Dec 27

Bagian Pendahuluan Buku Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan hidup

PENDAHULUAN

Di millenium baru ini pertumbuhan perjanjian internasional bidang lingkungan hidup baik yang bersifat umum-khusus, klasik-modern, tertulis-tidak tertulis, multilateral-bilateral dan global-regional telah  mencapai lebih dari 300 jenis. (World Bank Report: 1995). Bahkan Mitchell (2003) menyebutkan lebih dari 700 perjanjian internasional multilateral dan 1000 perjanjian internasional bilateral dalam bentuk konvensi, protokol, amademen yang didesain untuk lingkungan hidup. Desain dari perjanjian internasional itu mengatur berbagai bidang permasalahan yang pada umumnya berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mulai dari perencanaan, pengelolaan, perlindungan serta pengendalian terhadap media lingkungan hidup sampai pada persoalan yang berhubungan dengan bidang-bidang lainnya di luar persoalan lingkungan hidup namun memeiliki keterkaitan tidak langsung. Ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan khususnya perlindungan terhadap lingkungan hidup alam seperti perlindungan terhadap spesies hewan, tanaman serta habitatnya merupakan jenis perjanjian internasional yang telah lama dikenal sejak abad 17. Contohnya adalah ……….Pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah udara, daratan serta lautan dan perairan pedalamannya seperti sungai dan danau agar terhindar dari bahaya pencemaran, merupakan upaya perlindungan akibat dari pertumbuhan revolusi industri. Perkembangan perjanjian internasional yang lahir di abad 20, nampaknya berkaitan erat dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi tinggi dan bahan-bahan berbahaya yang menimbulkan dampak yang luas. Karena itu perjanjian internasional kini lebih bersifat multilateral dan menerapkannya secara global dengan menekankan pada persoalan kepemilikan bersama yang diantaranya mengarah pada prinsip Common Heritage of Mankinds. Prinsip ini dicantumkan dalam beberapa konvensi seperti Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982, Konvensi Perlindungan Lapisan Ozon 1985, Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim 1992.

 

Era 10 tahun setelah pembentukan UNEP, proses perundingan pembentukan perjanjian internasional bergerak sangat cepat. Hampir setiap tahun disepakati perjanjian internasional sebagai dasar dari norma hukum internasional. Kesapakatan yang dicapai tidak terlepas dari diplomasi multilareral (multilateral diplomacy) yang memainkan proses penting dalam pembentukan perjanjian multilateral. Mengingat bahwa multilateralisme telah menjadi suatu hal yang sangat penting  di dalam perpolitikan dunia (Sutrisno: 2001). Banyak perjanjian multilateral telah terbentuk, dan proses diplomasi lingkungan berlangsung ada yang cepat dan ada yang memakan waktu yang panjang. Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on the Biological Diversity/UNCBD) telah memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk menyepakatinya. Konvensi Stockholm mengenai Persistens Organic Pollutans (POPs) nampaknya lebih cepat diselesaikan ”hanya” dengan waktu 4 tahun (Chasek : 2001).

Suatu negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Hal ini tergantung dari kesepakatan apa yang telah dicapai para pihak yang biasanya tercantum dalam naskah perjanjian internasional tersebut. Hukum internasional mengenal beberapa cara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional yang salah satu diantaranya adalah ratifikasi. Cara lain dalam hukum internasional untuk mengikatkan diri (consent to be bound  by a treaty) diantaranya melalui penandatanganan (signatory), pernyataan turut serta (accesi) dan menerima suatu perjanjian internasional (acceptance). Suatu perjanjian internasional juga dapat berlaku tanpa menunggu adanya ratifikasi. Hal ini tergantung dari maksud dari para pihak atau negara-negara yang merundingkan. Biasanya maksud ini dicantumkan dalam naskah perjanjian internasional tersebut. (Kusumaatmadja : 1976) Dalam hal ini suatu instrumen perjanjian internasional yang telah ditandatangani dan disepakati oleh negara-negara yang terlibat dalam suatu perundingan, umumnya masih membutuhkan adanya penegasan kembali. Penegasan kembali ini dapat dilakukan melalui lembaga ratifikasi. Setelah dilakukan tindakan ratifikasi, naskah perjanjian internasional tersebut dapat dikirim kembali ke tempat penyimpanan (depository) naskah perjanjian sebagai bukti keterikatan suatu negara terhadap perjanjian internasional tersebut.  Karena itu penting bagi suatu negara untuk meratifikasi agar perjanjian internasional tersebut memiliki daya berlaku yang pasti. Namun hal yang perlu dicatat bahwa tidak seluruh perjanjian internasional membutuhkan ratifikasi untuk dapat diberlakukan. Sebagai contoh adalah Agreement for Cooperation in Dealing With Pollution of the North Sea By Oil 1969 dimana pasal 9 (4) menyatakan bahwa Agreement ini akan berlaku  2 bulan sesudah penandatangan.

Karena itu ada beberapa ahli menyatakan bahwa ratifikasi hanya sekedar memberikan pernyataan formal keterikatan terhadap suatu perjanjian internasional.

Berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup telah berhasil dibentuk. Namun hal ini membutuhkan keterikatan yang pasti yaitu dapat berupa ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. Bagi pemerintah Indonesia ratifikasi menjadi hal yang penting karena akan mempengaruhi sistem hukum nasional Indonesia. Setiap ratifikasi akan menimbulkan dampak hukum yang sangat penting sehingga diharapkan dapat memberikan nuansa baru bagi ketentuan hukum nasional.

Ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sementara yaitu bahwa :

a. Ratifikasi terhadap suatu perjanjian internasional pada umumnya dilakukan dengan berbagai sistem ratifikasi

b. Tidak ada keharusan untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional.

c. Indonesia belum memiliki prosedur yang rinci dan baku mengenai masalah ratifikasi.

d. Perjanjian internasional  di bidang lingkungan hidup ada yang diratifikasi melalui undang-undang (UU) ada juga yang melalui keputusan presiden (Keppres).

Studi ini dibuat hanya untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup. Kemudian bagaimana tindakan pemerintah Indonesia setelah meratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup atau yang terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Atau dengan kata lain bagaimana implementasi suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia dengan melihat klarifikasi berbagai peraturan perundangan nasional yang langsung atau tidak langsung menyebutkan adanya hasil ratifikasi. Selain itu upaya-upaya apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengembangkan bentuk kelembagaan yang berkaitan dengan tindak lanjut ratifikasi atas perjanjian internasional tersebut. Studi ini masih bersifat mendasar dan diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut.   

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah berdasarkan penelitian yuridis dengan cara menginventarisasikan berbagai ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum internasional yang telah diratifikasi. Selain itu dilakukan juga melalui penelitian perpustakaan untuk mencari berbagai informasi mengenai perjanjian internasional yang diratifikasi ini. Setelah itu dilakukan penelusuran peraturan hukum nasional yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam menerapkan ketentuan ratifikasi ini. Hal ini dilakukan untuk untuk mengetahui apakah setiap peraturan nasional yang berkaitan dengan pokok bahasan yang ada dalam perjanjian internasional, selalu disebutkan hasil dari ratifikasinya.

 

Info Selanjutnya hubungi penulis…

 

 

 

 

 

 

 

Dec 27

Bagian Pendahuluan Buku Hukum Pembangunan Berkelanjutan by Andreas Pramudianto,SH,MSi 

“The task before us, in the coming years, as we promote and develop further the international law for sustainable development, is to try and find some way to make it a more cohesive and coordinated body of law.”

       (Elizabeth Dowdeswell, former Excecutive Director of UNEP)

 

 

 

 

PENDAHULUAN

 

Pernyataan diatas telah memberikan suatu deskripsi bahwa hukum internasional pembangunan berkelanjutan agar didorong untuk dibuat lebih menyatu dan terkoordinasi dalam kerangka ilmu hukum. Dengan kata lain hukum internasional pembangunan berkelanjutan (international law of sustainable development) patut dikembangkan dan akan menjadi bagian yang penting dalam kerangka hukum internasional (international law) di era millenium baru. Sebagai perangkat hukum modern, hukum internasional  pembangunan berkelanjutan terbentuk melalui proses dan dinamika yang berkembang dan dipengaruhi globalisasi yang telah mengubah dan mengkonstruksi tata sosial yang berbeda dari sebelumnya. Menurut Budiyono (2009) akibat dari adanya proses globalisasi maka penciptaan hukum yang sejak semula kewenangan mutlak berada di tangan negara telah “tergrogoti” oleh institusi yang sifatnya lokal, dengan cara melalui proses desentralisasi transnasional (melalui lembaga yang bersifat regional) maupun global. Fakta beberapa organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat (NGO/LSM/ORNOP) yang didanai oleh lembaga-lembaga donor asing, telah banyak mempengaruhi kebijakan dan hukum di negara-negara berkembang. Proses terbentuknya  menurut Santos dalam Budiyono (2009) dapat melalui tekanan oleh negara donor, badan internasional (international agencies) maupun aktor transnasional lainnya baik secara formal maupun non-formal. Hasilnya adalah terbentuknya transnationalization of nation-state regulation atau bahkan globalization of nation-states regulation.

Keberadaan hukum internasional pembangunan berkelanjutan sudah tercantum dan diakui secara tegas dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992 khususnya Prinsip 27. Deklarasi ini terbentuk dari kesepakatan politik berbagai institusi global maupun aktor lokal, nasional dan transnasional yang saat itu sudah merupakan tata sosial baru (the new social order) akibat proses globalisasi.      

Hukum internasional pembangunan berkelanjutan yang merupakan cabang dari ilmu hukum khususnya hukum internasional akan banyak melihat berbagai bidang hukum yang terkait dengan 3 (tiga) dimensi atau pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.  Sebagai suatu cabang baru yang sedang dirintis, hukum internasional pembangunan berkelanjutan akan menghadapi berbagai tantangan baru dalam kehidupan modern dimana berbagai faktor sumberdaya alam dan lingkungan, implikasi teknologi yang mempengaruhi gaya hidup dan perekonomian serta kebebasan berekspresi dan keterbukaan melalui berbagai akses, akan semakin dominan di masa mendatang. Dilain pihak, krisis dan bencana lingkungan hidup global telah menjadi realitas yang tidak dapat dihindari lagi di dunia ini. Menurut Keraf (2010) terdapat 5 (lima) macam krisis dan bencana lingkungan hidup global yaitu :

  1. Pencemaran

Seperti pencemaran udara, air, laut dan sampah

  1. Kerusakan

Seperti kerusakan hutan, lapisan tanah, terumbu karang dan lapisan ozon.

  1. Kepunahan

Seperti kepunahan keanekaragaman hayati, mata air dan sumberdaya alam.

  1. Kekacauan atau perubahan iklim global

Dicirikan adanya meningkatnya badai tropis, kekacauan cuaca dengan pola ekstrim dan mencairnya es di kutub selatan.

  1. Masalah sosial ikutan yang terkait dengan krisis dan bencana LH Global

Mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, sosial ekonomi serta menimbulkan ketidakadilan.

Untuk mengatasi krisis dan bencana tersebut perlu dilakukan tindakan nyata, konkrit dan masif dengan melibatkan semua kelompok kepentingan  dengan peran dan tanggungjawab masing-masing. Disebut sebagai krisis dan bencana lingkungan hidup global tidak lagi hanya dialami oleh satu atau dua negara saja atau satu atau dua tempat saja, akan tetapi telah mencakup seluruh planet bumi, tidak peduli masyarakat dan negara maju ataupun sedang berkembang. (Keraf: 2010).

Sesungguhnya terjadinya krisis dan bencana lingkungan hidup tidak terlepas dari diterapkannya model pembangunan yang konvensional. Pembangunan  konvensional yang hanya bertumpu pada satu pilar saja yaitu ekonomi dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata-mata, ternyata telah menyebabkan banyak krisis ekonomi di beberapa negara bahkan benua. Krisis Asia tahun 1997, krisis hutang di negara-negara Amerika Latin tahun 1999 hingga bencana finansial di Amerika Serikat tahun 2008 yang kemudian menyeret beberapa negara Eropa termasuk negara anggota Uni Eropa.

Keadaan yang menimbulkan krisis ini, memerlukan perubahan paradigma dan kebijakan pembangunan yaitu dari pembangunan konvensional menjadi pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya bertumpu pada pilar ekonomi saja, akan tetapi juga pilar sosial dan lingkungan/ekologi yang saling terkait. Mengenai pembangunan konvensional Salim (2010) menyatakan :

“Pembangunan yang dilaksanakan dunia selama abad ke-20 lalu adalah pola pembangunan konvensional yang bersifat linear yang mengutamakan kemajuan ekonomi semata-mata, subjek pembangunan adalah manusia dan orientasi pembangunan hanya tertuju pada manusia.

 

Pola pembangunan yang demikian bersifat antroposentris dengan mengabaikan pembangunan lingkungan. Selanjutnya Salim (2010) menyatakan :

 

“Dalam kerangka pola pembangunan konvensional ini, tidak ada tempat bagi pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan yang terdesak dan dimarjinalkan oleh kepentingan ekonomi.”

 

Selanjutnya oleh Salim (2010) dinyatakan bahwa :

“…..untuk diganti oleh pola pembangunan berkelanjutan, sustainable development, yang lebih sesuai dengan semangat zaman abad ke-21 ini.”

 

Penerapan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pola dan tujuan pembangunan dunia saat ini, diharapkan kondisi krisis dan bencana lingkungan hidup global yang sedang terjadi dan semakin parah, dapat dikurangi, dicegah dan dihindari bahkan diperbaiki. 

Salah satu instrumen yang juga berperan penting dalam mengatasi krisis dan bencana lingkungan hidup global ini serta melibatkan banyak pihak di tingkat internasional adalah melalui perangkat hukum internasional yang salah satunya adalah hukum internasional pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini hukum internasional pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu menangani persoalan-persoalan yang muncul di dunia modern khususnya dalam yang terkait dengan berbagai pilar pembangunan berkelanjutan.

Sebagai suatu paradigma atau bidang atau cabang baru, hukum international pembangunan berkelanjutan membutuhkan pengakuan. Selama ini hanya hukum lingkungan internasional (international environmental law) yang diakui dan berkembang dengan pesat dan sangat luas. Namun disisi lain perkembangan ini ternyata juga memungkinkan lahirnya bidang baru yang salah satunya adalah hukum internasional pembangunan berkelanjutan dan hukum pembangunan berkelanjutan (law of sustainable development). (Idris: 2008). Sebagai bidang baru, memang tidaklah mudah diperoleh pengakuan tersebut. Sepanjang sejarah pemikiran hukum terdapat dua pendekatan yang berkembang yaitu pendekatan positivis juridis dan pendekatan konstruktivisme. (Rahardjo dalam Tanya 2010). Kajian ilmu hukum yang berkembang saat ini didominasi kuat oleh pendekatan positivis juridis. Salah satu tokohnya adalah John Austin melalui Analytical Legal Positivisnya yang menegaskan bahwa hukum adalah “perintah pihak berdaulat”. Bagi Austin dalam Tanya (2010) tata hukum itu nyata dan berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan juga bersumber dari jiwa bangsa, bukan juga karena cermin keadilan akan tetapi hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Hukum adalah buah ciptaan para ahli hukum. Dengan demikian dalam pemikiran positivis, hukum seperti halnya yang kita bahas yaitu hukum internasional pembangunan berkelanjutan dan hukum pembangunan berkelanjutan seolah-olah adalah ciptaan para ahli hukum saja dan memiliki spektrum yang sempit.

Namun demikian, pada kenyataannya sesungguhnya hukum tidaklah seperti hal diatas. Menurut pendekatan konstruktivisme, hukum harus terbuka, menyentuh mosaik sosial kemanusiaan. Selain itu hakikat hukum adalah multideminsional seperti dimensi numeris, spasial, fisis, biotik, psikik, sosial budaya. Hukum juga harus menegaskan adanya dimensi numeris seperti berapa jumlah ganti rugi, bagaimana perhitungan nilai sumberdaya alam, bagaimana biaya-biaya lingkungan yang harus diperhitungkan dll. Hukum juga  bersifat interdisipliner dimana bidang-bidang lain seperti antropologi, psikologi, politik, ekonomi, budaya memasuki ranah hukum. Menurut Friedman dalam Tanya (2010), hukum sesungguhnya harus dilihat dari aspek substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum  (legal culture). Dengan demikian melalui pendekatan konstruktivisme ini, spektrum hukum internasional pembangunan berkelanjutan dan hukum pembangunan berkelanjutan menjadi sangat luas.

Fakta yang terjadi selama ini menunjukan bahwa hukum international pembangunan berkelanjutan sudah berkembang dalam sepuluh tahun belakangan ini. Perkembangan yang pesat ini dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat terutama masyarakat internasional. Hal ini dibuktikan dalam berbagai kesepakatan yang dicapai oleh masyarakat internasional dengan memunculkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti yang tercantum dalam Deklarasi Rio 1992, Deklarasi New Dehli 2007 dan berbagai perjanjian internasional yang menumbuhkan dan menegaskan keberadaan hukum internasional pembangunan berkelanjutan.

Di tingkat nasional, selayaknya perkembangan internasional ini juga harus diantisipasi dan diapresiasi dengan melihat kenyataan sosial di Indonesia yang sangat pontensial akan munculnya cabang baru yaitu hukum pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia meningkatnya masyarakat terhadap kesadaran akan pentingnya hukum dan lingkungan hidup serta keinginan untuk mengetahui lebih lanjut pembangunan berkelanjutan telah mendorong diterapkannya prinsip-prinsip dan norma-norma baru yang berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan. Menurut Kant dalam Tanya (2010) dibutuhkan aturan yang memiliki norma yang kuat sebagai “summum bonum” atau keutamaan nilai. Hukum sebagai kaidah (nilai-nilai) yang bukan sekedar aturan formal. Karena itu perlu dikembangkan nilai baru yang baik, benar dan patut serta dihormati oleh masyarakat dan diharapkan akan menjadi “summum bonum”. Banyak nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat namun belum memiliki pengakuan yang kuat dalam ranah hukum, sehingga memerlukan revitalisasi nilai agar menjadi kuat dan layak dihormati. Sebagai contoh nilai atas penghargaan terhadap kehidupan masyarakat hukum adat, pada mulanya belum mendapat pengakuan yang nyata sebagai nilai penting dalam perangkat hukum. Namun saat ini, secara tegas telah mendapat pengakuan sebagai nilai utama dan patut dihormati terutama dalam ranah hukum nasional dengan menempatkan masyarakat hukum adat ini dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 63 menyatakan :

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

a……..

b……

……..

t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

u………

v……..”

 

Nilai-nilai baru yang kemudian menjadi norma hukum akan mendorong berkembangnya bangunan hukum yang baru, seperti nilai-nilai baru yang berupa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti prinsip kehati-hatian telah menjadi bagian dari hukum nasional. Bangunan hukum baru yang berupa hukum pembangunan berkelanjutan harus memiliki prinsip-prinsip yang memiliki “summum bonum” yang kuat serta dinamis. Diharapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini akan memenuhi persyaratan tersebut sehingga hukum pembangunan berkelanjutan secara nasional dapat dikembangkan dan diakui.   

Menurut Salim (2010) Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth and Nations tahun 1776, telah mengembangkan teori bahwa apabila kekuatan penawaran dan permintaan dalam pasar dibiarkan bekerja tanpa campur tangan pemerintah, maka “tangan tak kentara” akan menuntun kepentingan diri masing-masing mengejar sebesar-besar manfaat bagi semua. Namun “tangan tak kentara” ternyata tak bisa menyelamatkan pasar dan meletuslah “depresi besar 1929. Karena itu lahirlah teori John Maynard Kenes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkan tahun 1935. Keynes menolak teori ekonomi laissez-fair dan mengajukan gagasan untuk campur tangan pemerintah. Pola intervensi pemerintah dalam ekonomi melahirkan Teori pembangunan yang banyak digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Namun campur tangan pemerintah yang terlalu mendalam akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan mengalami hambatan. Apalagi jika negara-negara tersebut mengalami banyak masalah seperti pengelolaan pemerintah yang buruk (bad government), korupsi akan menyebabkan beban hutang yang tinggi. Karena itu berkembang teori Neo-liberalisme tahun 1980-an yang memandang campur tangan pemerintah agar dikurangi. (Salim :2010).  Teori pembangunan yang berkembang dari mazhab ekonomi klasik, mazhab ekonomi Keynes hingga Neo-liberalisme akan mempengaruhi konsep pembangunan yang diterapkan di dunia saat ini terutama terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Namun dalam tulisan ini, konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) akan dilihat dalam wacana, bahasan, kajian dan studi hukum internasional (international law) apalagi hukum lingkungan internasional (international environmental law)yang ternyatamemiliki sejarah yang panjang.Dilihat dari segi peristilahan, pembangunan berkelanjutan masih dikategorikan sebagai suatu istilah yang relatif baru. Pertama kali istilah konsep pembangunan berkelanjutan tercantum dalam dokumen World Conservation Strategy (WCS) yang diterbitkan tahun 1980-an oleh International Union Conservation for Nature (IUCN). Dokumen ini kemudian menginisiasi World Charter for Nature atau Piagam Dunia untuk Alam yang disepakati dalam Sidang Majelis Umum PBB yang ke 46. Untuk lebih mendorong penguatan konsep pembangunan berkelanjutan maka pada tahun 1983 dibentuk Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan atau World Commission on Environmental and Development (WCED). Namun sesungguhnya secara legal formal istilah pembangunan berkelanjutan digunakan dalam dokumen hukum internasional regional yaitu Persetujuan ASEAN mengenai Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Alam atau ASEAN Agreement on the Conservation Nature and Natural Resources yang ditandatangani tahun 1985 di Kualalumpur, Malaysia. Beberapa tahun kemudian, Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development) dalam laporannya Our Common Future tahun 1987, mendefiniskan dan memerinci lebih lanjut istilah ini. Komisi ini dalam menjalankan kegiatannya, membentuk kelompok ahli hukum yang disebut LegalExperts Group on Environmental Law of the World Commission on Environment and Development yang kemudian mengusulkan Proposal of Legal Principles and Recomendations on Environmental Protection and  Sustainable Development.  Usulan para ahli hukum ini berisi rancangan (draft) prinsip-prinsip hukum internasional yang tidak hanya mengenai perlindungan lingkungan hidup tapi juga prinsip-prinsip hukum pembangunan berkelanjutan.

Memang tidak mudah mengintegrasikan antara aspek-aspek hukum dengan lingkungan hidup dan pembangunan. Hukum memiliki sistem tersendiri yang kadang-kadang saling berbeda bahkan perbedaan tersebut sangat  prinsipil. Sistem hukum yang dominan dan dikenal saat ini diantaranya sistem hukum Anglo Saxon, sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum lainnya seperti sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat. Perbedaan ini akan semakin nyata terlihat dalam sistem politik-hukum, peradilan, hukum acara (litigasi), penegakan hukum serta aparat dan lembaga-lembaga hukum yang ada serta dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah pengaruh dari masyarakat terhadap sistem hukum yang dianut, akan mempengaruhi pula perkembangan hukum yang ada. Misalnya pengaruh hukum Romawi yang dianut bangsa-bangsa Romawi yang ada di Eropa, akhirnya juga mempengaruhi perkembangan hukum Eropa Kontinental di kemudian hari.

Pengaruh ini juga terjadi pada bidang lingkungan hidup dan pembangunan yang memang pada mulanya merupakan konsep yang dipertentangkan. Lingkungan hidup hanya dilihat sebagai suatu masalah sektoral. Pembangunan yang dilakukan pada saat itu sering mengabaikan lingkungan hidup sehingga secara tidak disadari telah membahayakan proses pembangunan itu sendiri. Sebagai contoh menipisnya  sumberdaya alam akibat kegiatan manusia yang cerobah dan serakah sebenarnya jika dilakukan pengelolaannya dengan baik sesungguhnya akan dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Salim (1992 dalam Azis : 2009) menegaskan bahwa :

“Diperlukan pengembangan terus menerus nilai-nilai pembangunan berkelanjutan yang sama sekali baru dan berbeda dengan yang ada pada pembangunan konvensional.”

 

Karena itu masyarakat internasional menginginkan perubahan yang lebih baik melalui perangkat hukum yang berisi prinsip-prinsip hukum yang memadai, dinamis dan modern dalam upaya perlindungan lingkungan hidup khususnya yang terkait dengan proses pembangunan internasional.

Diadakan Konferensi Lingkungan Hidup Manusia di kota Stockhlom, Swedia di tahun 1972, telah mengubah paradigma terpisahnya konsep lingkungan hidup dan konsep pembangunan, menjadi terintegrasinya kedua konsep ini dengan melalui prinsip-prinsip yang tercantum dalam salah satu hasil Konferensi ini. Deklarasi Stockhlom (Stockhlom Declaration) sebagai salah satu hasil dari konferensi ini, menegaskan bahwa lingkungan hidup menjadi bagian dalam konsep pembangunan nasional suatu negara. Walaupun deklarasi ini merupakan deklarasi politik, namun dalam prakteknya banyak negara serta subjek hukum internasional lainnya melaksanakan dan mengimplementasikan melalui berbagai perangkat kebijakan dan hukum(policy and law). Setiap pembangunan yang dilakukan diberbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang telah meletakkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dalam proses pembangunan dengan diantaranya menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.Pembangunan berwawasan lingkungan ini kemudian diterapkan di berbagai negara, yang kemudian saat ini telah berkembang menjadi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian sejak saat ini lingkungan hidup mulai menjadi arus utama (mean stream) dalam konsep pembangunan di beberapa negara dan subjek hukum internasional lainnya. Namun demikian hasil dari Deklarasi Stockholm ini tidak hanya berhenti sampai disitu. Sepuluh tahun kemudian yaitu pada tahun 1982 di Markas Besar United Nations Environmental Programme (UNEP) di  Nairobi, Kenya diadakan pertemuan yang disebut Stockholm + 10 yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil-hasil Stockholm. Salah satu evaluasi terpenting yang tercantum dalam Butir ke 3 Deklarasi Nairobi 1982, adalah peningkatan dalam perubahan terhadap persepsi global yaitu kebutuhan terhadap perlindungan lingkungan dan keterkaitan antara lingkungan hidup dan pembangunan semakin erat. Selain itu kemajuan yang penting adalah meningkatnya peran dari perjanjian internasional (international agreement)di bidang lingkungan hidup dan pembangunan.

Selama ini perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional telah memainkan peran penting di bidang lingkungan hidup. Pada awalnya beberapa perjanjian internasional yang telah disepakati ternyata telah menggunakan istilah yang mengacu pada konsep berkelanjutan seperti penggunaan berkelanjutan (use sustainable), pertumbuhan berkelanjutan (sustainable growth), penangkapan maksimum yang berkelanjutan (maximum sustainable yield), pemanfaatan berkelanjutan (use utilitation) atau istilah-istilah lain yang pada prinsipnya mengarah pada konsep pembangunan berkelanjutan. Penerimaan konsep pembangunan berkelanjutan semakin nyata sebagaimana ditegaskan kembali dalam KTT Bumi 1992(Earth Summit) yang tercantum dalam dokumen-dokumen seperti Rio Declaration on Environmental and Development, Agenda 21 dan dokumen lainnya. Hal yang terpenting adalah perlunya dikembangkan hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan yang merupakan  tantangan baru bagi perkembangan hukum internasional. Pengembangan hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan telah dinyatakan dalam Prinsip 27 Deklarasi Rio 1992 :

“ Negara-negara dan anggota masyarakat hendaknya dengan niat baik dan berdasarkan dengan semangat kemitraan bersama dapat bekerjasama dalam mewujudkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang termaktub dalam dekalrasi ini, dan bekerjasama pula dalam upaya untuk mengembangkan lebih jauh hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan”.

 

Enam bulan kemudian setelah diadakannya KTT Rio 1992, dan berdasarkan pembicaraan para delegasi serta kesepakatan negara-negara anggota PBB maka dibentuklah Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pembangunan Berkelanjutan (United Nations Comission on Sustainable Development/UNCSD). Komisi ini berada dibawah koordinasi dari Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social  Council ). Selain itu dibentuk pula Badan Penasihat Tingkat Tinggi (High Level Advisory Board) yang terdiri dari para ahli, industriawan, lembaga keuangan/pendanaan yang bertugas menjadi penasehat untuk pembangunan berkelanjutan pada Majelis Umum PBB/UNGA dan Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan/UNCSD. Nasehat yang diberikan berkenaan dengan hal-hal mengenai pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Badan ini mengakhiri tugasnya pada tahun 1997. Sekretariat Jenderal secara intern membentuk pula Inter-Agency Committee on Sustainable Development (IACSD) atau Komisi Antar Badan mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang pekerjaannya membentuk kembali dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan badan-badan dibawah PBB dalam menerapkan Agenda 21 dan Pembangunan Berkelanjutan. Komisi ini juga telah menghasilkan laporan yang cukup penting mengenai mekanisme hukum yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan yang berjudul Struktur Pengambilan Keputusan : Mekanisme dan Instrumen Hukum Internasional. (Decision-making structures: international legal instruments and mechanisms).

Sebagai catatan tambahan, pada tahun 1994, pemerintah Austria mengadakan simposium mengenai pembangunan berkelanjutan dan hukum internasional (Sustainable Development and International Law) yang hasilnya menjadi bagian laporan dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan yang bersidang tahun 1994. Melalui Dokumen No. E/CN.17/1994/16 Komisi meminta Program Lingkungan Hidup PBB atau United Nations Environmental Programme (UNEP) untuk menindaklanjuti hasil simposium itu dengan membuat konsep, persyaratan dan dampak dari penerapan hukum internasional pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk memantau penerapan dari hasil-hasil kesepakatan Rio dan pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan diadakan beberapa pertemuan global yang penting diantaranya adalah KTT Rio + 5 yang diadakan di kota New York tahun 1997.

Pertemuan ini nampaknya menjadi sangat penting dikarenakan menghasilkan suatu keputusan untuk diadakan pertemuan yang lebih serius dan bersifat global untuk membahas pembangunan berkelanjutan. Maka dipersiapkan kepanitiaan dan diadakan berbagai pertemuan. Salah satu yang terpenting adalah KTT Millenium (Millenium Summit) sebagai langkah awal ditetapkannya Millenium Development Goal (MDGs) yang merupakan salah satu bahan dasar dalam rangka untuk mempersiapkan KTT Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development (WSSD) yang kemudian berlangsung di Johanesburg, Afrika Selatan tahun 2002. Hingga menjelang WSSD maka arah perkembangan hukum international mengenai pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari berbagai faktor diantaranya :

  1. Peningkatan kesadaran lingkungan
  2. Berakhirnya perang dingin
  3. Proses privatisasi
  4. Globalisasi
  5. Regionalisme
  6. Munculnya isu-isu baru seperti Good Governance, public participation, environmental responsibility, transparansi,hak asasi manusia dll
  7. Desentralisasi dan menurunnya peran pemerintah

Sebagai puncaknya adalah diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development/WSSD)  yang diadakan bulan September tahun 2002 di Johanesburg, Afrika Selatan. KTT ini menegaskan kembali Prinsip 27 Deklarasi Rio 1992 mengenai perlunya dikembangkan Hukum Internasional Pembangunan Berkelanjutan.

Hasil KTT Johanesburg menjadi panduan penting dalam mengembangkan berbagai kesepakatan baru di kemudian hari. Walaupun diakui adanya keberhasilan dan kegagalan dalam menerapkan hukum internasional pembangunan berkelanjutan, namun tidak menjadi surut. Bahkan PBB telah mendorong perkembangan pembangunan berkelanjutan melalui pertemuan-pertemuan di Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan atau United Nations Commission on Sustainable Development/UNCSD yang banyak menghasilkan berbagai keputusan-keputusan penting.

Perkembangan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah akan diadakannya KTT Rio + 20 dimana pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu bahasan penting. “Green Economy” dan pengembangan tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk hukum internasional pembangunan berkelanjutan akan menjadi bagian dalam pembahasan tersebut.

Melihat situasi global tersebut, bagi Indonesia, pengembangan hukum pembangunan berkelanjutan menjadi sangat mendesak. Hukum yang berkembang di Indonesia saat ini masih dipengaruhi era kolonialisme. Diperlukan pembaharuan hukum yang modern dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu upaya mendorong pembaharuan hukum di Indonesia adalah dengan cara mengembangkan salah satu bidang hukum yang modern diantaranya hukum internasional pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu cabang hukum internasional yang sedang dikembangkan, hukum internasional pembangunan berkelanjutan diharapkan akan berkembang juga di tingkat nasional menjadi hukum pembangunan berkelanjutan. Harapan adanya cabang baru ini akan mempengaruhi pembaharuan hukum nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum internasional juga akan mempengaruhi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Seperti dinyatakan dalam Dimyati (2010)  :

“Dalam konteks pembaharuan hukum pun, Mocthar Kusumaatmadja melihat hukum internasional sebagai salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

 

Dari pernyataan Prof Mochtar Kusumaatmadja diatas, maka pernyataan tersebut merupakan faktor yang semakin memperkuat adanya peran hukum internasional pembangunan berkelanjutan yang dapat mempengaruhi sistem hukum nasional.  Dalam kenyataannya, berbagai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang umumnya berasal dari hukum internasional khususnya hukum internasional pembangunan berkelanjutan sesungguhnya telah diterapkan dalam perangkat hukum nasional khususnya perangkat perundang-undangan. Sebagai contoh prinsip tanggungjawab negara, prinsip pencemar harus membayar, prinsip partisipatif telah dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Namun demikian, dalam prakteknya penggunaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan masih ada yang belum menerapkan peraturan perundang-undangan dengan baik bahkan ada pihak-pihak yang cenderung mengabaikan. Yang lebih parah lagi, banyak juga yang tidak mengetahui prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan nasional. Dalam prakteknya hal ini dapat dilihat pada saat berbagai sektor pembangunan seperti tambang, hutan, industri, pertanian telah menimbulkan kasus-kasus seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tidak digunakannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Banyak pelanggaran hukum dilakukan seperti tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan sehingga muncul kasus hukum yang kadang-kadang berkembang menjadi kasus nasional. Kasus penambangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin menjadi contoh nyata munculnya kerusakan dan pencemaran yang merugikan masyarakat bahkan pemerintah daerah maupun pusat. Pembangunan menjadi tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah bagi negara Indonesia. Adanya berbagai masalah yang terkait dengan pembangunan yang tidak berkelanjutan (unsustainable development) tersebut, akan menimbulkan krisis dan bencana lingkungan hidup di masa mendatang. Jangan sampai generasi mendatang menjadi lebih menderita dikarenakan krisis dan bencana tersebut. Masalah-masalah pembangunan dan lingkungan hidup yang muncul, harus segera ditangani bahkan diselesaikan agar tidak terjadi krisis dan bencana yang semakin parah. Hukum internasional pembangunan berkelanjutan yang di Indonesia dapat dikembangkan menjadi hukum pembangunan berkelanjutan, merupakan salah satu solusi dan diharapkan dapat menangani serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terkait dengan pembangunan nasional sehingga konsep pembangunan berkerlanjutan dapat terlaksana dengan baik.  

Dengan demikian konsep pembangunan berkelanjutan dapat direalisasikan secara hukum dengan menerapkan hukum pembangunan berkelanjutan. Dukungan ini paling tidak disampaikan oleh Toepfer, Direktur Eksekutif UNEP yang menegaskan pentingnya hukum dan penegakannya serta penaatannya dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang menyatakan : (Zaelke, Durwood, Kaniaru, Donald & Kru˘zíková, Eva eds., 2005)

 

“Sustainable development cannot be achieved unless laws governing society, the economy, and our relationship with the Earth – both international and domestic – are put into practice and connect with our deepest values. Law must be enforced and complied with by all of society, and all of society must share this obligation.” 

 

(Terjemahan bebasnya : Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai setidaknya hukum yang mengatur masyarakat, ekonomi dan hubungannya dengan bumi-baik domestik maupun internasional-adalah menempatkan ke dalam praktek dan hubungannya dengan nilai-nilai kehidupan kita yang paling dalam. Hukum harus ditaati dan tegakkan dengan melibatkan semua masyarakat dan semua masyarakat harus rela melaksanakan kewajibannya.”)

 

……Untuk Info selanjutnya hubungi penulis…..

Dec 17

Andreas Pramudianto, SH,MSi

 

 

 

 

 MODUL

HUKUM LINGKUNGAN : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG AMDAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan tambahan untuk PELATIHAN

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

 

 

 

PUSAT PENELITIAN SUMBERDAYA MANUSIA

DAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA (PPSML PPs-UI)

JAKARTA

2012

 

 

KATA PENGANTAR

 

Hukum lingkungan merupakan salah satu mata ajaran pelatihan penyusunan AMDAL yang tercantum dalam kurikulum nasional. Agar peserta mampu menerima informasi berkaitan dengan mata ajaran ini maka diperlukan Modul atau Bahan Ajar mengenai hukum lingkungan terkait dengan penyusunan dokumen AMDAL.

 

Sebagai lembaga pelatihan yang sudah terigister dengan akreditasi A, maka Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (PPSML PPs-UI) wajib memiliki modul atau bahan ajar sebagai panduan pengajaran untuk peserta pelatihan.

 

Modul atau bahan ajar ini merupakan salah satu upaya yang disusun oleh Tim Kecil Penyusunan Modul dari Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia Dan Lingkungan Program Pasca Sarjana Univeristas Indonesia.  Bahan ajar ini tentu saja disesuaikan dengan Kurikulum Nasional Penyusunan AMDAL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Buku ajar ini sudah memasukan peraturan perundang-undangan yang baru.

 

Walaupun bahan ajar ini sangat sederhana dan singkat namun diharapkan dapat dipahami oleh para peserta pelatihan dengan harapan dikembangkan lebih lanjut.

 

Akhirnya kritik dan saran serta masukan yang bersifat konstruktif terhadap modul atau bahan ajar ini sehingga dapat disempurnakan menjadi lebih baik.

 

                                                          Jakarta, November 2012

                                                          Koordinator Pelatihan 

Andreas Pramudianto, SH,MSi

NUP. 110713004

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1.      PENDAHULUAN

BAB 2.      PERKEMBANGAN ISU GLOBAL DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM LINGKUNGAN.

BAB 3.      PERSOALAN DAN PENGERTIAN HUKUM

BAB 4.      SEJARAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG LH

BAB 5.      UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB 6..     AMDAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB 7.      PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG AMDAL

BAB 8       PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB 9      PENUTUP 

SOAL EVALUASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hampir setiap kegiatan membutuhkan peran hukum sebagai salah satu aktivitas dalam rangka memastikan kegiatan tersebut. Demikian juga halnya dengan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka peran hukum lingkungan menjadi sangat penting untuk memperjelas dan memastikan kegiatan tersebut.

