Feb 27

Keanekaragaman Hayati Dalam Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional

Andreas Pramudianto,SH

Peneliti di Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Universitas Indonesia

 

Pendahuluan

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu potensi kekayaan sumberdaya alam hayati yang pada saat ini menjadi masalah yang sangat menarik. Hal ini dikarenakan potensi keanekaragaman hayati merupakan salah satu pendorong bagi berkembangnya bioteknologi.

Kekayaan sumberdaya alam hayati ini tergolong yang dapat diperbaharui (Renewable Resources), sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara terus menerus sebagai salah satu komponen aset pembangunan suatu negara. Namun banyak negara belum melihat potensi yang patut dikembangkan ini sebagai aset yang bermanfaat

dan berguna bagi peningkatan ekonomi suatu negara. Karena diabaikannya dalam keikutsertaan sebagai bagian dari konsep pembangunan nasional di banyak negara, tingkat penurunan dan perusakan keanekaragaman hayati meningkat tajam.

Di lain pihak, beberapa negara sudah mulai memanfaatkan keanekaragaman hayati ini. Tapi hanya sebagian kecil saja yang berhasil karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya seperti : keterbatasan riset, teknologi yang belum memadai, dana yang belum diprioritaskan dan beberapa masalah lainnya. Keadaan ini menimbulkan keinginan negara-negara di dunia untuk meningkatkan kerjasama internasional. Tujuan kerjasama ini tidak hanya untuk memanfaatkan serta mengembangkan keanekaragaman hayati sebagai suatu kekayaan dunia, akan tetapi juga melakukan tindakan konservasi agar tidak mengalami degradasi yang cepat. Dan hal yang terpenting adalah diterapkannya konsep sustainable use yaitu penggunaan berkelanjutan terhadap sumber genetika keanekaragaman hayati ini yang akan diwariskan pada generasi mendatang.

Ada tiga hal yang merupakan pokok utama dari perlunya suatu konservasi terhadap keanekaragaman hayati yaitu : pentingnya dalam peran pembangunan berkelanjutan (sustainable development), memiliki fungsi yang penting dalam biosfere dan kepentingan kehidupan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsep hukum mengenai keanekaragaman hayati semakin tegas ketika dalam KTT Bumi 1992 (Earth Summit 92) telah berhasil direalisasikan menjadi produk hukum internasional dalam bentuk konvensi internasional. Perkembangan baru ini masih belum selesai, karena konvensi ini masih harus diratifikasi minimal 30 negara penandatangan yang merupakan syarat berlakunya konvensi ini. Baru pada tanggal 29 Desember 1993, Mongolia menjadi negara ke 30 yang meratifikasi konvensi ini sehingga menjadi produk hukum internasional yang berlaku secara efektif (enter into force).

KONSEP DASAR KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati (Biodiversity) dapat dikatakan sebagai suatu variasi atau perbedaan yang ada pada organisme-organisme hidup dan lingkungan ekologi. Karena adanya variasi maka sering dikatakan sebagai jumlah jenis yang ada. Maka makin besar jumlah jenis, makin tinggi tingkat keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati juga dapat dikatakan sebagai suatu istilah yang menekankan pada semua jenis spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme juga dengan ekosistimnya dimana mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan, termasuk jumlah dan frekuensi ekosistem, spesies dan gen yang saling berkaitan. Namun ini semua, menurut Burhenne sebenarnya menyangkut 3 hal yang penting yaitu :

a. Keanekaragaman spesies (Species Diversity)

b. Keanekaragaman ekosistem (Ecosystem Diversity)

c. Keanekaragaman genetika (Genetic Diversity)

a. Keanekaragaman spesies (Species Diversity)

Terbentuk oleh adanya kesesuaian kandungan genetika yang mengatur sifat dari kebakaan dengan lingkungan terhadap anggota jenis yang sama yang dalam hal ini memiliki kerangka dasar, komponen genetika khususnya kromosom yang sama.

b. Keanekaragaman ekosistem (Ecosystem Diversity)

Merupakan suatu kesatuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik, faktor fisik (iklim, tanah dan air) dan faktor kimia (keasaman) yang saling berinteraksi.

