri Murti yaitu : Bhrahma, Wisnhu dan Siwa merupakan manifesatasi Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta, Maha Pemelihara dan Maha Pelebur. Dalam Desa Adat dicerminkan dalam Tri Kahyangan (Kahyangan/ Pura Puseh, Pura Desa/ Bale Agung dan Pura Dalem)

2. Unsur Manusia

Krama Adat terorganisir secara tertib dengan pimpinan para prajuru adat. Falsafat Tat Twam Asi merupakan dasar kehidupan Krama Adat yang lebih mengutamakan keputusan umum dan menyelaraskan kepentingan pribadi dalam hubungannya dengan kepentingan krama adatnya.

3. Unsur Alam

Wujudnya adalah palemahan atau wilayah desa adat dengan batas-batasnya yang definitif yang dikukuhkan dengan suatu upacara tertentu. Palemahan desa adat meliputi luas wilayah Asengker kekuasaan Pula Bale Agung.

b. Desa Dinas

Lingkup kegiatan desa dinas berfungsi pada bidang administrasi kepemerintahan formal atau kedinasan serta bidang pembangunan umum. Secara struktural pemerintahan desa dinas terkait langsung dengan sistem pemerintah Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan wilayah desa adat, terdapat pola hubungan wilayah yaitu :

  • Satu desa dinas bisa mencakup beberapa desa adat.
  • Satu desa dinas terdiri atas satu desa adat.
  • Satu desa adat bisa mencakup beberapa desa dinas.
  • Satu desa adat juga terbagi ke dalam beberapa desa dinas.

Dalam hal kedinasan, desa dinas membawahi sejumlah Banjar Dinas.

About this blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in quam. Etiam augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros. Aliquam pharetra. Nulla in tellus eget odio sagittis blandit. Maecenas at nisl. Nullam lorem mi, eleifend a, fringilla vel, semper at, ligula. Mauris eu wisi.


Sponsors

April 2014
M T W T F S S
« Oct    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Jabal Malik Abrar

Dia adalah anakku...dia belahan hatiku...tiada yang teristimewa kecuali dia... Ketika teman-teman mendengar namanya banyak yang berkomentar...wah bagus namanya...wah bakal susah ke luar negeri tuh...namanya Arab banget...dan memang anakku ini mukanya mirip anak Arab...ada juga yang komentar...wah mentang-mentang bapaknya suka naek gunung makanya anaknya dikasih nama gunung (Jabal artinya gunung dalam bahasa Arab) Ya komentar tinggal komentar...yang jelas nama ini dipilih bukan karena asal pilih...tetapi sudah melalui proses fit and proper test dan melalui perenungan yang panjang... Jabal memang mempunyai arti gunung...tapi bukan sembarang gunung...dia adlaah tempat yang paling tinggi di dunia...dia adalah mahluk Allah yang paling bikin penasaran manusia...makanya banyak manusia ingin 'menaklukkannya'...Gunung pun tempat paling penting karena disanalah Adam dan Hawa bertemu setelah terpisah ribuan tahun lamanya (Jabal Rahmah)...di gunung pun tempat surat pertama dari Al Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Muhammad melalui malaikat Jibril (Jabal Nur)...Gunung juga merupakan mahluk Allah yang bertugas sebagai tiang pancang anatar bumi dan langit...dialah yang menyeimbangkan gerak bumi dalam mengitari garis edarnya (ada di surat Al-Luqman)...gunung pun sebagai mahluk yang digunakan oleh Allah untuk mengingatkan betapa azabnya amatlah pedih...bayangkan nanti kiamat gunung-gunung yang besar itu pada beterbangan kayak kapas (ada di surat Al-Qoriáh)...gunung juga menggambarkan ketegaran dan keteguhan tentunya... Nah begitu banyak makna yang terkandung dalam kata Jabal...mudah-mudahan itu semua ada di anakku...semoga dia menjadi anak yang tegar dan tguh pendiriannya...semoga dia menjadi anak yang selalu menjadi pengingat orang tua dan lingkungan sekitarnya akan kebesaran Allah dan azabnya...semoga dia menjadi anak yang menjadi penyeimbang dan penengah ditengah-tengah ketegangan...semoga dia menjadi anak yang dapat menyejukkan dan memberikan pencerahan pada lingkungannya...amin Malik sendiri berarti penguasa, raja, yang menguasai...tapi kalau kita simak lagi ternyata kata Malik dalam Al Qurán muncul di surat Al Fatihah, yang merupakan surat pembuka/ pertama, dan muncul kembali di akhir yaitu dalam surat An-Naas...dari sini semoga dia menjadi pembuka kebahagiaan dan penutup kesedihan...semoga dia dapat menjadi pemimpin yang dapat menjangkau muztahiq dan muzzakih...dapat bergaul dengan orang yang mampu dan juga orang yang kurang beruntung...sehingga dia dapat menjadi anak yang bijak dan bersahaja...amin Abrar mempunyai arti kebaikan...doaku agar anakku slalu membawa kebaikan di muka bumi ini sehingga selalu menjadi anak yang berguna dan kehadirannya selalu di nanti...amin Ya Allah semoga nama ini tidak terlalu besar bagi anakku...semoga doa yang tersirat dalam namanya dapat menjadi kenyataan...Ya Allah lindungilah anakku dari godaan setan yang Engkau kutuk...berilah dia petunjuk...bimbinglah dia agar menjadi hamba Mu yang berguna untuk mensiarkan ajaran Mu...yang selalu menegakkan kebenaran...yang selalu berkata jujur...berilah dia kepandaian sehingga ia dapat mengunakannya untuk mengajarkan kepandaian kepada orang lain...cukupkanlah rezekinya agar ia kelak dapat berbagi pada mereka yang kurang mampu... Ya Allah hanya kepada Mu lah hamba menyembah dan hanya kepada Mu lah hamba meminta pertolongan...amin