 

Hukum lingkungan mencakup berbagai hal seperti asas-asas hukum lingkungan, perencanaan dan pembuatan peraturan perundang-undangan, evaluasi atas undang-undang yang dilaksanakan, penegakan hukum lingkungan, pertanggungjawaban hukum, perangkat pencegahan dan pengendalian, sanksi hukum, dll.

 

Terkait dengan pelaksanaan dari hukum lingkungan melalui undang-undang, maka saat ini berlaku Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. 

 

Deskripsi singkat

Dala kegiatan pelatihan Penyusunan Amdal ini terdapat berbagai mata ajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Salah satunya terkait dengan Hukum Lingkungan. Modul atau bahan ajar mengenai hukum lingkungan ini akan memfokuskan pada peran hukum lingkungan sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan internasional termasuk peran hukum dalam kegiatan amdal. Karena itu beberapa hal yang dipelajari seperti perkembangan hukum lingkungan, pertemuan internasional bidang lingkungan hidup, asas-asas hukum lingkungan, sanksi hukum dll.

 

Berbagai materi yang termasuk dalam mata ajaran hukum lingkungan sangat penting untuk dibahas dalam bahan ajar ini.  Mulai dari isu lingkungan global yang saat ini berkembang baik dari aspek peubahan iklim, keaenakaragaman hayati hingga pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun limbahnya. Isu-isu lingkungan hidup ini perlu ditangani dan dikendalikan yang salah satunya melalui perangkat hukum lingkungan. Karena itu pertemuan-pertemuan internasional sebagai kesepakatan yang dicapai oleh negara-negara dalam menangani isu lingkungan global mejadi sangat penting. Keputusan-kepeutusan ini menjadi perangkat hukum internasional yang tentu saja akan mempengaruhi perangkat hukum nasional. Karena itu perlu dipahami juga mengenai hukum secara umum khususnya hukum nasional Indonesia termasuk peraturan perundang-undangannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia sangat banyak, sehingga diperlukan fokus pada peraturan perundang-undangan yang terkait bidang lingkungan hidup khususnya AMDAL. Bagaimana perangkat Undang-undang Lingkungan Hidup akan mempengaruhi kehidupan serta sistem sosial yang berlaku di indonesia khususnya terkait dengan AMDAL. Akhirnya peserta diharapkan memahami hukum lingkungan ini sebagai sistem hukum yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di dunia maupun di Indonesia.  

 

Tujuan Pembelajaran

Dalam bahan ajar ini para peserta pelatihan diharapkan memahami hukum lingkungan sebagai salah satu pelajaran yang dilaksanakan dalam pelatihan khususnya penyusun AMDAL. Dengan memahami hukum lingkungan para peserta dapat mencapai kompetensi dasar dan indikator keberhasilan.

 

Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pelajaran hukum lingkungan peerta diharapkan mampu memahami hukum lingkungan baik dari aspek (1) pengetahuan hukum lingkungan secara umum (2) perangkat peraturan perundang-undangan terkait Amdal.

 

Indikator Keberhasilan

Melalui Modul atau Bahan Ajar ini peserta diharapkan mencapai tujuan pembelajaran dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

  1. Mampu memahami tujuan pembelajaran
  2. Mampu memahami peran hukum lingkungan di tingkat nasional maupun internasional.
  3. Mampu memahami peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
  4. Mampu memahami perangkat AMDAL dalam hukum lingkungan    

 

 

Materi Pokok

Materi pokok yang dibahas dalam modul atau bahan ajar ini diantaranya :

  1. Isu Lingkungan Global
  2. Pertemuan Internasional
  3. Persoalan dan Pemahanaman Hukum
  4. Peraturan Perundang-undangan
  5. Undang-undang Lingkungan hidup
  6. Amdal dan Kaitannya dengan Undang-undang Lingkungan Hidup

 

 

 

  1. I.      PERKEMBANGAN ISU GLOBAL DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM LINGKUNGAN

1.1.      Isu Lingkungan Global

Hingga memasuki millenium kedua, nampaknya  masalah lingkungan hidup tidak semakin membaik. Beberapa laporan dari Bank Dunia, UNDP bahkan United Nations Environmental Programme (UNEP) sendiri menunjukan kecenderung bahwa kondisi lingkungan hidup global semakin parah. Hal ini disebabkan karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi. Tidak hanya pencemaran, namun masalah-masalah lain seperti perdagangan illegal limbah B3, penggunaan bioteknologi, penipisan sumberdaya alam, meningkatnya kebutuhan energi, jumlah penduduk serta distribusi yang tidak merata merupakan persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat.

Pertemuan-pertemuan global sudah dilakukan dan mencapai hasil-hasil yang berupa kesepakatan-kesepakatan seperti :    

 

  1. Konperensi Tingkat Tinggi (KTT)

-      Konperensi PBB Mengenai LH Manusia, Stockholm 1972

-      Konperensi Nairobi 1982

-      KTT Bumi, Rio De Janerio 1992

-      KTT Pembangunan Berkelanjutan, Johanesburg 2002

  1. Perjanjian-Perjanjian Internasional

-      Cites 1973

-      Marpol 1978

-      Wina 1985

-      UNCBD 1994

-      UFCCC 1994

-      Dll

  1. Kesepakatan Lainnya

-      ISO

-      BCSD

-      Dll

 

Hasil-hasil dari kesepakatan internasional tersebut juga telah mengikat pemerintahIndonesia. Dengan demikian untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, maka harus memiliki komitmen yang jelas seperti penyediaan anggaran, peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan serta sumberdaya manusia.

 

 

II. PERSOALAN DAN PENGERTIAN HUKUM

Untuk mempelajari hukum diperlukan waktu yang sangat lama. Namun demikian dalam makalah ini hanya diberikan gambaran singkat mengenai kisi-kisi hukum yang perlu diketahui :

n  Masalah Hukum (Gejala, Sejarah, Perkembangan, Pengertian Dll)

n  Hakikat Hukum (Undang-Undang, Etika, Norma, Keadilan Dll)

n  Azas-Azas Hukum (Prinsip-Prinsip, Hak Dan Kewajiban Dll)

n  Praktek Hukum (Politik Hukum, Peradilan, Dll)

n  Disiplin Hukum (Ilmu-Ilmu Hukum, Keahlian SH Dll)

n  Mazhab Hukum (Hukum Alam, Mashab Sejarah, Positivisme Dll)

n  Sumber Hukum (Undang-Undang, Kebiasaan, Perjanjian Dll)

n  Teori Hukum (Hans Kelsen, Austin, Vons Savigny, Dll)

n  Penegakan Hukum (Hakim, Polisi, Jaksa Dll)

n  Sistem Hukum (Anglo Saxon, Eropa Kontinental, Agama Dll)

n  Pendidikan Hukum (S1-S3, Sistem Pendidikan, Kurikulum, Dll )

n  Sifat Hukum (Memaksa, Mengatur, Menetapkan, Grey Area Dll)

n  Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Administrasi Dll)

n  Hukum Dan Disiplin Lain (Hukum Ekonomi, Hukum Laut Dll)

n  Dll

 

Mengenai pengertian hukum telah banyak definisi dikeluarkan oleh para ahli hukum. Salah satunya adalah Grotius yang menyatakan : (Briely, 1988)

 

“Law is a rule of moral action obliging to what which is right”

 

Sedangkan Utrecht memberikan batasan hukum sbb : (CST Kansil 1983)

 

“Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”

 

Sedangkan Van Apeldoorn mendefinisikan sbb :

 

“ Hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakan dalam satu rumusan yang memuaskan”

 

Namun oleh Van Apeldoorn menegaskan bahwa definisi itu sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai kenyataan. (Apeldoorn, 1982)

 

Dari definisi diatas paling tidak telah tergambar beberapa unsur-unsur hukum diantaranya :

  1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
  2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
  3. Peraturan itu bersifat memaksa
  4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

 

Selain itu juga digambarkan ciri-ciri hukum yaitu :

  1. Adanya perintah dan/atau larangan
  2. Perintah atau larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang.

 

Dengan demikian apabila seseorang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Sifat dari hukum adalah mengatur dan memaksa dan tujuan hukum adalah menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat.

Beberapa fungsi hukum diantaranya adalah :

a)                            Direktif (mengarahkan)

b)                           Integratif (mempersatukan)

c)                            Stabilitatif (menjaga ketenangan)

d)                           Korektif (memperbaiki kesalahan)

e)                            Perspektif (melihat ke depan)

 

Berkaitan dengan masalah hukum lingkungan maka fungsi adanya hukum lingkungan diantaranya adalah :

a)    Perlindungan Lingkungan Hidup

b)   Pengendalian Lingkungan Hidup

c)    Kepastian Bagi Masyarakat

d)    A Tool Of Social Engineering

e)    Agent Of Development

f)     Agent Of Change

 

Dengan demikian secara singkat dan jelas, keberadaan hukum harus memberikan kejelasan dan kepastian.

 

 

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Salah satu fungsi negara hukum adalah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Attamimi (1987) wawasan negara yang berdasarkan atas hukum menempatkan perundang-undangan dalam kedudukan yang sentral. Sedangkan proses pembentukan perundang-undangan adalah produk dari berbagai ahli baik hukum maupun non-hukum (ekonomi, sosial, fisika, biologi dsb) melalui proses penyusunan rancangan perundang-undangan. Sehingga dalam suatu konsep naskah akademis yang bahasanya masih sangat teknis dan seringkali bersifat ilmiah, maka diperlukan rumusan ketentuan umum yang menerjemahkan  pengertian teknis dan ilmiah ini ke dalam bahasa hukum baku atau bahasa hukum baru. Bahasa hukum baru ini tergantung pada materi hukum yang diaturnya misalnya baku mutu emisi. (Silalahi:1995:2).

Dengan demikian hal ini sesuai dengan pendapat Kiss (1976) yang menyatakan :

 

“the protection of the environment requires cooperation between lawyers and representatives of other branches of science.”

 

Kerjasama antara ahli hukum dengan non hukum (teknis) telah menjadi tuntutan dalam mengembangkan produk reguliasi yang modern saat ini, khususnya di bidang lingkungan hidup. Banyak produk-produk regulasi dibuat berdasarkan kerjasama antara bidang hukum dengan non hukum.

Lebih lanjut, pengembangan produk regulasi terutama dalam hal kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang modern mulai semakin menarik dengan memanfaatkan penggunaan metode analisis ilmu lainnya seperti matrik, flowchart dan bentuk-bentuk lainnya. Bahkan penggunaan metode analisis secara multi dan interdisipliner terus meningkat. (Silalahi:1995:2). Hal ini akan semakin terlihat nyata dalam Peraturan perundang-undangan bidang AMDAL.

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, menurut Hans Kelsen (1945) yang dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum, berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hirarki tata susunan dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar atau grundnorm. (Indriati:1998:25).

Beberapa asas dalam peraturan perundangan yang perlu diperhatikan :

a. Asas Tingkatan Hirarki

b. Undang-Undang Tak Dapat Diganggu Gugat

c. Undang-Undang Tidak Berlaku Surut

d. Undang-Undang Yang Bersifat Khusus Menyampingkan Undang-Undang Yang Bersifat Umum (Lex Spesialis Derogat Legi Generali)

e. Undang-Undang Yang Dibuat Oleh Penguasa Yang Lebih Tinggi Mempunyai Kedudukan Yang Lebih Tinggi Pula

f.   Undang-Undang Yang Baru Menyampingkan Undang-Undang Yang Lama (Lex Posteriori Derogat Legi Priori)

g. Undang-Undang Sebagai Sarana Untuk Semaksimal Mungkin Dapat Mencapai Kesejahteraan Bagi Masyarakat Maupun Individu Melalui Pembaharuan Dan Pelestarian (Asas Welvaarstaat)

 

Selain asas, hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai landasan pemikiran dalam pembuatan peraturan perundang-undangan :

a)    Landasan Filosofis

(Nilai-Nilai Moral Dan Etika, Falsafah Hidup Masyarakat, Berakar Dari Moral Masyarakat)

b)    Landasan Sosiologis

(Sesuai Dengan Kenyataan Hidup Masyarakat Dan Memperhatikan Perubahan-Perubahan Yang Terjadi)

c)     Landasan Yuridis

(Kewenangan, Kesesuaian Bentuk Dan Isi, Mengikuti Tata Cara Tertentu, Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Lain)

d)    Landasan Ekonomis

(Menyangkut Bidang Kehidupan Masyarakat Seperti Kelautan, Kehutanan, Pertanian, Sda Dll)

e)     Landasan Politis

(Dapat Berjalan Sesuai Tujuan Tanpa Menimbulkan Gejolak).

 

Sedangkan untuk materi muatan peraturan perundang-undangan paling tidak harus memuat asas-asas sebagai berikut :

a)    Asas Pengayoman

Memberikan Perlindungan Dan Ketentraman Bagi Masyarakat.

b)   Asas Kemanusiaan-

Penghormatan Hak Asasi Manusia Serta Harkat Dan Martabat Warga Negara

c)    Asas Kebangsaan

Mencerminkan Sifat Dan Watak Bangsa Yang Pluralistik.

d)   Asas Kekeluargaan

Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat Dalam Pengambilan Keputusan

e)    Asas Kenusantaraan

Kepentingan Seluruh Wilayah Indonesia Dan Merupakan Bagian Dari Sistem Hukum Nasional

f)     Asas Bhineka Tunggal Ika

Keragaman Penduduk, Agama, Suku Dan Golongan Kondisi Khusus Daerah Dan Budaya

g)    Asas Keadilan

Keadilan Yang Proporsional Bagi Warga Negara

h)   Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Pemerintahan

Tidak Boleh Berisi Hal-Hal Yang Membedakan Latar Belakang Agama, Susku Golongan, Ras, Gender Dan Status Sosial

i)     Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum

Dapat Menimbulkan Ketertiban Melalui Kepastian Hukum.

j)     Asas Keseimbangan, Keserasian Dan Keselarasan

Antara Kepentingan Individu Dan Masyarakat

k)   Asas Lainnya

Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Dan Perdata

 

 

IV. SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA.

Titik tolak pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai  manifestasi konkrit dari upaya-upaya sadar, bijaksana dan berencana dimulai pada tahun 1982 dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelum lahirnya undang-undang ini, berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup masih bersifat parsial-sektoral dimana masing-masing materi ketentuannya mengacu kepada pengaturan masalah tertentu secara khusus. Dengan demikian, beberapa ketentuan acapkali dirasakan tumpang tindih satu sama lain sehingga membawa implikasi yang luas di bidang kelembagaan dan kewenangan pengaturannya. (Soetaryono:2000:1)

Sebenarnya sudah cukup banyak peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup sejak zaman kolonial Belanda. Diantaranya yang terbit dalam bentuk ordonansi adalah Vischerij Ordonantie 1916. (Danusaputro:1982)(Hardjasoemantri:1991)(Hamzah: 1992) (Soetaryono:1998). Dibawah ini dibagai dalam beberapa periode peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan diantaranya :

 

  1. Peraturan Perundang-undangan Masa Sebelum Kemerdekaan (1912 – 1945)

Indonesia pada masa kolonial sudah memberlakukan berbagai produk hukum seperti :

  1. 1.   Peraturan tentang Pengeluaran Ternak (Sbld 1912 No. 432)
  2. 2.   Vischerij Ordonantie, 1916 (Ordonansi Penangkapan Ikan)
  3. 3.   Reden Reglemen (Reglemen Bandar) Sbld 1924 No. 500
  4. 4.   Hinder Ordonantie, 1926 (Undang-undang Gangguan)

3. Loods Dients Ordonantie Sbld 1927 No. 62

  1. 4.   Kustvisserij Ordonnantie Sbld 1927 No. 144 (Ordonansi Penangkapan Ikan di kawasan Pesisir)
  2. 5.   Petroleum en Andere Licht Onvlambare Olien (Ordonansi Pengangkutan minyak Tanah) Sbld 1927 No. 214
  3. 6.   Mijn-Politic Reglement No. 341/1930

6. Scheepvart Wet Sbld 1936 Nomor 700

  1. 7.   Peraturan Pendaftaran kapal-kapal Nelayan Laut Asing Sbld 1938 Nomor 201
  2. 8.   Bedrijfserglementeerings Ordonantie, 1938 (Ordonansi Perusahaan)
  3. 9.   Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (Kringen Ordonansi) Sbld 1939 No. 22

10. Jacht Ordonantie, 1940 (Ordonansi Perburuan)

11. Natuurbeschermings Ordonantie, 1941 (Ordonansi Perlindungan Alam)

 

Diantara peraturan perundang-undangan tersebut ada yang masih berlaku hingga saat ini seperti Hinder Ordonantie, 1926 (Undang-undang Gangguan). Ordonansi ini banyak digunakan terutama dalam pengurusan persyaratan perizinan.

 

 

  1. b.     Peraturan Perundang-undangan Masa Setelah Kemerdekaan (1945 – 1982)

Setelah masa kemerdekaan hingga menjelang lahirnya UU No. 4 tahun 1982 beberapa produk hukum yang lahir diantaranya :

  1. 1.   Stadtsvormings Ordonantie, 1948 (Ordonansi Pembentukan Kota)
  2. 2.   Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
  3. 3.   Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria
  4. 4.   Undang-undang No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
  5. 5.   Undang-undang No. 2 Tahun 1961 tentang Impor dan Ekspor Bibit Tanaman
  6. 6.   Undang-undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom
  7. 7.   Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Higiene
  8. 8.   Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
  9. 9.   Undang-undang No. 6  Tahun 1967 tentang Peternakan

10. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan

11. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Keentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja

12. Undang-undang no. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

13. Undang-undang No. 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi

10. Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen

11. Undang-undang No. 7 Tahun 1973 tentang Penggunaan Pestisida

12. Undang-undang No. 5  Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Daerah

13. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

14. Undang-undang No. 8 Tahun 1979 tentang Ratifikasi Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata Nuklir

15. dll

 

Sebagai catatan bahwa sebelum lahirnya Undang-undang No. 4 tahun 1982 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya pemerintah Indonesia sudah sejak persiapan dan berakhirnya Konferensi Stockhlom 1972 atau Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia (UNCHE) telah berupaya untuk menginventrisasikan berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dalam rangka penyusunan initial draft suatu undang-undang lingkungan hidup. Namun ada beberapa kenyataan yang dihadapi yaitu bahwa :

  1. Berbagai segi atau aspek lingkungan hidup telah secara sporadis diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
  2. Peraturan perundang-undangan tersebut umumnya berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya alam.
  3. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat parsial sektoral.

Dengan demikian rintisan usaha penyusunan konsep rancangan Undang-undang (RUU) tentang lingkungan hidup pada waktu itu menghadapi masalah, yaitu bagaimana memasukan wawasan lingkungan hidup secara komprehensif kedalam suatu peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Ada dua laternatif yang dapat ditempuh pada waktu itu yaitu :

  1. Memperbaharui setiap undang-undang dengan memasukkan wawasan lingkungan ke dalamnya. Alternatif ini berarti bahwa banyak undang-undang yang harus diubah, dan berdasarkan undang-undang yang telah diperbaiki itu kemudian disusun pelaksanaan yang diperlukan. Alternatif ini berarti diperlukan waktu yang lama.
  2. Disusun satu undang-undang baru yang berwawasan lingkungan yang akan menjadi dasar bagi perbaikan dan penyempurnaan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus sebagai dasar penetapan peraturan pelaksanaan baru untuk masing-masing bidang.

Alternatif kedua inilah yang kemudian dipilih. Mengingat bahwa pokok materi yang harus diatur cakupannya demikian luas maka tidaklah mungkin mengaturnya secara terinci dalam satu undang-undang. Oleh karena itu ditempuh cara pengaturan ketentuan pokok yang hanya memuat asas dan prinsip-prinsipnya. Dengan cara pengaturan demikian undang-undang tentang lingkungan hidup merupakan ketentuan payung (umbrella provision).

Karena itu Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian lahir memiliki beberapa ciri seperti :

  1. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan sesuia dengan tuntutan keadaan, waktu dan tempat.
  2. Mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaannya lebih lanjut.
  3. Mencakup semua bidang di bidang lingkungan hidup agar dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut bagi masing-maing bidang tsb, yang rencananya akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Selain daripada itu UULH ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungaan hidup yang telah berlaku. (Soetaryono:2000:3-6).

 

  1. Peraturan Perundang-undangan Setelah Lahirnya Undang-undang No. 4 tahun 1982
    1. 1.   Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif 
    2. 2.   Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
    3. 3.   Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
    4. 4.   Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
    5. 5.   Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
    6. 6.   Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 
    7. 7.   Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya
    8. 8.   Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    9. 9.   Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

10. Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar budaya

11. Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

12. Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

13. Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

14. dll

 

Undang-undang diatas sebagian besar telah mencantumkan UULH No. 4 tahun 1982. Hingga saat ini masih ada Undang-undang yang berlaku dan belum dicabut sehingga masih menggunakan UU No. 4 tahun 1982.

 

  1. d.   Peraturan Perundang-undangan Setelah Diadakannya KTT Bumi 1992

Beberapa peraturan yang dikeluarkan setelah diadakannya KTT Bumi diantaranya :

  1. 1.   Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  2. 2.   Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
  3. 3.   Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi konvensi PBB mengenai  keanekaragaman hayati
  4. 4.   Undang-undang No. 6 Tahun 1994 tentang ratifikasi Kerangka Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim
  5. 5.   Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
  6. 6.   Undang-undang No. 10 Tahun 1997  tentang Ketenaganukliran

 

Setelah diadakannya KTT Bumi 1992 beberapa pemikiran untuk meyempurnakan UU No. 4 tahun 1982 mulai berkembang. Saat itu Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (KLH) telah mendeteksi beberapa permasalahan yang mendorong perlunya penyempurnaan UU No. 4 tahun 1982 yaitu :

  1. Berkembangnya perhatian masyarakat dunia tentang lingkungan hidup seperti berlangsungnya KTT Bumi di Rio de Janerio 1992.
  2. Masih banyaknya peraturan pelaksanaan yang belum ditindaklanjuti sehingga sering menjadi hambatan dalam penerapan UULH.
  3. Meningkatnya peran masyarakat yang menuntut keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  4. Penerapan audit lingkungan yang dirasakan sangat bermanfaat dan belum mendapatkan tempat memadai dalam peraturan perundang-undangan.
  5. Analisis mengenai dampak lingkungan masih dilihat sebagai formalitas dalam pengelolaan lingkungan, sehingga terjadi kecenderungan meskipun studi analisis mengenai dampak  lingkungan telah dibuat namun dalam kenyataan masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang mencemarkan lingkungan.
  6. Kesulitan pembuktian kasus lingkungan sehingga sukar untuk dapat menerapkan ketentuan pidana ex pasal 22 UULH no. 4 tahun 1982 dan belum diaturnya tindak pidana korporasi.

Maka pada tahun 1997 terbitlah Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian sebenarnya UU No. 23 tahun 1997 bukanlah merupakan penyempurnaan dari UU No. 4 tahun 1982. Hal ini dikarenakan substansi materi UU No. 23 tahun 1997 sudah mengatur hal-hal yang bersifat teknis.(Soetaryono:2000:16). Dengan demikian Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 bukanlah Undang-undang payung (umbrella provisions) seperti halnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.

 

  1. Peraturan Perundang-undangan Setelah Berlakunya UU No. 23 tahun 1997

Setelah berlakunya UU ini berbagai perangkat setingkat UU juga mulai mencantumkan UU No. 23 tahun 1997 diantaranya adalah :

  1. Undang-undang No. 25 Tahun 1997  tentang Ketenaga Kerjaan
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Kontruksi
  3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah
  4. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
  5. Undang-undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
  8. Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  9. Undang-undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi
  10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
  11. Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.
  13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  14. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  15. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
  16. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.
  17. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
  18.  Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Dll

 

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 1997 ini nampaknya tidak juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat laten seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Setelah 12 tahun berlakunya UU ini kemudian dievaluasi melalui tim yang ditugaskan membentuk Undang-undang baru. Adapun hasilnya adalah sbb :

1. Mainstreaming lingkungan hidup belum dicapai.

2. Kebijakan pro lingkungan hidup masih merupakan harapan

3. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya lingkungan hidup

4. Putusan perkara lingkungan hidup belum memuaskan

5. Keterbatasan kewenangan kelembagaan lingkungn hidup

6. Amdal hanya sekedar dokumen kajian.

7. Keterbatasan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dan pejabat pengawas lingkungan hidup (pplh)

8. Kasus lingkungan hidup di daerah sulit dilakukan penegakan hukumnya

9. Issu lingkungan hidup di tataran internasional terus berkembang

 

Hasil evaluasi ini menjadi sangat penting. Hal ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009 yang kemudian menggunakan hak inisiatif terutama dalam hal penyusunan Undang-undang Lingkungan Hidup yang baru. Hasilnya adalah terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada beberapa pertimbangan atau alasan perlunya UU Nomor 23 Tahun 1997 diubah/diganti diantaranya adalah :

1. Penguatan kewenangan kelembagaan lingkungan hidup.

2. Selama ini terjdi materi yang multi tafsir  seperti :

    pasal 1 angka 12 à defenisi pencemaran

    pasal 18 (1) à usaha/kegiatan berdampak besar dan penting

3. Penguatan atas kewenangan pplh dan ppns

4. Instrumen atur  dan awasi serta atur diri sendiri kurang efektif sehingga perlu peningkatan kemampuan atas instrumen ini

5. Amdal masih belum optimal dan diperlukan penguatan salah satu diantaranya melalui sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi.

6. Rumusan sanksi administrasi  lemah sehingga perlu diperkuat.

7. Dibuatkannya pidana mnimum

8. Prinsip desentralisasi dan demokrasi perlu ditingkatkan

9  Perkembangan penyesuaian atas dinamika dan issu international

10. Asas subsidiaritas perlu disempurnakan.

 

Maka lahirnya Undang-undang ini menjadi sangat penting. Maka periode baru muncul yaitu periode UUPPLH nomor 32 Tahun 2009.

 

  1. Peraturan Perundang-undangan Setelah Berlakunya UU No. 32 tahun 2009

Ada beberapa peraturan yang berlaku dalam periode ini diantaranya :

  1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagarbudaya.
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
  4. dll

 

Namun sebagai catatan terpenting adalah hingga tahun 2011 yang akan berakhir, nampaknya peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) belum satupun yang terbit. Akan tetapi beberapa peraturan dibawahnya sudah diterbitkan baik berupa Peraturan Menteri (Permen) maupun Keputusan Menteri (Kep Men).

Terlepas dari kendala diatas, Undang-undang LH yang baru ini nampak lebih keras dan terkesan tegas. Perangkat UU ini juga telah memberikan berbagai bentuk instrumen baru yang muncul dan berkembang sesuai dengan dinamika lingkungan hidup yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan zaman.

 

VI. KETENTUAN-KETENTUAN YANG DIATUR DALAM BERBAGAI UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP

4.1.      Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Merupakan undang-undang lingkungan hidup pertama yang lahir di Republik Indonesia sejak kemerdekaan. Adapun pertimbangan lahirnya UU ini diantaranya :

  1. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan ruang bagi kehidupan Bangsa Indonesia dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara;

b.           bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang;

c. bahwa kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan kehidupan antar bangsa adalah sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia;

d. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, perlu ditetapkan undang-undang yang meletakkan ketentuan-ketentuan pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup;

 

Beberapa definisi dalam Undang-undang ini diantaranya :

  1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;

2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup;

3. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi;

4. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

5. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, dan sumber daya buatan;

6. Baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

7. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;

8. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan;

9. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan;

10. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;

11. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;

12. Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, di tengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup;

13. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup;

14. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup.

 

Isi dari UU ini hanya 9 Bab dan 24 Pasal yang mana Bab-bab tersebut berisi ketentuan :

          Bab I           : Ketentuan umum

          Bab II           : Asas dan tujuan

          Bab III         : Hak, Kewajiban dan Wewenang

          Bab IV         : Perlinduingan Lingkungan Hidup

          Bab V                   : Kelembagaan

          Bab VI         : Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan

          Bab VII        : Ketentuan Pidana

          Bab VIII       : Ketentuan Peralihan

          Bab IX         : Ketentuan Penutup

 

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat;

b. mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan peranannya lebih lanjut,

c. mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi pengaturanlebih lanjut masing-masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Selain daripada itu, undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan alam, industri, pemukiman, tata ruang, tata guna tanah, dan lainnya.

 

Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan Indonesia.

 

4.2.      Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup maka dibuat perangkat hukum sebagai dasar. Perangkat hukum ini berbentuk undang-undang yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi dari undang-undang ini terdiri dari 11 bab  dan 52 Pasal yaitu sbb :

Bab I           : Ketentuan Umum

Bab II          : Asas, Tujuan Dan Sasaran

Bab III         : Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat

Bab IV         : Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bab V          : Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Bab VI         : Persyaratan Penaatan Lingkungan Hidup

Bab VII        : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Bab VIII       : Penyidikan

Bab IX         : Ketentuan Pidana

Bab X                   : Ketentuan Peralihan

Bab XI         : Ketentuan Penutup

 

Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini sbb : 

      • Lingkungan Hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
      • Penggunaan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berkelanjutan
      • Undang-undang ini dibuat untuk melaksanakan Pengelolaan lingkungan hidup
      • Undang-undang ini juga memperhatikan norma hukum internasional dan tingkat kesadaran global
      • Undang-undang ini merupakan penyempurnaan UU No. 4/1982

 

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagai berikut :

Bab I  Ketentuan Umum

Pasal 1 : Beberapa definisi seperti definisi Lingkungan Hidup, Pengelolaan LH, Pembangunan Berkelanjutan, Ekosistem, Pelestarian Fungsi LH, Daya Dukung, Daya Tampung, Baku mutu Lingkungan, B3, Amdal Dll

Pasal 2 : Ruang Lingkup

 

Bab II  Asas, Tujuan Dan Sasaran

Pasal 3 : Asas Tanggungjawab Negara, Berkelanjutan Dan Manfaat. Tujuannya Tercapai Pembangunan berkelanjutan Dan Pembangunan Manusia Seutuhnya Dan Beriman Dan Taqwa Kepada Tuhan YME.

Pasal 4 :Ada 6 Sasaran pengelolaan lingkungan hidup yaitu  : Keseimbangan, Sikap, Generasi Kini Dan Mendatang, Kelestarian LH, Pengendalian Dan Perlindungan.

 

Bab III Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat

Pasal 5 : (1) Hak Yang Sama Atas Lh Yang Baikdan Sehat, (2) Hak Atas Informasi, (3) Hak Berperan

Pasal 6 : (1) Kewajiban Memelihara, Mencegah Dan Menanggulangi kerusakan dan pencemaran LH(2) Kewajiban Memberikan Informasi

Pasal 7 : (1) Kesempatan Yang Sama Untuk Berperan (2) Ada 5 Cara : Keberdayaan, Kemampuan, Ketanggapsegeraan, Berpendapat, Informasi.

 

Bab IV Wewenang Pengelolaan LH

Pasal 8 : (1) Sumberdaya alam dikuasai Negara Dan Diatur (2)5 Pengaturan : Kebijaksanaan, Peruntukan, Hubungan Hukum,Pengendalian, Pendanaan. (3) Diatur Melalui Peraturan Pemerintah

Pasal 9 : (1) Penetapan Kebijaksanaan Nasional (2) Keterpaduan Tupoksi (3)Keterpaduan Permasalahan (4)Keterpaduan Perencanaan Dan Permasalahan.

Pasal 10 : 9 Kewajiban Pemerintah : Mewujudkan Kesadaran Dan Tanggungjawab Pengambil Keputusan, Hak Dan Tanggungjawab Masyarakat, Kemitraan, Penerapan Kebijakan Nasional, Penerapan 3 Perangkat, Teknologi Akrab Lingkungan, Litbang, Informasi, Penghargaan.

Pasal 11 : (1) Kewenangan Nasional : Menteri (2)Keppres Tupoksi.

Pasal 12 : (1)Perwujudannya :Pelimpahan Wewenang Tertentu, Mengikutsertakan Peran Pemda. (2) akan diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 (1)Penyerahan Sebagian Urusan(2)Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP)

 

Bab V Pelestarian Fungsi LH

Pasal 14 (1) :Larangan Melanggar Baku Mutu Lingkungan dan Baku Kerusakan Lingkungan (2)Ketentuan Baku mutu lingkungan akan diatur Peraturan Pemerintah (PP) (3)Ketentuan Baku Kerusakan Lingkungan  diatur PP

Pasal 15 (1) Wajib Amdal (2)Ditetapkan PP

Pasal 16 : (1) Kewajiban Pengelolaan Limbah (2)Dapat Menyerahkan Pihak Lain (3)Akan Diatur PP

Pasal 17 : (1) Kewajiban Pengelolaan B3(2)Menghasilkan – Membuang(3) Akan diatur PP

 

Bab VI Persyaratan Penaatan LH

Bagian I      : Perizinan

Pasal 18 : (1) Wajib Amdal Untuk Memperoleh Izin (2) Oleh Pejabat Yang Berwenang Dan (3) Mencantumkan Persyaratan Dan Kewajiban Melakukan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 19 : (1) Dikeluarkannya Izin akan memperhatikan : Rencana Tata Ruang, Pendapat Masyarakat Dan Pertimbangan/Rekomendasi Pejabat Berwenang. (2) Keputusan Izin Wajib Diumumkan.

Pasal 20 : (1)Tanpa Izin Dilarang Membuang Limbah B3 (2) Dari Luar Jurisdiksi (3) Kewenangan Menteri (4) Lokasi Pembuang Limbah B3 Oleh Menteri (5) Puu

Pasal 21 : Larangan Impor Limbah B3

Bagian II     : Pengawasan

Pasal 22 : (1) Pengawasan Menteri (2) Ditunjuk Pejabat Berwenang(3) Pemda Menunjuk Pejabat.

Pasal 23 : Pembentukan Lembaga Khusus Pengawasan.

Pasal 24 : (1) Tugas Pengawas (2) Kewajiban Penanggungjawab Usaha (3) Kewajiban Memperlihatkan Surat Tugas Dan Memperhatikan Situasi Dan Kondisi

Bagian III    : Sanksi Administrasi

Pasal 25 : (1) Paksaan Pemerintah Daerah (2) Bupati/Walikota (3) Pihak Ketiga Boleh Mengajukan.(4) Didahulukan Oleh Surat Perintah (5) Penyelematan, Penanggulangan Dan/Atau Pemulihan Dapat Diganti Pembayaran Sejumlah  Uang Tertentu

Pasal 26 : (1)Tata Cara Beban Biaya Dan Penagihan Diatur Puu (2) Upaya Hukum Menurut Puu.

Pasal 27 : (1) Pencabutan Izin (2)Usulan Kepala Daerah (3) Pihak Berkepentingan.

Bagian IV    : Audit Lingkungan Hidup

Pasal 28 : Dorongan Pemerintah terhadap Audit Lingkungan

Pasal 29 : (1) Kewenangan Menteri Untuk Audit (2)Kewajiban Melaksanakan Perintah Audit (3) Pihak Ketiga Melaksanakan Audit (4) Beban Biaya Audit Ditetapkan Menteri (5) Menteri Mengumumkan Hasil Audit.

 

Bab VII        : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Bagian I : Umum

Pasal 30 : (1) Pengadilan Atau Di Luar Pengadilan Berdasarkan Pilihan Sukarela (2) Tidak Berlaku Thd Tindak Pidana Lingkungan (3) Dapat Ditempuh Melalui Pengadilan Apabila Di Luar Pengadilan Gagal.

Bagian II : Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Pasal 31 : Kesepakatan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Dan Jaminan Tidak Terulangnya Dampak Negatif

Pasal 32 : Penggunaan Jasa Pihak Ketiga.

Pasal 33 : (1) Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Sengketa Lh (2) Diatur Pp

Bagian III : Penyelesaian Sengketa Lh Melalui Pengadilan

Paragraf 1 : Ganti Rugi

Pasal 34 : (1) Perbuatan Melanggar Hukum Membayar Ganti Rugi/Tindakan Tertentu. (2) Pembayaran Uang Paksa Setiap Hari Keterlambatan Berdasarkan Ketetapan Hakim.

Paragraf 2 : Tanggungjawab Mutlak

Pasal 35 : (1) Penanggungjawab Usaha Yang Kegiatanya Berdampak Besar Dan Penting Yg Menggunakan B3/Limbah B3 Langsung Dan Seketika Membayar Ganti Rugi Pd Saat Terjadinya Pencemaran (2) Dibebaskan Dng Pembuktian Adanya Bencana Alam/Peperangan, Di Luar Kemampuan Manusia, Tindakan Pihak Ketiga. (3) Pihak Ketiga Wajib Membayar Ganti Rugi.

Paragraf 3 : Daluwarsa Untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 36 : (1) Kuhp (2)Tidak Berlaku Bagi Kegiatan B3/Limbah B3

Paragraf 4 : Hak Masyarakat Dan Organisasi Lh Untuk Mengajukan Gugatan.

Pasal 37 : (1) Hak Mengajukan Gugatan Perwakilan/Melapor Ke Penagak Hukum (2) Jika Mempengaruhi Kehidupan Pokok Masyarakat Instansi Pemerintah Dapat Bertindak Untuk Kepentingan Masyarakat.(3) Pp

Pasal 38 : (1) Hak Organisasi Lh Atas Dasar Pola Kemitraan (2) Hak Melakukan Tindakan Tertentu Tanpa Tuntutan Ganti Rugi (3) Syarat : Berbadan Hukum, Ad Secara Tegas Untuk Kepentingan Pelestarian Lh Dan Melaksanakan Ad.

Pasal 39 : Tata Cara Gugatan Berdasarkan Kuhap.

 

Bab VIII :  Penyidikan

Pasal 40 : (1) Ppns (2)Kewenangan Ppns (3)Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (4)Ppns Menyampaikan Hasil Penyidikan Kepada Penuntut Umum Melalui Polisi.(5) Zee Berdasarkan Puu

 

Bab IX :       Ketentuan Pidana

Pasal 41 : (1) Dengan Sengaja Melawan Hukum Pidana Penjara 10 Tahun Dan Denda Paling Banyak Lima Ratus Juta Rupiah (2) Menyebabkan Mati Atau Luka Berat Pidana Penjara 15 Tahun Dan Denda Paling Banyak Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah.

Pasal 42 : (1) Karena Kealpaan Pidana Penjara 3 Tahun Dan Denda Seratus Juta Rupiah (2) Mengakibatkan Mati/Luka Berat Pidana Penajara 5 Tahun Dan Denda Seratus Lima Puluh Juta Rupiah.

Pasal 43 : (1) Melanggar Ketentuan Peruu-An, Karena Sengaja, Berkaitan Dengan B3 Pidana Penjara 6 Tahun Dan Denda Tigaratus Juta Rupiah (2) Pidana Sama Bagi Informan Palsu/Menyembunyikan/Merusak Informasi (3) Mengakibatkan Mati Atau Luka Berat Pidana Penjara 9 Tahun Dan Denda Empatratus Limapuluh Juta Rupiah.