Beberapa tipe (kelompok) keanekaragaman ekosistem antara lain :

a. Ekosistem bahari

Terdiri dari ekosistem laut dan ekosistem pantai

b. Ekosistem darat

Terdiri dari vegetasi dataran rendah, vegetasi pegunungan dan vegetasi munson.

c. Keanekaragaman genetika (Genetic Diversity)

Setiap kerangka dasar komponen genetika tersusun ribuan faktor kebakaan keturunan. Satu faktor pengatur kebakaan disebut gen, suatu lingkungan yang memuat tumbuhan yang liar/sudah didomestikasi.

Konsep keanekaragaman hayati diatas, masih merupakan konsep dasar yang selama ini diketahui oleh para pakar. Sehingga konsep ini sering digunakan dan merupakan konsep yang berlaku umum. Hal yang diperhatikan adalah keterkaitan konsep ini dengan konsep lain seperti lahirnya jenis baru terjadi melalui proses evolusi dengan terus menerus. Apabila laju terjadinya jenis baru lebih besar daripada laju kepunahan, jumlah jenis bertambah maka keanekaragaman hayatipun naik. Hal yang sebaliknya akan terjadi penurunan.

PERKEMBANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL

Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan yang terdapat dalam sumberdaya alam. Dalam hukum internasional kekayaan sumberdaya alam sudah ada dalam konsep ini baik dalam bentuk hukum kebiasaan maupun dalam perjanjian internasional. Beberapa pengaturan mengenai sumber-sumber kekayaan alam di laut yang melewati batas negara telah lama diatur melalui hukum perjanjian. Namun beberapa perjanjian yang telah disetujui oleh beberapa negara masih merupakan hukum internasional khusus atau hukum internasional regional seperti : Konvensi Internasional mengenai Ikan Paus ( International Convention for the Regulation of Whaling) yang berlaku pada tanggal 10 November 1948, Konvensi Jenewa mengenai perikanan (Convention on Fishing and Conservation for Living Resources of The High Seas) yang berlaku pada tanggal 20 Maret 1966, Konvensi mengenai perikanan di Laut Hitam (Convention Concerning Fishing in The Black Sea) yang ditandatangani 7 Juli 1959. Konvensi mengenai sumberdaya alam yang berada di daratan telah diatur pula dalam hukum perjanjian internasional seperti: Konvensi Internasional mengenai Lahan Basah (Convention of Wetlands of International Important,Especially as Waterfowl Habitat) yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 1971.

Konvensi internasional maupun beberapa hukum kebiasaan internasional yang berlaku pada waktu itu, nampaknya bertujuan untuk melindungi kekayaan sumberdaya alam yang ada di muka bumi ini, khususnya spesies tertentu. Dengan dilindunginya spesies tersebut dari ancaman kepunahan maka tingkat keanekaragaman hayati minimal dapat dipertahankan dari ancaman kepunahan.

Ternyata meningkatnya pembangunan di berbagai negara serta makin berkurangnya lahan tempat tinggal (habitat) hewan serta tumbuhan telah menimbulkan konsekuensi adanya krisis keanekaragaman hayati. Menurunnya jumlah spesies hingga kepunahan yang serius dari spesies jenis tertentu telah menuntut adanya upaya mengatasi hal ini. Upaya ini tidak hanya dilakukan dalam kerangka ilmiah saja tapi harus melalui suatu kerangka politik dan kerjasama internasional yang bersifat luas. Konperensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia tahun 1972 yang mengeluarkan Deklarasi Stockhlom sebagai landasan global untuk kemudian menghasilkan beberapa tindakan-tindakan yang perlu untuk mengatasi timbulnya degradasi lingkungan. Tindakan yang paling penting dilaksanakan adalah para pihak diharuskan mulai mengaitkan masalah lingkungan kedalam program pembangunan nasionalnya. Dengan adanya tindakan ini maka masalah lingkungan kini menjadi masalah politik bagi suatu negara. Dalam konperensi ini juga dinyatakan bahwa sumberdaya alam hayati yang merupakan bagian eksklusif dari suatu negara, adalah juga merupakan bagian dari dunia. Tema konperensi yaitu “One Earth One Man” adalah merupakan upaya kampanye menyelamatkan bumi dari kehancuran yang lebih parah. Akhirnya, untuk melaksanakan semua kegiatan ini para pihak peserta konperensi telah menyetujui pendirian United Nations Environment Programme (UNEP)

Setelah dilaksanakannya konperensi ini, menipisnya sumberdaya alam khususnya krisis keanekaragaman hayati justru semakin cepat. Untuk mengatasi hal ini maka UNEP bersama WWF (World Wildlife Fund) telah menugaskan IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Sekarang: The World Conservation Union) untuk mengembangkan pemikiran dasar mengenai upaya konservasi. Usaha ini pada akhirnya berhasil menghasilkan suatu dokumen yang dinamakan World Conservation Startegy. Di lain pihak, pada tanggal 29 Oktober 1982 Majelis Umum PBB telah mengadopsi World Charter for Nature. Pada tahun 1983 dalam sidang Majelis Umum PBB telah disetujui pembentukan the World Commission on Environment and Development atau Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan yang juga dikenal dikenal sebagai Komisi Bruntland, karena diketuai oleh Gro Harlem Brundtland (PM Norwegia). Komisi ini memiliki keanggotaan dari berbagai tokoh yang memiliki reputasi internasional baik dari negara utara maupun selatan. Dalam laporannya, komisi ini menyebutkan bahwa tingkat kepunahan spesies sudah sangat tinggi. Karena itu perlu diambil tindakan-tindakan yang penting.

Upaya diatas nampaknya masih belum mencapai hasil yang memadai. Kemajuan teknologi di negara-negara utara yang ternyata telah berhasil memanfaatkan keanekaragaman hayati, membuat negara-negara selatan mulai memperhatikan masalah ini secara sungguh-sungguh. Walaupun diakui bahwa penggunaan bahan-bahan plasma nuftah sudah dipakai di negara-negara selatan sejak lama namun caranya masih bersifat tradisionil atau hanya menggunakan teknologi yang sederhana.

Untuk mengurangi hilangnya berbagai plasma nuftah yang ada, maka para ahli, wakil-wakil negara, industri maupun LSM internasional dengan melalui Perserikatan Bangsa-bangsa telah membentuk suatu rancangan konvensi mengenai keanekaragaman hayati. Rancangan Konvensi ini kemudian diajukan dalam Konperensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conferences Environment and Development) atau yang dikenal sebagai KTT Bumi 1992 yang pada akhirnya ditandatangani oleh lebih dari 150 kepala negara dan kepala pemerintahan.

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Konvensi keanekaragaman hayati merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa yang ditandatangani oleh 157 kepala negara atau wakil pemerintahan pada waktu diadakannya Konperensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit). KTT Bumi dengan dukungan Perserikatan Bangsa-bangsa ini diadakan antara tanggal 3-14 Juni di kota Rio de Janerio, Brazil. Karena itu konvensi ini dikenal dengan nama United Nations Conventions on Biological Diversity atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati.

Sebelum konvensi ini diajukan dalam KTT Bumi, telah diadakan 3 pertemuan penting yang membahas persiapan konvensi ini. Ke tiga pertemuan tersebut diantaranya ada pertemuan yang bersifat tehnis dan pertemuan para pakar yang diadakan antara bulan November 1988 dan Mei 1992. Pada tanggal 17 Juni 1987 Governing Council mengeluarkan suatu keputusan No 14/17 yang berisi pembentukan Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity. Dari hasil pembentukan kelompok kerja ahli, maka diadakan tiga sidang dalam masa antara November 1988 dan Juli 1990. Melalui laporan akhir Ad Hoc Working Group of Experts, Governing Council No 15/34 tertanggal 25 Mei 1989 dibentuk Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts. Kelompok kerja yang dibentuk sementara ini memiliki kewenangan dalam merundingkan perangkat hukum internasional untuk pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari.

Panitia Kerja Sementara ini telah menyelenggarakan sidang-sidang sebagai berikut :

a. First Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity di Nairobi, Kenya. Pertemuan pertama diselenggarakan antara tanggal 19 sampai dengan 23 November 1990.

b. Second Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity di Nairobi, Kenya antara tanggal 25 Pebruari sampai dengan 6 Maret 1991.

c. Third Session of International Negotiating Committee for a Convention on Biological Diversity di Madrid, Spanyol. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 31 Juli 1991. Nama ini menjadi masalah karena disebutkannya “Third Session” yang sebetulnya pertemuan ini pertama kali untuk membahas rancangan hasil pertemuan di Nairobi.