Pasal 44 : (1) Melanggar Peruu-An, Karena Kealpaan Pidana Penjara 3 Tahun Dan Denda Seratus Juta Rupiah.(2) Menyebabkan Mati Atau Luka Berat Pidana Penjara 5 Tahun Atau Denda Seratus Lima Puluh Juta Rupiah.

Pasal 45 : Dilakukan Oleh Suatu Badan Hukum, Perseroan, Perserikatan, Yayasan Atau Organisasi Lain Diperberat Sepertiga.

Pasal 46 : (1)Yang Memberi Perintah Atau Yang Bertindak Sebagai Pemimpin (2)Hubungan Kerja Atau Hubungan Lain (3)Panggilan Untuk Menghadap Ditujukan Kepada Pengurus Di Tempat Tinggal Atau Temapt Melakukan Pekerjaan Yang Tetap.(4) Jika Diwakilkan Hakim Dapat Memerintahkan Pengurus Menghadap Sendiri.

Pasal 47 : Selain Kuhp Dan Uu Ini Dapt Dikenakan Tin  Dakan Tata Tertib : Perampasan Keuntungan, Penutupan Seluruh Atau Sebagian, Perbaikan, Mengerjakan Apa Yang Dilalaikan, Meniadakan Apa Yang Dilalaikan Dan Menempatkan Perusahaan Dibawah Pengampuan Palinglama 3 Tahun.

Pasal 48 : Tindak Pidana Dalam Bab Ini Adalah Kejahatan.

 

Bab X          : Ketentuan Peralihan

Pasal 49 : (1) Selambat-Lambatnya 5 Tahun Sejak UU Ini Setiap Usaha/Kegiatan Telah Memiliki Izin Dan Wajib Menyesuaikan, (2) Dilarang Menerbitkan Izin Usaha /Kegiatan Menggunakan Limbah B3 Yang Diimpor.

 

Bab XI         : Ketentuan Penutup

Pasal 50 : UU lain tetap berlaku sepanjang Tidak Bertentangan Dan Belum Diganti.

Pasal 51 : Mencabut UU No. 4/1982.

Pasal 52 : Mulai Berlaku Sejak Diundangkan Dan Penempatan Pada Lembar Negara.

 

 

 

4.3.      Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini diterbitkan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Ada beberapa catatan dari undang-undang baru ini diantaranya :

n  Perubahan nomenklature dari UU PLH menjadi UUPPLH

n  Jumlah pasal dari 52 pasal menjadi 127 pasal

n  Adanya asas kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar harus membayar,parisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah

n  Ruang lingkup UU : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum.

n  Adanya penyusunan RPPLH (nasional, provinsi, kab/kota)

Penetapan wilayah ekoregion

n  Adanya berbagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH : kewajiban KLHS, UKL-UPL,AMDAL, peraturan perundang-undangan, anggaran, analisis resiko LH dll

n  Kewajiban sertifikasi Amdal

n  Pemeliharaan Lingkungan Hidup : Pencadangan SDA

n  Dumping

n  Sistem Informasi LH

n  Pembagian kewenangnan secara detail

n  Perjuangan atas hak LH yang sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata

n  Larangan memasukan B3 (yang dilarang)

n  Larangan melepaskan produk rekayasa genetika tanpa izin atau yang melanggar UU

n  Larangan pembukaan lahan dengancara membakar

n  Larangan menyusun amdal tanpa memiliki sertifikasi

n  Larangan memberikan info palsu, merusak, menyesatkan dan menghilangkan informasi

n  Adanya pejabat pengawas LH yang merupakan pejabat fungsional.

n  Kewenangan Menteri melakukan pengawasan terhadap izin daerah

n  Sanksi administratif : Pembekuan izin lingkungan

n  Penetapan pengadilan dalam pebayaran uang paksa setiap hari keterlambatan, atas pelaksanaan putusan pengadilan

n  Tenggat kadaluarsa pengajuan gugatan

n  Hak gugat pemerintah pusat dan daerah

n  Hak gugat putusan tata usaha negara

Peningkatan kewenanganan PPNS

n  Alat bukti tindak pidana lingkungan

n  Tindakan pidana sebagai kejahatan

n  Perbuatan tindak pidana (sengaja) paling singkat 3 – 5 tahun atau paling sedikit  3 – 5 miliyar. (lalai) paling singkat 1-3 tahun atau 1-3 miliyar

n  Tindak pidana lainnya dikenakan bagi yang mengedarkan produk rekayasa genetika, pengelolaan limbah B3 tanpa izin, menghasilan limbah B3 tapi tidak dikelola, dumping limbah dan memasukan limbah dan limbah B3 serta B3, pembakaran lahan, kegiatan tanpa izin lingkungan,menyusuna amdal tanpa memiliki sertifikasi, pejabat pemberi izin tanpa dilengkapi amdal, ukl/upl dan izin usaha tanpa lingkungan, pejabtat berwenang  yang sengaja tidak melakukan pengawasan, setipa orang memberikan informasi palsu, menyesatkan dll, tidak melaksanakan paksaan pemerintah, yang menghalang-halangi Pejabat PLH, PPNS

n  Izin usaha dimiliki tapi belum ada amdal wajib audit lingkungan (2 tahun)

n  Izin usaha dimiliki tapi belum ada UKL UPL wajib DPL (2 Tahun)

n  Wajib memiliki sertifikasi amdal penyusun (1 tahun)

n  Wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor (1 tahun)

n  Kweajiban integrasi izin PLH ke dalam izin lingkungan (1 tahun)

n  PP paling lama 1 tahun segera dibuat

 

Secara Umum gambaran dari undang-undang ini sebagai berikut :

Konsideran

Bab I           : Ketentuan Umum

Bab II           : Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Bab III         : Perencanaan

Bab IV         : Pemanfaatan

Bab V                    : Pengendalian

Bab VI         : Pemeliharaan

Bab VII        : Pengelolaan B3 serta Limbah B3

Bab VIII       : Sistem Informasi

Bab IX         : Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Bab X                    : Hak, Kewajiban dan Larangan

Bab XI         : Peran Masyarakat

Bab XII        : Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Bab XIII       : Penyelesaian Sengketa LH

Bab XIV      : Penyidikan dan Pembuktian

Bab XV       : Ketentuan Pidana

Bab XVI      : Ketentuan Peralihan

Bab XVII     : Ketentuan Penutup

Penjelasan

 

Dalam konsideran undang-undang ini dinyatakan :

a)    LH sebagai Hak Asasi Manusia

b)   Pembangunan ekonomi berprinsip PBL

c)    Semangat otonomi daerah yang mengubah hubungan dan kewenangna

d)   Kualitas LH semakin menurun dan mengancam

e)    Pemanasan global semakin meningkat

f)     Agar menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas LH maka dilakukan pembaruan UU No. 23/1997

 

Sedangkan beberapa definisi yang tercantum dalam undang-undang ini diantaranya :

1)             Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

2)            Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

3)            Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

4)            Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

5)            Tidak ada definisi pelestarian daya dukung LH

6)           Tidak ada definisi pelestaraian daya tampung LH

7)         Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem

8)             Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

9)            Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

10)      Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

 

11)      Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

12)      Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

13)      Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

14)      Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

15)      Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

16)      Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

17)      Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

18)      Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

19)      Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

20)      Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

21)      Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

22)      Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

23)      Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

24)      Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

25)      Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

26)      Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

27)      Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

28)      Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

29)      Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

30)      Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

31)      Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

32)      Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

33)      Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

34)      Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

 

VII. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PERANGKAT UNDANG-UNDANG YANG BARU

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 kewajiban AMDAL diatur dalam Pasal 22 :

 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap  lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. luas wilayah penyebaran dampak;

c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;

e. sifat kumulatif dampak;

f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau

g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

Sedangkn kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: (Pasal 23)

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

 

Dalam UU ini dokumen amdal merupakan dasar  penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Selain itu Dokumen amdal memuat:

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan

f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

 

Sedangkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam UU ini diatur dalam Pasal 26 yang menyatakan :

 

(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. yang terkena dampak;

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam prosesamdal.

 

Selain itu masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Mengenai kompetensi penyusun AMDAL diatur dalam Pasal 28 yang menyatakan :

 

(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi:

a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;

b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan

c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal iterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Penilaian dokumen Amdal diatur dalam Pasal 29 yang menyatakan :

 

(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Keanggotaan komisi Amdal diatur dalam Pasal 30 yang menyatakan :

 

(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:

a. instansi lingkungan hidup;

b. instansi teknis terkait;

c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;

d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;

e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan

f. organisasi lingkungan hidup.

 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh  tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan  kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.

(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

 

Beberapa ketentuan lain diatur dalam beberapa pasal diantaranya :

 

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

 

Pasal 32

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.

(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

 

 Dalam UU ini diatur juga mengenai UKL dan UPL. Ketentuan mengenai UKL dan UPL dan SPPL diatur dalam Pasal 34-35 yang menyatakan :

 

Pasal 34

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

(2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

 

Pasal 35

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:

a. tidak termasuk dalam ketegori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan

b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.

 

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 khususnya Pasal 33 menyatakan :

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, hingga saat ini belum terbit peraturan yang lebih operasional yaitu Peraturan Pemerintah. Namun dengan kondisi tersebut maka Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini dan diakui keberadaannya adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999.

 

VIII. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1999 (telah dicabut)

Adapun isi dari PP ini adalah sbb :

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1-7

Bab II Komisi Penilai Amdal

Pasal 8 -13

Bab III Tata Laksana

Pasal 14 – 27

Bab IV Pembinaan

Pasal 28 – 31

Bab V Pengawasan

Pasal 32

Bab VI Keterbukaan Informasi Dan Peran Masyarakat

Pasal 33 – 35

Bab VII Pembiayaan

Pasal 36 – 38

Bab VIII Ketentuan Peralihan

Pasal 39

Bab IX Ketentuan Penutup

Pasal 40 – 42

 

Menurut Pasal Secara umum dampak lingkungan dapat terjdi dari kegiatan sbb :

n  Pengubahan Bentuk Lahan Dan Bentang Alam

Misalnya : Pembuatan Jalan, Bendungan/Dam, Jalan Kereta Api.

n  Eksploitasi Sumberdaya Alam Baik Yang Terbaharui Maupun Yang Tak Terbaharui

Misalnya :Kegiatan Pertambangan Dan Eksploitas Hutan

n  Proses Dan Kegiatan Yang Secara Potensial Dapat Menimbulkan Pemborosan, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Serta Kemerosotan Sumber Daya Alam Dalam Pemanfaatannya.

Misalnya : Pemanfaatan Tanah  Yang Tidak Diikuti Dengan Usaha Konservasi Dan Penggunaan Energi Yang Tidak Diikuti Dengan Teknologi Yang Dapat Mengefesiensikan Pemakaiannya

n  Proses Dan Kegiatannya Yang Hasilnya Dapat Mempengaruhi Lingkungan Alam, Lingkungan Buatan, Serta Lingkungan Sosial Dan Budaya.

Misalnya : Kegiatan Yang Menimbulkan Perubahan Atau Pergeseran Struktur Tata Nilai, Pandangan Dan/Atau Cara Hidup Masyarakat Setempat.

n  Proses Dan Kegiatan Yang Hasilnya Dapat Mempengaruhi Pelestarian Kawasan  Konservasi Sumberdaya Alam Dan/Atau Perlindungan Cagar Budaya

Misalnya : Kegiatan Yang Proses Dan Hasilnya Menimbulkan Pencemaran, Kerusakan Kawasan Konservasi Alam, Atau Pencemaran Benda Cagar Budaya

n  Introduksi Jenis Tumbuh-Tumbuhan , Jenis Hewan Dan Jasad Renik.

Misalnya : Introduksi Suatu Jenis Tumbuh-Tumbuhan Baru Atau Jasad Renik (Mikro Organisme) Yang Dapat Menimbulkan Jenis Penyakit Baru Terhadap Tanaman, Introduksi Suatu Jenis Hewan Baru Dapat Mempengaruhi Kehidupan Hewan Yang Telah Ada.

n  Pembuatan Dan Penggunaan Bahan Hayati Dan Non Hayati.

Misalnya : Penggunaan Bahan Hayati Dan Non Hayati Mencakup Pula Pengertian Pengubahan

n  Penerapan Teknologi Yang Diperkirakan Mempunyai Potensi Besar Untuk Mempengaruhi Lingkungan Hidup

Misalnya : Penerapan Teknologi Yang Dapat Menimbulkan Dampak Negatif Terhadap Kesehatan.

n  Kegiatan Yang Mempunyai Resiko Tinggi Dan/Atau Mempengaruhi Pertahanan Negara.

 

 

Ada 3 tipe kegiatan AMDAL yaitu :

1.    Usaha Dan/Atau Kegiatan Tunggal

Hanya Satu Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Kewenangan Pembinaanya Dibawah Satu Instansi Yang Membidangi Usaha Dan/Atau Kegiatan.

Contoh : – Proyek Pembangunan Jalan Kereta Api (Departemen Perhubungan)

 

2.    Usaha Dan/Atau Kegiatan Terpadu

Hasil Kajian Mengenai Dampak Besar Dan Penting Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Terpadu Yang Direncanakan Terhadap Lingkungan Hidup Dan Melibatkan Lebih Dari Satu Instansi Yang Membidangi Kegiatan Yang Dimaksud.

Contoh : – Proyek Pembangunan Pabrik Pulp And Paper Dengan Hph, Pembuatan Jalan Raya, Pelabuhan Laut, Pemukiman Dan PLTU.

 

3.    Usaha Dan/Atau Kegiatan Kawasan

Hasil Kajian Mengenai Dampak Besar Dan Penting Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Satu Kesatuan Hamparan Ekosistem Zona Pengembangan Wilayah/Kawasan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan/Atau Tata Ruang Kawasan.

           Contoh : – Kawasan Industri

 

Untuk lebih mempertegas kembali kriteria/jenis usaha wajib Amdal atau bukan maka PP ini selanjutnya menyatakan :

 

“Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Wajib Memiliki Amdal Ditetapkan Oleh Menteri Setelah Mendengar Dan Memperhatikan Saran Dan Pendapat Menteri Lain Dan/Atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen Terkait.”

 

Dengan demikian terbit Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai Jenis Kegiatan/Usaha yang wajib Amdal. Terakhir ini keputusan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006.

Adapun untuk menentukan Kegiatan Wajib Amdal Atau Tidak :

 

PERTAMA   : Apakah kegiatan atau usaha tersebut telah tercantum Dalam Lampiran Keputusan Menteri Ini

 

KEDUA       : Jika tidak termasuk dalam Lampiran. TAPI :

 

  1. Lokasinya Berbatasan Langsung Dengan Kawasan Lindung.
  1. Mengubah Fungsi Dan Peruntukan Kawasan Lindung
  1. Berada Dalam Kawasan Lindung
  2. —–à Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Dan Keputusan Presiden Nomor 32/1990 tentang kawasan Lindung

 

KETIGA       : Usulan Secara Tertulis Dari Instansi Yang Membidangi Usaha, Pemerintah Daerah, Masyarakat Jika Dianggap Perlu

 

Ketentuan tersebut akan ditinjau Kembali Sekurang-Kurangnya 5 Tahun.

 

Kriteria kawasan lindung yang harus diperhatikan :

n  Kawasan Hutan Lindung

n  Kawasan Bergambut

n  Kawasan Resapan Air

n  Sempadan Pantai

n  Sempadan Sungai

n  Kawasan Sekitar Danau/Waduk

n  Kawasan Sekitar Mata Air

n  Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, Daerah Pengungsian Satwa)

n  Kawasan Suaka Alam Laut Dan Periran Lainnya (Perairan Laut, Perairan Darat, Wilayah Pesisir, Muara Sungai, Gugusan Karang Atau Terumbu Karang, Dan Atol)

n  Kawasan Pantai Berhutan Bakau

n TamanNasional

n TamanHutan Raya

n TamanWisata Alam

n  Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan (Daerah Karst Berair, Daerah Dengan Budaya Masyarakat Istimewa, Daerah Lokasi Situs Purbakala Atau Peninggalan Sejarah Bernilai Tinggi)

n  Kawasan Rawan Bencana Alam.

 

Definisi Komisi Penilai AMDAL diatur dalam Pasal 1 (11) PP No. 27/1999 yang menyatakan :

 

“Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian di tingkat pusat oleh komisi penilai pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai daerah.”

 

Komisi Penilai AMDAL dibentuk :

  1. di tingkat pusat oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
  2. di tingkat daerah oleh Gubernur

Nuansa dari PP ini sesungguhnya adalah kerangka otonomi yang lebih ditekankan pada tingkat Provinsi. Namun dengan lahirnya peraturan sesudahnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 maka terjadi perubahan penting yaitu menjadi otonomi di tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian saat ini kedudukan Komisi Penilai ada yang berada di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Pusat) dan Bapedalda (atau nomen klatur serupa) baik  Provinsi  atau Kabupaten/Kota (Daerah).

 

Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Pusat terdiri atas unsur-unsur:

n Instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup

n Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan

n Departemen Dalam Negeri

n Instansi yang ditugasi bidang kesehatan

n Instansi yang ditugasi bidang Pertahanan Keamanan

n Instansi yang ditugasi bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

n Instansi yang ditugasi bidang Penananam Modal

n Instansi yang ditugasi bidang Pertanahan

n Instansi yang ditugasi bidang Ilmu Pengetahuan

n Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan

n Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait

n Wakil Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan

n Wakil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan

n Ahli di bidang lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji

n Wakil Masyarakat terkena dampak

n Anggota lain yang dipandang perlu.

 

Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Daerah terdiri atas unsur-unsur:

n Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I

n Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan

n Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan DATI I

n Instansi yang ditugasi bidang Penananam Modal Daerah

n Instansi yang ditugasi bidang Pertanahan di daerah

n Instansi yang ditugasi bidang Kesehatan DATI I

n Wakil Instansi Pusat dan/atau Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan

n Wakil Instansi terkait di Propinsi DATI I

n Wakil Kabupaten/Kotamadya DATI II yang bersangkutan

n Pusat Studi Lingkungan Hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan

n Ahli di bidang lingkungan hidup

n Ahli di bidang yang berkaitan

n Organisasi lingkungan hidup di daerah

n Organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji

n Warga masyarakat yang terkena dampak

n Anggota lain yang dipandang perlu.

 

Komisi Penilai Pusat berwenang menilai hasil AMDAL bagi jenis usaha dan atau/kegiatan yang memenuhi kriteria : (Pasal 11)

  1. Usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara.
  2. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat I
  3. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain.
  4. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan
  5. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas negara kesatuan RepublikIndonesiadengan negara lain.

 

Untuk contoh usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara misalnya :

-      pembangkit listrik tenaga nuklir

-      pembangkit listrik tenaga air

-      pembangkit listrik tenaga uap/panas bumi

-      ekploitasi minyak dan gas

-      kilang minyak

-      penambangan uranium

-      industri petrokimia

-      industri pesawat terbang

-      industri kapal

-      industri senjata

-      industri bahan peledak

-      industri baja

-      industri alat-alat berat

-      industri telekomunikasi

-      pembangunan bendungan

-      bandar udara

-      pelabuhan

-      atau yang dianggap penting menurut instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dianggap strategis.

 

Sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis ini menjadi bagian usaha dan/atau kegiatan terpadu/multisektor maka penilaian dokumen AMDAL menjadi wewenang komisi penilai AMDAL pusat.

Untuk contoh usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa negara lain adalah : (dulu)

-      Berlokasi di Sipadan

-      Berlokasi di Ligitan

-      Berlokasi di CelahTimor.

-      Berlokasi di Ambalat (Sekarang)

 

Di luar kegiatan diatas maka kewenangan penilaian dokumen AMDAL berada di daerah.

 

 

IX. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

Undang-undang memerlukan pelaksanaan yang lebih operasional. Maka, sebagai pelaksanaan dari Pasal 33, Pasal 41,dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada tanggal 23 Februari 2012 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang AMDAL. Nomen klatur dalam PP ini juga diubah dari AMDAL menjadi Izin Lingkungan.

Pengertian izin lingkungan tercantum dalam Pasal 1 butir 1 yang menyatakan  :

 

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

 

Dengan terbitnya PP yang baru ini sesungguhnya terjadi perubahan mekanisme dimana posisi dokumen Amdal sebagai dokumen kelayakan lingkungan kini diperkuat dalam bentuk izin lingkungan. Beberapa definisi penting lainnya dalam PP ini yang perrlu diketahui adalah sebagai berikut : 

 

4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

5. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

6. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

10. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

11. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

13. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

 

 

Keterkaitan antara Amdal dengan izin lingkungan dapat diketahui dalam Pasal 2 yang menyatakan :

 

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;

b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan

c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

 

Penyusunan Amdal dilakukan pada tahap perencanaan dan lokasinya wajib sesuai dengan tata ruang. Hal ini tercantum dalam Pasal 4  (2):

 

 (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

 

Jika tidak sesuai dengan tata ruang maka dokumen amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan. Pasal 4 ayat (3) dengan tegas menyatakan :

 

(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

 

Sedangkan bentuk dokumen amdal tercantum dalam Pasal 5 yang menyatakan :

 

(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:

a. Kerangka Acuan;

b. Andal; dan

c. RKL-RPL.

(2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

 

Dalam proses penyusunan Amdal disusun oleh pemrakrasa dan dinilai oleh komisi Penilai Amdal.

 

Penyusunan dokumen amdal dilakukan berdasarkan beberapa pendekatan sepeti tercantum dalam Pasal 8 yang menyatakan :

 

(1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:

a. tunggal;

b. terpadu; atau

c. kawasan.

 

Dalam rangka kewajiban penyusunan amdal, terdapat beberapa pengecualian baik dari aspek lokasi maupun jenis kegiatannya. Pasal 13 menyatakan :

 

(1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

apabila:

a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; atau

c. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

 

 

Mengenai rekomendasi hasil penilaian amdal Pasal 29 menyatakan :

 

(2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau

b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.

 

Sedangkan muatan rekomendasi diatur dalam Pasal 29 ayat (4) :

 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:

a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, koperasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;

b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan

c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.

 

Mengenai ketetapan keputusan kelayakan atau tidak layak lingkungan Pasal 32 menyatakan :

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

(2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

 

Sedangkan muatan keputusan kelayakan lingkungan maupun ketidaklayakan lingkungan  dinyatakan dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

 

Pasal 33 ayat (1) menyatakan ::

 

(1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;

b. pernyataan kelayakan lingkungan;

c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan

d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c.

 

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

 

Sedangkan Pasal 34 menyatakan :

 

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan

b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

 

 

Setelah mendapat izin, setiap usaha dan/atau kegiatan harus melakukan beberapa kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 53 yang menyatakan :

 

(1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan

c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

 

Mengenai pendanaan diatur dalam Pasal 68 yang menyatakan :

 

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

 

Sedangkan Pasal 69 menyatakan :

 

(1) Dana kegiatan:

a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; atau

b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKLUPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang pernah mendapat persetujuan lingkungan sebelum berlakunya PP ini izin lingkungan tetap diperoleh sesuai dengan prosedur yang lama. Pasal 73 Undang-undang ini menyatakan :

 

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

 

Sebagai pelaksanaan dari PP Nomor 27 Tahun 2012 maka diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan.

 

 

X. PENEGAKAN HUKUM DALAM AMDAL

Berbicara mengenai penegakan hukum adalah hal yang paling sulit.Hal ini dikarenakan fakta yang menyatakan bahwa lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan dalam penegakan hukum khususnya hukum lingkungan di Indonesia.  Beberapa kasus yang terkait dengan lingkungan hidup seperti Pencemaran teluk Buyat, Kasus PT Inti Indorayon Utama, kasus PT Adiplantation, merupakan contoh keberhasilan, yang walaupun belum memuaskan. Kausus-kasus lain banyak mengalami kegagalan bahakn tidak jelas.

Penegakan hukum atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah “law enforcement” merupakan pemikiran yang harus diketahui terlebih dahulu. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan (force) sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.( Hamzah :2005) Sedangkan M. Daud Silalahi (2001) menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penaatan dan penindakan (compliance and enforcement) yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Penegakan hukum sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, dimana hal ini sangat cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (Soekanto: 1983) Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Hamzah :2005)

Hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berfungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan agar lingkungan dan sumberdaya alam tidak terganggu kesinambungan dan daya dukungnya. Di samping itu hukum lingkungan berfungsi sebagai sarana penindakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup dan sumber daya alam. (Hussein :1992 dalam Edorita:2007).

Seperti dinyatakan oleh Hamzah (2005) dan Daud Silalahi (2001) diatas, juga menurut Drupsteen (1983) dalam Rahmadi (2011) hukum lingkungan sebagai bidang hukum fungsional (functioneel rechtsgeibeid)  yang didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Karena itu Rahmadi (2011) mempertegas dengan menyatakan :

“Oleh sebab itu penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum adminsitrasi, pidana maupun operdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.”

 

Dengan demikian maka, salah satu mekanisme penegakan hukum dapat didasarkan pada 3 sanksi sesuai dengan pernyataan para ahli hukum diatas. Selama ini sanksi tersebut telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu pada Bab XII hingga Bab XV. Dalam penerapan instrumen hukum lingkungan administrasi dikenal beberapa ketentuan seperti :

-      Melakukan pengawasan

-      Penunjukan Pejabat Pengawas Lingkungan

-      Perizinan

-      Sanksi Adminsitratif

-      Penyelesaian sengketa Administratif

-      Tata cara Pengenaan Sanksi Adminsitratif.

-      Gugatan Tata Usaha Negera (TUN)

-      dll

Sedangkan instrumen hukum lingkungan perdata dapat berkenaan dengan ketentuan seperti :

-      Gugatan keperdataan atau hak perseorangan

-      Ganti rugi terhadap korban pencemar

-      Perbuatan melawan hukum

-      Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui mediasi, negosisasi konsiliasi, arbitrase dan bentuk lainnya.

-      Gugatan oleh organisasi lingkungan

Sedangkan instrumen hukum lingkungan pidana dapat berkenaan dengan :

-      Pelanggaran atas delik lingkungan

-      Perusakan dan pencemaran lingkungan yang menyebabkan kematian

-      Kelalaian

-      Pemanjaraan

-      Melakukan ekspor, impor B3 dan Limbah B3

-      Melakukan pengedaran produk rekayasa genetika

-      Memberikan informasi palsu

-      Menjalankan instalais berbahaya

-      Kegiatan tanpa izin lingkungan

-      dll

 

Keberhasilan penegakan hukum sesuangguhnya dipengaruhi juga oleh berbagai faktor seperti dinyatakan Soerjono Soekanto (1983)

  • Hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat.
  • Mentalitas petugas penegak hukum
  • Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum
  • Kesadaran, kepatuhan dan perilaku warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

 

Selain itu fakta yang terjadi terdapat hambatan dalam penegakan hukum selama ini dinataranya adalah :

  • Kurang memadainya peraturan perundang-undangan yang ada.
  • Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
  • Belum lengkapnya peraturan perundangan di bidang lingkungan
  • Para penegak hukum lingkungan belum mantap
  • Kurangnya biaya untuk melaksanakan penegakkan hukum.
  • Ketidaksederhanaan perangkat hukum yang ada
  • Kurang memadainya perangkat peraturan perundang-undangan
  • Ketrampilan teknis penegakkan hukum yang sangat terbatas
  • Tekanan Publik (public pressure) yang masih terbatas.
  • Belum adanya budaya keterbukaan
  • Belum adanya persamaan persepsi diantara pejabat pemerintah
  • Moral dan integritas Penegak hukum.

 

Instrumen penegakan hukum lingkungan menjadi sangat penting dilakukan sepanjang instrumen tersebut efektif dilaksanakan. AMDAL sebagai instrumen perencanaan juga memiliki efektifitas diantaranya jika dokumen Amdal dihasilkan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dengan hasil yang baik, maka akan membentu keberhasilan penegakan hukum.

Dokumen Amdal merupakan dokumen yang paling tidak memiliki dua fungsi yaitu sebagai bukti ilmiah (scientific evident) dan bukti hukum (legal evident). Sebagai bukti hukum (legal evident), dokumen AMDAL dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah yaitu yang dapat termasuk alat bukti lainnya (bagian f pasal 96 UUPPLH). Menurut Pasal 96 UUPPLH alat bukti disebutkan sbb :

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa; dan/atau

f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

 

Selain itu dokumen Amdal dapat digunakan sebagai petunjuk (bagian d) juga dimana untuk membuktikan bahwa usaha/kegiatan tersebut memang melakukan atau melaksanakan perintah dari Undang-undang sesuai dengan pasal 22 (1)  yaitu :

 

(1)  Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

 

Penggunaan dokumen AMDAL juga dapat dilakukan melalui saksi ahli. Saksi ahli dapat menunjukan dokumen AMDAL. Menurut Rahmadi (2011) saksi ahli dalam pengadilan lingkungan dapat memperjelas hal-hal sbb :

  1. Causal Connection

Hubungan sebab akibat aktivitas dengan peristiwa pencemaran dan kerusakan lingkungan.

  1. Pollution Control Technology

Teknologi pengendalian pencemaran

  1. Breach of Standard

Pelanggaran baku mutu atau baku kerusakan

  1. Injury

Kerugian

  1. Money damage

Ganti kerugian

 

Dalam dokumen AMDAL terdapat aktivitas kegiatan atau yang disebut sebagai kegiatan rencana usaha. Hal ini dapat memperjelas hubungan antara kegiatan tsb dengan rona lingkungan serta peristiwa terjadinya pencemaran di kemudian hari. Jika pemilik usaha sudah dapat melaksanakan RKL dan RPL dengan baik maka dapat menjadi sanggahan yang berarti bagia kegiatan tsb, apakah memang mencemari atau justru dari kegiatan lainnya. Paling tidak dokumen RKL dan RPL sebagai bagian dari dokumen AMDAL mampu menjadi pencegahan dan penghindaran dari gugatan hukum atau bukti yang terdokumentasi yang akan menolong usaha atau kegiatan tsb. Selain itu dapat juga dokumen AMDAL memperjelas teknologi pengendalian pencemaran yang sudah diakui dan memiliki kemampuan yang terukur dan jelas. Sehingga dengan teknologi yang sudah layak karena sudah disidangkan di Komisi Penilai Amdal maupun tim teknis, maka teknologi tersebut merupakan pengendali yang paling memungkinkan dari kegiatan/usaha tsb. Selain itu dokumen AMDAL juga dapat memberikan kejelasan mengenai pentaatan kegiatan/usaha tsb atas baku mutu lingkungan atau baku kerusakan lingkungan.

 

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum hanya merupakan salah satu bagian terkecil dalam sistem hukum. Sesungguhnya hal ini juga dipengaruhi oleh sistem-sistem di luar hukum seperti sistem politik, ekonomi, sosial, budaya dll. Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum lingkungan dipengaruhi juga oleh berlakunya sistem hukum serta sistem non hukum lainnya, dimana sistem-sistem tersebut apakah berjalan efektif atau tidak.

 

 

XI. PENUTUP

Sebagai penutup, makalah ini berusaha menggambarkan secara umum kondisi lingkungan hidup global hingga kegiatan yang spesifik yaitu AMDAL. Walaupun makalah ini masih sangat sederhana, namun sudah mencoba melihat perkembangan baru terutama terkait dengan UU yang baru yaitu UU Nomor 32 tahun 2009  tentang UUPPLH.

Diharapkan dari UU yang baru ini akan diterbitkan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan operasional. Karena UU ini masih baru maka diharapkan penerbitan atas PP ini paling tidak akan mendorong perubahan sistem AMDAL di Indonesia dengan diintegrasikannnya kedalam system perizinan.

 

CONTOH SOAL EVALUASI :

  1. Sebutkan isu-isu LH global yang mempengaruhi Indonesia !
  2. Pertemuan apa saja yang mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan ?
  3. Sebutkan beberapa peraturan perundang-undangan era kolonial !
  4. Apa saja yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 khususnya mengenai AMDAL !
  5. Apa definisi AMDAL menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 !
  6. Apa saja yang diatur UU PPLH yang baru ini khususnya mengenai AMDAL !
  7. Apakah diperlukan pengganti PP nomor 27 tahun 1999 dan apa saja kira-kira menurut anda hal-hal baru yang dapat dimasukan dalam PP pengganti !
  8. Bagaimana pengertian penegakan hukum selama ini menurut anda ?
  9. Apakah benar penegakan hukum lingkungan masih belum efektif dan apa alasannya ?

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  • Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta:2005
  • Moh. Soerjani dkk, Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan, UI-Press:1987
  • NHT. Siahaan, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Erlangga, Jakarta:1986 Koesnadi Hardjasoemantri, 1994, Hukum Tata Lingkungan,, Yogyakarta Penerbit UGM Press
  • Daud Silalahi,, M, 1995, AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung
  • Mas Achmad Santoso, 2001, Good Government dan Hukum Lingkungan, Penerbit ICEL
  • Andreas Pramudianto, Diplomasi Lingkungan : Teori dan Fakta, Penerbit UI Press
  • Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta, 2001
  • Otto Soemarwoto, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:2001
  • Eggi Sudjana dan Riyanto, Penegakan Hukum Lingkungan dalam

Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999

  • R.M. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta:1996
  • Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1983
  • Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah, Airlangga University Press, Surabaya:2004
  • Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarat 2011
  • Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
  • Sudharto P. Hadi, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
  • Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan, Diktat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
  • Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
  • Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1997
  • dll

 

 

 

Bahan lainnya :

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang AMDAL, PPSML PPs-UI.

Power Point Hermin Roosita

Power Point Arief Yuwono

Power Point Ary Sujianto

Power Point Lulut

Power Point Sena

Power Point Erik P

Power Point Askhary

Power Point Cicilia Sulastri

Power Point Mas Achmad Santosa

Power Point Andreas Pramudianto

http://www.google.com/

http://www.yahoo.com

dll

Aug 25

Tanggal 12 Agustus 2009 diadakan acara peringatan 30 tahun PPSML UI di kampus UI Salemba. Salah satu kegiatannya adalah perayaan syukuran yang dihadiri oleh mantan Kepala PPSML UI yaitu Prof Dr. M Soerjani dan Prof. Retno Soetaryono, SH,MSi, mantan staf PPSML, mahasiswa program staudi ilmu lingkungan program pascasarjana, staf program pascasarjana, staf PPSML UI dan PSIL-UI dan undangan lainnya. Acara dipimpin oleh Kepala PPSML PPs-UI saat ini Dr. Ir. Setyo S. Moersidik,DEA.  Dalam acara ini hadir Aa Gym yang memberikan ceramah mengenai originalitas atau keaslian. Sebagai salah satu lembaga yang ada saat ini di Universitas indonesia, PPSML UI merupakan lembaga di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pendidikan yang merupkan salah satu tertua di Universitas Indonesia. Didirikan pada tanggal 1 Agustus 1979melalui SK Rektor UI dan merupakan hasil kerjasama (MOU) antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Universitas Indonesia dan Kementerian Lingkungan hidup (KLH).  PPSML UI merupakan salah satu Pusat Studi Lingkungan (PSL) tertua di Indonesia  setelah Lembaga Ekologi Univesitas Padjajaran dan PPSML UI telah melahirkan Program Studi ilmu Lingkungan (PSIL)  UI dan Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan Indonesia (BKPSL) serta Gerakan Ciliwung Bersih (GCB). BKPSL saat ini sudah beranggotakan 100 PSL lebih yang terbentuk dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Saat ini PPSML UI juga bertindak sebagai sekretariat eksekutif BKPSL Indonesia. Selama 30 tahun PPSML PPs-UI telah bekerjasama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional. Dengan 30 tahun PPSML UI ini diharapkan semakin lebih berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Selamat Ulang tahun….

Jul 29

Andreas Pramudianto,SH,MSi
PPSML PPs-UI

I. PENDAHULUAN
Dalam dasawarsa terakhir ini dimana milenium baru akan tiba, para diplomat di seluruh dunia disibukkan oleh kegiatan diplomatik untuk merundingkan berbagai kesepakatan global yang menyangkut persoalan lingkungan hidup. Perundingan dari kota ke kota seperti New York, Jenewa, Wina, Montreal, Basel hingga Nairobi merupakan salah satu indikator meningkatnya diplomasi lingkungan hidup. Bahkan menurut French (1992) dalam tahun 1992 telah ditandai kegiatan diplomasi lingkungan hidup yang tidak ada taranya. Diplomasi lingkungan (environmental diplomacy) kini telah menjadi istilah populer beberapa diplomat yang terlibat dalam perundingan-perundingan internasional untuk mencapai berbagai perjanjian internasional baik yang bersifat hard law maupun soft law.
Puncak dari kegiatan diplomasi lingkungan yang sangat penting di akhir abad ini adalah diadakannya Konperensi Tingkat Tinggi Bumi atau Earth Summit yang berlangsung di kota Rio De Janerio, Brazil pada bulan Juni 1992. KTT Bumi ini dihadiri oleh berbagai kalangan dan merupakan salah satu pertemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Sebagai kelanjutan dari Konperensi PBB mengenai Lingkungan hidup Manusia 1972 yang diadakan di kota Stockhlom 1972, KTT Rio 1992 ini bertujuan untuk menghasilkan beberapa kesepakatan global dalam menghadapi abad 21.
Konvensi Keanekaragaman hayati, Konvensi Perubahan Iklim, Deklarasi Rio, Agenda 21 dan Prinsip-prinsip Kehutanan merupakan hasil yang dicapai dari kegiatan diplomasi lingkungan Sementara itu kegagalan yang tidak bisa dielakan telah terjadi juga dimana draft Piagam Bumi (Earth Charter), draft Konvensi Penggurunan (Desertification Convention), draft of agreement of the Higly Migratory Fish Stock, serta persetujuan teknis lainnya belum dapat disepakati. Namun demikian dalam tahun-tahun berikutnya draft yang belum dicapai dalam KTT Bumi berhasil diselesaikan dan disetujui seperti Konvensi Penggurunan, Agreement of Higly Migratory Fish Stock.
Perkembangan istilah diplomasi lingkungan, diplomasi ozon (Benedick, 1991) atau juga beberapa istilah yang muncul belakangan ini seperti diplomasi satwa ( ), bio-diplomacy (Agni Vlavianos-Arvanitiss,1993), Conservtion Diplomacy ( ), Nuclear Diplomacy ( ) dll tidak terlepas dari sejarah diplomasi lingkungan hidup. Dalam hal ini perundingan-perundingan yang menyangkut masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah jauh dilakukan. Sejarah diplomasi lingkungan hidup ternyata telah mencatat berbagai perkembangan yang cukup berarti di bidang lingkungan hidup.
Dalam tulisan yang sangat terbatas ini hanya akan dibahas beberapa hal yang menyangkut perkembangan diplomasi lingkungan hingga saat ini.