Walaupun demikian sidang pada akhirnya menyetujui nama pertemuan tersebut. Dalam sidang ini disajikan dan dibahas konsep (draft) Konvensi Keanekaragaman Hayati.

d. Fourth Session International Negotiating Committee for a Convention Biological Diversity (INC-CBD) di Nairobi, Kenya pada tanggal 23 September sampai dengan 2 Oktober 1991.

e. Fifth Session INC-CBD di Jenewa, Swiss pada tanggal 25 November sampai dengan 4 Desember 1991.

f. Sixth Session INC-CBD di Nairobi, Kenya antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Februari 1992.

g. Sidang terakhir diadakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 11 sampai dengan 22 Mei 1992. Pada sidang terakhir ini disusun “Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity”. Hampir semua negara diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pengesahan teks Konvensi yang telah disetujui. Selain negara-negara ini, ikut hadir pula Masyarakat Eropa dan beberapa badan-badan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional sebagai peninjau.

Sesudah pengesahan ini dikeluarkan “Resolution Adopted by the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity” berjumlah 4 buah yang semuanya ini disahkan pada tanggal 22 Mei 1992. Keempat resolusi tersebut adalah :

1. Interim Financial Agreement.

2. International Cooperation for The Conservation of Biological Diversity and the Sustainable Use of its Components Pending the Entry into Force of the Convention on Biological Diversity.

3. The Interrelationship between the Convention on Biological Diversity and the Promotion of Sustainable Agriculture.

4. Tribute to the Government of the Republic of Kenya.

Selain itu dikeluarkan juga “Declarations Made at the Time of Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity”, yang diantaranya berisi saran, keberatan, usul perubahan dan penyempurnaan.

Setelah berbagai persoalan yang menyangkut draft konvensi dapat dipersiapkan maka draft tersebut diajukan dalam KTT Bumi yang kemudian ditandatangani oleh para wakil negara. Lebih dari 160 negara telah menandatangani konvensi ini. Namun konvensi ini akan berlaku effektif setelah 90 hari dengan terpenuhinya syarat ratifikasi. Syarat ratifikasi tersebut adalah negara ke 30 yang menandatangani konvensi ini. Pada tanggal 30 September Mongolia menjadi negara ke 30 yang menandatangani konvensi ini. Sehingga Konvensi Keanekaragaman hayati ini berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 1993, setelah 18 bulan sejak terbuka untuk ditandatangani pada KTT Bumi 1992. Dibawah ini akan disebutkan negara-negara yang telah menandatangani Konvensi ini hingga akhir Desember 1993.

Countries that have ratified the Biological Convention

(to 29 December 1993)

============================================

Antigua dan Barbuda Mexico

Armenia Monaco

Australia Mongolia

Bahama Nauru

Barbados Nepal

Belarus New Zealand

Belize Norway

Burkina Faso PNG

Canada Phillipines

China Portugal

Cook Islands Saint Kitts and Nevis

Czech Republic Saint Lucia (accedence)

Denmark Seychelles

Ecuador Spain

Fiji Sweden

Germany Tunisia

Guinea Uganda

Japan (Acceptance) Uruguay

Maldives Vanatau

Marshall Island Zambia

Mauritius

———————————————

Sumber : UNEP, 1993

Sejak Konvensi ini telah memenuhi syarat ratifikasi, beberapa negara kemudian menyusul untuk meratifikasi konvensi ini sehingga pada akhir tahun 1993 dari daftar diatas telah 42 negara meratifikasi dengan 2 negara melakukan acceptance dan accedance.

Pada tanggal 11-15 Oktober 1993 Intergovernmental Committee on the Convention on Biological Diversity (ICCBD) telah mengadakan pertemuan, yang bertujuan untuk mempersiapkan pertemuan I para pihak penandatangan konvensi. Pertemuan ini mendiskusikan kebijakan, kelembagaan serta membuat beberapa rekomendasi.

ISI KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Konsep-konsep mengenai keanekaragaman hayati yang telah ada perlu direalisasikan dalam bentuk hukum yang dapat ditaati oleh negara-negara di dunia. Hal ini karena keanekaragaman hayati sudah merupakan kekayaan dunia yang bermanfaat bagi proses kehidupan di bumi yang juga kelak akan diwariskan bagi generasi mendatang. Seperti umumnya suatu konvensi internasional, Konvensi Keanekaragaman hayati ini memiliki bagian-bagian yang dapat disingkat.

Bagian-bagian tersebut adalah :

a. Batang Tubuh

Yang terdiri atas Mukadimah (Preambule) dan 42 Pasal.

yaitu :

Pasal 1 : berisi tujuan konvensi

Pasal 2 : pemakaian istilah

Pasal 3 : asas konvensi

Pasal 4 : kerangka hukum

Pasal 5 : kerangka kerjasama

Pasal 6 : upaya umum pelestarian dan

pendayagunaan berkelanjutan

Pasal 7 : identifikasi dan pemantauan

Pasal 8 : pelestarian in-situ

Pasal 9 : pelestarian ex-situ

Pasal 10 : pendayagunaan berkelanjutan dari komponen keanekaragaman hayati

Pasal 11 : upaya intensif

Pasal 12 : penelitian dan pelatihan

Pasal 13 : pendidikan masyarakat dan peningkatan kesadaran

Pasal 14 : analisis dampak dan meminimisasi dampak negatif

Pasal 15 : akses pada sumber genetika

Pasal 16 : akses dan alih teknologi

Pasal 17 : pertukaran informasi

Pasal 18 : kerjasama teknik dan ilmiah

Pasal 19 : penanganan bioteknologi dan persebaran keuntungannya

Pasal 20 : sumber pendanaan

Pasal 21 : mekanisme pendanaan

Pasal 22 : hubungan dengan konvensi internasional lainnya

Pasal 23 : konperensi para pihak

Pasal 24 : sekretariat

Pasal 25 : badan penunjang untuk nasihat-nasihat ilmiah teknis dan teknologi

Pasal 26 : laporan para pihak

Pasal 27 : penyelesaian perselisihan

Pasal 28 : pengesahan protokol

Pasal 29 : perubahan konvensi atau protokol

Pasal 30 : pengesahan dan perubahan lampiran

Pasal 31 : hak suara

Pasal 32 : hubungan antara konvensi dan protokolnya

Pasal 33 : penandatangan

Pasal 34 : ratifikasi, penerimaan atau persetujuan

Pasal 35 : keikutsertaan

Pasal 36 : berlakunya konvensi

Pasal 37 : reservasi

Pasal 38 : pengunduran diri

Pasal 39 : pengaturan pendanaan sementara

Pasal 40 : pengaturan sekretariat sementara

Pasal 41 : depositary

Pasal 42 : teks asli

b. Lampiran (Annexes)

Lampiran I : Identification and Monitoring

Lampiran II : Part I Arbritation

Dibagi menjadi 17 Pasal

Part II Conciliation

Dibagi menjadi 6 Pasal

c. Daftar Negara Penandatangan pada masa Konferensi dari tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992.

Konvensi keanekaragaman hayati ini mengatur banyak persoalan di hampir seluruh bidang seperti politik, sosial, biologi,ekonomi, hukum, hingga masalah teknologi. Namun demikian hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar operasionalisasi konvensi ini.

KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Bahkan Indonesia dikatakan sebagai salah satu megabiodeversity country di dunia. Lebih dari 15 hingga 25 % total keanekaragaman hayati ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut Indonesia memiliki pula jenis spesies yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dibawah ini beberapa data penting mengenai banyaknya jenis mamalia, reptilia serta unggas yang dimiliki oleh 10 negara yang kaya akan keanekaragaman hayati.

———————————————

Mammals Birds Reptiles

=============================================

Indonesia 515 Colombia 1,721 Mexico 717

Mexico 449 Peru 1,701 Australia 686

Brazil 428 Brazil 1,622 Indonesia 511

Zaire 409 Indonesia 1,534 India 383

China 394 Ecuador 1,447 Colombia 383

Peru 361 Venezuela 1,275 Ecuador 345

Colombia 359 Bolivia 1,250 Peru 297

India 350 India 1,200 Malaysia 294

Uganda 311 Malaysia 1,200 Thailand 282

Tanzania 310 China 1,195 PNG 282

============================================

Sumber : McNeely et al 1990.

Data diatas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki spesies mamalia terbesar di dunia. Selain itu untuk jenis reptil berada di urutan ke tiga dan jenis unggas khususnya burung berada di urutan ke empat. Jumlah tersebut ternyata dari tahun ke tahun mengalami penurunan bahkan cenderung menuju kepunahan.