II. KERANGKA PEMIKIRAN DIPLOMASI DALAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kata diplomasi berasal dari kata Yunani “diploun” yang berarti melipat. Dalam masa kekaisaran Romawi semua paspor dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam doble yang kemudian dilipat dan dijahit menjadi satu dalam cara yang khas. Paspor dan surat jalan yang khas ini disebut diplomas. Selanjutnya hal ini berlaku juga pada dokumen-dokumen resmi yang tidak menggunakan logam khususnya dalam pemberian hak-hak istimewa tertentu atau menyangkut perjanjian dengan suku bangsa asing di luar bangsa Romawi. Karena jumlahnya semakin banyak dan menjadi beban arsip kekaisaran maka dilipat dan diberikan dengan cara khusus. Isi surat resmi negara yang disimpin di arsip dan berhubungan dengan hubungan internasional dikenal pada zaman pertengahan sebagai diplomaticus atau diplomatique. Lama kelamaan kata ini dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional. Dan Burke dalam Satow (1957) kata diplomasi menunjukkan keahlian atau keberhasilan dalam melakukan hubungan internasional dan perundingan di tahun 1796. Inilah kemungkinan besar penggunaan kata diplomasi pertama kali dipakai dalam bahasa Inggris seperti dalam arti yang dipakai saat ini. (Roy, 1984)
Dalam pengertian diplomasi lingkungan (environmental diplomacy) oleh Borg (1994) dibuat suatu definisi yang cukup sederhana sbb :

“Environmental diplomacy can be defined as the skill in handling environmental issues, whose implications are international in scope.”

(Atau terjemahan bebasnya : “Diplomasi lingkungan dapat didefinisikan sebagai keahlian dalam menangani persoalan-persoalan lingkungan hidup yang memiliki dampak dalam lingkup internasional.”)

Dari definisi Borg diatas, seperti juga Burk dan Satow (1975) telah menunjukan bahwa keahlian atau keberhasilan seorang diplomat dalam hubungan internasional khususnya untuk mengetahui serta memahami persoalan lingkungan hidup yang berdampak pada tingkat internasional akan mempengaruhi keberhasilan perundingan yang berkaitan dengan hal ini.
Selain itu ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam diplomasi lingkungan. Borg (1992) berpendapat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai prinsip dasar (basic principles) dalam melakukan diplomasi lingkungan seperti :
a. Perjanjian atau konvensi internasional sebagai petunjuk (guidelines) dalam praktek negara-negara.
b. Status dari prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.
c. Tindakan preventif lebih dapat dimengerti dalam mencapai konsensus diantara negara-negara.
d. Kebutuhan akan informasi dan konsultasi diantara negara-negara.
e. Hukum kebiasaan internasional yang mengalami proses sejarah yang panjang.
f. Keputusan pengadilan internasional yang dapat melibatkan agen diplomatik.
g. Berbagai resolusi badan-badan PBB serta Deklarasi-deklarasi yang dihasilkan dalam pertemuan internasional yang akan mempengaruhi politik luarnegeri.
h. Keputusan UNEP yang meletakan berbagai prinsip dan petunjuk dan dapat mempengaruhi penggunaan dan tujuan diplomasi lingkungan
i. Laporan-laporan dari Komisi Hukum Internasional (ILC) yang berpengaruh besar dalam persoalan lingkungan.
j. Pendapat umum, tekanan-tekanan dari LSM/NGO Internasional yang akan mempengaruhi pembentukan opini masyarakat internasional.
Tujuan pokok yang dicapai dalam diplomasi lingkungan diantaranya adalah berupaya untuk mencoba menerapkan hukum lingkungan internasional dan melanjutkan dengan apa yang telah disepakati. Hukum lingkungan internasional ini telah memberikan hak dan kewajiban yang menjaga sistem keseimbangan diantara negara, satuan bukan negara dan masyarakat internasional lainnya. Karena itu diplomasi lingkungan akan berperan penting dalam sistem politik internasional.
Diplomasi lingkungan sebagai salah satu cabang baru yang muncul dalam bidang hubungan diplomatik ini tidak terlepas dari pengaruh munculnya persoalan lingkungan hidup yang diangkat menjadi persoalan politik global. Sejak Deklarasi Stockhlom 1972 dicanangkan maka persoalan lingkungan hidup yang tadinya bersifat ilmiah kini dimunculkan menjadi persoalan politik dan hubungan internasional. Prinsip-prinsip dalam deklarasi tersebut banyak memberikan gambaran bahwa konsep-konsep pembangunan dan lingkungan hidup tidak terpisah begitu saja. Untuk menerapkan prinsip-prinsip yang bersifat internasional tersebut ke dalam konsep nasional tentu saja membutuhkan suatu perjuangan melalui jalur diplomatik. Salah satu upaya ini adalah melalui model konperensi diplomatik (diplomatic conference) yang banyak dipelopori oleh badan-badan internasional khususnya PBB.

III. SEJARAH DIPLOMASI DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
3.1. Beberapa Catatan Awal Dalam Diplomasi Lingkungan
Sejarah Diplomasi merupakan salah satu bagian penting dalam hubungan internasional. Selain itu juga merupakan salah satu disiplin yang merupakan akar dari hubungan internasional. (Wiriatmadja:1988). Pada hakekatnya sejarah diplomasi menggambarkan suatu kegiatan diplomasi di masa lalu seperti baik yang berupa karya-karya para diplomat, korespondensi diplomatik, penerbitan-penerbitan mengenai kegiatan diplomasi, koleksi-koleksi berbagai perjanjian internasional, proseding-prosedinga serta catatan dari berbagai perundingan-perundingan serta konperensi-konperensi internasional dan memori-memori para diplomat hingga catatn-catatan mengenai kegiatan diplomatik. Sejarah diplomasi banyak juga diambil dari praktek-praktek hukum internasional, politik luar negeri serta pengetahuan tentang sifat manusia yang diperoleh dari pengalaman seseorang. (Wiriatmadja:1988)
Sehingga dapat diketahui bahwa sejarah diplomasi berasal dari kegiatan diplomasi masa lalu yang akan mempengaruhi diplomasi di masa mendatang. Karena itu sebagai salah satu disiplin yang sangat penting dalam hubungan internasional, sejarah diplomasi merupakan kegiatan yang dapat berisi data-data masa lalu yang akan berharga di masa mendatang.
Dalam kaitannya dengan perkembangan lingkungan hidup global, khususnya hukum lingkungan internasional ternyata sejarah diplomasi mencatat berbagai peran yang cukup penting. Berbagai kegiatan diplomasi pada masa lalu ternyata saling berhubungan satu sama lain pada kegiatan di masa mendatang. Perjanjian-perjanian internasional yang telah dirundingkan di masa lalu juga telah menjadi perhatian penting dalam beberapa perjanjian internasional yang berlaku pada saat ini. Contohnya adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 yang ditandatangani di Rio De Janerio, Brazil pada saat diadakannya KTT Bumi 1992 juga memperhatikan beberapa konvensi internasional seperti Konvensi Bonn tahun 1979.
Sejarah diplomasi telah mencatat bahwa kira-kira 3100 tahun S.M., Eannatum raja negara-kota Lagash telah mengalahkan Umma suatu negara kota lainnya yang kemudian mengadakan perundingan sehingga tercapai perjanjian bilateral yang diantaranya berisi pemberian kekebalan kepada terusan air di perbatasan.(Nusbaum:1969) Perundingan yang menyangkut sengketa mengenai hak-hak atas sungai dan masalah sumber-sumber perairan, juga sudah dikenal pada zaman ketika berkembangnya arbitrasi di masa hukum antar-kota (municipal law) Yunani Kuno. Kerajaan Romawi Kuno juga menerapkan masalah perairan sebagai bagian penting dengan dibuatnya pengaturan air. Di abad 13 upaya mengatur masalah Sungai Dvina juga telah dibuat antara penduduk Hansa dan Russia dalam suatu perjanjian bilateral.
Pada jaman penjelajahan samudera, eksploitasi terhadap sumber-sumber kekayaan alam di “dunia baru” telah menjadi kegiatan utama. Ditemukannya “dunia baru” telah membawa berbagai hal “baru” bagi bangsa Eropa. Kekayaan alam dari “dunia baru” tersebut seperti emas, rempah-rempah, berbagai jenis spesies hewan dan tanaman bahkan manusia diangkut untuk dijadikan budak belian. Tindakan Cortez yang menghancurkan suku Indian Inca merupakan bukti keserakahan bangsa Eropa. Tindakan ini kemudian ditulis oleh Fransisco Vitorria seorang biarawan dominikan yang berkebangsaan Spanyol melalui tulisannya di bidang hukum antar bangsa (Ius Intergentes) mengenai hubungan antara bangsa Spanyol dan Portugis dengan orang-orang Indian di Amerika yang dibela oleh Vitorria. (Kusumaatmadja:1976) Reflectio de Indis menjadi buku yang sangat penting karena disinilah dikemukakan untuk pertama kalinya tingkah laku bangsa Eropa dalam memberlakukan Ius Intergentes. Menurut Vitorria hukum antar bangsa (Ius Intergentes) tidak hanya berlaku di dunia Kristen Eropa tapi juga berlaku bagi seluruh manusia termasuk orang Indian. Ajaran Vitorria ini menekankan pada penghargaan atas masyarakat asli yang pada masa ini dikenal sebagai indegenous people.
Sementara itu persaingan di lautan antara Spanyol dan Portugis semakin tajam. Sengketa ini terus berkembang. Namun demikian perundingan melalui jalan diplomasi lebih disukai hingga pada tanggal 4 Mei 1493 tercapai suatu kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Tordesilas yang membagi belahan dunia barat dan timur dengan batas Azores dan Cape Verde. Perjanjian ini memisahkan kekuasaan Spanyol dan Portugal.
Perjanjian ini kemudian berlaku hingga satu abad lebih yang kemudian oleh Hugo de Groot (Grotius) digugat melalui bukunya “Mare Liberium”. Ia menyatakan bahwa laut di luar jurisdiksi negara adalah merupakan laut bebas yang berarti terbuka untuk siapapun sehingga tidak dimiliki oleh negara manapun termasuk dalam hal kebebasan menangkap ikan. (Kusumaatmadja:1986) Grootius mengatakan bahwa hak menangkap ikan ini bersifat terbuka dan laut memiliki sumber kekayaan alam yang tidak ada batasnya. Namun penulis-penulis Inggris seperti John Selden membantah pendapat Grotius dengan menyatakan laut bersifat tertutup (Mare Clausum). Alberto Gentille juga menantang Grotius dalam bukunya Hispanicae Advocationis Libri Duo yang membela bangsa Spanyol atas kepemilikan sebagian wilayah lautan berdasarkan Perjanjian Tordesillas. Terjadilah the Battle of the Books yang terkenal dalam sejarah hukum internasional yang kemudian diakhiri oleh karya Pontanus dan Cornelis Van Bynkershoek yang memperkenalkan istilah jarak tembakan meriam. Pendapat Groutius mengenai kebebasan menangkap ikan dikenal pada masa sekarang sebagai istilah common property atau common heritage of mankinds yang ditegaskan dalam dua kasus yaitu Behring Sea Fur Case (Great Britain v. USA) dan Iclandic Fisheries Case ( UK v. Icelandic and Germany v. Icelandic) dimana kekayaan sumberdaya alam hayati termasuk berbagai jenis ikan dan mamalia di laut bebas sebagai common property. (Berni, P dan Boyle, A:1992).

3.2. Pembentukan Perjanjian Internasional Melalui Jalur Diplomasi
Pada tahun 1867 setelah melalui perundingan antara diplomat Inggris dan Perancis maka suatu perjanjian bilateral ditandatangani di kota Paris. Pada saat itu sumberdaya perikanan menjadi sangat penting sebagai bahan pangan. Pada tahun 1869 ditandatangani konvensi perlakuan aturan yang sama mengenai perikanan di Sungai Rhine antara Constance dan Basle yang ditandatangani di kota Berne yang disusul dengan Treaty for the Regulation of the Police of the North Sea Fisheries (Overfishing Convention ) di tahun 1882.
Di tahun 1886 terjadi sengketa antara Inggris dan Amerika Serikat mengenai penangkapan anjing laut di Laut Behring yang dikenal sebagai Behring Sea Fur Case. Kasus ini kemudian diselesaikan melalui cara arbitrasi dengan ditandatangani Treaty between Great Britain and the United States submitting to Arbitration the Question Relating to the Seal Fisheries in Bering Sea di kota Washington pada tanggal 29 Februari 1892. Berdasarkan rekomendasi pengadilan arbitrasi maka negara-negara yang terlibat dalam usaha penagkapan anjing laut, supaya mengadakan peraturan secara bersama. Maka beberapa tahun kemudian ditandatangani Convention between the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northeren Ireland and Russia for the Preservation and Protection of Fur Seals yang ditandatangani di kota Washington pada tanggal 7 Juli 1911.
Untuk mengatur mengenai masalah perdagangan gading dan perlindungan habitat hewan dan tumbuhan benua Afrika, di kota London telah diadakan pertemuan antara Inggris, Perancis, Jerman, Belgia (Kongo) yang kemudian menghasilkan Convention Destinee a Assurer la Conservation des Diverses Especes Animales Vivant a l`Etat Sauvage en Afrique qui sont Utiles a l`Homme ou Inoffensive (London Convention) yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 1900. Di tahun yang sama ditandatangani juga Convention between the Riverine States of the Rhine Respecting Regulations Governing the Transport of Corrosive and Poisonous Subtance yang bertujuan mencegah pencemaran sungai Rhine akibat bahan yang bersifat korosif dan beracun.
Sementara itu perlindungan burung yang bermanfaat bagi pertanian perlu dilakukan secara bersama diantara negara-negara Eropa. Akhirnya pada tanggal 19 Maret 1902 di kota Paris ditandatangani Convention for the Protection of Birds Useful to Agriculture yang kemudian berlaku penuh pada tanggal 20 April 1908. Konvensi ini juga mencantumkan daftar jenis burung yang dilindungi maupun yang boleh diburu.
Perjanjian yang berhubungan dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup di perbatasan dua negara mulai dibuat dengan dipelopori oleh Amerika Serikat dan Kanada. Di kota Washington tanggal 11 Januari 1909 ditandatangani Treaty Relating to the Boundary Waters and Questions Arising Along the Boundary Between the United States and Canada (1909 Boundary Water Treaty) yang berlaku penuh pada tanggal 5 Mei 1910. Enam tahun kemudian ditandatangani Convention for the Protection of Migratory Birds in the United States and Canada di kota yang sama. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi spesies burung berpindah (migran species) yang sering melewati perbatasan Kanada dan Amerika Serikat.
Tahun 1920 di kota Roma telah ditandatangani Convention regarding the Organization of Campaign Againsts Locust yang tiga tahun kemudian ditandatangani Convention for the Preservation of the Halibut Fishery of the North Pacific Ocean tertanggal 2 Maret 1923. Tujuh tahun kemudian diperluas dan diberlakukan untuk Laut Bering. Perlindungan terhadap ikan paus juga menjadi penting ketika stok atas ikan ini mulai menipis. Pengendalian atas perburuan mamalia laut ini diatur melalui Convention for the Regulation of Whaling yang kemudian diperbaharui pada tanggal 8 Juni 1937 melalui International Agreement for the Regulation of Whaling. Dalam prakteknya persetujuan ini ternyata mengalami kegagalan dikarenakan kurangnya badan yang mampu melakukan pengawasan serta penegakan hukum. Maka atas inisiatif Amerika Serikat pada tanggal 2 Desember 1946 di kota Washington ditandatangani International Convention for the Regulation of Whaling yang membentuk International Whaling Commission (IWC).
Antara tahun 1925 hingga tahun 1931 sebuah pabrik peleburan dan penambangan di kota Trial, propinsi British Columbia, Kanada yang didirikan pada tahun 1896, telah mengeluarkan asap mengandung bahan kimia sulfur. Asap ini telah memasuki wilayah negara bagian Washington ,USA sehingga menimbulkan berbagai kerusakan. Kerusakan ini terjadi pada tanaman jagung dan gandum yang akan dipanen serta penduduk yang tinggal disekitarnya mengalami gangguan pada kesehatan. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengajukan gugatan kepada International Joint Commission yang dibentuk oleh kedua negara tersebut berdasarkan 1909 Boundary Water Treaty. Akhirnya pada tanggal 15 April 1935 ditandatangani Convention for the Final Settlement of the Difficulties Arising Through the Complain of Damage Done in the State of Washington by Fumes Discharged from the Smelter of the Consolidated Mining and Smelting Company, Trial British Columbia. Dalam persetujuan tesebut pemerintah Kanada berjanji akan membayar 350.000 dollar AS untuk mengganti kerugian yang timbul. Kasus ini dikenal dengan nama The Trial Smelter Case (USA v. Canada).
Mengenai upaya perlindungan dan pelestarian flora dan fauna pada tanggal 8 November 1933 ditandatangani Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in Their Natural States yang kemudian pada tanggal 12 Oktober 1940 dibelahan bumi Amerika ditandatangani Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere. Kedua konvensi ini bertujuan untuk melestarikan berbagai flora serta fauna yang asli di benua Afrika dan benua Amerika. Tahun 1949 negara-negara benua Amerika menandatangani kembali suatu konvensi mengenai ikan tuna yaitu Washington Tropical Tuna Convention.
Setelah berakhirnya Perang Dunia II (World War II) ternyata terjadi suatu perubahan penting dalam hubungan internasional. Lahirnya Perserikatan Bangsa-bangsa yang merupakan kelanjutan dari Liga Bangsa-bangsa menjadi harapan baru bagi umat manusia. Tekad badan ini yang tercantum dalam suatu piagam (Charter of the United Nations), diantaranya menyebutkan beberapa hal :

“….untuk menyelamatkan generasi-generasi yang mendatang……….
……untuk memperteguh……harkat dan derajat manusia……
……dan penghormatan terhadap kewajiban dari perjanjian internasional …..
……untuk meningkatkan kemajuan sosial & memperbaiki tingkat hidup…….”

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan diatas berbagai badan internasional PBB mulai meningkatkan kegiatannya untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Salah satu badan PBB yang menangani masalah pangan yaitu Food Agricultural Organization (FAO) dalam kegiatan awalnya telah berhasil menyetujui FAO Agreement for the Estabilishement of a General Fisheries Council of Mediterranean yang ditandatangani pada tanggal 24 September 1949. Tiga tahun kemudian negara-negara anggota FAO menandatangani FAO International Plant Protection Convention di kota Roma pada tanggal 6 Desember 1951. FAO Plant Protection Agreement for South-Esat Asia and the Pacific Region juga telah disetujui pada tanggal 27 Februari 1956. Selain itu badan ini juga mendorong perlindungan terhadap hutan, erosi, pentingnya konservasi serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam meningkatkan sumber pangan. UNESCO sebagai salah satu badan PBB yang menangani masalah pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dalam upaya mendorong pengembangan hukum lingkungan internasional meminta kepada International Council of Scientific Union untuk membentuk suatu Non Government Organization (NGO) yang diharapkan dapat melindungi dan melestarikan lingkungan alam. Setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1948 diadakan pertemuan yang dihadiri 18 wakil negara, 7 organisasi internasional dan 107 organisasi nasional di istana Fointaneblau (Paris) untuk menandatangani pengesahan konstitusi International Union for the Protection of Nature (IUPN) yang kemudian bernama International Union Conservation of Nature (IUCN). Badan ini juga mensponsori pembentukan World Wildlife Fund (WWF) di tahun 1960 dan Konperensi Dunia I mengenai Taman-taman Nasional yang diadakan di bulan Juli 1962.
Berbagai percobaan nuklir yang membahayakan lingkungan hidup antara akhir tahun 50-an hingga 60-an yang dilakukan oleh negara-negara besar telah menimbulkan gelombang protes berbagai gerakan lingkungan hidup. Keresahan masyarakat internasional terhadap penggunaan senjata pemusnah massal semakin terasa setelah kasus percobaan bom hidrogen dengan nama kode BRAVO di bulan Maret 1953. PBB dalam menghadapi masalah penggunaan jenis atom dan nuklir, membentuk International Atomic Energy Agency (IAEA) yang statutanya ditandatangani di kota New York tahun 1956. Satu tahun kemudian Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) menandatangani Treaty Estabilishing of Europen Atomic Energy Community (EURATOM) yang berlaku penuh pada tanggal 1 Januari 1958. Kegiatan selanjutnya adalah disepakati berbagai persetujuan mengenai pengendalian atas penggunaan atom dan nuklir diantaranya Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy (1960), Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships (1962), Brussel Supplementary Convention (1963), Nuclear Test Ban Treaty (1963), Nordic Mutual Emergency Assitance Agreement in Connection with Radiation Accidents (1963), Convention Radiological Protection Relating to the Installation at the Ardennes Nuclear Power Station (1966), Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America (1967), Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968), Nuclear Weapon Treaty (1971) dan Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material (1971).
Bulan Maret tahun 1967 terjadi bencana pencemaran laut oleh tumpahan minyak akibat kandasnya kapal tanker Torrey Canyon. Sekitar 875.000 barel minyak tumpah di pantai barat daya Inggris antara Land`s End dan Isles of Scilly. Dengan adanya peristiwa ini pemerintah Inggris membentuk badan yang dinamakan Royal Commission on Environmental Pollution tahun 1969. International Maritime Organization (IMO) setelah kasus “Torrey Canyon” berhasil mensponsori penandatanganan International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Damage dan International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage. Setahun kemudian ditandatangani International Convention on the Estabilishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage di kota Brussel tanggal 18 Desember 1971 dan berlaku penuh pada tanggal 16 Oktober 1978.
Bencana lainnya adalah Minamata Diseases yang terjadi di negara Jepang. Bermula dari pabrik Kanose milik Showa Denko yang membuang bahan pencemar kandungan merkuri di sungai Agano di Prefecture Niigata dan Minamata. Gugatan diajukan, yang pada akhirnya pengadilan memutuskan perusahan-perusahaan yang mencemarkan diharuskan membayar ganti rugi. Kasus yang mirip adalah Komatsu v. Mitsui Kinzoku Kogyo K.K (Nagoya High Court) dimana Mitsui Mining & Smelting Company harus membayar kerugian kepada penduduk yang menderita penyakit akibat pencemaran sungai Jinzu.
Antara tahun 1960-1970 banyak perjanjian internasional yang disepakati di bidang lingkungan hidup. Dari bidang pencemaran, perlindungan hewan, masalah pertanggungjawaban, perlindungan danau dan sungai, nuklir, perikanan, ruang angkasa, warisan dunia, hewan berpindah, pembentukan badan khusus dll. Dengan demikian menjelang diadakan Konperensi Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference on Human Environment) sebenarnya telah banyak disepakati berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup.

IV. TITIK AWAL LAHIRNYA DIPLOMASI LINGKUNGAN MODERN
4.1. Menjelang Diadakan Konperensi Stockhlom 1972
Setelah berakhirnya perang dunia ke II, terjadi suatu perubahan hubungan internasional yang cukup penting. Lahirnya Perserikatan Bangsa-bangsa yang melanjutkan kegagalan Lague of Nations, ternyata mengalami perkembangan jauh lebih pesat. Menurut laporan tahunan UNEP(1996), keanggotaan PBB sejak berdirinya di tahun 1945 dengan 51 anggota berkembang menjadi 83 negara di tahun 1959 dan 132 negara menjelang diadakannya Konperensi Stockhlom 1972. Negera-negara Asia dan Afrika yang pada mulanya hanya 11 negara hingga tahun 1972 telah memiliki keanggotaannya hingga 75 negara yang merupakan 60 % total anggota. Akibatnya terjadi suatu perubahan prioritas PBB dari penekanan pada masalah perdamaian dan keamanan menjadi masalah ekonomi dan pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan badan-badan PBB seperti FAO memberikan prioritas untuk mengatasi krisis pangan dunia. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan ECOSOC membantu FAO dalam membangun pencadangan persediaan pangan dunia. FAO juga menekankan perlunya pembangunan dan penggunaan sumber-sumber alam serta mendukung efesiensi peningkatan produksi dan distribusi pangan serta mengakui pentingnya konservasi. FAO juga mempromosikan perlindungan terhadap hutan, pencegahan erosi, pengontrolan banjir, perlindungan cadangan air, dan penempatan habitat hewan.
Bulan November tahun 1946 didirikan UNESCO dan memiliki 7 departemen yang salah satunya adalah Departement of Natural Science. UNESCO meminta bantuan kepada International Council of Scientific Union (ICSU) untuk menciptakan suatu NGO Internasional. Suatu usulan badan perlindungan alam internasional diajukan oleh Eropa dalam pertemuan di Brunnen, Swiss. Selanjutnya dibicarakan setahun kemudian di Basle yang dihadiri 70 delegasi dari 24 negara. Rancangan pendirian International Union for the Protection of Nature (IUPN) ini akhirnya disetujui dan disahkan di Fointaneblaue (Paris) tanggal 5 Oktober 1948. (Danusaputro:1982) IUPN (selanjutnya dinamakan IUCN) merumuskan strategi meningkatkan perlindungan atas hewan dan lingkungan alam, dan membantu dalam bidang pendidikan, riset serta peraturan hukum yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Tahun 1949 antara tanggal 17 Agustus dan 6 September diadakan The United Nations Conference on the Conservation and Utilization of Resources (UNSCCUR) yang bekerjasama dengan badan-badan PBB seperti FAO, ILO, UNESCO, WHO. Pada tahun 1956 IUPN mengganti nama dengan International Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).
Tahun 1958 ditandatangani 4 Konvensi Hukum Laut Jenewa yang diantaranya mengatur pengelolaan perikanan dan sumber kekayaan alam di landas kontinen. Tahun 1959 karena perlunya pengelolaan bersama wilayah Antartika maka negara-negara yang mengklaim wilayah tersebut menandatangani The Antartic Traty. Masalah lingkungan yang terjadi antara tahun 1950-1960 semakin parah. Indikasinya adalah setiap 10 dari 1000 burung dan binatang liar telah tercemar dan terancam berbagai bahan kimia seperti mercury, benzine hexachloride, heptachloride deildrin dll.(Times: 1995) Juga beberapa dampak berkelanjutan dari bahan-bahan kimia yang mengancam kehidupan manusia dan hewan. Karena itu beberapa program kerjasama internasional yang berkaitan dengan lingkungan mulai terbentuk. Diantaranya adalah sbb:
a. The Arid Zone Programme (UNESCO, 1951-1964)
b. The Upper Montle Project (ICSU, 1961-1970)
c. The International Biological Programme (ICSU 1964-1974)
d. The Man and Biosphere Programme (UNESCO, 1971)
Tahun 1961 didirikan MAR project yang setahun kemudian yaitu tahun 1962 bersama ICBP, IWRB mengadakan konperensi internasional mengenai lahan basah dan habitatnya. Dalam tahun yang sama juga diadakan First World Conference on National Parks di Seattle, Washington.
Dipublikasikannya buku Silent Spring oleh Rachel Carson yang menggambarkan kerusakan alam akibat pestisida dan buku ini merupakan best-seller list selama 31 minggu dan terjual setengah juta copy hard cover. Muncul gerakan yang dikenal dengan “New Environmentalisme” yang bersifat lebih dinamis, lebih responsif dan didukung oleh masyarakat luas serta menjadi perhatian ilmiah. Dalam majalah Time, masalah lingkungan mulai menjadi isu yang gencar. Gerakan ini telah menjadi gerakan sosial dan politik. Pada saat itu juga perlombaan senjata khususnya peningkatan produksi senjata yang mengandung nuklir dan bom atom meningkat pesat. Kekhawatiran pecahnya perang nuklir serta percobaan nuklir yang memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan seperti dalam kasus yang terjadi beberapa tahun sebelumnya yaitu tahun 1954 Marshall Island Incident juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya aktivitas gerakan lingkungan yang bersifat politis. Kampanye keselamatan lingkungan atau yang dikenal Campaign for Nuclear Disarmament (CND) mulai berjalan. Tekanan publik karena peristiwa “Kennedy-Kurchev” dalam krisis Kuba yang kemudian berhasil membawa negara-negara nuklir untuk menandatangani Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water pada tanggal 5 Agustus 1963 di kota Moskow, USSR.
Tahun 1965 Dr. James Locke mengemukakan suatu hipotesa yang sangat terkenal yaitu GAIA. Antara tahun 1966 hingga menjelang tahun 1972 terjadi berbagai bencana lingkungan yang membawa pengaruh pada meningkatnya perhatian masyarakat internasional. Di tahun 1966 terjadi kebocoran pipa di desa Aberfan, sebelah selatan Wales, yang menyebabkan kematian 144 orang. Di bulan Maret tahun 1967 sebuah tanker yang bernama Torrey Canyon menabrak karang yang menumpahkan 875.000 barel minyak yang membawa dampak kerusakan ekologis. Pembersihan polusi minyak dilakukan dengan biaya 6 juta poundsterling suatu jumlah yang sangat tinggi pada waktu itu. Dari pengalaman ini pemerintah Inggris membentuk suatu badan yang dinamakan Royal Commission on Environmental Pollution di tahun 1969. Kecelakaan ini juga melahirkan 2 Konvensi internasional yang cukup penting yaitu Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of oil pollution Causalties dan Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage. yang keduanya ditandatangani di Brussel, Belgia pada tanggal 29 November 1969.
Walaupun sebelumnya pada tanggal 28 Januari 1969 Union Oil Company platform-off di pantai Santa Barbara, California mengalami kebocoran sehingga menimbulkan pencemaran minyak di pantai tersebut. Di tahun yang sama berdiri pula Scientific Committe on Problems of the Environment (SCOPE) yang merupakan bagian dari ICSU. Badan ini memfokuskan pada studi-studi mengenai keamanan internasional termasuk dampak iklim dari pengaruh perang nuklir.
Di Jepang akhir tahun 1960 dan awal tahun 1970 timbul suatu kasus pencemaran kandungan merkuri terjadi di lembah sungai Agano di Prefecture Niigata dan Minamata. Kasus ini menimbulkan penyakit minamata (Minamata Deseas). Dalam kasus lain terjadi pula peristiwa yang mirip pencemaran diatas. Perkara Komatsu vs. Mitsui Kinzoku Kogyo K.K. (Nagoya High Court 1972 tanggal 9 Agustus) pada tahun 1972 keputusan pengadilan menyatakan bahwa Mitsui Mining and Smelting Company harus membayar kerugian akibat pencemaran sungai Jinzu yang banyak diminum penduduk. Timbulnya penyakit itai-itai akibat dari pencemaran kandungan cadmium, zinc dan logam pada tanaman padi penduduk. Kamioka mining facility Mitsui Kinziku Kogyo K.K. membuang limbahnya yang berakibat berpengaruh pada minuman serta produksipangan dari penduduk yang tinggal di sekitar sungai. Dalam halini pengadilan menyatakan bahwa perusahaan melanggar undang-undang pertambangan dan dianggap bertanggung jawab secara mutlak (strict liable). (Silalahi: 1989)

4.2. Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia 1972
Seperti yang telah disinggung diatas, hukum lingkungan internasional baru dirasakan peranannya secara global dengan menghasilkan suatu kesepakatan bersama dari negara-negara dan organisasi diseluruh dunia yang dirangkum dalam Deklarasi Stockhlom 1972. Lahirnya Deklarasi ini tidak terlepas dari peran Perserikatan Bangsa-bangsa yang mendukung diadakannya Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference on Human Environment) berdasarkan Resolusi Majelis Umum No. 2849 (XXVI) tanggal 20 Desember 1971.
Kepedulian terhadap lingkungan dalam Persikatan Bangsa-bangsa sebenarnya bermula dari kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic Social Council ECOSOC). Dalam peninjauan terhadap hasil “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-I” (1960-1970) lahirlah gagasan mengenai perlunya masalah lingkungan dimasukkan dalam “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-II” (1970-1980). Wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968 pernah mengajukan gagasan mengenai masalah lingkungan hidup serta saran mengenai perlunya penyelenggaraan suatu konperensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia. Konperensi ini adalah merupakan tindakan yang diambil dalam level nasional maupun internasional dalam upaya mengatasi kemerosotan lingkungan hidup. Dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun 1969, Sekretaris Jenderal PBB mengajukan suatu laporan yang kemudian disetujui melalui Resolusi No 2581 (XXIV) tanggal 15 Desember 1969. Resolusi ini berisi keputusan untuk membentuk panitia persiapan yang bersama Sekretariat Jenderal PBB untuk mempropagandakan masalah lingkungan hidup. Panitia persiapan ini mengadakan sidang empat kali dan sejumlah seminar regional dengan bantuan komisi regional. Pertemuan ini juga diadakan menerima masukkan-masukkan dari berbagai NGO.
Tahun 1971 diadakan pertemuan Panel of Experts on Development and Environment di Founex, Swiss yang hasil pertemuan tersebut perlu dibuat suatu dokumen pertama yang bersifat komprehensif mengenai perkembangan isu-isu lingkungan. Persiapan Konperensi Stockhlom 1972 ini pada mulanya mengalami hambatan karena negara-negara berkembang tidak akan hadir dalam konperensi ini dengan alasan bahwa konsep lingkungan hanya akan menguntungkan negara-negara maju saja. Padahal negara-negara berkembang membutuhkan dana untuk pembangunan.
Pada tahun yang sama panitia persiapan melaporkan 6 mata acara pokok yaitu :

1. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia
2. Pengelolaan sumberdaya alam dari segi lingkungan
3. Identifikasi pencemaran dan gangguan dalam level internasional.
4. Masalah lingkungan yang berkaitan dengan pendidikan, penerangan, sosial dan kebudayaan.
5. Pembangunan dan lingkungan hidup
6. Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-tindakan yang akan diambil.

Selain ini dipersiapkan pula Panitia Kerja Antar pemerintah yang rancangannya berkaitan :
a. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia.
b. Pencemaran Laut
c. Pencemaran Tanah
d. Monitoring dan Pengawasan
e. Konservasi Alam

Akhirnya hasil dari persiapan untuk konperensi ini terbagi dalam 3 bidang :

(1) Lingkungan Hidup dan Pemukiman
(2) Pengelolaan sumberdaya alam
(3) Kemerosotan kualitas hidup manusia kerena pencemaran

Melalui Sidang Majelis Umum tanggal 20 Desember 1971 akhirnya panitia disahkan dengan beberapa perubahan melalui Resolusi No 2849 (XXVI).

Pada tanggal 5 Juni 1972 Konperensi dibuka oleh Sekretariat Jenderal PBB yang menandai pula sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dalam konperensi tersebut hadir 113 negara dan 400 peninjau dari berbagai kalangan. Uni Sovyet dan negara satelitnya memboikot dengan alasan beberapa negara tertentu tidak diundang seperti Jerman Timur. RRC mengirimkan wakilnya untuk pertama kali sejak pengakuan RRC di PBB. (UNEP :1996)
Konperensi ini berakhir pada tanggal 16 juni 1972 dengan hasil sbb:

1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia atau yang lebih dikenal dengan nama “Deklarasi Stockhlom 1972″. Deklarasi ini terdiri dari Pembukaan dan 26 asas.
2. Action Plan yang terdiri dari 109 rekomendasi termasuk 18 rekomendasi mengenai Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia.
3. Rekomendasi tentang Kelembagaan dan Keuangan untuk menunjang Action Plan yang terdiri :
(i) Dewan Pengurus UNEP
(ii) Sekretariat yang dikepalai Direktur Eksekutif
(iii) Dana Lingkungan Hidup
(iv) Badan Koordinasi Lingkungan Hidup
4. Menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup

Pada tanggal 15 Desember 1972 hasil keputusan Konperensi disahkan melalui Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2997 (XXVII). Dengan demikian nampaknya arah perkembangan lingkungan hidup mulai ditata secara global dan menjadi konsep yang jelas untuk meningkatkan kerjasama global maupun regional diantara negara-negara maupun organisasi internasional dibidang lingkungan hidup.
Secara formal konperensi ini memberikan pengakuan penting bagi masalah lingkungan yang mana persoalan lingkungan pada mulanyahanya dibicarakan dalam bidang ilmiah dan dalam tingkat nasionalkini ditransformasikan dalam bidang politik khususnya hubungan internasional. Konperensi ini juga mendukung pengembangan kebijakan lingkungan nasional, khususnya di bentuknya badan-badan dan kementerian lingkungan. Hal yang terpenting adalah diakuinya prinsip kedaulatan negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alamnya dengan tanggung jawabnya jika terjadi polusi diluar batas wilayah suatu negara. Dalam tingkat internasional UNEP diharapkan berperan sebagai katalisator untuk mendukung kesadaran, kepedulian serta tindakan-tindakan yang berkenaan dengan lingkungan.
Setelah dicanangkannya Deklarasi Stockhlom 1972, gerakan lingkungan hidup semakin berkembang pesat. Di seluruh dunia gerakan ini memainkan peranan yang penting. Demikian juga dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh berbagai negara. Konsep lingkungan mulai dimasukkan dalam pembangunannya. Diperkenalkan berbagai ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang berdasarkan 26 asas-asas yang ada dalam Deklarasi Stockhlom 1972. Sehingga dalam tingkat nasional telah terbentuk berbagai lembaga yang mengurusi masalah lingkungan. Demikian juga dalam tingkat regional. Kerjasama antara negara-negara di kawasan tersebut dalam mengatur lingkungannya semakin banyak. Sebagai contoh adalah kerjasama perairan Selat Malaka antara Indonesia-Malaysia-Singapura dalam pencegahan minyak di laut. Dalam tingkat global UNEP memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan hukum lingkungan. Beberapa Konvensi Internasional telah dibentuk dengan difasilitator oleh UNEP. Bonn Convention on Migratory Species 1979, Vienna Convention 1985, Montreal Protocol 1987, Basel Convention 1989, London Dumping Convention, Mediterranean Action Plan merupakan contoh perseetujuan regional dan internasional yang dikatalisatorkan dan didukung oleh UNEP. Dalam perundingan rancangan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut Internasional yang di mulai akhir tahun 1960 hingga berakhir tahun 1982, masalah lingkungan tidak luput dari perhatian perundingan ini. Secara khusus berbagai ketentuan-ketentuan lingkungan seperti pencemaran laut, penelitian, tangggung jawab negara terhadap lingkungan, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dimasukkan dalam Bab XII UNCLOS 82 mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Demikian juga dalam bab-bab lain banyak dipengaruhi masalah lingkungan.
Namun demikian perkembangan ini nampaknya masih kurang cepat dan belum sejalan dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup yang dihadapi. Karena itu menjelang 10 tahun Konperensi Stockhlom muncul berbagai gagasan untuk diadakan kembali suatu pertemuan global mengenai masalah-masalah yang dihadapi.