Kondisi alam Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan beratus-ratus spesies tumbuhan dan hewan karena iklim di wilayah ini telah membentuk berbagai tipe habitat. Banyaknya wilayah hutan tropik serta rawa-rawa, mangrove, pantai berkarang serta jenis-jenis habitat lainnya, merupakan ciri yang jarang dimiliki negara lain. Di bawah ini akan disajikan data mengenai beberapa tipe habitat darat yang dimilikki oleh Indonesia.

———————————————

Habitat Type Original Percent Precent

Area (km2) remaining protected

=============================================

Forest on limestone 135,793 39.3 4.1

Freshwater swamp forest 103,054 46.8 5.2

Heath forest 91,660 28.6 1.2

Ironwood forest 3,420 34.2 8.2

Lowland rainforest 896,157 57.5 4.9

Montane forest 206,233 77.1 21.2

Peatswamp 219,252 78.8 6.5

Semievergreen forest 150,877 28.3 2.0

Tropical pine forest 3,215 60.0 15.6

Mangrove 50,800 43.9 11.2

Forest on ultrabasics 8,299 46.9 0.4

Monsoon forest 24,192 39.0 4.4

Beach vegetation 390 39.7 2.5

Alpine 2,170 100.0 34.1

———————————————

TOTAL 1,895,512 55.8 6.6

Sumber : KLH, 1992

Dari data diatas nampak bahwa tipe habitat yang terluas adalah Lowland Rainforest atau hutan yang berada di dataran rendah. Padahal tipe habitat ini memiliki kerentanan yang sangat lemah. Tingginya risiko akibat kerusakan sangat besar mengingat populasi manusia sebagian besar berada di dataran rendah. Proyek pembangunan dapat merusak wilayah ini seperti peruntukkan untuk perluasan kota, jalan, daerah pemukiman dll.

Data diatas juga menunjukkan bahwa wilayah habitat yang dilindungi hanya 6.6 % saja dari total yang ada. Sehingga perlu diperluas areal wilayah perlindungan agar tidak semakin mengecil.

PENGATURAN HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEANE-KARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA

Pemerintah kolonial Belanda sejak dahulu menyadari bahwa Hindia Belanda memiliki kekayaan berbagai jenis tumbuhan serta hewan yang unik. Karena itu mereka berusaha memanfaatkan apa yang ada di Hindia Belanda. Namun demikian mereka tetap melakukan usaha konservasi, hanya terbatas pada jenis-jenis spesies yang menguntungkan secara ekonomis. Usaha pemerintah kolonial Belanda dalam melakukan konservasi ini ternyata dipengaruhi oleh gerakan konservasi di negeri Belanda.

Beberapa peraturan setingkat undang-undang di masa ini antara lain :

a. Parelvisscherijz Sponsen Viscserchijz Ordonnantie, Staablaad No.157 tahun 1916. Berisi ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan mutiara serta bunga karang di wilayah perairan Hindia Belanda.

b. Visscherrij Ordonnantie, Staablaad No. 396 Tahun 1920.

Berisi peraturan mengenai perikanan yang bertujuan untuk melindungi jenis dan keadaan ikan.

c. Dieren Bescharmings Ordonnantie, Staablaad No. 134 tahun 1931 yang dikenal sebagai Ordonansi Perlindungan Binatang Liar.

d. Jacht Ordonnantie, Staablaad No. 133 tahun 1931 tentang peraturan perburuan.

e. Jacht Ordonnantie Java en Madura, Staablaad No. 733 Tahun 1939 yang dikenal dengan Undang-undang Perburuan di Jawa dan Madura.

f. Natuur Beschamings Ordonnantie, Staatblaad No. 167 Tahun 1941 atau disebut dengan nama Ordonansi tentang Perlindungan Alam 1941.

Setelah jaman kemerdekaan peraturan-peraturan di atas masih berlaku. Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan kekayaan alam bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 (3) menyatakan :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tap MPR No II/MPR/1993 Bab IV Pembangunan Lima Tahun Ke 6 bidang Ekonomi bagian 18 mengenai Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa :

“Konservasi kawasan hutan nasional termasuk flora dan faunanya serta keunikan alam terus ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nuftah, jenis spesies dan ekosistem. Penelitian dan……”

Dari GBHN diatas nampak bahwa arah pembangunan di Indonesia tetap memperhatikan pentingnya keanekaragaman hayati dengan penekanan pada perlindungan kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Dalam usaha melindungi keanekaragaman hayati tersebut beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah ini antara lain :

a. Undang-undang No 2 Tahun 1961 tentang pengeluaran dan pemasukkan tanaman dan bibit tanaman (TLN No.2147)

b. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (LN. 1967 N0. 8)

c. Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN. 1967 No. 10)

d. Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (LN.1973 No.1)

d. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.

e. Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

f. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

g. Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional.

h. Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam.

i. Undang-undang No 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman

j. Undang-undang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

k. Undang-undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

l. Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Keanekaragaman

Hayati. UU ini merupakan ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati yang ditandatangani dalam KTT Bumi di Rio De Janerio.

Undang-undang yang dikeluarkan diatas, tidak semuanya menyinggung secara langsung keanekaragaman hayati. Namun berbagai jenis spesies yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sangat bergantung pada perlindungan dari undang-undang diatas. Terhindarnya ancaman bahaya ekspor impor spesies yang tak terkendali, pencegahan kerusakan habitat, kondisi lingkungan yang baik, penunjukkan kawasan yang dilindungi serta penempatan tata ruang yang sesuai dan terkendali, sangat membantu dalam menaikkan tingkat keanekaragaman hayati. Dalam proses pembangunan saat ini perlindungan semakin penting mengingat keanekaragaman hayati sangat mudah rusak dan tergolong rapuh (fragil) dari gangguan manusia yang menggunakan serta mengeksploitasi secara berlebihan.

Proyek pembangunan di Indonesia hendaknya juga harus memperhatikan keberadaan wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Jika hal ini diabaikan maka dalam sekejap suatu proyek pembangunan dapat menghancurkan ribuan spesies yang jelas hal ini akan merugikan.

BEBERAPA SARAN DAN REKOMENDASI

1) Keanekaragaman hayati merupakan aset nasional suatu bangsa yang sangat potensial dalam mengembangkan berbagai bidang seperti ecotourisme, biotechnology, agrobisnis, dan berbagai bidang lainnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber-sumber keanekaragaman hayati. Namun semuanya ini diharapkan tidak dieksploitasikan secara besar-besaran tapi haruslah digunakan secara berkelanjutan (sustainable use) demi generasi mendatang.

2) Perlu didorong dan ditingkatkan pengembangan pengetahuan keanekaragaman hayati dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, politik, ekonomi, hukum, teknik, pertanian dan berbagai bidang ilmu lain yang berkaitan dengan hal ini.

3) Perlunya kesadaran masyarakat akan pentingnya keanekaragaman hayati harus ditingkatkan.

Perlindungan terhadap masyarakat asli yang bergantung pada keanekaragaman hayati adalah penting karena keterkaitan keduanya kadang-kadang tidak terpisahkan dan saling membutuhkan. Masyarakat asli membutuhkan sumber daya alam disekitarnya sebagai bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari dan karena itu mereka juga mengkonservasi agar sumber daya alam tersebut tidak punah. Kebutuhan yang mereka ambil sebatas pemenuhan sehari-hari, sehingga rusaknya keanekaragaman hayati yang ada berarti hilangnya sumber untuk pemenuhan kebutuhan mereka.

4) Berkaitan dengan perkembangan bioteknologi, pemanfaatan sumber genetika terhadap berbagai jenis spesies ternyata berkembang dengan pesat. Bahkan kecenderungan dipatenkannya bahan-bahan hasil bioteknologi semakin gencar. Hal ini sempat menjadi bahan perdebatan dalam pertemuan GATT putaran Uruguay.

Karena itu Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi serta telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman hayati, memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan serta mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat.