4.3. Pertemuan Montevideo 1981
Beberapa pertemuan banyak diselenggarakan sesudah lahirnya deklarasi Stockhlom 1972. Namun ada suatu pertemuan penting yang berkenaan dengan hukum lingkungan yang diadakan di kota Montevideo, Uruguay. Dalam keputusan UNEP Governing Council No 8/15 tanggal 29 April 1980, Direktur Eksekutif UNEP diperintahkan untuk mengadakan suatu Ad Hoc Meeting of Senior Government Officials Expert in Environmental Law. Keputusan yang penting lainnya adalah Decesion 9/19-A tanggal 26 Mei 1981. Pada bulan Desember 1980 melalui Resolusi sidang Majelis Umum PBB No. 35/75 diputuskan untuk menyelenggarakan Konperensi Montevideo. Dari hasil keputusan-keputusan diatas kemudian diadakan sidang Persiapan Panitia atau Preparation Committee (Prepcom) di Jenewa antara tanggal 9-18 September 1981 yang hasilnya adalah persiapan “Deklarasi Montevideo”. Namun ternyata hal ini mendapat tanggapan dari delegasi Indonesia. Deklarasi biasanya disahkan oleh Konperensi Tingkat Menteri. Sedangkan dalam pertemuan ini hanya merupakan pertemuan para pejabat tinggi pemerintah sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mensahkan sebuah deklarasi. Akhirnya hasil sidang Prepcom tidak menyebutkan kata deklarasi. (Danusaputro:1982)
Kemudian pertemuan ini terselenggara antara 28 Oktober sampai dengan 6 November 1981. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membentuk suatu kerangka kerja, methode dan program termasuk upaya global, regional dan nasional untuk pengembangan serta pemantauan periodik hukum lingkungan. Selain itu pertemuan juga mempersiapkan dan implementasi (penerapan) komponen hukum lingkungan ke dalam program-program lingkungan.
Namun masalah “Deklarasi” dalam Konperensi Montevideo ini masih dipermasalahkan. Pada akhirnya setelah mendapat penjelasan dari delegasi Indonesia tentang pengalamannya dalam Konperensi Bangkok 1978 yaitu Konperensi ESCAP-UNEP tentang Perundang-undangan Lingkungan kata “Deklarasi” dihapuskan. Akhirnya para delegasi menyetujui “Conclusion and Recomendations of Montevideo” yang diterima secara bulat. (Danusaputro:1982)
Kemudian hasil pertemuan para ahli hukum ini diadopsi oleh Governing Council UNEP dalam pertemuan yang ke-10 tanggal 31 May 1982 melalui keputusannya No 10/21 dimana hasil-hasil pertemuan ini diintergrasikan dalam suatu System-wide Medium Term Environmental Programme.
Pertemuan Montevideo ini berhasil mengidentifikasi 3 bidang penting untuk pengembangan prinsip-prinsip atau persetujuan sertapetunjuk-petunjuk (guidelines) yaitu :
1. Pencemaran laut yang berasal dari daratan
2. Perlindungan lapisan Ozon
3. Transportasi, pengendalian serta pembuangan bahan beracun berbahaya (B3)

Selain itu juga akan mengambil tindakan-tindakan dalam 8 bidang yang sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah disetujui dalam pertemuan ini. Ke 8 bidang ini adalah :
1. Peningkatan kerjasama internasional di bidang lingkungan
2. Pengelolaan wilayah pantai
3. Konservasi tanah
4. Polusi udara lintas batas
5. Perdagangan internasional bahan kimia yang memiliki potensi berbahaya
6. Perlindungan sungai serta inland water terhadap polusi
7. Mekanisme hukum dan administrasi untuk perlindungan dan perbaikan kerusakan akibat polusi.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

UNEP memberi tanggung jawab kepada The Environment Law and Institutions Unit (ELIU-UNEP) untuk menerapkan hasil-hasil pertemuan ini. Tugas ELIU dilaksanakan dengan melalui pengembangan persetujuan internasional, petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip, mempromosikan serta mengkoordinasi proses pembentukan hukum lingkungan, pemberian informasi kepada negara-negara berkembang dibidang hukum lingkungan serta membantu negara-negara berkembang dalam membentuk peraturan nasional dan memperkuat kelembagaan.
Setelah dilaksanakannya program ini ELIU-UNEP telah berhasil mensponsori berbagai peraturan internasional seperti Konvensi Wina 1985, Konvensi Basel 1989 dll. Juga peraturan regional seperti Convention for the protection of the Mediterranean Sea Against Pollution, Bercelona 16 Februari 1976. Juga membantu pembentukan serta pengembangan hukum lingkungan nasional di beberapa negara seperti Maroko (1985), Zaire (1979), Sao Tome and Principe (1991), Zanzibar (1991), Sri Langka (1986), Irak (1984), Turki (1990), Panama( 1979,1984), Uruguay (1979). (UNEP-ELIU:1991)
Dalam melaksanakan semuanya ini ELIU-UNEP bekerjasama dengan berbagai badan-badan internasional yang bergerak di bidang tertentu. Sebagai contoh kerjasama ELIU-UNEP dengan IMO dalam pembentukan konvensi Basel. Juga dengan NGO seperti IUCN dalam pembentukan dan pengembangan hukum lingkungan nasional dibeberapa negara. Dengan organisasi regional seperti Masyarakat Eropa (Eropean Community) melalui pengembangan berbagai bidang hukum lingkungan internasional, regional maupun nasional.

4.4. Konperensi Nairobi 1982
Sepuluh tahun setelah Deklarasi Stockhlom 1972 dicanangkan, beberapa persoalan lingkungan global ternyata mulai berkembang. Masalah pencemaran serta kerusakan lingkungan masih saja terjadi bahkan kecenderungannya semakin cepat. Maka UNEP memanggil para wakil negara untuk mengadakan pertemuan guna mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan dari Deklarasi Stockhlom dan rekomendasinya.
Pertemuan ini diadakan antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 Mei 1982 di Markas Besar UNEP di kota Nairobi, Kenya. Hasil dari pertemuan ini melahirkan suatu suatu deklarasi yang dinamakan “Nairobi Declaration 1982″.
Adapun isi deklarasi ini terdiri dari 10 bagian yang secara singkat sbb:
1. Konperensi Stockhlom telah meningkatkan kesadaran dan pengertian mengenai adanya kerusakan lingkungan. Pendidikan, informasi pelatihan telah diperluas, hampir semua negara telah mengadopsi perjanjian internasional mengenai lingkungan dan adanya pengaturan masalah lingkungan dalam konstitusi di banyak negara. Pendirian UNEP serta organisasi pemerintah maupun non pemerintah (NGO) telah dilaksanakan.
2. Bagaimanapun Perencanaan Aksi (Action Plan) ternyata hanya diterapkan sebagian dan hasil-hasilnya sangat tidak memuaskan khususnya bagi kepentingan perlindungan lingkungan. Untuk alasan ini Action Plan ternyata tidak mampu membawa dampak berarti bagi masyarakat internasional. Beberapa kegiatan manusia tidak terawasi dan terencana menyebabkan kerusakan. Penggundulan hutan, penggurunan, terancamnya kondisi hidup manusia, penyakit, perubahan atmosfere, polusi di laut, punahnya spesies masih mengancam.
3. Pandangan baru telah tumbuh, kebutuhan penilaian dan pengelolaan lingkungann, hubungan dengan lingkungan, pembangunan, populasi telah diakui. Pendekatan komprehensif dan regional yang terintegrasi telah mendorong pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4. Ancaman yang masih sangat besar adalah bentuk pemborosan yang mengeksploitasi berlebihan lingkungan hidupnya. Strategi Pembangunan Internasional ketiga Dekade Pembangunan PBB dan Tata Ekonomi Internasional baru merupakan instrumen utama dan upaya global untuk melindungi lingkungan.
5. Lingkungan hidup manusia akan merupakan keuntungan dalam bentuk perdamaian dan keamanan, bebas dari ancaman perang, khususnya perang nuklir, pemakaian sumber-sumber alam yang tidak perlu untuk senjata, juga apartheid, rasialisme, segala bentuk diskriminasi, kolonialisme dan dominasi.
6. Masalah lingkungan melintasi lintas batas nasional dikonsultasikan antar negara dan perlu tindakan internasional. Jadi negara-negara harus meningkatkan dan mengembangkan hukum lingkungan yang progresif termasuk konvensi serta persetujuan dan kerjasama yang luas di bidang penelitian ilmiah dan pengelolaan lingkungan.
7. Ketidakefesienan lingkungan disebabkan oleh kondisi-kondisi keterbelakangan termasuk faktor eksternal yang melebihi kontrol negara-negara, masalah teknik pendistribusian sumber-sumberkekayaan alam diantara negara-negara. Negara-negara maju harus membantu negara-negara berkembang karena pengaruh teknologinya yang membuat masalah lingkungan yang serius. Penggunaan teknologi yang cocok di negara berkembang akan membuat kemajuan ekonomi dan sosial dengan perhitungan terhadap konservasi sumber-sumber alamnya.
8. Upaya selanjutnya dikembangkan managemen berwawasan lingkungan dan metode untuk mengeksploitasi dan penggunaan sumber-sumber alam dan memodernisasi sistem tradisional. Peran inovasi dalam meningkatkan daur ulang, konservasi. Penipisan secara tradisional dan konvensional yang cepat terhadap sumber energi menuntut perlunya perubahan secara efektif pengelolaan dan konservasi energi dan lingkungan. Tindakan pengembangan sumber energi yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui akan menguntungkan lingkungan.
9. Pencegahan kerusakan lingkungan lebih disukai daripada perbaikan kerusakan lingkungan. Pencegahan termasuk perencanaan yang matang semua kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran lingkungan para politisi serta publik melalui informasi, pendidikan dan pelatihan. Tanggung jawab individu penting. NGO mempunyai peran penting sacara khusus dan memainkan peran inspirasional. Semua industri termasuk perusahaan multinasional harus mengambil tindakan atas tanggung jawab lingkungan berkenaan dengan produksi atau teknologi ekspor mereka ke negara lain. Tindakan legislatif perlu dihormati.
10. Masyarakat dunia menegaskan kembali komitmen Deklarasi Stockhlom dan Action Plan juga memperkuat dan memeperluas upaya kerjasama nasional dan internasional di lapangan perlindungan lingkungan. Hal ini juga menegaskan kembali dukungan terhadap UNEP sebagai alat katalisator kerjasama global dan peningkatan sumber-sumber khususnya Dana Lingkungan. Pemerintah dan masyarakat dunia melaksanakan tanggungjawab sejarah, secara kolektif maupun individual, terhadap planet bumi untuk generasi mendatang dengan jaminan kondisi kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia secara menyeluruh.
Dari hasil konperensi tersebut nampak bahwa deklrasi Stockhlom serta Action Plan-nya masih belum memuaskan. Banyak hal yang masih harus dihadapi oleh negara-negara dalam memecahkan masalah lingkungan. Kerusakan lingkungan yang cepat serta kepincangan pembangunan yang diterapkan di banyak negara semakin membutuhkan upaya-upaya lebih lanjut.

V. MEMPERKUAT PERAN DIPLOMASI LINGKUNGAN MENUJU ABAD 21
5.1. Menjelang diadakannya KTT Bumi (Earth Summit) 1992
Kondisi lingkungan global dalam masa menjelang diadakannya KTT Bumi ternyata banyak mengalami degradasi yang cukup serius. Di beberapa bagian dunia kondisi lingkungan agak membaik tapi di lain pihak sebagian besar tak lebih baik atau bahkan semakin parah. Peristiwa pencemaran pabrik Shandoz di sungai Rhein menunjukkan indikasi bahwa masalah pencemaran masih mendominasi. Ditambah lagi meledaknya rektor nuklir Chernobyl di Ukrania membawa dampak yang serius bagi lingkungan hidup. Kasus Bophal di India telah membuka mata dunia mengenai hak-hak individu. Sementara itu Eropa Timur pasca glassnost mengalami keadaan lingkungan hidup yang parah. 71 persen hutan di Cekoslowakia tidak memiliki daun karena polusi udara dan hujan asam. Polandia telah tercemar pembuangan 20 juta ton limbah beracun karena tidak diolah. Rusia berada di urutan kedua negara penghasil emisi CFC. Di Eropa Barat khusunya Jerman sebagain besar hutannya mengalami kematian akibat hujan asam. Di Itali khususnya Laut Adriatik telah tercemar polusi berat. (Our planet : )(Conservation: ) Belum lagi persoalan di negara berkembang seperti di Kongo serta negara-negara Afrika lainnya seperti Nigeria, Kenya akan kekurangan air bersih karena hutannya digunduli dan adanya proses penggurunan. Di Asia kehilangan hutan serta merupakan masalah besar di kemudian hari. Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan penduduk juga menjadi masalah. Di benua Amerika emisi karbon cukup tinggi dan beberapa lainnya akan mengalami penipisan keanekaragaman hayati.
Melalui keputusan Majelis Umum PBB tahun 1982 dikeluarkan suatu resolusi yang akan menjadi prinsip dasar dalam mengembangkan dan membicarakan masalah lingkungan selanjutnya. Resolusi Majelis Umum No.7 (XXXVII) mengadopsi World Charter for Nature sebagai suatu piagam lingkungan yang kelak akan berguna di kemudian hari. Tahun 1983 dalam Sidang Majelis Umum ke-38 Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyetujui suatu resolusi No.161 (XXXVIII) yang membentuk suatu Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WorldCommission on Environment and Development/WCED). Resolusi ini juga menghimbau Sekretariat Jenderal PBB untuk memilih ketua beserta wakil dan anggotanya yang sekurang-kurangnya separuh berasal dari negara-negara berkembang. Akhirnya Ny. Gro Harlem Brundtland (Norwegia) terpilih sebagai ketua. Karena itu komisi ini dikenal juga sebagai “Komisi Brundtland”. Komisi ini juga harus bekerjasama dengan Intergovernmental Intersessional Preparatory Committee of the Governing Council of the United Nations Environment Programme (UNEP) yang sedang mempersiapkan laporan antar pemerintah mengenai lingkungan hingga tahun 2000.
Namun demikian baru pada tanggal 1 Oktober 1984 di Jenewa, diumumkan kehadiran komisi ini karena sebelumnya komisi iniharusmencari pokok masalah yang dihadapi serta rencana dan strategi yang akan dihadapi. Sidang pertama diadakan di Jakarta tahun 1985 yang kemudian dilanjutkan di Oslo (Norwegia) pada bulan Juni 1985, Sao Paulo (Brasil) Oktober 1985, Ottawa (Kanada) Mei 1986, Harare (Zimbabwe) September 1986, Nairobi (Kenya) September 1986, Berlin (Jerman Barat) Januari 1987, Moskow (USSR) Desember 1986, Tokyo (Jepang) Februari 1987, London (Inggris) April 1987 dan New York (USA) Oktober 1987. Ditempat-tempat inilah komisi berbagi pendapat dengan pemerintah, wakil-wakil organisasi pemerintah dan antar anggota komisi ini. Akhirnya pada tahun 1987 komisi ini berhasil mengeluarkan suatu dokumen yang bernama “Our Common Future” (Hari Depan Kita Bersama). (WCED:1987) Pada prinsipnya laporan ini menyatakan terjadinya kerusakan lingkungan selama ini terutama disebabkan oleh keterbelakangan dunia ketiga. Dokumen ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum melalui Resolusi 42/187 tanggal 11 Desember 1987 dan pada tanggal yang sama juga diadopsi Resolusi 42/186 tentang Environmental Perspektive to the Year 2000 and Beyond hasil dari UNEP.
Dari komisi ini pula dipersiapkan berbagai persoalan yang kemudian dibawa ke sidang Majelis Umum PBB. Dari Majelis Umum inilah lahir beberapa resolusi seperti Resolusi 43/196 tanggal 20 desember 1988, 44/172 A dan B tanggal 19 Desember 1989, 44/228 tanggal 22 Desember 1989, 45/211 tanggal 21 Desember 1990 dan 46/168tanggal 19 Desember 1991 yang semuanya merupakan dasar hukum diadakannya United Nations Conference Environment and Development (UNCED). (UN Year Book: ) Sasaran dicapainya konperensi ini adalah memperioritaskan isu-isu mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat manusia melalui pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Resolusi ini juga menyetujui perlunya tindakan di semua level internasional dan partisipasi global untuk mengatasi persoalan lingkungan seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, pencemaran lintas batas udara dan air, dana beberapa persoalan lingkungan global lainnya. Perlunya kerjasama internasional yangefektif dalam penelitian ilmiah, pengembangan dan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan. Juga akan dibicarakanmengenai sumber-sumber dana baru, penyediaan akses atas informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan upaya penuh untuk melanjutkan perlindungan terhadap lingkungan. Melalui resolusi ini selanjutnya dibentuk suatu panitia persiapan (preparation committee) yang diketuai Tommy Koh dan dikoordinasi dibawah Sekretariat Jenderal PBB.
Sementara itu dalam level global banyak pertemuan diselenggarakan yang umumnya melahirkan deklarasi atau usulan-usulan untuk dokumen UNCED. Pada bulan Mei 1991 diadakan Meeting of Land-based Sources of Marine Pollution di kota Halifax, Kanada yang kemudian dilanjutkan bulan Desember di kota Nairobi, Kenya. Dalam bulan Desember diadakan pertemuan NGO internasional untuk mempersiapkan Global Forum serta merumuskan berbagai persoalan seperti tindakan pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan. Pertemuan yang menghasilkan deklarasi juga cukup banyak seperti Deklarasi Amazone (Amazone Declaration) yang ditandatangani tanggal 7 Maret 1989 oleh Brazil, Ekuador, Peru, Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname, dan Bolivia. Kemudian Declaration of Hague (1989), Declaration of Brazilia (1989), Helsinki Declaration on the Protection of the Ozone Layer (1989), Economic Declaration, Summit of the Earth (1989), Caracas Declaration of the Special Ministerial Meeting of the Group of 77 inJune 1989, Langkawi Declaration of the Commonwealth Heads ofGovernment in October 1989, Declaration of the ninth Non-Aligned Summit in Belgrade in September 1989, Noordwijk Declaration onClimate Change (1989) yang ditandatangani 67 negara dan 11 organisasi internasional dan Male Declaration on Global Warming and Sea Level Rise yang merupakan hasil pertemuan Male antara tanggal 14-18 November 1989. Pada tahun 1990 negara-negara ASEAN menyetujui The Kuala Lumpur Accord in Environment and Development yang merupakan upaya mempersiapkan KTT Bumi 1992. Kemudian tahun 1991 negara-negara Arab dalam konperensi tingkat menteri di Kairo Mesir 10-12 September 1991 menyetujui Arab Declaration on Environment and Development sebagai bahan usulan untuk UNCED. Demikian juga di Miami, USA antara tanggal 4-8 November diadakan Global Assembly of Women and Environment yang dihadiri 525 orang, yang diantaranya 150 delegasi pemerintah, organisasi internasional, wakil perusahaan, 218 orang berasal dari NGO yang kebanyakan terdiri dari para wanita. Setelah Konperensi ini berakhir di kota yang sama diadakan pertemuan kembali yaitu World Women`s Conggress for A Healthy Planet 8-12 November 1991 yang hasil dari pertemuan ini untuk mengajukan usulan khususnya dalam Women Act Agenda 21 UNCED. Pada bulan November tanggal 25-29 di kota Wina diadakan pertemuan para ilmuwan yang menghasilkan Agenda of Science for Environment and Development. Demikian juga dengan negara-negara maju yang mengadakan pertemuan di Caracas, Venezuela antara tanggal 27-29 November 1991 yang menghasilkan G-15 Summit Declaration. Terakhir sebagai persiapan untuk Agenda 21, International Conference on Water and Environment yang diadakan di Dublin Januari 1992.
Semua pertemuan serta deklarasi diatas merupakan hasil penting bagi pertimbangan dan bahan masukan untuk persiapan menuju Konpernsi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development). Persiapan konperensi yang cukup lama akan di jelaskan di bawah ini.
Sidang terbagi dalam dua sesi dimana dalam sesi I dibentuk 3 kelompok kerja (working group) yaitu : (UNCED: )
Working Group I
Membahas masalah perlindungan atmosfere, sumber-sumber lahan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan bioteknologi berwawasan lingkungan.
Working Group II
Membahas perlindungan laut dan air tawar dan sumber-sumbernya, pengelolaan limbah dan bahan-bahan kimia berwawasan lingkungan, penghindaran transportasi internasional illegal dalam produk-produk serta limbah yang berbahaya dan beracun.
Working Group III
Membahas masalah hukum, kelembagaan dan hubungannya dengan pokok-pokok persoalan.

Sedangkan pertemuan kedua Prep-com mendiskusikan persiapan-persiapan kegiatan sekretariat konperensi, tindakan-tindakan baru yang diambil oleh badan internasional dan NGO serta persiapan lain, isus-isu yang berhubungan dengan lintas sektoral seperti kemiskinan, lingkungan dan pembangunan, sumber-sumber pendanaan, transfer teknologi, aspek kesehatan lingkungan, pendidikan dan kesadaran lingkungan dan pembangunan. Prep-com juga mengadopsi suatu keputusan yang memberikan hak partisipasi bagi NGO dalam isu lintas sektoral seperti : Indegenous people, local communities, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, bioteknologi yang berwawasan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber air tanah, penggurunana, pengelolaan limbah B3 berwawasan lingkungan, perlindungan laut dan sumber-sumber air tawar lainnya.
Pertemuan ketiga mendiskusikan Agenda 21 yang meminta sekretariat jenderal PBB ntuk mengintegrasikan kebutuhan negara-negara ke dalam dokumen Agenda 21, ketentuan-ketentuan mengenai sumber-sumber dana baru, transfer teknologi. Juga menerima masukan mengenai masalah lain seperti penempatan hunian, hutan, penggurunan, wanita, pemuda, survey terhadap persetujuan-persetujuan serta ketentuan mengenai sengketa lingkungan.
Beberapa dokumen konvensi diantaranya dipersiapkan dan dirancang yang hasilnya :
Sidang I di kota Nairobi pada bulan Agustus untuk menyetujui Rancangan Konvensi Keanekaragaman hayati.
Sidang II Di kota Jenewa pada bulan Maret membahas mengenai Rancangan Deklarasi Rio yang kemudian rancangan tersebut disetujui pada bulan Agustus 1991 dalam sidang ke III.
Sidang ke IV di kota New York membahas menyelesaikan RancanganKonvensi Perubahan Iklim dan rancangan Agenda 21.
Akhirnya walaupun masih belum terselesaikan secara sempurna, semua rancangan panitia persiapan disepakati untuk dibahas dalam Pre-konperensi yang kemudian diajukan dalam sidang selanjutnya.
Sebelum dimulainya konperensi Majelis Umum PBB mengeluarkan 2 resolusi yang berkenaan dengan persiapan KTT Bumi. Resolusi46/468 yang mengubah tanggal pelaksanaan dari tanggal 1-12 Juni1992 menjadi tanggal 3-14 Juni 1992 karena adanya perayaan Idul Fitri. Sedangkan Resolusi 46/469 meminta kepada Sekretariat Jenderal PBB untuk menghadirkan anggota komisi regional dalam berpartisipasi dalam konperensi sebagai pengamat dan mengamandemen ketentuan yang berkenaan dengan hal ini. Resolusi 46/470 Majelis Umum PBB mengamandemen peraturan untuk mengijinkan Masayarakat Eropa (EEC) berpartisipasi penuh dalam konperensi. Resolusi 46/471 merevisi ketentuan yang

5.2. Persiapan-persiapan KTT Bumi 1992 yang dilakukan PBB
Keadaan yang memburuk serta terjadinya berbagai perubahan-perubahan yang sangat cepat terhadap lingkungan hidup mulai dirasakan oleh berbagai kalangan. Laporan yang dikeluarkan tahun 1987 oleh Komisi Dunia Mengenai Lingkungan dan Pembangunan telah merekomendasikan perlunya dilakukan tindakan secara global dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. Akhirnya suatu langkah penting diambil oleh Perserikatan Bangsa-bangsa melalui Sidang Majelis Umum dengan mengeluarkan Resolusi 44/228 tertanggal 22 Desember 1989 yang diantaranya memutuskan diadakan konperensi internasional mengenai lingkungan dan pembangunan. Konperensi ini akan diselenggarakan di kota Rio de Janerio, Brazil antara tanggal 1 hingga tanggal 12 Juni 1992.
Untuk mempersiapkan KTT ini Majelis Umum PBB juga membentuk sebuah Sekretariat yang bertugas mengkoordinir persiapan konferensi. Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Konperensi yaitu Maurice Strong yang telah memiliki pengalaman. Sekretariat ini berpusat di kota Jenewa dan memiliki kantor lainnya di kota Nairobi di markas besar UNEP dan New York di Markas Besar PBB. Resolusi Majelis Umum juga memutuskan mengenai pembentukan Panitia Persiapan (Preparation Committee). Karena masalah yang harus dibahas cukup banyak dan untuk mempermudah pelaksanaan perispan konperensi agar dihasilkan berbagai masukkan yang maksimal maka PrepCom membentuk 3 kelompok kerja (Working Group) yang kemuian akan dibahas dalam Sidang Pleno. Kegiatan kelompok kerja tersebut adalah sbb :
Working Group I (UNCED Report:1993)
Kelompok kerja ini membahas berbagai masalah diantaranya :
- Perlindungan dan pengelolaan sumberdaya tanah
- Penggundulan hutan
- Erosi kesuburan tanah
- Penggurunan dan pengeringan
- Konservasi Keanekaragaman Hayati
- Pengelolaan Bioteknologi Berwawsan Lingkungan
- Perlindungan Atmosfere Bumi
- Perlindungan Lapisan Ozon
- Polusi Lintas Batas
Kelompok Kerja ini diketuai oleh Bo Kjellen dari Swedia.

Working Group II
Membahas berbagai masalah diantaranya :
- Pengelolaan sumberdaya air
- Persediaan dan kualitas air tawar
- Menangani masalah yang berkaitan dengan aspek kelautan
- Masalah Polusi laut global, regional maupuan daerah pantai
- Pengelolaan sumberdaya Laut
- Pengelolaan Limbah Bahan Kimia Beracun
- Pengelolaan produk-produk kimia berbahaya
Kelompok Kerja ini diketuai oleh Dr. Bukar Shaib dari Nigeria

Working Group III
Sebenarnya Kelompok Kerja III ini dibentuk pada waktu Sidang PrepCom I di Nairobi setelah membahas garis besar persipan laporan nasional. Kelompok kerja ini bertugas menangani masalah seperti :
- Kelembagaan
- Hukum
- Masalah-masalah lainnya dengan penyesuaian yang dibahas oleh WG I dan WG II dalam konteks hukum dan kelembagaan.

Sedangkan Sidang Pleno yang diketuai oleh Tommy Koh dari Singapura, akan membahas beberapa masalah seperti :
- Problem lintas sektoral
- Kemiskinan dan degradasi lngkungan
- Kependudukan
- Pembangunan dan lingkungan
- Pendidikan lingkungan
- Kesadaran Masyarakat
- Alih Teknologi
- Kesehatan Lingkungan

Sidang persiapan adalah dilakukan pertemuan keorganisasian yang diselenggarakan di kota New York tanggal 5-16 Maret 1990, yang memutuskan untuk segera mengadakan sidang PrepCom. Selnjutnya diadakanlah Sidang Prep Com yaitu :
- Sidang Komite Persiapan I (PrepCom I)
Diselenggarakan di kota Nairobi, Kenya. Pertemuan ini berlangsung dari tanggal 6-31 Agustus 1990 yang mulai membicarakan beberapa masalah mengenai agenda KTT Bumi dan laporan nasional. Diusulkan ada beberapa hal yang harus dibahas yaitu Piagam Bumi (Earth Charter), Kerngka Konvensi Perubahan Iklim, Kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati, Prindip-rinsip Kehutanan, Agenda 21, Alih Teknologi, Mekanisme pendanaan serta sumber-sumbernya dan pengaturan kelembagaan. Untuk itu Sidang PrepCom I telah sepakat untuk membentuk Working Group III yang bertugas mempersiapkan masalah hukum dan kelembagaan.

- Sidang Komite Persiapan II (PrepCom II)
Berlangsung di kota Jenewa dari tanggal 18 Maret- 5 April 1991. Membahas masalah yang ada di WG I dan II yang kemudian diputuskan dan diberikan ada WG III dan Sidang Pleno.

- Sidang Komite Persiapan III (PrepCom III)
Berlangsung di kota Jenewa dari tanggal 12 agustus- 4 september 1991. Membahas mengenai Agenda 21 dan Piagam Bumi. Membicarakan juga masalah lintas sektoral.

- Sidang Komite Persiapan IV (PrepCom IV)
Berlangsung di New York dari tanggal 2 Maret hingga 5 April 1992. Merupakan sidang negoisasi yang menghasilkan banyak keputusan diantaranya :
- Mengijinkan partisipasi NGO
- Meminta partisipasi dari negara-negara berkembang
- Mengadopsi draft Agenda 21
- Mengadopsi darft Prinip-prinsip Kehutanan
- Mengadopsi draft Deklrasi Rio
- Membuat rekomendasi kepada Majelis umum PBB untuk menyesuaikan tanggal konperensi, status komisi regional, status Masyarakat eropa dan draft ketentuan-ketentua prosedur konperensi.

Namun beberapa hal belum dapat diselesaikan dan diputusakn akan dilanjutkan pada KTT Bumi di Rio. Hasil final PrepCom IV dikirim ke Sekreatariat UNCED. Sementara itu rekomendasi PrepCom IV yang ditujukan kepada Majelis Umum PBB mulai dibahas dalam sidangnya pada tanggal 13 April 1992. Akhirnya dikeluarkan beberapa keputusan diantaranya :
- Decesion 46/468 mengenai perubahan jadwal KTT Bumi yang direncanakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 Jnui 1992 berubah menjadi tanggal 3-14 Jnui 1992. Hal ini dikarenakan pada tanggal 10 dan 11 Juni 1992 adalah bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri.
- Decesion 46/469 mengenai permintaan kepada Sekretaris Jenderal untuk menghadirkan anggota-anggota Komisi Regional yaitu Samoa, Aruba, Hong Kong, Antilles, Niue, Puerto Rico, Kepulauan Virgin untuk hadir dalam KTT Bumi 1992.
- Decesion 46/470 mengenai perubahan peraturan serta mengijinkan Masyarakat Eropa untuk dapat berpartisipasi penuh dalam KTT.
- Decesion 46/471 merevisi peraturan yang berhubungan dengan pemilihan pegawai.
Selain itu juga persiapan yang dilakukan oleh Departement of Public Information yang mengajukan penerapan a system wide information programme yang kemudian di laporkan Sekretariat Jenderal yang dikirim ke Komite Informasi. Pada tanggal 3-5 Februari 1992 Governing Council UNEP mengambil beberapa keputusan penting diantaranya pertimbangan laporan yang dikirim ke sekretariat UNCED mengenai State of the Environment (UNEP.GCSS.III/2), draft Konvensi Penggurunan (UNEP. GCSS.III/3) dan rencana tindak lanjut mengenai pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu Intergovernmental Negoitating Committee on Biodeversity Convention yang sedang mempersiapkan Konvensi Keanekaragaman Hayati telah berhasil menyelesaikan draft United Nations Convention on Biological Diversity. Darft ini diselesaikan melalui tiga pertemuan tehnis dan tujuh sidang yang diselenggarakan antara bulan November 1988 sampai dengan Mei 1992.
Intergovernmental Negoitating Committee on Climate Change (IN/CBD) bahkan sudah menyelesaikan perundingan dan Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change mulai terbuka untuk ditandatangani sejak tanggal 9 Mei 1992 di kota New York. Namun untuk lebih meningkatkan partisipasi negara-negara lain maka konvensi ini juga dikirimkan ke Sekretariat UNCED dengan harapan ditandatangani oleh banyak negara yang hadir dalam KTT Bumi 1992.
Hasil-hasil dari Konperensi Regional seperti Hasil Konperensi Tingkat Menteri negara-negara Afrika di Abidjan, Tlatelolco Platform dari negara-negara Karabia dan Amerika Latin, Strategi Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dari negara-negara Asia Pasifik, Deklarasi Bergen yang dikeluarkan oleh para menteri negara-negara Eropa, Sudan Saheli Action yang ditandatangani 22 negara Afrika. Juga persiapan yang dilakukan negara-negara yang akan hadir, LSM melalui International Facilitating Committee, Badan-badan Internasional, organisasi-organisasi internasional, kalangan industri, kalangan ilmiah, para pimpinan agama hingga penduduk asli (indegenous people) telah mengirimkan laporan-laporannya kepada sekretariat UNCED. Maka setelah segala persiapan yang berakhir di bulan Mei 1992 pemerintah Brazil telah menyatakan siap untuk menerima delegasi dan partisipan KTT Bumi.

5.3. Berlangsungnya KTT Bumi 1992
Dalam KTT Rio yang dimulai tanggal 3 Juni hingga 14 Juni 1992 dihadiri oleh sekitar 13.000 orang dari berbagai kalangan pemerintah, LSM, masyarakat, tokoh-tokoh dll. Sehingga boleh dikatakan konperensi ini merupakan yang terbesar ketiga yang pernah dihadiri oleh manusia. Wakil-wakil dari 176 negara, Masyarakat Eropa, Palestina dan 7 anggota komisi regional, 2 organisasi pembebasan, 4 komisi regional, 35 Inter Governmental Organization (IGO), 1500 NGO/Lembaga Swadaya Masyarakat serta 7000 organisasi lainnya dan kurang lebih ada 60 pertemuan yang berbeda, berkumpul untuk membahas prospek masa depan planet ini. Lokasi KTT Bumi ini berada di 3 tempat yaitu Baixada Fluminense, Taman Flamengo dan Rio Centro. Baixada Fluminense merupakan tempat bertemunya para tokoh keagamaan, Taman Flamengo merupakan tempat bertemunya berbagai organisasi seperti LSM, para pakar dan individu sedangkan Rio Centro adalah pusat perhatian dimana merupakan tempat pertemuan para utusan negara-negara. (Michaelson: 1994)
Seperti yang disebutkan sebelumnya, pimpinan Panitia Persiapan (PrepCom) diketuai oleh Duta Besar Singapura untuk PBB yaitu Tommy Koh yang juga pernah menjadi Sekretariat Jenderal dalam Konperensi PBB mengenai Hukum Laut 1982. Sedangkan Sekretaris Jenderal konperensi ini adalah pengusaha Kanada, Maurice Strong. Konperensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB Buotros Boutros-Ghali. (proses pertemuan direncanakan sbb…)
Ada 3 tahap pelaksanaan konperensi yaitu:
- Pra Konperensi (Pre-Session)
Berlangsung antara 1-2 Juni
- Konperensi Tingkat Menteri
Berlangsung antara tanggal 3-11 Juni
- Konperensi Tingkat Tinggi
Berlangsung antara tanggal 12-14 Juni
Pada pertemuan Pra-Konperensi telah dibahas juga organisasi kerja dan telah terpilih selaku Presiden Konperensi, Fernando Collor De Mello (Presiden Brazil). Selain itu ketua Komite Utama yaitu Dubes Singapura Tommy Koh ditugaskan untuk membahas penyelesaian isu-isu yang belum dapat disepakati pada pertemuan ke IV Panitia Persiapan (PrepCom) yang diadakan di kota New York pada bulan Maret-April 1992.
Pada tanggal 3 Juni sekitar pukul 11.00 waktu Rio Konperensi ini dibuka secara resmi oleh Sekeretariat Jenderal PBB Boutros-Boutros Ghali di Rio Centro tempat delegasi resmi pemerintahan hadir. Dalam pidatonya Sekretariat Jenderal PBB mengusulkan konsep pembangunan berskala global atau planetary development. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara kemelaratan dan kelebihan. Karena itu konsep pembangunan harus diperluas dari sekedar pembangunan ilmu pengetahuan. Konsep pembangunan masa depan mempunyai arti yang penting yaitu konsep pembangunan berkelanjutan dan berskala global. Selanjutnya peserta KTT juga mendengarkan pidato dari Presiden Brasil, Sekjen KTT bumi, Raja Carl Gustav, Presiden Portugis Mario Soares, Dirjen WHO Hiroshi Nakaiima dan ketua Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat William Reilly.
Setelah melalui pertemuan dan perdebatan yang ternyata banyak persoalan yang sebenarnya belum terselesaikan seperti masalah stok ikan berpindah, convention to combat desertifcation atau konvensi penggurunan. Tapi pada akhirnya “Earth Summit” berhasil memutuskan beberapa dokumen penting yaitu: (Departemen Penerangan : )

a. Deklarasi Rio 1992 mengenai Lingkungan dan Pembangunan (Rio Declaration on Environmental and Development)
b. Kerangka Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim Global (United Nations Convention Framework on Climate Change)
c. Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on Biological Diversity)
d. Prinsip-prinsip Kehutanan. (Non-Legally Binding Authoritative Statments of Principles for a Global Concensus on the Management, Conservation and Sustainable Developmnet of all Types of Forest)
e. Agenda 21

a. Deklarasi Rio
Persoalan yang mendasar adalah bahwa deklarasi ini hanya merupakan penegasan dari deklarasi sebelumnya yaitu Deklarasi Stockhlom 1972. Namun penambahan terpenting dari deklarasi Rio adalah mulai ditegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berasal dari Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan. Akhirnya para pihak sepakat mengenai diterimanya deklarasi ini. Beberapa catatan penting mengenai deklarasi ini adalah sbb :
- Memuat 27 prinsip yang berkaitan dengan isu lingkungan dan pembangunan. Tujuannya adalah membentuk kemitraan global dan keseimbangan. Cara yang digunakan adalah mewujudkan kerjasama baru dan erat diantara negara-negara, sektor-sektor masyarakat penting dan seluruh rakyat pada umumnya.
- Prinsip lain adalah kebutuhan dan keadaan negara-negara berkembang dengan menghapuskan kemiskinan yang merupakan syarat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
-Selain itu perlunya diciptakan suatu sistem ekonomi internasional yang terbuka dan menunjang pertumbuhan negara-negara tanpa adanya diskriminasi.
- Deklarasi ini merupakan upaya dasar bagi penyusunan berbagai perjanjian internasional yang menghormati kepentingan setiap pihak.

b. Agenda 21
- Program aksi Agenda 21 merupakan aksi komprehensif yang ditujukan menata kembali kegiatan manusia dalam menanggulangi masalah lingkungan dan menjamin proses pembangunan berkelanjutan.
- Terdiri dari 40 bab dan lebih dari 100 program yang dijabarkan antara lain: dasar-dasar tindakan, tujuan, aktivitas dancara-cara pelaksanaan termasuk pendanaan dan evaluasi biaya.
Selama berlangsungnya konpernsi ada 8 masalah yang sulit dirundingkan yaitu :
- Sumber-sumber pendanaan
- Alih teknologi
- Prinsip-prinsip kehutanan
- Perlindungan atmosfer
- Biodeversity dan bioteknologi
- Sumber air bersih
- Kelembagaan
- Perangkat hukum

- Pada akhirnya Agenda 21 disepakati sehingga berisi antara lain sbb :
- Preambule
Yang menyatakan bahwa masalah kemanusiaan dihadapi persoalan buruknya tingkat kemiskinan, kelaparan, penyakit buta huruf dan kerusakan secara terus menerus ekosistem global. Pengintegrasian antara pembangunan dan lingkungan adalah penting sebagai suatu kebutuhan mendasar, peningkatan standard hidup, pengelolaan ekosistem yang lebih baik dan lebih prospektif di masa depan.Agenda 21 juga merefleksikan suatu kesepakatan global dan komitmen politik pada level tertinggi melalui kerjasama di bidang lingkungan dan pembangunan. Kerjasama internasional harus didukung dan diterapkan melalui perencanaan dan strategi nasional. Dalam hal ini PBB diharapkan mempunyai peran penting. 115 program digambarkan sebagai istilah dasar untuk tindakan, tujuan, aktivitas dan maksud penerapannya.
Selanjutnya agenda memuat beberapa bagian yaitu :
- Bagian I : Dimensi Sosial dan Ekonomi
- Bagian II : Konservasi dan Pengelolaan sumber pembangunan
- Bagian III : Memperkuat peran Kelompok
- Bagian IV : Cara-cara pelaksanaan merupakan bagian akhir Agenda

c. Prinsip-prinsip kehutanan
- Berhasil disepakati ” Non Legally Binding Authoritative Statement of Principles for Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forest” yang berisi 15 prinsip pengelolaan.
- Prinsip dalam dokumen ini memuat pedoman yang tidak mengikat dan berlaku pada semua jenis hutan. Prinsip lain menyangkut perdagangan kayu, penghapusan hambatan tarif dan perbaikan akses pasar.
- Dalam Agenda 21 mengenai deforestation berhasil disepakati 4 bidang yaitu : fungsi hutan, peningkatan perlindungan, pemanfaatan dan konservasi hutan, efesiensi mengenai nilai jasa hasil hutan dan peningkatan kemampuan perencanaan dan monitor dan evaluasi.

d. Konvensi Perubahan Iklim
- Mengatur stabilitas konsentrasi gas rumah kaca di atomosfer agar tidak membahayakan iklim bumi.
- Tanggung jawab negara maju untuk mengadakan antisipasi mengenai perubahan iklim dan bantuan bagi negara berkembang.
- Perlunya komitmen negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca serta mengembangkan pengendapan rumah kaca.

e. Konvensi Keanekaragaman Hayati
- Melestarikan dan mendayagunakan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati
- Negara memiliki kedaulatan untuk mengekploitasi sumber alam danadanya tanggunga jawab untuk tidak merusak lingkungan
- Insentif dan analisa yang digunakan untuk mengendalikan kerusakan pada keanekaragaman hayati

Selama Konperensi berlangsung ternyata ada hal-hal yang menjadi permasalahan yang menonjol yang menimbulkan beberapa perdebatan. Tiga hal yang menjadi masalah adalah sbb :
1. Kelembagaan
- Bentuk kelembagaan tingkat pemerintah
- Dibentuk Komisi Pembangunan Berkelanjutan (Comission on Sustainable Development)
- Kesepakatan akhirnya dicapai sbb:
* Pembentukan Komisi Tingkat tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan
* Komisi ini melaporkan pada ECOSOC
* Merupakan Badan antar pemerintah yang keanggotaannya berdasarkan perimbangan geografis
* Melibatkan badan-badan PBB yang lainnya serta mendorong partisipasi NGO
* Membahas informasi dari negara-negara seperti laporan nasional berkala serta komunikasi antar negara
* Akan dibentuk unit sekretariat. Namun sebelumnya Sekjend PBB diminta membuat interim arrangement
* Rincian modalitas akan diputuskan pada sidang Majelis umum PBB ke 47 yad.