5) Hukum internasional harus menjadi bagian penting dari kerjasama internasional dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Sumber-sumber hukum internasional hendaknya dapat berkembang dan mampu diterapkan dalam menghadapi kasus-kasus yang akan terjadi berkenaan dengan keanekaragaman hayati. Nampaknya masalah ini menuntut pengembangan norma dan hukum internasional sebagai kerangka pengaturan kerjasama global yang diharapkan mampu sebagai pelindung bagi pihak yang lemah. Elisabeth Dowdesel, Direktur Eksekutif UNEP menyatakan bahwa “berlakunya konvensi keanekaragaman hayati merupakan suatu perkembangan baru dalam hukum internasional dan hubungan internasional yang berkenaan dengan lingkungan dan pembangunan.” Dari pernyataan ini menunjukkan juga peran PBB melalui United Nations Environment Programme (UNEP) turut mendorong pengembangan hukum internasional secara progresif seperti yang diamanatkan dalam Pasal 13 1(a) Piagam PBB. Dengan diberlakukannya Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati ini sebagai suatu produk hukum internasional yang baru, maka PBB sebagai lembaga internasional telah memainkan peran yang penting dalam upaya penyelamatan planet bumi dari kerusakan lingkungan global.

6) Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati, harus mulai memikirkan sejauh mana aset yang ada ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keanekaragaman hayati harus merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dengan pemanfaatan komiditi tanaman yang laku di pasaran internasional dan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (suistainable development). Sehingga diharapkan akan mampu bersaing dalam pasar global era GATT Pasca Uruguay Round yang menuju “perdagangan bebas dunia” (Global Free Trade Era), dimana Indonesia merupakan

negara potensial dalam “memasok” sumber genetik global.

7) Indonesia juga diharapkan melengkapi serta memperkuat perangkat hukum serta kelembagaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu penegakkan hukum serta mengefektifkan institusi yang terkait merupakan upaya untuk melindungi sekaligus memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati yang dimilikinya.

8) Dalam menghadapi perkembangan pesat bioteknologi, perlu dibuat protokol keamanan hayati (Biosafety Protokol) sebagai kelanjutan pengaturan dari pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya proses mutasi gen yang dapat mengacaukan sistem ekologis alami. Dampak dari rekayasa genetika yang bersifat negatif belum terlihat jelas, tapi upaya preventif harus segara dilakukan mengingat bahaya pengeksploitasian dan “pemerkosaan” gen sedang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu.

DAFTAR BACAAN

A.

Birnie, Patricia W & Boyle, Alan E, International Law and The Environment, Oxford University Press, London, 1992

Danusaputro, Munadjat, Environmental Legislation and Administration in Indonesia, Alumni, Bandung, 1981

Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Perlindungan Lingkungan : Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991

ICBP, Putting Biodeversity on The Map, Priority Areas for Global Conservation, ICBP, Cambridge, 1992

Mac Kinnon, Kathy, Alam Asli Indonesia, Yayasan Hijau-PT Gramedia, Jakarta, 1986

McNeely, Jeffrey A, Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992

Ministry of State for Population and Environment, Indonesian Country Study on Biological Diversity, Jakarta, 1991

Pramudianto, Andreas, Bioteknologi: Propsek Cerah Atau Suram Bagi Indonesia ? Buletin BKPSL No 88, Forum Komunikasi antar Pusat Studi lingkungan, Jakarta, Agustus 1994

Prawoto H, Sekilas Mengenai Keanekaragaman Hayati, Majalah Persaki, 1993

Shiva, Vandana, Dari Bio Imperialisme ke Demokrasi, PT Gramedia-Konphalindo, Jakarta, 1994

United Nations, The Global Partnership for Environment and development, A Guide to Agenda 21, UNCED, Geneva, April 1992

WECD, Our Common Future, Diterjemahkan: Hari Depan Kita Bersama, PT Gramedia, Jakarta, 1988

WWF, Dictionary of Environment and Development, Earthscan Publication, London, 1991

B.

- Teks Naskah United Nations Convention on Biological Diversity

- Rancangan Undang-undang mengenai pengesahan Konvensi keanekaragaman hayati

- Ketetapan MPR NO II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

- Surat Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1993 tentang Bunga dan Satwa Nasional

- Ramsar Journal 3 April 1992

- UNEP Newsletter Asia Pasifik October-Desember 1993 Vol 10 No. 4

- UNEP IE/PAC, Industri and Environment, Vol 16 October-Desember 1993

- Trade and the Environment, TE 005, 17 February 1994

- Dokumen usulan Protokol Keamanan Hayati (Biosafety Protocol), Konphalindo,1994.

(Dimuat di Jurnal Pro Justitia Tahun 1994)

APS/94

Leave a Reply