2. Sumber-sumber Pendanaan
- Agenda 21 akan berhasil dilaksanakan jika tersedia dana yangcukup
- Isyu “Time frame” ODA 0,7 % GNP, Konsolidasi restrukturisasi GEF, tingkat replenishement IDA dan cakupan negara penghutang yang akan mendapat fasilitas “debt-relief”
- Kesepakatan akhirnya dicapai sbb :
* Negara maju menegaskan komitmennya untuk mencapai target ODA 0,7 % GNP dan bagi yang belum memenuhi akan meningkatkan program bantuan sesegera mungkin
* Beberapa negara setuju mencapai target tersebut menjelang tahun2000
* Komisi Pembangunan Berkelanjutan akan memonitor perkembangan pelaksanaan ODA tersebut.
* Mengenai tingkat replesnishement IDA disepakati sesuai dengan usulan Presiden IBRD dalam sidang Pleno.
* Ketegori negara penghutang disepakati selain negara”low income”juga “middle income”.

3. Perlindungan atmosfer
- Isu pada bab 9 Agenda 21 mengalami kesulitan untuk tercapainya kesepakatan khususnya usul Arab Saudi yang memasukan kata “safe” pada setiap pernyataan “environmental sound”. Alasannya agar menjaga energi baru seperti nuklir tidak mengancam minyak.
- Dicapainya kompromi dengan formula baru pada bab 11 dalam keseluruhan agenda 21 digunakan istilah environmental sound yang berarti environmentally safe and sound khususnya energi sources, energy supplies, energy system dan technologies.
- Pada sidang penutupan terakhir semua bab agenda 21 diterima dan disahkan, namun Arab Saudi masih menyatakan reservasi dan tindakan ini diminta untuk dicatat secara resmi.
Amerika Serikat telah mengajukan beberapa keberatan mengenai masalah “rights of development principle” karena “pembangunan sering dijadikan dalih oleh para pengusaha negara berkembang untuk menekan hak-hak manusia. Keberatan lainnya berkenaan dengan prinsip” common but differensial responsibility” prinsip ini dianggap memberatkan beban Amerika Serikat. Sedangkan pemerintah Israel berkeberatan atas prinsip: people under oppression, domination and occupation.
Hingga sampai malam terakhr tanggal 13 Juni 1992 akhirnya maslah-masalah diatas berhasil disepakati kecuali keberatan Amerika S

Apr 30

Oleh : Andreas Pramudianto, SH

 Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan,

 Lembaga Penelitian Universitas Indonesia

   

Abstrak

 Perjanjian Internasional di bidang kelautan yang sejak dulu telah dirundingkan, kini  berkembang dengan pesat. Puncak dari berbagai perundingan mengenai masalah kelautan adalah diadakannya Konperensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Laut  (United Nations Conference on the Law of the Sea) pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Dalam konperensi ini telah ditandatangani suatu perjanjian internasional yang mencakup hampir seluruh permasalahan di bidang kelautan. Perjanjian internasional ini dikenal dengan nama Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS).Pemerintah Indonesia sudah sejak lama turut aktif dalam berbagai perundingan mengenai terbentuknya berbagai perjanjian internasional di bidang kelautan khususnya lingkungan laut (environmental of the sea). Dengan menandatangani hasil berbagai konperensi hukum laut, maka diperlukan suatu langkah untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Salah satu cara adalah meratifikasi perjanjian internasional tersebut agar berlaku menjadi hukum nasional. Studi ini  memberikan gambaran mengenai hukum perjanjian lingkungan laut (environmental law of the sea treaties). Selain itu studi ini juga menggambarkan bahwa cukup banyak perjanjian internasional (baik yang bersifat publik maupun perdata) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dan alasan Pemerintah Indonesia untuk meratifikasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa setelah berbagai perjanjian internasional di bidang kelautan diratifikasi, masih diperlukan beberapa langkah serta tindak lanjut untuk menerapkannya. Implementasi perjanjian internasional ini antara lain dikeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan yang bersifat umum maupun teknis. Dalam penelitian ini telah menemukan ada langkah tindak lanjutnya dengan dikeluarkan beberapa peraturan pelaksana baik dalam bentuk undang-undang hingga keputusan menteri.          1. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Permasalahan

Hingga saat ini, cukup banyak perjanjian internasional bidang lingkungan laut yang telah berhasil disepakati. (UNEP,1993;Ball&Stuart,1991;Pramudianto,1995). Perkembangan perjanjian internasional yang lahir di abad 20 ini, nampaknya berkaitan erat dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi tinggi dan bahan berbahaya yang menimbulkan dampak yang luas bagi masalah sumberdaya di laut. Karena itu perjanjian internasional di bidang kelautan kini lebih bersifat multilateral dan menerapkannya secara global dengan penekanan pada persoalan kepemilikan bersama yang antara lain mengarah pada prinsip Common Heritage of Mankinds. (Abdurrasyid, 1991; Agoes,1988;Danusaputro,1982)

Hukum internasional mengenal beberapa cara bagi suatu negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional yang salah satu diantaranya adalah ratifikasi (Kusumaatmadja,1976;Parthiana,1990;Likadja,1988;Situni,1989). Dalam hal ini suatu instrumen perjanjian internasional yang telah ditandatangani dan disepakati oleh negara-negara yang terlibat dalam suatu perundingan umumnya masih membutuhkan adanya penegasan kembali. Penegasan kembali ini dapat dilakukan melalui lembaga ratifikasi. (Suryono,1984;Suwardi,1991;Kusumohamidjojo,1986) Setelah dilakukan tindakan ratifikasi, naskah perjanjian internasional tersebut dapat dikirim kembali ke tempat penyimpanan (depository) naskah perjanjian sebagai bukti keterikatan suatu negara terhadap perjanjian internasional tersebut. Namun hal yang perlu dicatat bahwa tidak seluruh perjanjian internasional membutuhkan ratifikasi untuk dapat diberlakukan. Karena itu ada beberapa ahli menyatakan bahwa ratifikasi hanya sekedar memberikan pernyataan formal keterikatan terhadap suatu perjanjian internasional.  (Anwar,1991;Suraputra,1991;Kantaatmadja;1991;Agoes,1988;Suryono,1984)

Konsep yang berlaku umum di dalam hukum internasional ini juga diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Sesudah menandatangani perjanjian-perjanjian internasional tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian melakukan tindakan ratifikasi baik melalui Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Produk hukum nasional hasil ratifikasi yang dikeluarkan oleh Presiden berbentuk Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan hasil ratifikasi melalui persetujuan DPR  dikeluarkan dalam bentuk undang-undang (UU). Hingga sekarang ketentuan hukum mengenai ratifikasi masih berpedoman pada Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 dan Surat Presiden Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2826/HK/60 tanggal 22 Oktober 1960 perihal Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain.

 Dalam prakteknya, ratifikasi yang telah dilakukan oleh Indonesia terhadap perjanjian internasional yang berkaitan dengan bidang kelautan khususnya lingkungan laut kebanyakan berbentuk Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan dalam bentuk Undang-undang (UU) masih sangat sedikit. Hal ini berhubungan dengan klasifikasi perjanjian internasional itu sendiri yang pada umumnya menganggap perjanjian internasional bidang lingkungan laut  kurang memiliki dampak politik yang penting. Walaupun demikian ada beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan bidang lingkungan laut yang memiliki dampak politik sangat penting dan mempengaruhi masa depan Indonesia telah berhasil disetujui oleh DPR melalui bentuk undang-undang. Sebagai contoh adalah Undang-undang No. 17 tahun 1985 yang mengesahkan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982.  1.2. Identifikasi MasalahPermasalahan yang timbul mengenai tata cara ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional dilihat dari pandangan yuridis selama ini karena ketentuan hukum nasional belum memadai. Dasar hukum mengenai tata cara meratifikasi yang selama ini ada tidak memberikan prosedur yang jelas dan baku. Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 tidak menyebutkan dengan tegas adanya kata ratifikasi dan tidak memberikan kejelasan prosedural mengenai tata cara meratifikasi suatu perjanjian internasional. Surat Presiden No 2826/Hk/60 bahkan berada di luar tata urutan perundang-undangan berdasarkan Ketetapan MPR No. XX/1966 mengenai Sumber Tertib Hukum. Kemudian timbul masalah lagi, yaitu bagaimana menentukan atau mengkriteriakan jenis perjanjian internasional yang penting dan perjanjian internasional yang kurang penting. Permasalahan ini akan menimbulkan akibat pada perjanjian internasional di bidang lingkungan laut yang dalam meratifikasi ternyata menghasilkan dua produk hukum nasional yaitu berbentuk Keputusan Presiden (Keppres) dan berbentuk Undang-undang (UU). Hal ini menimbulkan suatu akibat bahwa ternyata perjanjian di bidang lingkungan laut ada yang dikategorikan sangat penting dan ada yang kurang penting. Berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan laut telah berhasil dibentuk. Namun hal ini membutuhkan keterikatan yang pasti yaitu dapat berupa ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. Bagi Pemerintah Indonesia ratifikasi menjadi hal yang penting karena akan mempengaruhi sistem hukum nasional Indonesia dan dapat memberikan wawasan baru bagi ketentuan hukum nasional. 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud  penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana produk hukum internasional di bidang kelautan khususnya dalam perjanjian internasional bidang hukum lingkungan laut telah  diimplementasikan ke dalam hukum nasional. Sedangkan tujuan  penelitian adalah :

1.      Mengetahui informasi berbagai perjanjian internasional bidang kelautan yang telah diratifikasi  Pemerintah Indonesia.

2.      Mengetahui sejauhmana tindak lanjut pelaksanaan atas ratifikasi perjanjian internasional ini

3.      Mengetahui secara mendasar mengenai masalah ratifikasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam hal :

1.      Memberikan informasi dasar khususnya yang menyangkut peraturan internasional di bidang lingkungan laut yang telah diratifikasi  Pemerintah Indonesia

2.      Menambah studi-studi di bidang kelautan khususnya yang menyangkut peraturan.

3.      Meningkatkan desiminasi dan informasi hukum laut Indonesia

4.      Memberikan bahan masukan untuk pengambil keputusan dalam menindaklanjuti berbagai peraturan yang telah diratifikasi

 1.5. Lingkup StudiPenelitian ini dibatasi pada permasalahan hukum lingkungan laut, khususnya ratifikasi atas perjanjian internasional. 

2. METODE PENELITIAN

2.1. MetodologiMetode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif dengan cara menginventarisasi berbagai ketentuan atau peraturan hukum internasional yang telah diratifikasi. Selain itu dilakukan juga studi pustaka untuk mencari berbagai informasi mengenai perjanjian internasional yang diratifikasi.  2.2. Penentuan SampelDari seluruh peraturan yang menyangkut perjanjian internasional yang telah ditandatangani atau diratifikasi, sampel yang diambil hanya pada perjanjian internasional yang khususnya menyangkut atau berkaitan dengan persoalan lingkungan laut yang telah diratifikasi. Setelah itu dilakukan penelusuran peraturan hukum nasional yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dalam menerapkan ketentuan ratifikasi ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap peraturan nasional yang berkaitan dengan pokok bahasan yang ada dalam perjanjian internasional selalu disebutkan hasil  ratifikasinya. 2.3. Hipotesis Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa :Ratifikasi atas beberapa perjanjian internasional di bidang lingkungan laut oleh Pemerintah Indonesia akan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perjanjian Internasional yang Telah Diratifikasi dan Alasan-alasannya

Pemerintah Indonesia telah aktif dalam berbagai perundingan di bidang kelautan sejak tahun 1958 khususnya dalam Konperensi Hukum Laut I. Dalam perundingan itu delegasi Indonesia telah menandatangani hasil konperensi tersebut yaitu Konvensi mengenai Landas Kontinen (Convention on the Continental Shelf), Konvensi mengenai Perikanan dan Sumberdaya Hayati di Laut Lepas (Convention of Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas), serta Konvensi mengenai Laut Lepas (Convention on the High Sea). Sedangkan Konvensi mengenai Laut Teritorial tidak ditandatangani. Tiga tahun kemudian konvensi-konvensi  ini telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut. Sehingga dari 4 konvensi hanya satu konvensi yang tidak ditandatangani dan diratifikasi yaitu Konvensi mengenai Laut Teritorial. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan prinsip  yang berlaku dalam Deklarasi Juanda yang menyatakan wilayah lautan Indonesia dengan daratan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berbeda dengan Kringen Ordonantie 1933 yang menyatakan masing-masing pulau memiliki laut teritorial dengan jarak 3 mil. Sedangkan Konvensi mengenai Laut Teritorial 1958 membatasi jarak 12 mil dari pantai namun bukan merupakan satu kesatuan dalam hal wilayah yang dimiliki secara khusus seperti Deklarasi Juanda.   Konvensi mengenai Perikanan Serta Pelestarian Sumberdaya Hayati Laut Bebas terdiri dari 22 pasal, Konvensi mengenai Landas Kontinen terdiri dari 15 pasal dan Konvensi Laut Lepas terdiri dari 37 pasal. Ada beberapa pertimbangan untuk meratifikasi ketiga Konvensi ini yang tercantum dalam Undang-undang No. 19/1961. Seperti kehadiran Pemerintah Indonesia dalam berbagai perundingan di Konperensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 yang hal ini dinyatakan dengan tegas dalam bagian a pertimbangan UU ini :“bahwa konperensi internasional di Jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut (Conference on the Law of the Sea) dimana Republik Indonesia ikut serta hadir……” Dalam penjelasan Undang-undang ini juga dinyatakan :“Konvensi-konvensi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Jenewa tersebut.” Pertimbangan lain untuk meratifikasi ketiga konvensi ini adalah :“Bahwa terhadap konvensi-konvensi sebagaimana dimaksud dalam sub 1 sudah sewajarnya Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi peserta.” Sedangkan diratifikasinya  ketiga konvensi ini melalui undang-undang dinyatakan secara tegas dalam pertimbangan :“bahwa persetujuan mengenai ketiga konvensi Jenewa mengenai Hukum Laut itu perlu diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan :“………..Indonesia mempunyai kepentingan terhadap segala sesuatu yang mempunyai segi hukum laut. Menurut ketatanegaraan kita, persetujuan atas ketiga konvensi termaksud berdasarkan pasal 11 Undang-undang Dasar, memerlukan persetujuan dengan undang-undang.”  Berkaitan dengan upaya kegiatan pelayaran di laut khususnya penetapan jalur pelayaran di laut, pada tahun 1966 telah ditandatangani Konvensi Internasional mengenai Jalur Pelayaran (International Convention on Load Lines 1966). Oleh Pemerintah Indonesia konvensi ini telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 47/1976 tertanggal 2 November 1976. Konvensi ini merupakan hasil Conference on Load Lines. Hal ini dinyatakan dalam pertimbangan Keputusan Presiden sebagai berikut :“bahwa pada tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 5 April 1966, atas prakarsa Intergovernmental Maritime Consultative Organization, di London telah diselenggarakan International Conference on Load Lines yang menghasilkan “International Convention on Load Lines, 1966.” 

Indonesia sebagai salah satu anggota Intergovernmental Maritime Consultative Organization (Sekarang : IMO) tidak keberatan untuk menandatangani dan meratifikasi konvensi ini. Ratifikasi atas konvensi ini juga memperhatikan Konvensi Mengenai Keselamatan di Laut (Convention for the Safety Life at the Sea/SOLAS) 1960 yang telah diratifikasi. Hal ini dinyatakan dalam Keputusan Presiden sebagai berikut :

“Memperhatikan : 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 203 Tahun 1966.”

Pada tahun 1974, Konvensi Mengenai Keselamatan di Laut atau dikenal dengan SOLAS Convention 1960 diperbaharui dan diganti. Delegasi Indonesia dalam proses perundingan konvensi ini hadir dan turut menandatangani SOLAS Convention 1974. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 :

“ bahwa sebagai pengganti International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960, konperensi internasional tentang keselamatan jiwa di laut 1974 telah menghasilkan International  Convention for the Safety  of Life at Sea 1974, yang telah ditandatangani oleh  delegasi pemerintah Republik Indonesia di London pada tanggal 1 November 1974.”

Seperti telah dinyatakan dalam pasal 25 Konvensi Laut Lepas 1958 yang menyatakan semua negara diminta untuk bekerjasama dalam mengambil tindakan terhadap pencemaran di laut, maka pada tanggal 29 November tahun 1969 di kota Brusel negara-negara IMO telah menandatangani suatu konvensi internasional. Konvensi ini bernama Konvensi Internasional Mengenai Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pencemaran Minyak di Laut (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage). Delegasi Pemerintah Indonesia turut menandatangani konvensi ini seperti tercantum dalam  ratifikasi atas konvensi ini yaitu melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 yang menyatakan :

“Membaca : a. bahwa sebagai hasil sidang International Legal Conference on Marine Polution Damage, di Brusel pada tanggal 29 November 1969, delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage.” 

Konvensi ini terdiri dari 21 pasal dan bertujuan untuk menjamin  ganti rugi yang sesuai untuk seseorang yang menderita akibat pencemaran minyak di laut. Selain itu negara-negara harus bertanggungjawab terhadap pencemaran di laut yang dinyatakan dalam Keppres sebagai berikut :

“bahwa konvensi tersebut memuat ketentuan-ketentuan tentang pertanggungjawaban antar negara peserta konvensi atas pengotoran laut oleh minyak.”

Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki laut yang luas, maka kebutuhan akan suatu ketentuan hukum internasional mengenai pencemaran di laut menjadi sangat penting. Apalagi letak yang strategis yaitu di antara 2 benua dan 2 samudera serta banyak dilalui kapal-kapal dari negara-negara lain. Kebutuhan untuk meratifikasi konvensi ini menjadi semakin penting ketika kasus pencemaran minyak oleh kapal tanker “Showa Maru” yang mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu negara korban pencemaran. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan penting untuk melindungi perairan Indonesia seperti dinyatakan dalam Keppres sebagai berikut :

“bahwa untuk mencegah pengotoran laut yang disebabkan oleh minyak di sepanjang perairan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut pada huruf a di atas.”

 

Dua tahun kemudian pada tanggal 18 Desember 1971 negara-negara IMCO kembali mengadakan pertemuan di Brussels yang hasilnya menandatangani International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage. Konvensi ini juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage. Dalam Keputusan Presiden ini dinyatakan :

“bahwa konvensi tersebut memuat ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi yang diwajibkan kepada pemilik kapal yang menimbulkan  pengotoran atau pencemaran  di sepanjang pantai yang ditimbulkan  oleh minyak yang berasal dari kapal.”

Meningkatnya kegiatan perekonomian khususnya di bidang pengangkutan minyak melalui kapal-kapal tanker telah menimbulkan berbagai permasalahan baru. Seperti terjadinya pencemaran minyak akibat meningkatnya lalu lintas kapal-kapal tanker yang melewati perairan Indonesia. Hal ini juga telah menjadi bahan pertimbangan atas diratifikasinya konvensi tersebut yang dinyatakan :

“bahwa karena lalulintas kapal-kapal tangki di sepanjang perairan Indonesia semakin meningkat yang mungkin dapat menimbulkan pengotoran minyak yang berasal dari kapal-kapal tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut pada huruf a di atas;”

Namun demikian pada tanggal 10 Maret 1998 ratifikasi konvensi ini dicabut oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978. Hal ini berkaitan dengan situasi perekonomian Pemerintah Indonesia yang sedang mengalami krisis. Hal ini tercantum dalam salah satu bagian pertimbangan yang menyatakan :

“bahwa keanggotaan Pemerintah Indonesia pada Convention tersebut pada huruf a telah dibebani kontribusi yang memberatkan Anggaran Negara. “

Dengan demikian alasan pokok atas pengunduran diri terhadap International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage 1971 adalah alasan ekonomi.

Kapal-kapal tanker maupun kapal-kapal lainnya dalam pengoperasiannya sering membuang “balast” yang menyebabkan terjadinya pencemaran di perairan. Karena itu untuk mengatur masalah pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian kapal laut maka pada tahun 1973 di kota London telah ditandatangani Konvensi Internasional Mengenai Pencegahan Pencemaran yang Berasal dari Kapal (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships). Lima tahun kemudian yaitu pada tanggal 17 Februari 1978 disetujui sebuah protokol dari konvensi ini yaitu Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. Konvensi dan protokol ini dikenal dengan nama MARPOL 1973/1978, merupakan hasil Konperensi mengenai Pencemaran di Laut dari kapal-kapal (International Conference on Marine Pollution from Ships) dan Konperensi  Internasional mengenai Keamanan Kapal Tanker dan Pencegahan Pencemaran (International Conference on  Tanker Safety and Pollution Prevention). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dan protokolnya melalui Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 tertanggal 9 September 1986 tentang Pengesahan International Convention for the Prevention  Pollution from Ships, 1973, beserta, Protocol of 1978 Relating to the International Convention for The Prevention of Pollution from Ships, 1973. Bagi Pemerintah Indonesia ratifikasi ini menjadi sangat penting karena merupakan upaya mencegah pencemaran di  perairan Indonesia dan melindungi lingkungan laut di wilayah teritorial maupun di Zone Ekonomi Eksklusif. Hal ini dinyatakan dalam pertimbangan Keputusan Presiden di bawah  ini :

bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dari bahaya pencemaran  yang berasal dari pengoperasian kapal-kapal. Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk ikut serta menjadi pihak di dalam konvensi beserta protokol tersebut.”

  

Berkaitan dengan perkembangan hukum laut internasional, Pemerintah Indonesia kembali turut serta dalam berbagai perundingan mengenai dibentuknya suatu konvensi hukum laut internasional. Hingga pada akhirnya tanggal 10 Desember 1982 telah ditandatangani Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) atau yang disebut UNCLOS 1982. Konvensi ini pada tanggal 16 November 1994 telah memenuhi syarat ratifikasi (minimal 60 negara meratifikasi) sehingga dapat diberlakukan. Dari mulai ditandatangani konvensi ini hingga mencapai tahap diberlakukannya konvensi ini telah memakan jangka waktu yang cukup lama yaitu hampir 12 tahun. Hal ini disebabkan banyak konsep baru diatur di dalam konvensi ini seperti konsep negara kepulauan, perlindungan lingkungan laut, pembentukan Mahkamah Dasar Laut, Pembentukan Otorita Dasar Laut dll. Konvensi ini terdiri dari Pembukaan, 17 Bab, 320 Pasal, dan 9 Lampiran. Isi  konvensi tersebut terdiri dari bab-bab yang mengatur masalah laut territorial dan zona tambahan, kemudian selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional, serta mengenai negara kepulauan. Ada bab-bab lain yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif, landas Kontinen, laut lepas, dan masalah Rezim Pulau. Selain itu, konvensi mengatur mengenai laut teritorial atau setengah tertutup, hak negara tak berpantai untuk masuk ke dalam dan ke luar laut, serta masalah kebebasan  melakukan transit.  Adapula bab-bab yang mengatur masalah kawasan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Riset Ilmiah Kelautan, Pengembangan dan Alih Teknologi Kelautan, serta  mengenai Penyelesaian Sengketa.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tertanggal 31 Desember 1985. Berkaitan dengan peningkatan kerjasama internasional khususnya kerjasama selatan-selatan di bidang kelautan, maka pada tanggal 7 September 1990 di kota Arusha,Tanzania telah dibentuk suatu Organisasi Hubungan Kerjasama Lautan Hindia melalui suatu persetujuan yang dinamakan Agreement on the Organization for Indian Ocean Marine Affair Cooperation (IOMAC). Melalui Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1993 tertanggal 16 September 1993 persetujuan pembentukan organisasi ini telah diratifikasi. Ratifikasi atas persetujuan ini tercantum dalam pertimbangannya yang menyatakan :

bahwa di Arusha, Tanzania pada tanggal 7 September 1990 Delegasi Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on the Organization for  Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC) yang mengatur kerjasama masalah kelautan di Samudera Hindia.”

Beberapa konvensi lainnya yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia di bidang kelautan adalah International Convention for Safe Containers melalui Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1989 tertanggal 17 Juli 1989, International Convention for Standard of Training, Certification and Watch Keeping for Seaferers 1978 melalui Keputusan Presiden No 60 Tahun 1986 tertanggal 4 Desember 1986, Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea 1960 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 107 tahun 1968. Konvensi ini kemudian diganti dengan Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at  Sea 1972  yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1979 tertanggal 11 Oktober 1979. Di Tabel 1 ditunjukkan data perjanjian internasional bidang lingkungan laut yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia. 

  Tabel 1

Ratifikasi Indonesia Terhadap Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Laut

 NO  NAMA             PERJANJIAN INTERNASIONAL   RATIFIKASI  MASALAH YANG DIATUR
1. Convention on the Continental Shelf 1958, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas 1958, Convention on the High Seas 1958 Undang-undang   No. 19 /19616 September 1961 Pengaturan Landas Kontinen, Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Alam di Laut Lepas dan Konvensi Laut Lepas
2. Convention on the International Regulation  for Preventing  Collision at Sea 1960 KEPPRES No. 107/1968D I C A B U T Pengaturan mengenai pencegahan kecelaka-an/tubrukan kapal di laut.
3. International Convention on Load Lines 1966 KEPPRES No. 47/19762 November 1976 Pengaturan Mengenai Jalur Pelayaran
4 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 KEPPRES No. 18/19781 Juli 1978 Tanggungjawab Perdata Terhadap Pencemaran Di Laut
5. International Convention on the Esta-bilishement of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage 1971 KEPPRES No. 19/19781 Juli 1978D I C A B U TKEPPRES No. 41/1998 Pengaturan Mengenai Pembentukan Dana In-ternasional untuk Ganti Rugi Pencemaran Mi-nyak di Laut
6 Convetion on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea 1972 KEPPRES No. 50/197911 Oktober 1979 Penyempurnaan Conven-tion 1960 tentang pencegahan tubrukan kapal di laut
7. International Convention for Safe Containers 1972 KEPPRES No. 33/198917 Juli 1989 Pengaturan Mengenai Keselamatan dan Serti-fikasi Peti Kemas
8. International Convention for the Prevention of Pollution by Ships 1973, Protocol Relating to the Convention for the Prevention of Pollution from Ship 1978. KEPPRES No. 46/19869 September 1986 Pengaturan Mengenai Pencegahan Pencemar-an Yang Berasal Dari Kapal-kapal.
9. International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 KEPPRES No. 65/19809 Desember 1980 Pengaturan Mengenai Keselamatan di Laut
10. Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974  KEPPRES No. 21/198829 Juni 1988 Protokol Mengenai Ke-selamatan di Laut.
11. International Convention on Standards of Training, Certification & Watch Keeping for Seafarers, 1978 KEPPRES No. 60/19864 Desember 1986 Pengaturan Mengenai Standard Pelatihan, Sertifikasi dan Penga-matan Bagi Pelaut
12 International Convention on Standards of Training, Certification & Watch Keeping for Seafarers, 1978 KEPPRES No. 60/19864 Desember 1986 Pengaturan Mengenai Standard Pelatihan, Sertifikasi dan Penga-matan Bagi Pelaut
13. United Nations Convention on Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Undang-undang   No. 17/198531 Desember 1985 Pengaturan Mengenai Masalah Kelautan
14 Agreement on the Organization for Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC) 1990 KEPPRES No. 86/199316 September 1993 Pengaturan mengenai kerjasama kelautan di Samudera Hindia

SUMBER : Pramudianto, A. 1993. Ratifikasi Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup (Belum diterbitkan)  

3.2. Implementasi Perjanjian Internasional oleh Pemerintah Indonesia

Implementasi secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya penerapan suatu perjanjian internasional melalui suatu peraturan hukum nasional dengan ketentuan yang bersifat lebih lanjut. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi kemudian menjadi hukum nasional belumlah cukup memadai untuk dilaksanakan. Karena itu dibutuhkan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya sesuai dengan pasal-pasal perjanjian internasional tersebut. Implementasi  suatu perjanjian internasional menjadi sangat penting dan diperlukan untuk dapat memberikan masukan baru sehingga dapat menambah wawasan bagi perkembangan hukum nasional. Kadang-kadang ada peraturan-peraturan yang belum diatur dalam hukum nasional, maka perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut diharapkan dapat menambah kekurangan yang ada di dalam sistem hukum nasional. Sebagai contoh adalah ketentuan mengenai sertifikasi internasional, pencegahan pencemaran lintas batas dan mekanisme penelusuran informasi belum diatur dalam sistem hukum nasional.

Selain itu dalam hubungan internasional Indonesia akan berperan lebih besar lagi dengan keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan penting yang berkaitan dengan perjanjian internasional tersebut, seperti dalam penyusunan peraturan-peraturan perjanjian internasional dalam bentuk protocol, annex, maupun amandement. Tindakan meratifikasi suatu perjanjian internasional bagi Indonesia dapat meningkatkan kerjasama internasional dan hubungan yang luas. Selain itu bantuan luar negeri baik yang berupa pendanaan maupun alih teknologi serta bantuan ilmiah seperti yang telah tercantum dalam suatu perjanjian internasional dapat memberikan keuntungan untuk meningkatkan dan mendorong pembangunan nasional.

Ratifikasi atas suatu perjanjian internasional harus diimplementasikan melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat tindaklanjut atas perjanjian internasional tersebut. Selama ini ada beberapa peraturan mengenai tindak lanjut atas perjanjian internasional yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Dibawah ini akan diberikan beberapa contoh ketentuan perundang-undangan nasional yang merupakan tindak lanjut dari suatu perjanjian internasional bidang kelautan yang telah diratifikasi dengan menyebutkan secara tegas adanya ratifikasi tersebut.

3.2.1.      Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang tersebut terdiri atas 7 bab dan 27 pasal yang mengatur hal-hal mengenai: wilayah perairan Indonesia, hak lintas bagi kapal-kapal asing, pemanfaatan-pengelolaan-perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia, serta penegakan hukum di perairan Indonesia.  Undang-undang ini merupakan penyesuaian atas diratifikasinya Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982 khususnya pada Bab IV konvensi tersebut. Penyesuaian undang-undang ini atas konvensi tersebut dinyatakan pada bagian menimbang huruf c yang menyatakan :

“ bahwa pengaturan hukum negara kepulauan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi tersebut pada huruf b.”

 Dasar hukum undang-undang ini juga menyebutkan ratifikasi atas Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982. Dalam bagian mengingat dinyatakan pasal 5 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Undang-undang No. 17/1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. 3.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tertanggal 18 Maret 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Ekploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai.

Peraturan Pemerintah ini terdiri dari  65 pasal dan 12 bab. Bab-bab ini diantaranya mengatur masalah instalasi pertambangan, pipa penyaluran, penyelidikan geologis dan geofisik, penyelidikan dasar, penggunaan bahan peledak. Peraturan pemerintah ini juga menata mengenai usaha pemanfaatan  seperti: pemboran eksplorasi, pemboran pengembangan dan pemboran penilaian, kemudian produksi, penimbunan, pemuatan dan konservasi. Mengenai masalah jurisdiksi, mengatur mengenai daerah perbatasan, wewenang penyidikan, dan ketentuan pidana.

Peraturan pemerintah ini merupakan tindak lanjut diratifikasinya tiga Konvensi Hukum Laut 1958 yaitu Konvensi Mengenai Laut Lepas, Konvensi Mengenai Landas Kontinen dan Konvensi Mengenai Perikanan dan Sumberdaya Hayati di Laut Lepas melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang produk hukumnya berupa undang-undang. Dalam peraturan pemerintah ini secara tegas dinyatakan adanya ratifikasi yang tercantum sebagai berikut :

Mengingat  : 6. Undang-undang No. 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2318).” 

3.2.3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 167/HM.207/PHB-86 tertanggal 27 Oktober 1986 tentang Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun.

Keputusan Menteri perhubungan ini dikeluarkan dalam upaya melindungi lingkungan laut. Selain itu juga dinyatakan secara tegas bahwa Pemerintah Indonesia turut meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal 1978 dan Protokol 1978. Hal ini dinyatakan dalam bagian pertimbangan keputusan  yang menyatakan :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan laut dengan Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986, pada tanggal 9 September 1986, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal 1978 dan Protokol 1978 konvensi tersebut (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 Relating thereto).” 

Keputusan menteri ini juga merupakan tindak lanjut atas diratifikasinya konvensi

tersebut beserta protokolnya seperti dinyatakan dalam bagian pertimbangannya :

“b. bahwa sebagai tindaklanjut dari pengesahan Konvensi tersebut dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Sertifikat Internasional Pencegahan pencemaran oleh Minyak dan Sertifikat Internasional Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun bagi Setiap Kapal yang Memasuki atau Berada di Pelabuhan atau Terminal Lepas Pantai Indonesia.”  3.2.4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 215/AL.506/PHB-87 tertanggal 19 September 1987 tentang Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah dari Kapal.

Keputusan Menteri Perhubungan ini juga merupakan upaya melindungi kelestarian lingkungan laut dan sebagai tindak lanjut atas diratifikasinya International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 Relating thereto. Hal ini dinyatakan dalam pertimbangannya:

“ b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pengesahan atas Konvensi tersebut, perlu menetapkan peraturan tentang Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah dari Kapal.”

Dalam bagian mengingat juga ditegaskan adanya ratifikasi atas konvensi ini seperti dinyatakan:

“ Mengingat :  4. Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 (BN. No. 4437 hal 88) tentang Pengesahan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 Relating to International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973”  3.2.5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-45/MENLH/11/1996 tertanggal 19 Nopember 1996 tentang Program Pantai Lestari.

Keputusan Menteri Negara LH ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan di wilayah pantai. Keputusan ini juga berkaitan dengan tindak lanjut ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Pencegahan Pencemaran yang Berasal dari Kapal (International Convention for the Prevention  of Pollution from Ships 1973 and Their Protocol)  yang menyatakan :

“ Mengingat : 7. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for the Prevention  of Pollution from Ships 1973 beserta protokol.”

Masih banyak peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan tindak lanjut  ratifikasi atas perjanjian internasional di bidang lingkungan laut. Dari hasil studi ini hampir semua perjanjian internasional bidang lingkungan laut telah dilaksanakan melalui berbagai produk hukum yang dikeluarkan khususnya produk hukum yang bersifat teknis.

 4.   KESIMPULAN DAN SARAN4.1. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia telah ikut terlibat dalam perundingan pembentukan beberapa perjanjian internasional bidang lingkungan laut. Keterlibatan ini menimbulkan akibat dengan ditandatanganinya perjanjian internasional tersebut. Penandatanganan yang selanjutnya diratifikasi akan berpengaruh ke dalam hukum nasional. Sebagai langkah berikutnya adalah tindak lanjut untuk melaksanakan perjanjian internasional itu dengan mengeluarkan berbagai produk hukum nasional. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang menyangkut masalah pelaksanaan atas perjanjian internasional tersebut. Berbagai produk hukum nasional telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan perjanjian internasional yang telah diratifikasi walaupun belum seluruhnya terlaksana. Dengan demikian hal ini telah menjawab hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini bahwa beberapa perjanjian internasional bidang kelautan yang telah ditandatangani dan diratifikasi ternyata telah ditindaklanjuti melalui peraturan pelaksanaan dalam berbagai bentuk produk hukum nasional.

 

4.2. Saran

1.      Untuk menindaklanjuti berbagai peraturan yang telah diratifikasi ini perlu disesuaikan dengan posisi Indonesia agar tidak menimbulkan pertentangan atau konflik hukum.

2.      Masih ada beberapa pasal dalam perjanjian internasional yang belum dilaksanakan. Hal ini perlu untuk kepentingan Indonesia khususnya yang menyangkut persoalan kerjasama internasional dan bantuan teknik.

   DAFTAR PUSTAKA   

Abdurrasyid, Priyatna. 1991. Instrumen Hukum Nasional Bagi Peratifikasian Perjanjian Internasional, Majalah Hukum Nasional, No. 1 Tahun 1991, BPHN ,Jakarta.

Agoes, Etty R. 1988. Masalah Sekitar Ratifikasi Dan Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 : Antara Teori dan Praktek, dalam Yoyon A (ed). Percikan Gagasan Tentang Hukum, FH UNPAR, Bandung.

Anwar, H Agustiar. 1991. Instrumen Hukum Nasional Bagi Peratifikasian Perjanjian-perjanjian Internasional, Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 1991  BPHN, Jakarta.

Ball, Simon & Stuart Bell. 1991. Environmental Law, Blackstone Press Limited, London.

Danusaputro, Munadjat St. 1982. Hukum Lingkungan, Buku IV: Global, Bina Cipta, Bandung.

Kantaatmadja, Mieke Komar. 1991. Instrumen nasional untuk ratifikasi Perjanjian Internasional- Suatu Studi Kasus, Majalah Hukum Nasional, No. 1 Tahun 1991, BPHN, Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Pertama, Bina Cipta, Bandung.

Kusumohamidjojo, Budiono. 1986. Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, Bandung.

Likadja, Frans E. 1988. Desain Instruksional : Dasar Hukum Internasional, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Parthiana, Wayan. 1990. Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung.

Pramudianto, A. 1993. Hukum Lingkungan Internasional, (Unpublished)

Pramudianto, A. 1995. Soft Law Dalam Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional, Majalah Hukum Pro Justititia Tahun XIII No. 4 Oktober 1995.

Situni, Wisnu. 1989. Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung

Suraputra, Sidik D. 1991. Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Hukum Nasional Indonesia, Majalah Hukum Nasional, No 1 Tahun 1991, BPHN, Jakarta.

Suryono, Edy. 1984. Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, CV Remaja Karya, Bandung.

(Tulisan ini pernah dimuat di Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Tahun 1999)

Mar 10

Sabtu-minggu adalah hari yang menyenangkan buat saya karena saya sempet datang ke Pameran Mainan yang ke 5. Diadakan di Gedung Jala Biru, Jl. Gatot Subroto. Wah…pengunjung acara sangat padat dan acaranya menarik seperti music, peragaan busana action figure spt: batman, superman, stars wars, tokoh komik-komik Jepang…ada juga lelang barang baik action figure, mobil-mobilan, komik dll…Buat saya lumayanlah buat sekedar hiburan dan memborong beberapa jenis mainan…Ada yang murah ada juga yang mahal…Saya sempet beli truck jenis angkutan “post office” dan VW new beatle….Oh ya beli juga komik Conan dan action figure Naruto cs….Sempet nonton film yang diputar di sana…. Dibanding acara pameran sebelumnya nampaknya lebih ramai tahun ini….

Feb 28

CITES….Convention on International Trade in Endagered Species Wildlife Flora and Fauna atau Konvensi Mengenai Perdagangan Spesies Satwa dan Tumbuhan Langka. Konvensi ini mengatur mengenai perdagangan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973 di kota Washington dan berlaku penuh pada tanggal 1 Juli 1975. Terdiri atas 25 Pasal dan 4 Lampiran (Appendix). Lampiran I berisi ketentuan mengenai larangan perdagangan terhadap jenis spesies flora dan fauna yang tergolong sangat langka. Lampiran II berisi berbagai spesies yang langka namun masih diperbolehkan diper-dagangkan dengan pengawasan ketat. Lampiran III diberlakukan pada jenis spesies yang menurut negaranya langka dan perlu ijin khusus dari konvensi. Lampiran IV diperbolehkan ijin perdagangan bagi spesies yang belum termasuk dalam appendix I-III. Hingga tahun 1992 telah 117 negara menandatangani konvensi ini. Konvensi ini mengalami 2 kali amandemen yaitu :

1. Amandemen Protocol 1979

Amandemen ini mengatur menganai masalah Ketentuan Keuangan. Ditandatangani di kota Bonn tahun 1979.

2. Amandemen Protocol 1983

Amandemen mengenai Accesion to the Convention by Regional Economic. Ditandatangani di Garborone tahun 1983.

Konvensi ini telah melaksanakan beberapa pertemuan para pihak (Convention on Parties / COP) diantaranya :

COP 1 : 2-6 November 1976 di kota Berne, Swiss

COP 2 : 19-30 Maret 1979 di kota San Jose, Kosta Rika

COP 3 : 25 februari – 8 Maret 1981 di kota New Delhi, India.

COP 4 : 19-30 April 1983 di kota Gaborone, Botswana

COP 5 : 22 April – 3 Mei 1985 di kota Buenos Aries, Argentina

COP 6 : 12 – 24 Juli 1987 di kota Ottawa, Kanada

COP 7 : 9-20 Oktober 1989 di kotaLausanne, Swiss.

COP 8 : 2-13 Maret 1992 di kota Kyoto, Jepang

COP 9 : 7 – 18 November 1994 di Fort Lauderdale, Florida, US

COP 10: 9 – 20 Juni 1997 di kota Harare, Zimbabwe

COP 11: 10-20 April 2000 di kota Nairobi, Kenya.

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi CITES dan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1979 Mengenai Amademen Protocol 1979.

Lihat Washington Convention

(Sumber : Kamus Hukum Lingkungan Internasional, Andreas Pramudianto, 1994, Tidak diterbitkan) 

Feb 27

Keanekaragaman Hayati Dalam Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional

Andreas Pramudianto,SH

Peneliti di Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Universitas Indonesia

 

Pendahuluan

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu potensi kekayaan sumberdaya alam hayati yang pada saat ini menjadi masalah yang sangat menarik. Hal ini dikarenakan potensi keanekaragaman hayati merupakan salah satu pendorong bagi berkembangnya bioteknologi.

Kekayaan sumberdaya alam hayati ini tergolong yang dapat diperbaharui (Renewable Resources), sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara terus menerus sebagai salah satu komponen aset pembangunan suatu negara. Namun banyak negara belum melihat potensi yang patut dikembangkan ini sebagai aset yang bermanfaat

dan berguna bagi peningkatan ekonomi suatu negara. Karena diabaikannya dalam keikutsertaan sebagai bagian dari konsep pembangunan nasional di banyak negara, tingkat penurunan dan perusakan keanekaragaman hayati meningkat tajam.

Di lain pihak, beberapa negara sudah mulai memanfaatkan keanekaragaman hayati ini. Tapi hanya sebagian kecil saja yang berhasil karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya seperti : keterbatasan riset, teknologi yang belum memadai, dana yang belum diprioritaskan dan beberapa masalah lainnya. Keadaan ini menimbulkan keinginan negara-negara di dunia untuk meningkatkan kerjasama internasional. Tujuan kerjasama ini tidak hanya untuk memanfaatkan serta mengembangkan keanekaragaman hayati sebagai suatu kekayaan dunia, akan tetapi juga melakukan tindakan konservasi agar tidak mengalami degradasi yang cepat. Dan hal yang terpenting adalah diterapkannya konsep sustainable use yaitu penggunaan berkelanjutan terhadap sumber genetika keanekaragaman hayati ini yang akan diwariskan pada generasi mendatang.

Ada tiga hal yang merupakan pokok utama dari perlunya suatu konservasi terhadap keanekaragaman hayati yaitu : pentingnya dalam peran pembangunan berkelanjutan (sustainable development), memiliki fungsi yang penting dalam biosfere dan kepentingan kehidupan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsep hukum mengenai keanekaragaman hayati semakin tegas ketika dalam KTT Bumi 1992 (Earth Summit 92) telah berhasil direalisasikan menjadi produk hukum internasional dalam bentuk konvensi internasional. Perkembangan baru ini masih belum selesai, karena konvensi ini masih harus diratifikasi minimal 30 negara penandatangan yang merupakan syarat berlakunya konvensi ini. Baru pada tanggal 29 Desember 1993, Mongolia menjadi negara ke 30 yang meratifikasi konvensi ini sehingga menjadi produk hukum internasional yang berlaku secara efektif (enter into force).

KONSEP DASAR KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati (Biodiversity) dapat dikatakan sebagai suatu variasi atau perbedaan yang ada pada organisme-organisme hidup dan lingkungan ekologi. Karena adanya variasi maka sering dikatakan sebagai jumlah jenis yang ada. Maka makin besar jumlah jenis, makin tinggi tingkat keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati juga dapat dikatakan sebagai suatu istilah yang menekankan pada semua jenis spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme juga dengan ekosistimnya dimana mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan, termasuk jumlah dan frekuensi ekosistem, spesies dan gen yang saling berkaitan. Namun ini semua, menurut Burhenne sebenarnya menyangkut 3 hal yang penting yaitu :

a. Keanekaragaman spesies (Species Diversity)

b. Keanekaragaman ekosistem (Ecosystem Diversity)

c. Keanekaragaman genetika (Genetic Diversity)

a. Keanekaragaman spesies (Species Diversity)

Terbentuk oleh adanya kesesuaian kandungan genetika yang mengatur sifat dari kebakaan dengan lingkungan terhadap anggota jenis yang sama yang dalam hal ini memiliki kerangka dasar, komponen genetika khususnya kromosom yang sama.

b. Keanekaragaman ekosistem (Ecosystem Diversity)

Merupakan suatu kesatuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik, faktor fisik (iklim, tanah dan air) dan faktor kimia (keasaman) yang saling berinteraksi.

Beberapa tipe (kelompok) keanekaragaman ekosistem antara lain :

a. Ekosistem bahari

Terdiri dari ekosistem laut dan ekosistem pantai

b. Ekosistem darat

Terdiri dari vegetasi dataran rendah, vegetasi pegunungan dan vegetasi munson.

c. Keanekaragaman genetika (Genetic Diversity)

Setiap kerangka dasar komponen genetika tersusun ribuan faktor kebakaan keturunan. Satu faktor pengatur kebakaan disebut gen, suatu lingkungan yang memuat tumbuhan yang liar/sudah didomestikasi.

Konsep keanekaragaman hayati diatas, masih merupakan konsep dasar yang selama ini diketahui oleh para pakar. Sehingga konsep ini sering digunakan dan merupakan konsep yang berlaku umum. Hal yang diperhatikan adalah keterkaitan konsep ini dengan konsep lain seperti lahirnya jenis baru terjadi melalui proses evolusi dengan terus menerus. Apabila laju terjadinya jenis baru lebih besar daripada laju kepunahan, jumlah jenis bertambah maka keanekaragaman hayatipun naik. Hal yang sebaliknya akan terjadi penurunan.

PERKEMBANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL

Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan yang terdapat dalam sumberdaya alam. Dalam hukum internasional kekayaan sumberdaya alam sudah ada dalam konsep ini baik dalam bentuk hukum kebiasaan maupun dalam perjanjian internasional. Beberapa pengaturan mengenai sumber-sumber kekayaan alam di laut yang melewati batas negara telah lama diatur melalui hukum perjanjian. Namun beberapa perjanjian yang telah disetujui oleh beberapa negara masih merupakan hukum internasional khusus atau hukum internasional regional seperti : Konvensi Internasional mengenai Ikan Paus ( International Convention for the Regulation of Whaling) yang berlaku pada tanggal 10 November 1948, Konvensi Jenewa mengenai perikanan (Convention on Fishing and Conservation for Living Resources of The High Seas) yang berlaku pada tanggal 20 Maret 1966, Konvensi mengenai perikanan di Laut Hitam (Convention Concerning Fishing in The Black Sea) yang ditandatangani 7 Juli 1959. Konvensi mengenai sumberdaya alam yang berada di daratan telah diatur pula dalam hukum perjanjian internasional seperti: Konvensi Internasional mengenai Lahan Basah (Convention of Wetlands of International Important,Especially as Waterfowl Habitat) yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 1971.

Konvensi internasional maupun beberapa hukum kebiasaan internasional yang berlaku pada waktu itu, nampaknya bertujuan untuk melindungi kekayaan sumberdaya alam yang ada di muka bumi ini, khususnya spesies tertentu. Dengan dilindunginya spesies tersebut dari ancaman kepunahan maka tingkat keanekaragaman hayati minimal dapat dipertahankan dari ancaman kepunahan.

Ternyata meningkatnya pembangunan di berbagai negara serta makin berkurangnya lahan tempat tinggal (habitat) hewan serta tumbuhan telah menimbulkan konsekuensi adanya krisis keanekaragaman hayati. Menurunnya jumlah spesies hingga kepunahan yang serius dari spesies jenis tertentu telah menuntut adanya upaya mengatasi hal ini. Upaya ini tidak hanya dilakukan dalam kerangka ilmiah saja tapi harus melalui suatu kerangka politik dan kerjasama internasional yang bersifat luas. Konperensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia tahun 1972 yang mengeluarkan Deklarasi Stockhlom sebagai landasan global untuk kemudian menghasilkan beberapa tindakan-tindakan yang perlu untuk mengatasi timbulnya degradasi lingkungan. Tindakan yang paling penting dilaksanakan adalah para pihak diharuskan mulai mengaitkan masalah lingkungan kedalam program pembangunan nasionalnya. Dengan adanya tindakan ini maka masalah lingkungan kini menjadi masalah politik bagi suatu negara. Dalam konperensi ini juga dinyatakan bahwa sumberdaya alam hayati yang merupakan bagian eksklusif dari suatu negara, adalah juga merupakan bagian dari dunia. Tema konperensi yaitu “One Earth One Man” adalah merupakan upaya kampanye menyelamatkan bumi dari kehancuran yang lebih parah. Akhirnya, untuk melaksanakan semua kegiatan ini para pihak peserta konperensi telah menyetujui pendirian United Nations Environment Programme (UNEP)

Setelah dilaksanakannya konperensi ini, menipisnya sumberdaya alam khususnya krisis keanekaragaman hayati justru semakin cepat. Untuk mengatasi hal ini maka UNEP bersama WWF (World Wildlife Fund) telah menugaskan IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Sekarang: The World Conservation Union) untuk mengembangkan pemikiran dasar mengenai upaya konservasi. Usaha ini pada akhirnya berhasil menghasilkan suatu dokumen yang dinamakan World Conservation Startegy. Di lain pihak, pada tanggal 29 Oktober 1982 Majelis Umum PBB telah mengadopsi World Charter for Nature. Pada tahun 1983 dalam sidang Majelis Umum PBB telah disetujui pembentukan the World Commission on Environment and Development atau Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan yang juga dikenal dikenal sebagai Komisi Bruntland, karena diketuai oleh Gro Harlem Brundtland (PM Norwegia). Komisi ini memiliki keanggotaan dari berbagai tokoh yang memiliki reputasi internasional baik dari negara utara maupun selatan. Dalam laporannya, komisi ini menyebutkan bahwa tingkat kepunahan spesies sudah sangat tinggi. Karena itu perlu diambil tindakan-tindakan yang penting.

Upaya diatas nampaknya masih belum mencapai hasil yang memadai. Kemajuan teknologi di negara-negara utara yang ternyata telah berhasil memanfaatkan keanekaragaman hayati, membuat negara-negara selatan mulai memperhatikan masalah ini secara sungguh-sungguh. Walaupun diakui bahwa penggunaan bahan-bahan plasma nuftah sudah dipakai di negara-negara selatan sejak lama namun caranya masih bersifat tradisionil atau hanya menggunakan teknologi yang sederhana.

Untuk mengurangi hilangnya berbagai plasma nuftah yang ada, maka para ahli, wakil-wakil negara, industri maupun LSM internasional dengan melalui Perserikatan Bangsa-bangsa telah membentuk suatu rancangan konvensi mengenai keanekaragaman hayati. Rancangan Konvensi ini kemudian diajukan dalam Konperensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conferences Environment and Development) atau yang dikenal sebagai KTT Bumi 1992 yang pada akhirnya ditandatangani oleh lebih dari 150 kepala negara dan kepala pemerintahan.

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Konvensi keanekaragaman hayati merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa yang ditandatangani oleh 157 kepala negara atau wakil pemerintahan pada waktu diadakannya Konperensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit). KTT Bumi dengan dukungan Perserikatan Bangsa-bangsa ini diadakan antara tanggal 3-14 Juni di kota Rio de Janerio, Brazil. Karena itu konvensi ini dikenal dengan nama United Nations Conventions on Biological Diversity atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati.

Sebelum konvensi ini diajukan dalam KTT Bumi, telah diadakan 3 pertemuan penting yang membahas persiapan konvensi ini. Ke tiga pertemuan tersebut diantaranya ada pertemuan yang bersifat tehnis dan pertemuan para pakar yang diadakan antara bulan November 1988 dan Mei 1992. Pada tanggal 17 Juni 1987 Governing Council mengeluarkan suatu keputusan No 14/17 yang berisi pembentukan Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity. Dari hasil pembentukan kelompok kerja ahli, maka diadakan tiga sidang dalam masa antara November 1988 dan Juli 1990. Melalui laporan akhir Ad Hoc Working Group of Experts, Governing Council No 15/34 tertanggal 25 Mei 1989 dibentuk Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts. Kelompok kerja yang dibentuk sementara ini memiliki kewenangan dalam merundingkan perangkat hukum internasional untuk pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari.

Panitia Kerja Sementara ini telah menyelenggarakan sidang-sidang sebagai berikut :

a. First Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity di Nairobi, Kenya. Pertemuan pertama diselenggarakan antara tanggal 19 sampai dengan 23 November 1990.

b. Second Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity di Nairobi, Kenya antara tanggal 25 Pebruari sampai dengan 6 Maret 1991.

c. Third Session of International Negotiating Committee for a Convention on Biological Diversity di Madrid, Spanyol. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 31 Juli 1991. Nama ini menjadi masalah karena disebutkannya “Third Session” yang sebetulnya pertemuan ini pertama kali untuk membahas rancangan hasil pertemuan di Nairobi.

Walaupun demikian sidang pada akhirnya menyetujui nama pertemuan tersebut. Dalam sidang ini disajikan dan dibahas konsep (draft) Konvensi Keanekaragaman Hayati.

d. Fourth Session International Negotiating Committee for a Convention Biological Diversity (INC-CBD) di Nairobi, Kenya pada tanggal 23 September sampai dengan 2 Oktober 1991.

e. Fifth Session INC-CBD di Jenewa, Swiss pada tanggal 25 November sampai dengan 4 Desember 1991.

f. Sixth Session INC-CBD di Nairobi, Kenya antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Februari 1992.

g. Sidang terakhir diadakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 11 sampai dengan 22 Mei 1992. Pada sidang terakhir ini disusun “Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity”. Hampir semua negara diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pengesahan teks Konvensi yang telah disetujui. Selain negara-negara ini, ikut hadir pula Masyarakat Eropa dan beberapa badan-badan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional sebagai peninjau.

Sesudah pengesahan ini dikeluarkan “Resolution Adopted by the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity” berjumlah 4 buah yang semuanya ini disahkan pada tanggal 22 Mei 1992. Keempat resolusi tersebut adalah :

1. Interim Financial Agreement.

2. International Cooperation for The Conservation of Biological Diversity and the Sustainable Use of its Components Pending the Entry into Force of the Convention on Biological Diversity.

3. The Interrelationship between the Convention on Biological Diversity and the Promotion of Sustainable Agriculture.

4. Tribute to the Government of the Republic of Kenya.

Selain itu dikeluarkan juga “Declarations Made at the Time of Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity”, yang diantaranya berisi saran, keberatan, usul perubahan dan penyempurnaan.

Setelah berbagai persoalan yang menyangkut draft konvensi dapat dipersiapkan maka draft tersebut diajukan dalam KTT Bumi yang kemudian ditandatangani oleh para wakil negara. Lebih dari 160 negara telah menandatangani konvensi ini. Namun konvensi ini akan berlaku effektif setelah 90 hari dengan terpenuhinya syarat ratifikasi. Syarat ratifikasi tersebut adalah negara ke 30 yang menandatangani konvensi ini. Pada tanggal 30 September Mongolia menjadi negara ke 30 yang menandatangani konvensi ini. Sehingga Konvensi Keanekaragaman hayati ini berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 1993, setelah 18 bulan sejak terbuka untuk ditandatangani pada KTT Bumi 1992. Dibawah ini akan disebutkan negara-negara yang telah menandatangani Konvensi ini hingga akhir Desember 1993.

Countries that have ratified the Biological Convention

(to 29 December 1993)

============================================

Antigua dan Barbuda Mexico

Armenia Monaco

Australia Mongolia

Bahama Nauru

Barbados Nepal

Belarus New Zealand

Belize Norway

Burkina Faso PNG

Canada Phillipines

China Portugal

Cook Islands Saint Kitts and Nevis

Czech Republic Saint Lucia (accedence)

Denmark Seychelles

Ecuador Spain

Fiji Sweden

Germany Tunisia

Guinea Uganda

Japan (Acceptance) Uruguay

Maldives Vanatau

Marshall Island Zambia

Mauritius

———————————————

Sumber : UNEP, 1993

Sejak Konvensi ini telah memenuhi syarat ratifikasi, beberapa negara kemudian menyusul untuk meratifikasi konvensi ini sehingga pada akhir tahun 1993 dari daftar diatas telah 42 negara meratifikasi dengan 2 negara melakukan acceptance dan accedance.

Pada tanggal 11-15 Oktober 1993 Intergovernmental Committee on the Convention on Biological Diversity (ICCBD) telah mengadakan pertemuan, yang bertujuan untuk mempersiapkan pertemuan I para pihak penandatangan konvensi. Pertemuan ini mendiskusikan kebijakan, kelembagaan serta membuat beberapa rekomendasi.

ISI KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Konsep-konsep mengenai keanekaragaman hayati yang telah ada perlu direalisasikan dalam bentuk hukum yang dapat ditaati oleh negara-negara di dunia. Hal ini karena keanekaragaman hayati sudah merupakan kekayaan dunia yang bermanfaat bagi proses kehidupan di bumi yang juga kelak akan diwariskan bagi generasi mendatang. Seperti umumnya suatu konvensi internasional, Konvensi Keanekaragaman hayati ini memiliki bagian-bagian yang dapat disingkat.

Bagian-bagian tersebut adalah :

a. Batang Tubuh

Yang terdiri atas Mukadimah (Preambule) dan 42 Pasal.

yaitu :

Pasal 1 : berisi tujuan konvensi

Pasal 2 : pemakaian istilah

Pasal 3 : asas konvensi

Pasal 4 : kerangka hukum

Pasal 5 : kerangka kerjasama

Pasal 6 : upaya umum pelestarian dan

pendayagunaan berkelanjutan

Pasal 7 : identifikasi dan pemantauan

Pasal 8 : pelestarian in-situ

Pasal 9 : pelestarian ex-situ

Pasal 10 : pendayagunaan berkelanjutan dari komponen keanekaragaman hayati

Pasal 11 : upaya intensif

Pasal 12 : penelitian dan pelatihan

Pasal 13 : pendidikan masyarakat dan peningkatan kesadaran

Pasal 14 : analisis dampak dan meminimisasi dampak negatif

Pasal 15 : akses pada sumber genetika

Pasal 16 : akses dan alih teknologi

Pasal 17 : pertukaran informasi

Pasal 18 : kerjasama teknik dan ilmiah

Pasal 19 : penanganan bioteknologi dan persebaran keuntungannya

Pasal 20 : sumber pendanaan

Pasal 21 : mekanisme pendanaan

Pasal 22 : hubungan dengan konvensi internasional lainnya

Pasal 23 : konperensi para pihak

Pasal 24 : sekretariat

Pasal 25 : badan penunjang untuk nasihat-nasihat ilmiah teknis dan teknologi

Pasal 26 : laporan para pihak

Pasal 27 : penyelesaian perselisihan

Pasal 28 : pengesahan protokol

Pasal 29 : perubahan konvensi atau protokol

Pasal 30 : pengesahan dan perubahan lampiran

Pasal 31 : hak suara

Pasal 32 : hubungan antara konvensi dan protokolnya

Pasal 33 : penandatangan

Pasal 34 : ratifikasi, penerimaan atau persetujuan

Pasal 35 : keikutsertaan

Pasal 36 : berlakunya konvensi

Pasal 37 : reservasi

Pasal 38 : pengunduran diri

Pasal 39 : pengaturan pendanaan sementara

Pasal 40 : pengaturan sekretariat sementara

Pasal 41 : depositary

Pasal 42 : teks asli

b. Lampiran (Annexes)

Lampiran I : Identification and Monitoring

Lampiran II : Part I Arbritation

Dibagi menjadi 17 Pasal

Part II Conciliation

Dibagi menjadi 6 Pasal

c. Daftar Negara Penandatangan pada masa Konferensi dari tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992.

Konvensi keanekaragaman hayati ini mengatur banyak persoalan di hampir seluruh bidang seperti politik, sosial, biologi,ekonomi, hukum, hingga masalah teknologi. Namun demikian hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar operasionalisasi konvensi ini.

KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Bahkan Indonesia dikatakan sebagai salah satu megabiodeversity country di dunia. Lebih dari 15 hingga 25 % total keanekaragaman hayati ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut Indonesia memiliki pula jenis spesies yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dibawah ini beberapa data penting mengenai banyaknya jenis mamalia, reptilia serta unggas yang dimiliki oleh 10 negara yang kaya akan keanekaragaman hayati.

———————————————

Mammals Birds Reptiles

=============================================

Indonesia 515 Colombia 1,721 Mexico 717

Mexico 449 Peru 1,701 Australia 686

Brazil 428 Brazil 1,622 Indonesia 511

Zaire 409 Indonesia 1,534 India 383

China 394 Ecuador 1,447 Colombia 383

Peru 361 Venezuela 1,275 Ecuador 345

Colombia 359 Bolivia 1,250 Peru 297

India 350 India 1,200 Malaysia 294

Uganda 311 Malaysia 1,200 Thailand 282

Tanzania 310 China 1,195 PNG 282

============================================

Sumber : McNeely et al 1990.

Data diatas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki spesies mamalia terbesar di dunia. Selain itu untuk jenis reptil berada di urutan ke tiga dan jenis unggas khususnya burung berada di urutan ke empat. Jumlah tersebut ternyata dari tahun ke tahun mengalami penurunan bahkan cenderung menuju kepunahan.

Kondisi alam Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan beratus-ratus spesies tumbuhan dan hewan karena iklim di wilayah ini telah membentuk berbagai tipe habitat. Banyaknya wilayah hutan tropik serta rawa-rawa, mangrove, pantai berkarang serta jenis-jenis habitat lainnya, merupakan ciri yang jarang dimiliki negara lain. Di bawah ini akan disajikan data mengenai beberapa tipe habitat darat yang dimilikki oleh Indonesia.

———————————————

Habitat Type Original Percent Precent

Area (km2) remaining protected

=============================================

Forest on limestone 135,793 39.3 4.1

Freshwater swamp forest 103,054 46.8 5.2

Heath forest 91,660 28.6 1.2

Ironwood forest 3,420 34.2 8.2

Lowland rainforest 896,157 57.5 4.9

Montane forest 206,233 77.1 21.2

Peatswamp 219,252 78.8 6.5

Semievergreen forest 150,877 28.3 2.0

Tropical pine forest 3,215 60.0 15.6

Mangrove 50,800 43.9 11.2

Forest on ultrabasics 8,299 46.9 0.4

Monsoon forest 24,192 39.0 4.4

Beach vegetation 390 39.7 2.5

Alpine 2,170 100.0 34.1

———————————————

TOTAL 1,895,512 55.8 6.6

Sumber : KLH, 1992

Dari data diatas nampak bahwa tipe habitat yang terluas adalah Lowland Rainforest atau hutan yang berada di dataran rendah. Padahal tipe habitat ini memiliki kerentanan yang sangat lemah. Tingginya risiko akibat kerusakan sangat besar mengingat populasi manusia sebagian besar berada di dataran rendah. Proyek pembangunan dapat merusak wilayah ini seperti peruntukkan untuk perluasan kota, jalan, daerah pemukiman dll.

Data diatas juga menunjukkan bahwa wilayah habitat yang dilindungi hanya 6.6 % saja dari total yang ada. Sehingga perlu diperluas areal wilayah perlindungan agar tidak semakin mengecil.

PENGATURAN HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEANE-KARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA

Pemerintah kolonial Belanda sejak dahulu menyadari bahwa Hindia Belanda memiliki kekayaan berbagai jenis tumbuhan serta hewan yang unik. Karena itu mereka berusaha memanfaatkan apa yang ada di Hindia Belanda. Namun demikian mereka tetap melakukan usaha konservasi, hanya terbatas pada jenis-jenis spesies yang menguntungkan secara ekonomis. Usaha pemerintah kolonial Belanda dalam melakukan konservasi ini ternyata dipengaruhi oleh gerakan konservasi di negeri Belanda.

Beberapa peraturan setingkat undang-undang di masa ini antara lain :

a. Parelvisscherijz Sponsen Viscserchijz Ordonnantie, Staablaad No.157 tahun 1916. Berisi ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan mutiara serta bunga karang di wilayah perairan Hindia Belanda.

b. Visscherrij Ordonnantie, Staablaad No. 396 Tahun 1920.

Berisi peraturan mengenai perikanan yang bertujuan untuk melindungi jenis dan keadaan ikan.

c. Dieren Bescharmings Ordonnantie, Staablaad No. 134 tahun 1931 yang dikenal sebagai Ordonansi Perlindungan Binatang Liar.

d. Jacht Ordonnantie, Staablaad No. 133 tahun 1931 tentang peraturan perburuan.

e. Jacht Ordonnantie Java en Madura, Staablaad No. 733 Tahun 1939 yang dikenal dengan Undang-undang Perburuan di Jawa dan Madura.

f. Natuur Beschamings Ordonnantie, Staatblaad No. 167 Tahun 1941 atau disebut dengan nama Ordonansi tentang Perlindungan Alam 1941.

Setelah jaman kemerdekaan peraturan-peraturan di atas masih berlaku. Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan kekayaan alam bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 (3) menyatakan :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tap MPR No II/MPR/1993 Bab IV Pembangunan Lima Tahun Ke 6 bidang Ekonomi bagian 18 mengenai Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa :

“Konservasi kawasan hutan nasional termasuk flora dan faunanya serta keunikan alam terus ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nuftah, jenis spesies dan ekosistem. Penelitian dan……”

Dari GBHN diatas nampak bahwa arah pembangunan di Indonesia tetap memperhatikan pentingnya keanekaragaman hayati dengan penekanan pada perlindungan kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Dalam usaha melindungi keanekaragaman hayati tersebut beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah ini antara lain :

a. Undang-undang No 2 Tahun 1961 tentang pengeluaran dan pemasukkan tanaman dan bibit tanaman (TLN No.2147)

b. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (LN. 1967 N0. 8)

c. Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN. 1967 No. 10)

d. Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (LN.1973 No.1)

d. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.

e. Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

f. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

g. Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional.

h. Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam.

i. Undang-undang No 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman

j. Undang-undang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

k. Undang-undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

l. Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Keanekaragaman

Hayati. UU ini merupakan ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati yang ditandatangani dalam KTT Bumi di Rio De Janerio.

Undang-undang yang dikeluarkan diatas, tidak semuanya menyinggung secara langsung keanekaragaman hayati. Namun berbagai jenis spesies yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sangat bergantung pada perlindungan dari undang-undang diatas. Terhindarnya ancaman bahaya ekspor impor spesies yang tak terkendali, pencegahan kerusakan habitat, kondisi lingkungan yang baik, penunjukkan kawasan yang dilindungi serta penempatan tata ruang yang sesuai dan terkendali, sangat membantu dalam menaikkan tingkat keanekaragaman hayati. Dalam proses pembangunan saat ini perlindungan semakin penting mengingat keanekaragaman hayati sangat mudah rusak dan tergolong rapuh (fragil) dari gangguan manusia yang menggunakan serta mengeksploitasi secara berlebihan.

Proyek pembangunan di Indonesia hendaknya juga harus memperhatikan keberadaan wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Jika hal ini diabaikan maka dalam sekejap suatu proyek pembangunan dapat menghancurkan ribuan spesies yang jelas hal ini akan merugikan.

BEBERAPA SARAN DAN REKOMENDASI

1) Keanekaragaman hayati merupakan aset nasional suatu bangsa yang sangat potensial dalam mengembangkan berbagai bidang seperti ecotourisme, biotechnology, agrobisnis, dan berbagai bidang lainnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber-sumber keanekaragaman hayati. Namun semuanya ini diharapkan tidak dieksploitasikan secara besar-besaran tapi haruslah digunakan secara berkelanjutan (sustainable use) demi generasi mendatang.

2) Perlu didorong dan ditingkatkan pengembangan pengetahuan keanekaragaman hayati dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, politik, ekonomi, hukum, teknik, pertanian dan berbagai bidang ilmu lain yang berkaitan dengan hal ini.

3) Perlunya kesadaran masyarakat akan pentingnya keanekaragaman hayati harus ditingkatkan.

Perlindungan terhadap masyarakat asli yang bergantung pada keanekaragaman hayati adalah penting karena keterkaitan keduanya kadang-kadang tidak terpisahkan dan saling membutuhkan. Masyarakat asli membutuhkan sumber daya alam disekitarnya sebagai bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari dan karena itu mereka juga mengkonservasi agar sumber daya alam tersebut tidak punah. Kebutuhan yang mereka ambil sebatas pemenuhan sehari-hari, sehingga rusaknya keanekaragaman hayati yang ada berarti hilangnya sumber untuk pemenuhan kebutuhan mereka.

4) Berkaitan dengan perkembangan bioteknologi, pemanfaatan sumber genetika terhadap berbagai jenis spesies ternyata berkembang dengan pesat. Bahkan kecenderungan dipatenkannya bahan-bahan hasil bioteknologi semakin gencar. Hal ini sempat menjadi bahan perdebatan dalam pertemuan GATT putaran Uruguay.

Karena itu Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi serta telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman hayati, memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan serta mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat.

5) Hukum internasional harus menjadi bagian penting dari kerjasama internasional dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Sumber-sumber hukum internasional hendaknya dapat berkembang dan mampu diterapkan dalam menghadapi kasus-kasus yang akan terjadi berkenaan dengan keanekaragaman hayati. Nampaknya masalah ini menuntut pengembangan norma dan hukum internasional sebagai kerangka pengaturan kerjasama global yang diharapkan mampu sebagai pelindung bagi pihak yang lemah. Elisabeth Dowdesel, Direktur Eksekutif UNEP menyatakan bahwa “berlakunya konvensi keanekaragaman hayati merupakan suatu perkembangan baru dalam hukum internasional dan hubungan internasional yang berkenaan dengan lingkungan dan pembangunan.” Dari pernyataan ini menunjukkan juga peran PBB melalui United Nations Environment Programme (UNEP) turut mendorong pengembangan hukum internasional secara progresif seperti yang diamanatkan dalam Pasal 13 1(a) Piagam PBB. Dengan diberlakukannya Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati ini sebagai suatu produk hukum internasional yang baru, maka PBB sebagai lembaga internasional telah memainkan peran yang penting dalam upaya penyelamatan planet bumi dari kerusakan lingkungan global.

6) Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati, harus mulai memikirkan sejauh mana aset yang ada ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keanekaragaman hayati harus merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dengan pemanfaatan komiditi tanaman yang laku di pasaran internasional dan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (suistainable development). Sehingga diharapkan akan mampu bersaing dalam pasar global era GATT Pasca Uruguay Round yang menuju “perdagangan bebas dunia” (Global Free Trade Era), dimana Indonesia merupakan

negara potensial dalam “memasok” sumber genetik global.

7) Indonesia juga diharapkan melengkapi serta memperkuat perangkat hukum serta kelembagaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu penegakkan hukum serta mengefektifkan institusi yang terkait merupakan upaya untuk melindungi sekaligus memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati yang dimilikinya.

8) Dalam menghadapi perkembangan pesat bioteknologi, perlu dibuat protokol keamanan hayati (Biosafety Protokol) sebagai kelanjutan pengaturan dari pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya proses mutasi gen yang dapat mengacaukan sistem ekologis alami. Dampak dari rekayasa genetika yang bersifat negatif belum terlihat jelas, tapi upaya preventif harus segara dilakukan mengingat bahaya pengeksploitasian dan “pemerkosaan” gen sedang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu.

DAFTAR BACAAN

A.

Birnie, Patricia W & Boyle, Alan E, International Law and The Environment, Oxford University Press, London, 1992

Danusaputro, Munadjat, Environmental Legislation and Administration in Indonesia, Alumni, Bandung, 1981

Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Perlindungan Lingkungan : Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991

ICBP, Putting Biodeversity on The Map, Priority Areas for Global Conservation, ICBP, Cambridge, 1992

Mac Kinnon, Kathy, Alam Asli Indonesia, Yayasan Hijau-PT Gramedia, Jakarta, 1986

McNeely, Jeffrey A, Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992

Ministry of State for Population and Environment, Indonesian Country Study on Biological Diversity, Jakarta, 1991

Pramudianto, Andreas, Bioteknologi: Propsek Cerah Atau Suram Bagi Indonesia ? Buletin BKPSL No 88, Forum Komunikasi antar Pusat Studi lingkungan, Jakarta, Agustus 1994

Prawoto H, Sekilas Mengenai Keanekaragaman Hayati, Majalah Persaki, 1993

Shiva, Vandana, Dari Bio Imperialisme ke Demokrasi, PT Gramedia-Konphalindo, Jakarta, 1994

United Nations, The Global Partnership for Environment and development, A Guide to Agenda 21, UNCED, Geneva, April 1992

WECD, Our Common Future, Diterjemahkan: Hari Depan Kita Bersama, PT Gramedia, Jakarta, 1988

WWF, Dictionary of Environment and Development, Earthscan Publication, London, 1991

B.

- Teks Naskah United Nations Convention on Biological Diversity

- Rancangan Undang-undang mengenai pengesahan Konvensi keanekaragaman hayati

- Ketetapan MPR NO II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

- Surat Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1993 tentang Bunga dan Satwa Nasional

- Ramsar Journal 3 April 1992

- UNEP Newsletter Asia Pasifik October-Desember 1993 Vol 10 No. 4

- UNEP IE/PAC, Industri and Environment, Vol 16 October-Desember 1993

- Trade and the Environment, TE 005, 17 February 1994

- Dokumen usulan Protokol Keamanan Hayati (Biosafety Protocol), Konphalindo,1994.

(Dimuat di Jurnal Pro Justitia Tahun 1994)

APS/94

Feb 15

KAWASAN LAHAN BASAH DALAM KONSEP

 

HUKUM GLOBAL DAN KEBERADAANNYA DI INDONESIA

Andreas Pramudianto,SH 

ABSTRAK 

Ekosistem lahan basah sangat penting bagi proses keseimbangan alam khususnya di bumi. Fungsi ekologis serta fungsi-fungsi lainnya menunjukkan adanya hubungan ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Semakin berkurangnya wilayah lahan basah dan punahnya beberapa jenis burung unggas di dunia maka masyarakat internasional dengan dipelopori oleh IUCN dan organisasi internasional lainnya serta beberapa negara telah berhasil membentuk suatu pengaturan secara global mengenai masalah ini. Konvensi Ramsar 1971 sebagai salah satu produk hukum lingkungan internasional memiliki tujuan untuk melindungi lahan basah serta habitat yang ada khususnya burung unggas sebagai spesies migran. Indonesia sebagai wilayah mega-biodiversity dunia serta memiliki kawasan lahan basah yang sangat luas, harus melindungi kawasan ini dari proses kehilangan serta penurunan kawasan tersebut. Karena itu Indonesia sebagai peserta konvensi memiliki kewajiban pula untuk melaksanakan serta mentaati dengan menunjuk paling tidak satu wilayah lahan basah sebagai situs internasional. Di lain pihak pelaksanaan hukum serta pembentukan kelembagaan nasional semakin penting untuk memperkuat status hukum lahan basah sebagai salah satu kekayaan alam yang patut dilindungi baik oleh Indonesia maupun dunia.

1. Pendahuluan

Lahan basah yang banyak dikenal masyarakat seperti rawa-rawa, air payau, tanah gambut merupakan wilayah yang tidak menarik bahkan dianggap berbahaya. Banyak jenis serangga tinggal di kawasan ini yang menjadikannya tempat tinggal (habitat) sehingga mampu membentuk ekosistem tersendiri. Ekosistem lahan basah banyak menyimpan berbagai satwa dan tumbuhan liar yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada keberadaan lahan basah ini. Bahkan dibandingkan dengan ekosistem lainnya ternyata ekosistem lahan basah boleh dikatakan yang terkaya dalam menyimpan jenis flora dan fauna (Hardjasoemantri,1991:214).

Tipologi ekosistem lahan basah dapat terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem estuarin. Ekosistem air tawar terdiri dari air yang tenang seperti: empang, rawa, kolam dan air mengalir seperti: sungai, sumber air. Sedangkan ekosistem estuarin terpengaruh adanya pasang surut air laut, contohnya: payau, mangrove, rumput laut, laguna. Lahan basah juga ada yang dalam bentuk alami, ada pula dalam bentuk buatan seperti persawahan, tambak, kolam industri. Baik lahan basah alami maupun buatan ternyata keberadaannya sangat penting bagi ekosistem dunia. Bahkan penduduk di beberapa bagian dunia ini sangat bergantung pada lahan ini. Contohnya adalah masyarakat Asia yang sebagian besar hidupnya tergantung pada beras yang ditanam di lahan basah (Elsworth,1990:477). Demikian juga dengan mayoritas penduduk Indonesia bergantung pada lahan ini karena lebih dari 100 juta orang hidup di sepanjang pantai dan disekitar aliran sungai (Noesreini,1993:21).

Pengaturan mengenai ekosistem lahan basah secara global terdapat dalam suatu Konvensi Internasional yang disponsori oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), sekarang: The World Conservation Union). Konvensi ini bernama Conventions on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat atau disingkat sebagai Ramsar Convention 1971.

Oleh pemerintah Indonesia konvensi ini telah diratifikasi berdasarkan Surat Keputusan Presiden tanggal 19 Oktober 1991 dengan Nomer : R. 09.PRD/PU/X/1991. Dan melalui Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya lahan basah dimasukkan kedalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. (Penjelasan pasal 8 UU No 5/1990). Demikian juga dalam Keputusan Presiden No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, tertanggal 25 Juli 1990 memasukkan beberapa jenis lahan basah sebagai bagian dari kawasan yang dilindungi. (Pasal 4 dan pasal 6 Keppres No 32/1990). Dengan melihat ketentuan ini telah menunjukkan bahwa kawasan lahan basah merupakan kawasan penyangga yang penting bagi kehidupan manusia dan lingkungannya dan karena itu harus dilindungi.

2. Istilah dan Jenis Lahan Basah

Penggunaan kata Wetland berasal dari bahasa Inggris yaitu wet berarti basah dan land adalah tanah atau lahan. Jadi wetland diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai lahan basah. Namun tidak semua bahasa mempunyai padanan kata atau arti yang sama dari bahasa Inggris ini. Misalnya bahasa Polandia tidak memiliki istilah yang sama mengenai wetland. (Sommer,1987:107). Sedangkan dalam bahasa Perancis para pakar menggunakan istilah Zone Humides. ( Untermair,1987:57). Menurut Steve Elsworth dalam A Dictionary of The Environment mengartikan sbb:

Wetland is the collective name for all areas outside the oceans which are permanently or periodically covered in water. (Elsworth,1990:476).

Menurut Environmental Defender`s Office istilah lahan basah diartikan sebagai berikut (EDO,1992:218) :

Wetland is an area flooded or waterlogged often enough to have both terrestrial and aquatic characteristics.

Jadi lahan basah dapat dikatakan sebagai suatu wilayah genangan atau wilayah penyimpanan air yang memiliki karakteristik terresterial dan aquatik. Contoh yang dapat diambil adalah : rawa-rawa, mangrove, payau, daerah genangan banjir, hutan genangan serta wilayah sejenis lainnya. Sedangkan menurut Gareth Jones dkk dalam Reference Dictionary Environmental Science membatasi penggunaan lahan ini dengan menyatakan (Gareth Jones et al,1990:461) :

Wetland is any area of low-lying land where the water table is at or near the surface for most of the time, resulting in open water habitats and waterlogged land areas.

International Conference on Wetland and Waterfowl Conservation in South and West Asia tahun 1991 memberikan batasan sebagai berikut (Yayasan Mangrove,1993):

Wetlands is a broad term which encompassess a wide range of inland coastal and marine habitat sharing the common feature of temporary or permanent freshwater or shallow coastal waters.

Batasan ini nampaknya memberi penekanan pada adanya faktor ketergenangan air tawar ataupun asin atau perairan pantai yang dangkal baik permanen ataupun sementara.

Dari batasan-batasan tersebut, ternyata melalui Konvensi Ramsar digunakan istilah yang berbeda dan dapat dikatakan merupakan istilah yang dipakai secara internasional. Pasal 1 Konvensi Ramsar menyatakan bahwa:

Wetland is area of marsh, flend, peatland orwater, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, blockish or silt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters.(Konvensi Ramsar Pasal 1)

(Lahan basah adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut dan perairan alami maupun buatan, tetap atau sementara, perairan tergenang maupun mengalir yang airnya tawar, payau atau asin, termasuk didalamnya wilayah perairan laut yang kedalamannya pada waktu air surut tidak lebih dari enam meter).

Dari pengertian tersebut ternyata merujuk kepada daerah sebagai berikut: daerah rataan terumbu dan padang lamun di daerah pesisir, sampai rataan lumpur, hutan bakau, estuarin, sungai rawa air tawar, hutan rawa, danau juga rawa dan danau berair asin.

Tegasnya, menurut William A Niering para pakar telah mengelompokkan 5 sistem lahan basah yaitu :

a. Marine

b. Estuarine

c. Lacustrine

d. Riverine

e. Palustrine

Lahan basah pada ekosistem marine dan estuarine contohnya adalah: lahan basah pantai seperti rawa pasang surut, mangrove (hutan bakau), sedangkan ketiga ekosistem lainnya adalah termasuk dalam ekosistem air tawar. Lacustrine contohnya adalah perairan danau. Riverine contohnya adalah kali, sungai kecil. Palustrine contohnya: rawa-rawa, payau, tanah berlumpur atau daerah yang sejenis lainnya.

3. Fungsi dan Manfaat Lahan Basah

Kawasan lahan basah seperti rawa-rawa, hutan bakau, hutan air payau pada mulanya belum disadari sebagai kawasan yang berguna dan menguntungkan. Hal ini mengingat resiko tinggi yang dihadapi oleh penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya. Sebagai contoh yang cukup mengganggu bagi mereka di mana bahaya timbulnya penyakit seperti malaria dari nyamuk yang tinggal di rawa-rawa atau serangan hewan liar seperti ular, buaya, serta jenis lain, kadang-kadang datang ke perkampungan penduduk yang tinggal di sekitar daerah rawa. Sehingga daerah rawa tersebut dianggap sebagai wilayah yang kurang bermanfaat serta tidak menarik untuk didatangi.

Namun demikian di beberapa tempat ternyata penduduknya sangat tergantung hidupnya pada adanya lahan ini, misalnya penduduk yang tinggal di daerah pantai amat tergantung pada ikan atau udang yang habitatnya ada yang bergantung pada muara sungai atau hutan bakau. Adanya rawa-rawa ternyata merupakan tempat penyerapan air sehingga bila hujan datang maka daerah ini sangat menguntungkan bagi resapan air hujan. Jika rawa-rawa dihancurkan akan menyebabkan air hujan tidak tertampung dan terserap yang dapat mengakibatkan timbulnya banjir. Selain itu ternyata rawa-rawa atau beberapa jenis lahan basah lainnya berfungsi menjadi habitat beberapa spesies flora dan fauna. Sehingga mampu untuk mendukung peningkatan populasi bagi flora dan fauna yang cenderung punah. Di sinilah peran lahan basah dalam membantu proses keseimbangan alam secara alami antara mahluk hidup dengan lingkungannya.

Selain itu beberapa manfaat lain dari adanya lahan basah yaitu :

a. Manfaat Ekologis

- Membantu menyerap unsur-unsur hara yang penting serta bahan makanan yang berguna bagi

Mahluk hidup sekitarnya.

- Menyediakan air sepanjang tahun khususnya ke akuifer (pengisian kembali air tanah) dan lahan basah lain.

- Mengendalikan terjadinya luapan air pada musim penghujan.

- Menjernihkan air buangan serta dapat menyerap bahan-bahan polutan dengan kapasitas

tertentu.

- Mencegah intrusi air asin.

- Membantu melindungi daerah pantai dari aktivitas gelombang dan badai.

- Mengendalikan erosi serta mampu menahan lumpur

- Penting untuk konservasi khususnya siklus

spesies tanaman, ekosistem, bentang alam,

proses alam, komunitas.

- Kontribusi pada kelangsungan proses dan sis-

tem alami yang ada; proses dan sistem ekolo

gi, penyerapan karbon, mengontrol kadar

garam tanah dan pengembangan tanah asam

sulfat (Noesreini,1993).

b. Manfaat Ekonomis

- Sumber produk alami dalam dan di luar lahan.

- Sebagai habitat yang banyak memberikan spe-

sies flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan

untuk pengobatan tradisionil penduduk.

- Sebagai sumber makanan.

- Produksi energi.

c. Manfaat Pariwisata

- Kesempatan untuk memberikan rekreasi.

- Obyek turisme.

- Dapat dijadikan suaka alam dan kawasan per-

lindungan.

d. Manfaat Ilmiah

- Penelitian ekosistem lahan basah.

- Observasi spesies flora dan fauna.

Masih banyak manfaat lainnya yang belum disebutkan. Seperti yang disebutkan oleh Howe (1991) yang menyatakan ada sekitar 18 manfaat lahan basah dengan membagi 3 hal berdasarkan fungsi, penggunaan dan ciri-cirinya. Selain itu ada juga yang membagi 2 hal dalam memanfaatkan lahan basah ini yaitu pemanfaatan konsumtif dan pemanfaatan non-konsumtif (Pakpahan & Pakpahan,1994:6).

Namun pada prinsipnya penggunaan lahan basah untuk kepentingan kegiatan tertentu harus memiliki batas tertentu, artinya penggunaan lahan ini tentu saja tidak sampai merusak atau mengubah ekosistem yang ada. Karena itu kawasan lahan basah yang masih alami dan mempunyai nilai yang tinggi harus merupakan wilayah yang dimasukkan dalam kawasan konservasi dan perlu dilindungi secara legal. Hal ini mengingat tekanan terhadap lingkungan lahan basah semakin tinggi karena adanya tuntutan kebutuhan manusia untuk memperluas penggunaan lahan bagi kepentingannya.

4. Perkembangan Global Mengenai lahan Basah.

Dari fungsi dan peran yang berarti dari lahan basah tersebut maka perlu adanya pengaturan secara global. Keberadaan pengaturan internasional yang berkaitan dengan lahan basah dimaksudkan agar perlindungan terhadap kawasan ini dapat terjamin secara hukum. Artinya penghilangan kawasan lahan basah yang telah dilindungi tidak dilakukan begitu saja tanpa ada pihak yang bertanggungjawab mengingat telah banyak kawasan lahan basah di dunia ini telah berkurang.

Di Amerika Serikat lebih dari 50 % lahan basah yang ada pada jaman kolonial sekarang telah hilang. Di negara-negara berkembang telah terjadi perubahan lahan basah akibat penggunaan waduk dan saluran irigasi. (Elsworth, 1990:478-479). Mengenai berkurangnya lahan basah contoh yang sedang terjadi adalah di daerah Pantanal di Brazil mempunyai rawa-rawa seluas 110.000 km 2, yang mungkin terluas dan paling beragam di Amerika Selatan. Kawasan tersebut telah diklasifikasikan oleh UNESCO sebagai kawasan penting internasional. Sayangnya kawasan ini menderita akibat semakin meluasnya pertanian, pembuatan bendungan dan berbagai bentuk pembangunan lainnya (WCED,1987:203). Adanya pengaturan ini diharapkan beberapa lahan basah yang masih ada di dunia dapat dilindungi serta pengembalian kembali kawasan yang rusak untuk dikonservasi jika masih memungkinkan.

Sebenarnya usaha untuk mengatur masalah ini telah mulai dilakukan sekitar 30 tahun yang lalu. Di tahun 1961 atas inisiatif AQUA Project telah dibentuk suatu Masyarakat Internasional mengenai masalah Danau (Societas Internationalis Limnologiae). UNESCO juga menyebutkan bahwa danau dan sungai besar merupakan wilayah konservasi yang penting. Di tahun 1962 Konferensi MAR yang diadakan oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) yang sekarang dikenal dengan nama the World Conservation Union , the International Waterfowl Research Bureau (IWRB) dan International Council for Birds Preservation (ICBP) menyatakan untuk memfokuskan perhatian dan mengkoordinasi tindakan-tindakan mengenai konservasi lahan basah Palearctic. Hasil kerjasama selanjutnya adalah mengembangkan The Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat. Selanjutnya Konvensi ini diadopsi di Ramsar, Iran tahun 1971 dan berlaku pada bulan Desember 1975 setelah deposit terakhir dilaksanakan oleh pemerintah Yunani (Dugan J.P,1987:6). Konvensi ini berada dalam daftar perjanjian internasional UNESCO yang mewakili organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa. Kedudukan Sekretariat Jenderal Konvensi ini berada di kota Gland, Swiss dan memiliki kantor cabang di kota Slambridge, Inggris.

Sebagai suatu Konvensi Internasional yang pertama mengenai lahan basah, ternyata telah mampu menjadi perhatian berbagai pemerintah dan masyarakat internasional khususnya dalam menangani sumber-sumber alam yang ada pada lahan basah dan hewan migrasi (migran spesies) yang sangat tergantung pada sumber-sumber makanan di lahan basah. Hal ini berkaitan dengan adanya peningkatan kerusakan serta polusi yang terjadi secara lintas batas terhadap lahan basah ini . Sehingga hal ini menuntut adanya penyelesaian secara internasional dengan perlunya melibatkan kerjasama antar negara khususnya dalam pengelolaan serta pelestarian flora serta fauna yang termasuk dalam kategori spesies migran. Tindakan-tindakan untuk melaksanakan konvensi telah dilakukan antara lain dengan membentuk Ramsar Convention`s Database. Dengan suatu kerjasama antara World Conservation Monitoring Center (WCMC) dan dengan IWRB telah dikembangkan suatu konsep data dasar lokasi lahan basah berdasarkan Konvensi Ramsar. Dengan dukungan pemerintah Swiss dan Inggris proyek ini telah didemonstrasikan dalam pertemuan keempat para pihak penandatangan Konvensi Ramsar di kota Montreux , Swiss tahun 1990.

Dengan demikian konvensi ini juga telah memberikan kesadaran lingkungan khususnya kepeduliannya terhadap lahan basah. Karena itu dalam pertemuan-pertemuan global selanjutnya, masalah lahan basah merupakan issu yang menarik. Tahun 1990 masalah lahan basah ini telah dimasukkan dalam World Conservation Strategy. Januari 1992 di Dublin, Irlandia dalam WMO Conference, IUCN telah membantu mempersiapkan naskah mengenai peranan penting lahan basah, pengaturannya serta pengelolaannya pada lahan basah air tawar. Hasil dari Dublin ini merupakan salah satu masukkan dalam KTT Bumi di Rio De Janerio bulan Juni tahun 1992.

5. Konvensi Ramsar 1971

Konvensi Ramsar tahun 1971 merupakan suatu instrumen perjanjian internasional yang telah dibuat dan dibentuk untuk memobilisasi tindakan dan melindungi wilayah lahan basah dari kehilangan yang cepat di seluruh dunia. Konvensi Ramsar atau Wetlands Convention dengan nama lengkapnya adalah Conventions on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat yang terdiri dari 12 pasal ini ditandatangani di kota Ramsar, Iran pada tanggal 2 Februari 1971 oleh 35 negara, 21 dari Eropa dan 13 dari negara berkembang. Konvensi ini kemudian baru berlaku pada tanggal 21 Desember 1975 setelah memenuhi syarat ratifikasi berlakunya konvensi. Tujuan dari terbentuknya Konvensi ini adalah menghindari hilangnya lahan basah dan menjamin pelestariannya, mengingat kepentingannya dalam proses ekologi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya seperti spesies flora dan fauna. Karena itu para pihak peserta mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan setelah menandatangani atau tunduk pada konvensi ini. Kewajiban umum setiap pihak adalah menjaga pelestarian lahan basah di wilayah jurisdiksi teritorialnya dan kewajiban khususnya adalah turut serta melindungi lahan basah yang memiliki kepentingan internasional yang termasuk dalam daftar yang telah ditentukan konvensi.

Tahun 1985 ada 300 lokasi yang luasnya 200 juta hektar are telah ditetapkan dalam daftar internasional yang memiliki manfaat ekologi, pertanian, botani, zoologi, limnologi atau hidrologi (MacKinnon et al,1990:293). Sampai tahun 1992 ada 549 kawasan lahan basah di 65 negara (lebih dari 20 negara adalah negara berkembang sudah dimasukkan dalam daftar Konvensi (Birnie & Boyle,1992:466)

Pengakuan dari adanya saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya tercermin dalam Preambule Konvensi Ramsar 1971. Dikemukakan pula suatu alasan bahwa pentingnya perlindungan internasional untuk lahan basah semacam itu adalah karena fungsi ekologisnya yang telah berperan sebagai pengatur pengairan dan membentuk wilayah tersendiri bagi flora dan fauna khususnya burung unggas. Selanjutnya disebutkan bahwa lahan basah merupakan sumber utama perekonomian, kebudayaan, ilmu pengetahuan maupun nilai rekreasi, dengan hilangnya lahan basah sulit untuk dapat diganti.

Berdasar hal inilah maka lahan basah merupakan bagian dari habitat penting bagi flora dan fauna serta memiliki keterkaitannya dengan manusia yang tinggal di sekitar kawasan tersebut dan karenanya perlindungan harus dilakukan secara global.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) definisi dari lahan basah (wetland) adalah :

“areas of marsh, fen, peatland orwater, wheter natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, blockish or silt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters”.

Dari definisi lahan basah di atas sebenarnya wilayah pantai yang kurang dari kedalaman 6 meter masih dianggap termasuk dalam definisi ini. Namun mengenai sejauhmana wilayah berlakunya masih perlu diperinci lagi mana yang termasuk daftar dalam konvensi ini. Karena itu Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa perlunya dibuat pilihan lahan basah untuk dimasukkan dalam suatu daftar yang didasarkan pentingnya makna internasional yang terkandung baik dari sudut ekologi, botani, zoologi, limnologi dan hidrologi. Pasal ini juga diperuntukkan bagi burung unggas dalam musim apapun perlu dimasukkan sebagai bagian dari lahan basah yang memiliki makna internasional.

Pasal 2 ayat (4) menyatakan :

Each contracting party shall designate at least one wetland to be included in the list when signing this Convention or when depositing its instrumen of ratification or accession, as provided in Article 9.

Dari pasal di atas telah ditetapkan persyaratan setiap anggota untuk memiliki sekurang-kurangnya sebidang lahan basah yang mempunyai makna internasional pada waktu negara tersebut menandatangani atau meratifikasi dan tunduk pada konvensi.

Pasal 2 ayat 6 menyatakan bahwa setiap negara anggota dapat dikatakan memiliki pertanggungjawaban secara langsung dan seketika setelah menandatangani konvensi ini, maksudnya negara anggota mempunyai kewajiban langsung untuk mengganti kerugian atas lahan basah yang hilang. Hal ini berkaitan dengan Pasal 4 (2). Pasal 3 menyatakan bahwa negara anggota merumuskan dan melaksanakan perencanaan sedemikian rupa sehingga mengembangkan konservasi dari lahan basah yang termasuk dalam daftar. Namun demikian diusahakan pula negara anggota dapat mengembangkan penggunaan arif (wise use) dari lahan basah yang ada di wilayah negaranya. Pasal tersebut menyatakan juga bila terjadi perubahan ekologis dari lahan basah yang masuk dalam daftar konvensi, negara anggota wajib memberitahukan kepada International Waterfowl Research Bureau (IWRB).

Selanjutnya Pasal 4 konvensi menyebutkan bahwa setiap negara anggota diwajibkan untuk mengembangkan lahan basah serta memperhatikan keberadaan burung unggas dengan mendirikan cagar alam di lahan basah, dengan tidak memperhatikan apakah lahan tersebut termasuk dalam daftar atau tidak. Juga diwajibkan pula untuk menyediakan penjagaan yang memadai.

Pasal 6 Konvensi Ramsar 1971 menyatakan bahwa perlunya ditetapkan konperensi yang teratur dan negara-negara anggota diwajibkan hadir serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai konservasi, pengelolaan serta pengaturan secara bijaksana lahan basah beserta flora dan faunanya. Negara anggota menjamin bahwa rekomendasi tersebut akan memperoleh perhatian. Pasal 8 menyatakan IUCN akan melaksanakan kelangsungan tugas-tugas biro di bawah konvensi ini. Untuk memperkuat peranan konvensi ini maka sejak tahun 1988 telah didirikan kantor independen yang dikepalai oleh seorang Sekretariat Jenderal. (Birnie & Boyle,1992:465). Pasal 9 (2) menyebutkan mengenai tata cara bagaimana negara-negara dapat tergabung dalam konvensi ini. Adapun tata cara ini terbagi dalam 3 hal yaitu :

- Penandatanganan tanpa syarat bagi pengesahan.

- Penandatanganan sebagai dasar pengesahan yang

selanjutnya disyahkan.

- Tambahan (Accession).

Pasal 9 (3) mengenai penyimpanan dokumen (pendepositan) dilakukan kepada Direktur Jenderal UNESCO.

Setelah diberlakukan konvensi ini ternyata banyak menimbulkan masalah khususnya mengenai intrepretasi dan kewajiban yang dimiliki negara anggota peserta konvensi. Sebagai contoh apakah para pihak memiliki suatu kewajiban untuk menunjukkan lokasi yang didaftar di semua negara atau hanya di negaranya saja. Kelemahan lain yang penting adalah penggunaan istilah “wise use” (penggunaan yang bijaksana).

Dalam pertemuan di Regina, Saskatchewan (Canada) pada tanggal 27- 5 Juni 1987 telah dicapai suatu kemajuan yang penting. Kriteria penggunaan istilah “wise use” telah diperjelas dan disempurnakan sehingga dapat diterima oleh seluruh negara anggota. Kriteria menetapkan pilihan lahan basah juga telah dibuat dan khusus pada lahan basah yang memiliki makna internasional telah diidentifikasi dan dilampirkan dalam Annex Rekomendasi Regina. Ditetapkan pula suatu petunjuk mengenai penggunaan secara bijak dalam pengembangan lahan basah.

Kemudian para pihak peserta konvensi juga sepakat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konvensi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan diadakannya pertukaran informasi dan pengalaman di antara negara anggota. Kemudian pengembangan kebijaksanaan serta peraturan yang berkaitan dengan konvensi. Diadakan pula tukar menukar tenaga ahli dalam bidang yang kelak akan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya. Para pihak juga menyetujui didirikannya suatu Sekretariat Jenderal yang terlepas namun tetap dibawah koordinasi IUCN yang hal ini baru terlaksana setahun kemudian.

Pertemuan-pertemuan antar negara anggota sangat penting dalam melaksanakan konvensi ini. Pertemuan-pertemuan yang pernah diadakaan selama ini antara lain :

Tahun 1980 – Cagliari, Italia

Tahun 1982 – Paris, Perancis

Tahun 1984 – Groningen, Belanda

Tahun 1987 – Regina, Canada

Tahun 1990 – Montreaux, Swiss

Tahun 1992 – Dublin, Irlandia

6. Lahan Basah dan Pengaturan Hukumnya di Indonesia.

Wilayah yang termasuk ekosistem lahan basah di Indonesia ternyata sangat luas yaitu sekitar 37 juta hektar are. Pulau Sumatera memiliki 13,5 juta hektar are, Jawa dan Bali 119 ribu hektar are, Nusa Tenggara 51 ribu hektar are, Kalimantan 10,2 juta hektar are, Sulawesi 605 ribu hektar are, Maluku 189,5 ribu hektar are dan yang terakhir adalah Irian Jaya seluas 12,8 juta hektar are. Namun luasnya lahan basah hampir setiap tahun terus berkurang. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya proyek pembangunan serta jumlah penduduk yang meningkat sehingga menimbulkan tekanan terhadap penggunaan serta peruntukan lahan basah.

Umumnya lahan basah yang ditemukan di Indonesia seperti endapan tanah rendah sesudah air pasang surut, genangan air, mangrove (hutan bakau) yang banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya. Jenisnya dapat terdiri dari rawa pasang surut, rawa air tawar dan mangrove. Menurut Silvius (1989) ada 7 tipe lahan basah utama yang dimiliki Indonesia yaitu :

- Mangrove Forest

– Peat Swamp

– Freshwater Swamp

– Beach Vegetation

– Freshwater Lakes

– Seasonal Freshwater Swamp

– Seasonal Peat Swamp

Menurut Directory of Asian Wetland yang diterbitkan oleh IUCN, WWF, Asian Wetland Burau rawa pasang surut pada mulanya diduga sekitar 206.950 km 2 mengalami pengurangan sekitar 169.750 km 2 termasuk daerah perlindungan sekitar 16.700 km 2. Rawa air tawar berkurang sekitar 51.850 km 2 termasuk daerah perlindungan sekitar 10.250 km2 yang pada mulanya sekitar 115.600 km2. Sedangkan hutan bakau pada mulanya seluas 41.850 km2 berkurang sekitar 29.000 km2 termasuk derah perlindungan sekitar 6.700 km2.

Jenis lahan basah lainnya banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Ada habitat sungai dan danau, dengan air terjun seperti yang terdapat di dekat danau Toba dengan air terjunnya Siguragura. Kemudian banyak wilayah hutan payau dan rawa-rawa di banyak wilayah sekitar daerah genangan atau sungai-sungai. Di Memberamo Irian Jaya terdapat danau yang unik dan tidak terdapat di tempat lain. Indonesia juga memiliki wilayah lahan basah buatan yang terbesar di dunia termasuk jutaan hektar sawah dan paling sedikit 200.000 ha terdiri atas tambak atau kolam.

Luasnya lahan basah di Indonesia sebenarnya perlu ada pengaturan secara khusus. Melalui Keputusan Presiden Nomor R.09/PRD/PU/X/1991 telah diratifikasi Konvensi Ramsar pada tanggal 19 Oktober 1991 dengan dilakukannya penetapan Taman Nasional Berbak sebagai daftar situs Konvensi Ramsar 1971. Dalam pertemuan tahunan ke-18 Majelis Umum IUCN yang diadakan di kota Perth, Australia tahun 1990, dalam salah satu resolusinya telah memutuskan penambahan daftar wilayah konservasi yaitu Danau Eyre, Australia dan Hutan Bakau Teluk Bintuni di Irian Jaya ke dalam daftar konservasi Konvensi Ramsar 1971.

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia telah ada peraturan yang secara tidak langsung berkaitan dengan lahan basah. Staatblad 1932 No 17 “Natuurmonumenten en Wildreservaten Ordonnantie” yang diganti oleh the Nature Protection Ordinance of 1941 (Statblad 1941 No 167). Setelah kemerdekaan dikeluarkan UU Perhutanan tahun 1967, melalui Undang-undang No 5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistem diatur beberapa wilayah lahan basah yang termasuk dalam kawasan penyangga kehidupan.

Pasal 9 (1) UU No 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa:

“Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dala sitem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.”

Kemudian dalam penjelasannya yang dimaksud dengan hak pengusahaan perairan adalah hak yang diberikan pemerintah untuk memnfaatkan sumber daya alam yang ada di perairan baik yang bersifat ekstratif maupun non-ekstratif bukan hak penguasaan atas wilayah perairan tersebut. Perairan Indonesia meliputi perairan pedalaman (sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya), laut wilayah Indonesia dan Zone Ekonomi Eksklusif.

Jadi dari penjelasan di atas daerah lahan basah termasuk ke dalam wilayah pedalaman yang dalam pemanfaatannya tetap menjaga kelangsungan dari fungsi wilayah tersebut. Oleh karena itu jika ada hutan bakau yang berada wilayah yang dilindungi maka tidak boleh dirusak atau dihancurkan. Kasus ini pernah terjadi di Indonesia di mana hutan bakau di wilayah Muara Angke (Jakarta) telah direklamasi untuk dibuat perumahan Pantai Indah Kapuk.

Dalam Keputusan Presiden No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, tertanggal 25 Juli 1990 menyebutkan beberapa jenis lahan basah yang dilindungi. Pasal 1 no 4 dan 11 menyebutkan jenis tersebut seperti :

Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Pasal 4 Keppres tersebut menyebutkan :

“Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

1. Kawasan Hutan Lindung

2. Kawasan Bergambut

3. Kawasan Resapan air

Jadi kawasan bergambut dapat dikategorikan sebagai kawasan lindung secara tidak langsung.

Pasal 5 menyatakan :

” Kawasan perlindung setempat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 terdiri dari :

1. Sempadan Air.

2. Sempadan Sungai

3. Kawasan sekitar Danau/Waduk

4. Kawasan sekitar Sungai

Pasal 6 menyatakan :

“Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana di maksud dalam pasal 3 terdiri dari :

1. Kawasan Suaka alam

2. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya

3. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

4. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata

Alam

5. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

Mengenai kriteria kawasan-kawasan ini diatur kemudian dalam beberapa pasal antara lain Pasal 10 berbunyi:

“Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.”

Pasal 27 menyatakan:

Kriteria kawasan hutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang teringgi danterendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.”

Pasal 26 menyatakan :

“Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebgi bentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.”

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No 399/Kpts-II/90 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan, Tertanggal 6 Agustus 1990 dalam pasal 15 bagian c menyebutkan pula bahwa pada trayek batas yang melalui rawa-rawa di pasang pal batas dari kayu helam bulat atau jenis lain kelas I/II atau pohon batas.

Maksud dari peraturan ini adalah bahwa dalam mengatur mengenai batas kawasan lindung serta penataannya perlu diberikan kepastian hukum dan khusus yang berkenaan dengan daerah rawa maka batas tersebut ditentukan dengan kriteria seperti pada pasal ini. Hal yang terpenting adalah Pengumuman Menteri Kehutanan Mei 1993 yang menyebutkan diperluasnya area konservasi terestrial dari 19 juta ha menjadi 30 juta ha dengan penekanan pada lahan basah termasuk mangrove.

Kelembagaan nasional yang sementara ini memiliki otorita konservasi lahan basah telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Dirjen PHPA). Dalam ratifikasi konvensi Ramsar 1971 maka sebagai Managemen Administratif Indonesia adalah Departemen Kehutanan c.q. Dirjen PHPA yang dapat mengkoordinasi serta bekerjasama dengan instansi lain sehingga diharapkan dapat terbentuk Komite Nasional mengenai lahan basah (Dirjen PHPA,1994)

7. Penutup

Pentingnya lahan basah bagi kehidupan spesies tertentu, diharapkan mampu meningkatkan keanekaragaman pada spesies flora dan fauna. Perlindungan lahan basah ini menjadi penting karena memiliki nilai serta kekayaan ekosistem yang berharga bagi dunia. Perlunya dipertahankan ekosistem ini mengingat semakin meningkatnya proyek pembangunan yang menuntut perluasan lahan serta perubahan peruntukan tanah.

Dengan diberlakukannya Konvensi Ramsar 1971 ini maka pengaturan serta pengawasan terhadap lahan basah dapat dilakukan oleh seluruh negara anggota dan masyarakat internasional. Sehingga ekosistem lahan basah bukan merupakan ekositem yang tidak berguna, tapi merupakan ekosistem penyangga dan mampu meningkatkan keanekaragaman hayati. Perkembangan ekosistem lahan basah ini semakin harus banyak dipertahankan dan nampaknya Konvensi Ramsar 1971 terus berusaha mengikuti perkembangan dengan melalui rekomendasi-rekomendasinya.

Peningkatan jumlah daerah perlindungan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini tentu saja menuntut adanya peningkatan sistem kerja dan perluasan jaringan antar negara anggota Konvensi. Kerjasama pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta organisasi internasional seperti IUCN, WWF, International Wetlands Bureau, UNEP, UNDP, UNESCO harus ditingkatkan. Jaringan informasi mengenai lahan basah harus terbentuk dan berjalan dengan baik.

Indonesia sebagai peserta Konvensi Ramsar 1971 diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan negara anggota lain dan organisasi internasional khususnya yang berkaitan dengan lahan basah. Indonesia terkenal kaya akan lahan basah sehingga boleh dikatakan merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan. Namun patut disayangkan, telah banyak lahan basah di Indonesia semakin berkurang luasnya setiap tahun.

Karena itu usaha pemerintah Indonesia untuk mengatur lahan basah melalui ketentuan-ketentuan hukumnya telah menunjukkan bantuan yang penting dan berharga dalam meningkatkan perlindungan lahan basah. Ketentuan hukum yang ada serta peraturan pelaksanaan yang khusus menyangkut lahan basah belum dibuat. Karena itu perlu dicari suatu model hukum yang cocok dan sesuai dengan karakteristik serta ciri lahan basah Indonesia. Memperkuat kelembagaan dalam tingkat nasional sangat penting sehingga memudahkan pelaksanaan serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada maupun yang akan ada.

DAFTAR ACUAN

Birnie, P.W. & Boyle, A.E., International Law and the Environment, Oxford University Press Inc, New York, 1992.

Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat 1971, (Ramsar Convention)

Danusaputro, St. M., Hukum Lingkungan, Buku IV: Global, Bina Cipta, Jakarta, 1982.

Directory of Asian Wetland, IUCN-WWF-ASIAN WETLAND BUREAU.

Dirjen PHPA, Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Lahan Basah di Indonesia,dalam Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, Jakarta 7 Januari 1994.

Dugan, P.J., The World Wetland Resources – Status and Trend, dalam Aspect Juridiques de la Protection des Zones Humides, UICN-Union Mondiale Pour la Nature, Gland, Swiss, 1987.

Elsworth, S., A Dictionary of The Environment, A Practical Guide To Todays Most Important Environmental Issues, Paladin Grafton Books, London, 1990.

Environmental Defender`s Office NSW, Environment and the Law, CCH Australia Limited, Sydney, Australia, 1992.

Hardjasoemantri, K., Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gadjah Mada University Press,

Yogyakarta, 1991.

Howe, C.R., G.F. Claridge, R. Huges, & Zuwendra. Pedoman Pelingkupan Amdal di Lahan Basah Indonesia, PHPA/AWB, Proyek Lahan Basah di Sumatera, Laporan No 6 A.

IUCN, Legal Aspects of The Conservation of Wetlands, IUCN Environmental

Policy and Law Paper No 25, Gland-Cambridge, 1987.

Jones, G.(ed.). Refrence Dictionary Environmental Science, Pinguin, NY, 1990.

Kiss, A.C., Selected Multilateral Treaties in The Field of the Environment, UNEP Refrence Series 3, Nairobi 1983.

___________, Survey of Current Developments in International Environmental Law, IUCN Environmental Policy and Law Paper No 10, FUST, Gland, 1976.

MacKinnon, J. & Kathy (ed.) , Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.

Niering, W.A., Wetlands, Alfred A Knopf, New York.

Noesreini, Lahan Basah Mengapa Semakin Kritis ?, Femina No 44/XXI 11-17 November 1993.

Pakpahan, A.M. & Pakpahan, A, Formulasi Program Konservasi & Pengembangan Ekosistem Lahan Basah, dalam Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, Jakarta 7 Januari 1994.

PPSML-UI, Makalah Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Angkatan 51, PPSML-UI, 1993.

Silvius, dalam Directory of Asian Wetland, IUCN-WWF-AWB

Sommer, J., The Legal Protection of Wetland in Polandia, dalam Aspect Juridiques de la Protection des Zones Humides, UICN, Union Mondiale Pour la Nature, Gland, Swiss, 1987.

Tri K W , Alex, Bumi Wahana , Strategi Menuju Kehidupan Yang Berkelanjutan, Walhi-WWF-IUCN-UNEP-PT Gramedia, 1990.

The World Commission on Environment and Development, Our Common Future, diterjemahkan: Hari Depan Kita Bersama, PT Gramedia, Jakarta, 1987.

Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam.

Untermaier, J., Conclusion de la Premiere Partie : La Recherche Juridique, dalam Aspect Juridiques de la Protection des Zones Humides, UICN-Union Mondiale Pour la Nature, Gland, Swiss, 1987.

Wetland Programme Newsletter, NO 1 June 1990.

Wetland Programme Newsletter, No 2 November 1990.

Wetland Programme Newsletter, No 3 April 1991.

Yayasan Mangrove, Strategi Pengelolaan Mangrove Sebagai Model Pengelolaan Lahan Basah, dalam Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, Jakarta 7 Januari 1994.

(JURNAL LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN VOL 14 No. 1 TAHUN 1994)